Catatan: Khan AL Won
Pemilihan Ketua Badan Mahasiswa Eksekutif (BEM) Universitas Mataram (Unram) periode 2020-2021 masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Berbagai dinamika muncul silih berganti. Mulai dari peserta hingga penyelenggara.
Permasalahan Ketua BEM universitas belum selesai, kini, muncul permasalahan fakultas. Bagaimana tidak? Secara diam-diam, tidak ada hujan, tidak ada badai, secara tiba-tiba pasangan dari Sulaiman Perawira Sasakadi (Prodi Ilmu Komunikasi) dan Arshi Jaya Linggar Jati (Prodi Hubungan Internasional) sebagai Ketua dan Sekretaris BEM Prodi di Bawah Rektor.
Ketiga Himpunan; Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himikom), Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HMHI), Himpunan Mahasiswa Sosiologi (Himasos) merasa kecewa dan merasa dikhianati dengan diangkatnya pasangan tersebut. Pasalnya, tidak ada sosialisasi terkait pembentukan BEM bagi ketiga prodi tersebut sebelumnya.
“Saya dan Ketua Himikom memberikan surat rekomendasi Adi untuk maju dalam calon Ketua BEM Universitas. Tapi justru digunakan sebagai pencalonan Ketua BEM Prodi di bawah rektor,” beber Ketua Himasos, Usmariadi saat dihubungi Media Unram, Kamis (19/11).
Orang yang biasa disapa Uus itu menjelaskan, Ia mengetahui pembentukan BEM di bawah prodi tersebut pada Januari 2021, namun pria kelahiran Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) ini tidak menyangka bahwa BEM tersebut dibentuk tahun ini.
“Siapa yang tidak suka tiga prodi ini memiliki BEM? Tentu semua senang. Tapi, cara yang digunakan ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Ini mencederai demokrasi. Sesama mahasiswa politik kok saling memolitikkan,” lanjut Uus.
Sistem yang Tidak Jelas
Seperti yang diketahui, pada tahun-tahun sebelumnya, pemilihan Ketua DPM dan BEM, baik fakultas maupun universitas menggunakan sistem pemungutan suara. Seluruh mahasiswa Unram berhak memilih kandidat paslon sebagai Ketua dan Sekjen.
Namun, pada BEM prodi di bawah rektor ini menggunakan sistem yang tidak jelas. Mahasiswa Ilkom, HI, dan Sosiologi seakan-akan tidak diberikan hak untuk memilih. Tidak ada keterbukaan informasi terkait ini.
Hal itu diungkapkan oleh Uus pada saat pertemuan ketiga ketua himpunan prodi di bawah rektor, Kamis (19/11) malam, di meja bundar, halaman parkir gedung Fisipol.
Ketua HMHI, Lalu Mochamad Ridho Luthfi Nata juga mempertanyakan hal serupa. Menurutnya, bagaimana bisa pasangan Sulaiman dan Arshi menjadi Ketua BEM tanpa sistem yang jelas.
“Hingga hari ini, kita semua tidak mengetahui siapa Ketua KPRM prodi di bawah rektor. Kok bisa timelinenya keluar samaan dengan info terpilihnya Adi sebagai Ketua. Ini kan aneh,” kata mahasiswa semester lima ini.
Ia menjelaskan, seharusnya pihak KPRM menyosialisasikan terkait sistem pemilihan dan mengumumkan bakal calon yang mencalonkan diri sebagai Ketua dan Sekjen. Bukan diam-diam meresmikan pasangan Ketua dan Sekjen.
Pada waktu yang sama, Ketua Himikom, Armie Ahmad Zamzury juga mempertanyakan legalitas pasangan Sulaiman dan Arshi sebagai Ketua BEM prodi di bawah rektor. Landasannya seperti apa?.
“Pemira belum berjalan, kok mereka sudah dijadikan sebagai Ketua dan Sekjen,” tegasnya.
Terkait permasalahan KPRM prodi di bawah rektor, Media Unram menghubungi Ketua KPRM Unram. Namun, Ia mengaku tidak mengetahui informasi tersebut. “Kami tidak tau,” kata Achmad Syawan Hidayat saat dihubungi via WhatsApp.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Bawasra Unram, Fauzi Maha Adiyatma saat ditemui di ruang sekretariat Bawasra, Gedung Rektorat Unram lantai empat. “Tidak tau,” katanya.
Tidak adanya informasi yang jelas terkait KPRM ini tentu saja menjadi pertanyaan besar bagi mahasiswa, khusunya tiga prodi tersebut.
Bagaimana bisa kita mengakui Sulaiman dan Arshi sebagai Ketua dan Sekjen BEM prodi di bawah rektor? Dalam akun instagramnya dijelaskan, bahwa penyelenggaranya adalah KPRM Fisipol, namun dalam pamfelt yang beredar mereka sebagai Ketua dan Sekjen BEM prodi di bawah rektor.
Terkait itu, Sulaiman Perawira Sasakadi mengaku sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. “Saya siap bertanggung jawab secara moral dan hukum terkait BEM tiga prodi ini,” tegasnya.
Mahasiswa semester lima prodi Ilkom ini juga menjelaskan, Ia akan menjadi Ketua BEM pada tahun depan.
“Saya juga sedang terus berkoordinasi dengan rektorat untuk kejelasan. Karena saya dijanjikan SK rektor yang bisa mengakomodir tiga prodi di bawah rektor ini,” lanjut orang yang biasa disapa Adi ini.
Adi juga mempertanyakan barometer demokrasi. Menurutnya, jika barometernya hanya terbuka dari pencoblosan, E-Vote dan sebagainya, tentu masih kurang. “Kita lihat, dulu, Soekarno bisa naik tanpa adanya pemilihan,” katanya.
Adi mengaku, Ia sudah meminta izin kepada tiga Ketua Prodi (Kaprodi), terkait jabatan ini. “Saya bersumpah, akan menarik loka karya sendiri dari rektorat tanpa mengganggu anggaran ketiga himpunan tersebut,” pungkasnya. (*)
