Home Berita Perlindungan Hukum Dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Atlet Difabel NTB Penanda Kurangnya Perhatian Terhadap...

Perlindungan Hukum Dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Atlet Difabel NTB Penanda Kurangnya Perhatian Terhadap Atlet Difabel

0

Unram, MEDIA Hingga saat ini, para atlet difabel khususnya di NTB belum mendapatkan perlakuan lebih dari pemerintah. “Pemerintah masih minim terhadap sosialisasi atlet-atlet difabel berprestasi, sehingga sosok pahlawan olahraga ini tak sampai ditelinga masyarakat.”

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa mahasiswa Fakultas (UKMF) Justicia Sport Community (JSC), Patih Kushartawan, Selasa (31/5) dalam seminar bertajuk perlindungan hukum dalam pemberdayaan dan kesejahteraan atlet difabel NTB.

Patih mengatakan, sarana penunjang dan pendukung para atlet difabel NTB masih rendah, pemerintah mesti memberikan perhatian khusus kepada para atlet. Dengan begitu, Provinsi NTB akan menciptakan ruang ramah bagi para atlet difabel.

“Hal itu bisa dibuktikan dengan sarana dan tempat pelatihan atlet difabel disamakan dengan atlet normal pada umumnya. Dalam hal pemerhatian atlet itu sendiri, saya rasa masih cukup kurang yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri,” ungkapnya saat ditemui mediaunram.com disela-sela kegiatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Dispora NTB Surya Bahari mengatakan, Pemprov NTB belum merealisasikan hal-hal penunjang para atlet difabel. “Baru hanya sebatas perencanaan saja. Tetapi saat ini sedang diperjuangkan untuk pembuatan perda dan perpu untuk atlet difabel,” ungkapnya.

Surya Bahari juga menyangkal pernyataan kurang diperhatikannya para atlet difabel. Karena menurutnya atlet normal dan difabel memperoleh hadiah yang sama jika mendapatkan prestasi. “Pemerataan tidak mesti sama jumlah, tapi proporsional,” jelasnya.

Meski begitu, permasalahan dana prestasi bukan menjadi tolak ukur apakah atlet difabel diperhatikan atau tidak, melainkan ketersediaan ruang-ruang serta alat penunjang bagi mereka yang tentunya bebas dari biaya. Karena pemerataan tidak akan dimungkinkan apabila pemerintah hanya sebatas memberikan reward dan menunggu prestasi dari mereka.

Seharusnya dengan keluarnya NPC dari kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI) mampu dimanfaatkan sebagai wadah yang setara dengan KONI dari segi financial. Karena anggaran yang dikeluarkan pemerintah tidak melalui KONI.

Meski begitu, Kepala Dispora NTB sangat mengapresiasi kegiatan seminar ini. Dia berharap terlaksananya acara ini semoga dapat memberikan perhatian lebih terhadap atlet penyandang disabilitas dari semua kalangan. “Terima kasih JSC luar biasa atas seminarnya,” katanya dengan bangga.

Seminar ini dirangkai juga dengan membedah Undang- undang No 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Dimana dalam undang-undang tersebut mengatur atlet penyandang disabilitas. Para atlet tersebut memerlukan aturan pelaksana untuk merealisasikan isi dari undang-undang tersebut berdasarkan pasal 35.

Menariknya, dalam seminar ini JSC mempertemukan seluruh pihak yang dirasa patut memperjuangkan para atlet difabel, seperti National paralympic Commite (NPC) selaku komite kesejahteraan atlet difabel, Kepala Dispora NTB, ahli hukum, juga para atlet difabel yang memiliki prestasi yang gemilang.

Seminar keolahragaan ini merupakan langkah awal bagi JSC untuk memperjuangkan hak-hak atlet difabel yang ada di NTB. “Tentunya seminar ini adalah langkah awal dari kami untuk menyuarakan terkait hak hak dan kesejahteraan atlet difabel itu sendiri,” ujar Patih Kushartawan.

Dalam kegiatan dihadiri oleh Ketua Ukmf olahraga se-Unram, UIN dan Undikma. Kemudian dihadiri sekitar 30-an peserta hadir secara offline dan beberapa melalui zoom.  Kegiatan ini dimulai pada pukul 09:00 Wita dan berakhir pada pukul 12:10 Wita. (zahir/advetorial)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version