oleh : Adjie Shaofani Elsayyid (Mahasiswa S1 Ilmu dan Teknologi Pangan)
Apakah urusan pangan benar-benar menjadi persoalan hidup dan mati bagi sebuah bangsa? Presiden Soekarno dengan tegas menyatakan hal itu saat berpidato pada peletakan batu pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor pada 27 April 1952. Pangan adalah kebutuhan dasar yang sangat krusial bagi manusia karena berpengaruh langsung pada kesehatan dan kecerdasannya. Jika suatu negara mengalami kekurangan pangan dalam jangka panjang, hal ini akan melahirkan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif. Dengan mutu sumber daya manusia seperti itu, mustahil sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera.
Saya sepenuhnya setuju dengan pernyataan Ir. Soekarno bahwa urusan pangan adalah persoalan hidup dan mati sebuah bangsa. Hal ini didukung oleh hasil survei dari Food and Agriculture Organization (FAO) yang menunjukkan hubungan langsung antara kecukupan pangan dengan kesehatan dan kecerdasan anak-anak. Survei tersebut menegaskan bahwa kekurangan gizi dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan perkembangan fisik dan mental yang berdampak pada produktivitas generasi mendatang. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa setiap program penyediaan pangan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang tinggi.
Kejadian keracunan pada program Makan Bergizi Gratis menjadi peringatan penting bahwa upaya pemenuhan kebutuhan pangan harus disertai dengan pengelolaan yang cermat dan penerapan standar keamanan yang ketat. Masalah pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tetapi juga dengan mutu dan distribusi yang tepat. Kasus ini menunjukkan betapa kompleks dan rentannya sistem logistik pangan, terutama ketika diterapkan dalam skala nasional yang besar. Kita tentu mulai bertanya-tanya
Apakah persiapan, pengawasan, dan standar operasional yang ada saat ini telah cukup matang untuk menjamin pangan yang aman dan berkualitas bagi seluruh rakyat?
Apakah benar pemerintah memahami bahwa urusan pangan benar-benar menjadi persoalan hidup dan mati bagi sebuah bangsa?
Kejadian itu sebenarnya hanya menunjukkan sebagian kecil dari masalah pangan yang lebih luas dan mendasar di tingkat nasional. Stabilitas politik seringkali beririsan langsung dengan kebijakan pangan. Kita masih sering menyaksikan harga cabai melambung tak terkendali, harga beras tak menentu, atau pasokan komoditas penting yang tiba-tiba langka. Semua ini bukan sekadar fluktuasi pasar biasa, melainkan cerminan dari kebijakan yang belum kokoh, rantai distribusi yang belum efisien, hingga permainan para spekulan yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Kita seolah terus berkutat pada masalah yang sama dari tahun ke tahun tanpa solusi yang benar-benar menyentuh akarnya.
Situasi ini makin diperparah oleh berbagai faktor global di luar kendali kita. Perang dagang antarnegara, perubahan iklim yang ekstrem, serta konflik bersenjata yang mengganggu pasokan dari wilayah penghasil utama dunia langsung berdampak pada ketersediaan pangan di Indonesia. Ketergantungan kita pada impor komoditas penting seperti gandum dan kedelai membuat negara ini sangat rentan terhadap fluktuasi harga internasional. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia mengimpor lebih dari 90% kebutuhan gandum dan sebagian besar kedelai dari luar negeri, sehingga gangguan pasokan global bisa langsung mempengaruhi harga bahan pangan pokok di dalam negeri. Dampak krisis di negara lain akhirnya dirasakan sampai ke penjual tahu-tempe di pasar tradisional kita. Kondisi ini menuntut kita untuk memiliki strategi pangan yang tangguh dan adaptif agar tidak mudah terombang-ambing oleh ketidakpastian global.
Sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, saya menyadari bahwa persoalan ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan apa yang terlihat dari kebijakan resmi atau peraturan yang ada. Ada beberapa masalah mendasar yang sering terabaikan. Pertama, krisis regenerasi petani, di mana semakin sedikit anak muda yang berminat bekerja di bidang pertanian karena dianggap kurang menguntungkan. Kedua, lambatnya pemanfaatan teknologi modern, mulai dari bibit unggul, sistem irigasi yang efisien, hingga cara penanganan pascapanen yang masih tradisional sehingga menyebabkan banyak makanan terbuang sebelum sampai ke konsumen. Terakhir, berkurangnya lahan pertanian yang produktif akibat dialihfungsikan menjadi kawasan industri atau pemukiman. Jika masalah-masalah pokok ini tidak segera diatasi, maka kebijakan yang dibuat di tingkat hilir akan sulit berhasil dan mudah rapuh.
Melihat semua tantangan ini, sudah saatnya kita menyadari bahwa urusan pangan bukan sekadar mengisi perut, melainkan pondasi kemandirian, stabilitas, dan kedaulatan bangsa. Insiden pada program MBG adalah pengingat keras, gejolak harga adalah ancaman sosial, dan ketergantungan impor adalah pertaruhan geopolitik.
Pemerintahan saat ini harus memastikan bahwa program-programnya tidak hanya populis, tetapi juga aman, terukur, dan berkelanjutan. Diperlukan komitmen serius untuk memodernisasi sektor pertanian, melindungi petani lokal, dan membangun sistem pangan yang berdaulat dari hulu ke hilir. Sebab, masa depan bangsa ini, pada akhirnya, memang benar-benar bergantung pada ketersediaan pangan di setiap piring rakyatnya.
