Oleh Martoni Ira Malik – Direktur Utama SP NTB
“It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own self-interest.”
— Adam Smith, The Wealth of Nations (1776)
Debat panas di DPRD NTB mengenai penyertaan modal sebesar Rp8 miliar untuk PT Gerbang NTB Emas (GNE) mengingatkan kita pada prinsip ekonomi yang sering terlupakan: “Kita tidak mendapat makanan dari kebaikan hati tukang daging, melainkan dari kepentingan pribadi mereka yang diarahkan oleh pasar.” Itulah inti ajaran Adam Smith dalam The Wealth of Nations (1776). Sayangnya, alih-alih mengikuti logika pasar, kebijakan penyelamatan PT GNE justru mengabaikan prinsip dasar ekonomi klasik ini.
Bukan “Obat”, Tapi Pembiaran Kegagalan
Fraksi Gerindra menyebut suntikan modal sebagai “diberi obat, bukan dibunuh”. Namun mari kita renungkan: Apa jadinya jika tukang daging di pasar terus diberi uang meski dagangannya busuk? Menurut Smith, pasar yang sehat membutuhkan disiplin alamiah, di mana kegagalan menjadi sinyal untuk memperbaiki diri atau keluar dari kompetisi. PT GNE, dengan utang sebesar Rp26,7 miliar dan kerugian Rp3,37 miliar, adalah bukti nyata bahwa perusahaan ini tidak layak diselamatkan dengan uang rakyat.
Ini bukan teori kuno. Ekonom Austria, Joseph Schumpeter (1942), menyebutnya sebagai creative destruction: kegagalan perusahaan yang tidak kompetitif adalah bagian alami dari dinamika pasar. Inovasi adalah nadi perubahan ekonomi—terjadi ketika sumber daya dialokasikan kepada pelaku yang lebih produktif, bukan dipertahankan untuk perusahaan yang sudah “mati”. Jika PT GNE terus dilindungi oleh dana publik, kita justru menghambat pertumbuhan dan inovasi ekonomi NTB.
Bahaya Bailout ala Friedman
Mengapa Pemprov NTB terburu-buru mengalokasikan Rp8 miliar? Jawabannya ada dalam peringatan ekonom Milton Friedman (1962): Intervensi pemerintah untuk menyelamatkan kegagalan hanya menciptakan moral hazard. Intinya, perusahaan tidak belajar, sementara rakyat yang membayar.
Data PT GNE memperkuat kritik ini:
1. Tunggakan pajak sebesar Rp3,13 miliar (2016–2017)
2. Piutang tak tertagih sebesar Rp11,86 miliar
3. Laporan keuangan yang tidak transparan sejak 2021
Dengan tiga kesalahan ini, jika dana disalurkan, maka sama saja dengan menyuntikkan uang ke lubang hitam.
Transparansi sebagai Pengganti “Tangan Tak Terlihat”
Adam Smith percaya bahwa pasar berjalan baik jika transparan dan kompetitif. Namun PT GNE justru menjadi contoh pasar yang terdistorsi, antara lain karena laporan keuangan tidak diaudit secara independen, pengelolaan dana publik tanpa akuntabilitas, dan prioritas politik yang mengalahkan logika bisnis.
Fraksi PPR benar dalam menuntut penjelasan terbuka. Namun lebih dari itu, kita perlu membangun mekanisme pasar yang transparan dengan:
• Mewajibkan audit eksternal
• Mempublikasikan laporan keuangan PT GNE
• Melibatkan sektor swasta melalui kemitraan strategis atau lelang saham
• Mengalokasikan dana ke sektor yang tidak mampu dipenuhi oleh pasar, seperti pendidikan dan kesehatan
Pemerintah (Seharusnya) Bukan “Penyelamat” Pasar
Ada anggapan bahwa PT GNE adalah aset strategis NTB. Namun Smith mengingatkan: Peran pemerintah bukan untuk menggantikan pasar, melainkan melengkapi kegagalannya (market failure). Pemerintah hanya boleh turun tangan di sektor yang tidak mampu dipenuhi oleh pasar swasta, seperti infrastruktur dasar atau layanan publik. Jika PT GNE gagal bersaing, itu bukan kesalahan pasar, melainkan tanda bahwa bisnisnya tidak layak.
Mengapa uang rakyat harus mengalir ke perusahaan yang tidak produktif? Biarkan pasar memutuskan nasib PT GNE, sementara pemerintah fokus pada hal-hal yang benar-benar membutuhkan intervensi.
Hentikan Penyertaan Modal, Mulai Restrukturisasi!
Sebagai wakil rakyat, DPRD harus menolak penyertaan modal Rp8 miliar hingga Pemprov menunjukkan:
• Studi kelayakan berbasis pasar
• Komitmen transparansi total (termasuk penggunaan dana sebelumnya)
• Skema keterlibatan swasta dalam pengelolaan PT GNE
Jika tidak, kita hanya mengulangi kesalahan yang memperparah beban fiskal daerah. “Jalan menuju kehancuran ekonomi dimulai ketika pemerintah menggantikan pasar dengan keputusan politik,” begitu pesan Friedrich Hayek (1944) dalam The Road to Serfdom.
Biarkan Pasar Bekerja, Bukan Politik
Kita semua ingin NTB maju. Namun keinginan itu tidak boleh mengaburkan logika ekonomi. PT GNE tidak perlu “obat”, melainkan diagnosis jujur: jika bisnisnya tidak layak, biarkan pasar menutupnya, lalu alihkan sumber daya ke sektor yang lebih produktif.
Uang rakyat tidak boleh menjadi bailout untuk kegagalan manajemen. Sebaliknya, gunakan sebagai pemicu inovasi melalui transparansi dan kompetisi.
“Kepentingan pribadi yang diarahkan oleh pasar adalah obat terbaik untuk kesejahteraan publik.” Beginilah seharusnya menerjemahkan “invisible hand”-nya Adam Smith (1776).
Jangan biarkan politik mengalahkan ekonomi. Biarkan pasar bekerja—bukan karena kebaikan hati, tetapi karena kepentingan pribadi yang terukur.
Sebelum uang rakyat dikucurkan, PT GNE harus melalui “uji pasar” yang jujur. Apakah ada investor swasta yang mau membeli saham atau menjadi mitra strategis PT GNE dengan kondisi keuangannya saat ini? Jika tidak ada satu pun investor yang tertarik, itulah bukti paling nyata bahwa perusahaan ini tidak memiliki prospek komersial. Dalam hal ini, pilihan yang paling bertanggung jawab secara fiskal adalah proses likuidasi atau divestasi asetnya, dan hasilnya bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih produktif dan mendesak bagi rakyat NTB.
