Unram, MEDIA – Pemilihan Raya (Pemira) Universitas Mataram (Unram) 2025 diwarnai berbagai dinamika yang menjadi sorotan mahasiswa. Proses verifikasi bakal calon, penetapan pasangan tunggal, hingga aklamasi, menjadi perbincangan hangat di lingkungan kampus, khususnya terkait transparansi pelaksanaan Pemira.
Pada proses kualifikasi bakal calon Ketua dan Sekertaris Jendral BEM Unram, hanya satu pasangan calon yang dinyatakan lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa (KPRM) Unram yaitu Lalu Nazir Huda dan Muhammad Yoga Alhamid. Kondisi ini menyebabkan Pemira 2025 berlangsung secara aklamasi, tanpa adanya pemungutan suara.
KPRM Unram sebelumnya telah melaksanakan verifikasi terbuka, yang dihadiri langsung oleh perwakilan dari masing-masing tim pemenangan ketiga bakal pasangan calon. Proses tersebut juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemira (Bawasra). Verifikasi terbuka ini bertujuan untuk memastikan transparansi dalam pemeriksaan berkas administrasi, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
“Sebelum diadakan verifikasi tertutup, kami dari KPRM sudah melakukan verifikasi terbuka dengan perwakilan masing-masing tim pemenangan ketiga pendaftar dan diawasi oleh bawasra.” Ungkap salah satu anggota KPRM saat dimintai keterangan.
Ia juga menyampaikan bahwa seluruh berkas dapat diakses secara langsung oleh peserta verifikasi. “Sangat transparan, semua peserta verifikasi bahkan diperbolehkan memegang dan mendokumentasikan berkas-berkas yang diverifikasi,” jelasnya.
Setelah verifikasi terbuka, KPRM melakukan proses verifikasi lanjutan secara internal untuk menindaklanjuti hasil temuan administrasi yang dinilai belum memenuhi syarat. Dalam hasil akhir, dua pasangan calon dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi ketentuan administratif.
Keputusan ini justru menuai tanggapan dari tim pemenangan salah satu bakal pasangan calon yang tidak lolos. Mereka menyampaikan keberatan atas hasil verifikasi, terutama pada proses lanjutan yang dilakukan secara tertutup oleh internal KPRM. Protes yang muncul menyebutkan bahwa mekanisme tersebut dinilai kurang transparan dan menuntut kejelasan data serta keputusan yang diambil.
Menyikapi hal tersebutlah, terbentuk Aliansi Mahasiswa Unram Peduli Demokrasi Kampus. Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi ini melayangkan protes dan tuntutan kepada pihak birokrasi kampus. Di antaranya:
- Pergantian Ketua KPRM dan Bawasra.
- Pemberian sanksi kode etik kepada penyelenggara yang dinilai bertanggung jawab.
- Pembatalan hasil kerja KPRM dan Bawasra yang dianggap cacat prosedur.
- Diskualifikasi pasangan calon yang diduga terlibat dalam dugaan pelanggaran.
- Penundaan Pemira hingga setelah Idulfitri 2025.
Salah satu perwakilan aliansi menyatakan bahwa mereka mendesak penyelenggaraan Pemira Unram yang lebih profesional, akuntabel, dan bebas dari intervensi. “Kami tidak ingin Pemira Unram ini dikelola dengan cara yang tidak profesional dan penuh kepentingan tertentu,” ujarnya.
Wakil Rektor III Universitas Mataram menyatakan telah menerima dan menandatangani kesepakatan bersama aliansi mahasiswa pada Sabtu (15/2), sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas proses demokrasi kampus.
KPRM Unram menyatakan akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk memastikan proses Pemira berjalan sesuai mekanisme yang ada. Aliansi mahasiswa pun berkomitmen untuk mengawal tindak lanjut dari tuntutan mereka, sambil berharap Pemira Unram 2025 dapat terselenggara dengan lebih baik ke depannya. (rfi)
