26.5 C
Mataram
Tuesday, March 5, 2024
spot_img

Candu Pelecehan Seksual, Perempuan Dalam Jerat Predator Kelamin

 

Oleh : Muthiya Nurhaqul Iman, Mahasiswa Hukum Unram

Kehidupan perempuan dalam ancaman, kebebasan bagi perempuan terus menghantui, hak dasar hidup baginya didaulati oleh predator kelamin.

Kejahatan seksual tidak hanya terjadi pada ruang-ruang publik (Sosial masyarakat), diruang-ruang pembelajaran-pun demikian (Kampus). Tidak hanya sekali bahkan terjadi berkali-kali, artinya menandakan kekurangan atensi dari Aparat Penegak Hukum (APH) .

Negara Indonesia sebagai wujud negara hukum (rechtsstaat) dan sebagai negara yang menganut teori positivisme serta normatifitas hukum, tidak menjunjung tinggi aturan-aturan yang termuat dalam konstitusi dan mengabaikan nya.

Seharusnya Aparat Penegak Hukum mampu menangani kasus kejahatan seksual sesuai dengan “Kepastian Hukum”. Bukan justru “kebermanfaatan” dan “keadilan” bagi perempaun terbelakangi.

Menurut hemat penulis, aparat penegak hukum kekurangan kapasitas untuk mengatur dan mengautensi kejahatan yang terjadi. Teramat banyak polemik yang tidak sepenuhnya ditangani oleh Aparat Penegak Hukum, masih terbayang dalam ingatan, polisi tembak polisi, polisi Curi motor polisi. Sesama polisi pun dibabat habis, jangankan masyarakat yang seharusnya dilindungi sesama polisi pun bisa jadi korban.

Sebagai warga negara, sudah tentu mengharapkan perlindungan hukum. Polisi sebagai instrumen negara dan sebagai hukum yang hidup, di amanatkan oleh konstitusi yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 sebagai tameng melindungi, mengayomi dan mengamankan masyarakat, justru mengkebiri dan melacurkan hukum dengan telanjang.

Kasus-kasus pelanggaran HAM yang diperbuatkan oleh peredator kelamin terhadap perempuan tidak mendapatkan penanganan khusus dari hukum, dibiarkan berlalu dan kian diabaikan. Tidak mengherankan muncul kritikan publik “REFORMASI POLRI,” . Jika yang menjalankan hukum saja melanggar hukum, bagaimana rakyat biasa yang tidak tahu soal hukum. Jangankan konstitusi yang tidak dipermainkan, hukum Tuhan pun tidak bernilai apa apa.

UTOPIS KEBEBASAN PEREMPUAN

Kebebasan hidup bagi perempuan hanya ideal pada keterbayangan mimpi realitasnya, dalam keadaan hidup sadar perempuan menjadi ruang penafsu predator kelamin. Kekerasan seksual telah menjadi rahasia umum, Tidak mengherankan isu-isu kekerasan seksual berkembang biak diruang lingkup sosial masyarakat, bahkan diberbagai instansi

Membicarakan soal kekerasan seksual pada ranah publik, sampai saat ini masih dianggap tabu. Kekerasan seksual tidak hanya perbuatan melanggar norma. Hak kehidupan damai dan tentram yang diberikan oleh tuhan yang “maha esa” telah direnggut. Korban kekerasan seksual, khususnya perempuan sudah tentu mengalami penderitaan, mulai dari penderitaan fisik, gangguan psikologi dan mental.

Kekerasan seksual adalah suatu kejahatan besar menurut hukum, lebih-lebih menurut agama, berdampak korban “perempuan” kehilangan hak dasar hidupnya, mulai dari hak kehidupan yang layak, berpendidikan, memperoleh ekonomi, dan kesetaraan.

Maraknya isu kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi suatu momok yang menakutkan bagi seluruh perempuan pada umumnya.

Dilansir dari Dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB ditahun 2022 jumlah kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak mencapai angka 1.022 kasus. Dengan rincian, jumlah kekerasan pada perempuan dewasa mencapai 350 kasus, sedangkan, jumlah kekerasan pada anak mencapai 672 kasus.

Data yang termuat di atas, amat jelas menerangkan maraknya Kekerasan seksual. Itupun hanya sebagian, masih banyak yang belum terungkap. Ironisnya kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi dilingkungan publik (sosial masyarakat), bahkan diinstansi pendidikanpun demikian.

Kampus yang seharusnya menjadi ruang pembelajaran, ruang deliberatif justru disulap menjadi ruang pemuasan nafsu bagi penjahat kelamin(Predator Seksual). Ini menandakan bahwasanya kasus kekerasan seksual yang berkembang diwilayah NTB, belum ada penanganan serius serta itikad responsif oleh Aparat Penegak Hukum (APH) .Pasalnya, terduga predator seksual tersebut masih merajalela.

Mirisnya kasus kekerasan seksual dianggap sebatas tindakan asusila, bukan tindakan kejahatan yang melanggar hak dan kemanusiaan korban. Sedangkan narasi hukum menguatkan bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan yang melanggar hak dasar manusia.

Konstitusi dengan jelas telah menguraikan Hak Asasi Manusia (HAM), yang berhubungan dengan korban kekerasan seksual yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 d ayat (1) yang menyatakan ‚ÄúSetiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Ideal-nya pasal diatas teramat rasional menghendaki hak warga negara terlindungi, juga terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara dan mendapatkan kepastian hukum.

MELAMPAUI POSITIVISME

Logika dasar pendidikan sebagai Logos kognitif, yang melahirkan pemikir-pemikir besar. Meminjam bahasanya paolu freire, pendidikan itu mencerdaskan bukan menindas.
Falsafah dasar pendidikan yang begitu mulia dan filosofis yang merupakan tujuan dari konstitusi, yakni, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

Kampus yang diharapkan sebagai laboratorium pengetahuan, kini ibarat mentari sejuk yang perlahan berubah menjadi siang yang fana. Bagaimana tidak, kampus yang seharusnya dihuni oleh manusia rasional dan yang memiliki moralitas. Justru dihipnotis, dan dihuni oleh manusia-manusia yang memerkosa dan menjengkik kemuliaan perempuan.

Telah menjadi rahasia umum dikalangan publik, kasus yang tidak manusiawi itu terjadi dalam ruang kampus, bahkan, sudah sangat jelas dan sudah menjadi familiar publik predatornya adalah tenaga pendidik.

Alih-alih mencerdaskan kehidupan tunas bangsa, atau melahirkan RA Kartini modern. Bahkan teori yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan tindakan moralnya.

Bahkan teori yang diuraikan dalam proses pembelajaran telah mereka lacurkan, Bertnard Russell mempostulatkan, bahwa manusia lahir dari ketidaktahuan, bukan bodoh. Yang membuat manusia bodoh adalah pendidikan, Tesis yang di utarakan Bertnard Russell dibangkitkan dari binalnya dunia pendidikan.

Albert Camus dalam krisis kebebasan. Krisis kebebasan yang dialami oleh manusia sudah menjadi rahasia umum telah ditelanjangi oleh tiran dan dewa-dewa, disini penulis ingin mengatakan. Juga kebebasan mahasiswi sudah menjadi rahasia umum telah di bungkam dan dilacurkan oleh pelaku “Predator Seksual”

Di atas itu, kekerasan seksual yang terjadi dikampus sewajarnya mendapatkan atensi khusus dari kampus, lebih-lebih menegakan positivisme hukum. Juga kepastian hukum, jika positivisme hukum tidak diterapkan. Kemanfaatan dan keadilan juga akan tersumbat.

Hans kalsen dalam toeri positivisme hukumnya, ia memisahkan tindakan moral dan hukum. Penegakan positivisme hukum tidak boleh dipengaruhi oleh tindakan moral, aturan-aturan yang termuat dalam konstitusi harus ditegakkan demi independensi hukum dan kepastian hukum.

Kekerasan seksual di dunia kampus harus segera diatensi, Solidaritas kita sebagai mahasiswa untuk membasmikan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi akan menjadi power utama. Jika demokrasi Belanda ber-kredo “Vox Populi Vox Dei” suara rakyat adalah suara tuhan, demikian. suara mahasiswa/mahasiswi juga suara tuhan, sebab suara yang menyuarakan keadilan merupakan kehendak dari ilahi.

Oleh karena itu, besar harapan penulis melalui tulisan ini agar ada atensi serius serta langkah progres dari “aparat penegak hukum” lebih-lebih penegakan kepastian/keadilan hukum dalam membabat kejahatan seksual sampai akarnya.

Media
Mediahttps://mediaunram.com
MEDIA merupakan unit kegiatan mahasiswa (UKM) Universitas Mataram yang bergerak di bidang jurnalistik dan penalaran.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

20,000FansLike
1,930FollowersFollow
35,000FollowersFollow

Latest Articles