Tekan Krisis Iklim, Sahabat Hijau Desak Dana Kampanye Capres Bukan dari Perusahaan Tambang

Mataram, MEDIA – Sahabat Hijau NTB Mendesak Capres dan Cawapres 2024 untuk tidak menggunakan dana kampanye dari hasil tambang, guna menekan laju krisis iklim, Jum’at (3/11).

M. Abihul Fajar selaku Founder Sahabat Hijau NTB, mengatakan bahwa Sahabat Hijau secara tegas ingin meminta komitmen Capres dan Cawapres 2024 dalam memberikan perlindungan maupun perbaikan terhadap lingkungan, Mengingat kondisi pemanasan global yang kian parah. 

“Sebenarnya beberapa kali pemilu itu kan kita ndak pernah ngeliat yg namanya komitmen terhadap perlindungan dan perbaikan lingkungan,” tegas Al Fajar atau lebih akrab disapa Beko tersebut. 

Menurutnya, langkah awal untuk meminta komitmen Capres dan Cawapres 2024 terhadap visi perbaikan lingkungan ialah dengan tidak menggunakan dana kampanye dari hasil tambang.

“Kita mendesak supaya mereka tidak menggunakan dana kampanyenya dari uang perusahaan batu bara, tambang emas, intinya perusahaan yang merusak lingkungan hidup hari ini,” ucap Beko. 

Lanjut Beko, tuntutan ini memang tidak menutup kemungkinan adanya potensi untuk menggunakan dana kampanye dari perusahaan yang merusak lingkungan, oleh sebab itu Sahabat Hijau sendiri menuntut komitmen supaya dikemudian hari bisa dituntut balik.  

“Kami mendorong tuntutan seperti itu supaya kedepan nya ketika mereka terpilih dan mereka tidak menunjukkan komitmen nya kami akan menagih dengan tuntutan kami ini,” ungkapnya.

Adapun tuntutan tersebut dikampanyekan dalam kegiatan Workshop Interaktif, yang bertemakan “Penanganan Krisis Iklim dan Transisi Energi yang Berkeadilan dalam Janji Pemilu 2024.”

Menurut Beko, kegiatan Workshop ini merupakan langkah awal menuju aksi ‘Power Up’ di Simpang 4 Taman Budaya NTB pada 4 November, Sabtu besok. 

“Kita ingin di tahu oleh masyarakat luas dan pemerintah bahwa hari ini secara nasional ataupun secara global itu kita sudah mulai untuk menyuarakan permasalahan krisis iklim,” pungkasnya. 

“Kemudian kita ingin menuntut pemerintah ataupun secara global negara negara ini untuk teransisi energi yang berkeadilan,” sambungnya. (Zhr)