Unram, MEDIA – Dinamika Pemilihan Raya (Pemira) Universitas Mataram (Unram) 2025 terus menjadi perbincangan hangat. Di tengah berbagai perbincangan mengenai proses verifikasi bakal calon dan hasil aklamasi, pihak birokrasi kampus menegaskan bahwa mereka tetap menjaga netralitas tanpa keberpihakan pada pihak mana pun. (17/3)
Wakil Rektor III Unram, Dr. Sujita, S.T., M.T., menyampaikan bahwa birokrasi tidak terlibat dalam keputusan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa (KPRM) Unram. Ia juga menanggapi isu yang menyebutkan bahwa pihak birokrasi mendukung gerakan yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Unram Peduli Demokrasi Kampus.
“Saya belum mengeluarkan statemen apa-apa,” tegas Sujita, mengklarifikasi pemberitaan yang beredar di beberapa media.
Sujita menegaskan bahwa birokrasi bersikap netral dalam penyelenggaraan Pemira. Ia menekankan bahwa KPRM adalah pihak yang memiliki wewenang penuh untuk menjalankan tahapan Pemira, dengan pengawasan langsung oleh Badan Pengawas Pemira (Bawasra).
“Memang netral. Birokrasi akan terus bersifat netral,” ujarnya.
Terkait hasil akhir Pemira 2025, yang menetapkan aklamasi untuk calon Ketua dan Sekretaris Jenderal BEM Unram, Sujita menilai bahwa semua keputusan telah melalui proses dan menjadi tanggung jawab KPRM.
“Yang berwenang dalam Pemira itu KPRM yang diawasi oleh Bawasra. Kalau memang KPRM bilang begitu, ya sudah. Kalau menang, ya menang,” jelasnya.
Seperti diketahui, KPRM telah melaksanakan tahapan verifikasi terbuka yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing tim pemenangan dari ketiga bakal pasangan calon. Selanjutnya, verifikasi lanjutan dilakukan secara internal dan tertutup oleh KPRM untuk menindaklanjuti kelengkapan administrasi. Dari hasil verifikasi tersebut, hanya satu pasangan calon yang memenuhi syarat dan melanjutkan ke tahap selanjutnya.
Tetapi, konflik muncul ketika sebagian mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Unram Peduli Demokrasi Kampus menyampaikan protes terhadap hasil verifikasi dan menuntut peninjauan kembali proses Pemira. Terkait hal tersebut, birokrasi tetap menegaskan perannya hanya memastikan suasana kampus kondusif, tanpa intervensi pada penyelenggaraan Pemira.
Dengan pernyataan ini, pihak birokrasi berharap semua pihak dapat menghormati proses yang sudah berjalan dan menjaga demokrasi kampus di Universitas Mataram. (rfi)
