Mataram, MEDIA—Peringati Hari Buruh Internasional, Aliansi Sejuta Buruh Gelar Aksi di Kantor DPRD Provinsi NTB dan Gubernur NTB. Rabu (1/05).
Aksi Pertama dilakukan di depan kantor DPRD Provinsi NTB dengan penyampaian Orasi Ilmiah dan Monolog.
Yang keluar menemui masak aksi Muhammad Erwan, S.STP., Kepala Bagian Umum & Humas, dari Information yang disampaikan bahwa sedang tidak ada anggota DPRD di Kantor dan sedang berada di luar daerah.
“Para anggota DPR dari senin sedang berada di Luar daerah sampe hari ini” Ucapnya
Ketua Pimpinan Pusat FMN, Lalu Muhammad Rizaldy ( Pantera), mengatakan bawa tidak ada gunanya terlalu lama di DPRD dan aksi langsung pindah ke Kantor Gubernur.
“Karna tadi di DPRD tidak ada yang bisa mewakili maka kami memilih untuk langsung saja ke kantor gubernur dan kami tidak mau berlarut-larut menunggu kepastian dari DPRD”. Ucapnya.
Di DPRD Provinsi sebenarnya sudah ada yang keluar mewakili, tapi dianggap tidak memiliki Hak untuk memutuskan poin tuntutan masa aksi.
“Tadi ada yang keluar menemui masa aksi (Kabag Umum), tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan sebuah kebijakan” Lanjutnya
Masa Aksi lanjut membacakan orasi ilmiahnya depan Gedung Gubernur-an dengan dengan poin tuntutan sama dengan di DPRD yaitu 15 poin tuntutan yang diterima oleh PJ Sekda NTB.
- Cabut UU cipta Kerja.
- Hapuskan Upah Murah.
- Menuntut lapangan kerja yang layak bagi pemuda Indonesia;
- Hentikan penghisapan pada driver ojol;
- Hentikan perampasan dan monopoli tanah!;
- hentikan kekerasan dan penangkapan serta intimidasi terhadap rakyat yang memperjuangkan haknya;
- Hentikan Liberalisasi, Komersialisasi dan Privatisasi Pendidikan Tinggi;
- Gratiskan biaya pendidikan perguruan tinggi;
- Hentikan liberalisasi, privatisasi dan komersialisai pendidikan;
- Berikan transparansi, anggaran pendidikan tinggi.
- Tetap melibatkan mahasiswa dalam setiap pemutusan kebijakan didalam perguruan tinggi yang tidak hanya dihadiri oleh organisasi internal;
- Hentikan intimidasi aparat keamanan terhadap kegiatan diskusi mahasiswa di dalam kampus;
- Berikan mahasiswa dan kebebasan mimbar akademik dalam mengkritisi setiap kebijakan yang tidak pro kepada rakyat:
- Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat:
- Laksanakan reforma agraria sejati sebagai syarat pokok pembangunan industri Nasional.
Ketua Pimpinan Pusat FMN juga menambahkan bawah untuk poin tuntutan ini sangat sulit untuk diterima oleh pemerintah provinsi.
” Dari 15 Poin tuntutan ini sangat sulit diterima oleh pemerintah daerah dikarenakan orientasi / kanal dari pemerintah daerah melalui investor, pemodal asing maka tidak mudah tuntutan itu diterima” Tegasnya.
From Mahasiswa Nasional (FMN), Aliansi Geraka Reformasi Agraria (AGRA) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) tergabung dalam Aliansi Sejuta Buruh.
Aksi dimulai dari jam 09.00 di depan Gedung DPRD Provinsi NTB dan berakhir jam 12.20 didepan Gedung Gubernur NTB. Aksi ditutup dengan Orasi Ilmiah Dari Ketua Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional.(albn)
