MATARAM, MEDIAUnram.com – Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) diminta untuk menghentikan vaksinasi sebagai syarat administrasi masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh orator yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB Menggugat, saat mendatangi kantor gubernur, Senin (16/08).
“Adanya syarat vaksinasi dalam administrasi ini menyulitkan masyaraka,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) 1, Aziz Meinudin.
Selain itu, dalam aksi yang dipimpin Ketua BEM Yusril Ashfahani, gubernur juga didesak untuk memberikan kompensasi biaya pendidikan bagi masyarakat NTB di masa pandemi.
Kemudian, pemerintahan diminta memberikan kelonggaran kegiatan, khususnya para pedagang kaki lima (PKL)). Juga memberikan bantuan modal kepada UMKM dan PKL di NTB.
Berikut sembilan tuntutan yang disampaikan:
- Hentikan vaksinasi sebagai syarat administrasi masyarakat
- Pemerataan vaksinasi untuk mahasiswa dan masyarakat NTB
- Mendesak Gubernur NTB untuk memberikan kompensasi biaya pendidikan di masa pandemi
- Optimalisasi bantuan sosial masyarakat NTB
- Mendesak Gubernur NTB memberikan kelonggaran kegiatan serta memberikan bantuan modal kepada UMKM dan PKL di NTB
- Transparansi anggaran bantuan sosial Covid-19 se-NTB
- Evaluasi kinerja Satgas Covid-19 NTB
- Mendesak Gubernur NTB untuk menjamin ketersediaan oksigen di NTB
- Menggratiskan seragam sekolah SD, SMP, dan SMA di masa pandemi
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si, menemui massa aksi dan menerima sembilan tuntutan.
“Namun untuk point nomor sembilan akan ditindaklanjuti, karena hal tersebut masuk dalam anggaran pendidikan yang ada di APBD,” ujarnya.
Menurut pengamatan MEDIA, aksi ini dimulai sejak pukul 10.04 WITA. Mulai berjalan Gedung PKM Unram menuju kantor gubernur. Kemudian membubarkan diri dengan tertib pukul 13.58 Wita. (M)
