Oleh: A_aarriss
Refleksi Albert Camus atas nama-nama yang terjerat dalam absurditas birokrasi dan kemunafikan kekuasaan. (Budi Arie Setiadi).
Dalam dunia yang absurd, para pemimpin bukan lagi mencari kebenaran, tapi kenyamanan dalam dusta. Nama Budi Arie bergema di ruang sidang bukan karena prestasi, tapi karena sunyi nurani. Seperti kata Camus, ‘Kebohongan politik adalah bentuk keputusasaan yang dibuat sistematis.’ Maka, di negeri ini, absurditas bukan fiksi ia menjelma jadi kebijakan.
Camus pernah berkata: ‘Pemberontakan lahir dari kesadaran akan absurditas.’ Maka, ketika nama menteri disebut dalam kasus judi, kita tak hanya muak kita sedang bangkit dari tidur panjang terhadap kemunafikan kekuasaan.
Albert Camus tidak pernah percaya bahwa kekuasaan mampu menyelamatkan manusia dari kehampaan hidup. Dalam dunia yang tidak memberi makna secara otomatis, manusia harus menciptakan makna melalui tindakan etis dan kejujuran. Namun bagaimana jika yang memiliki kekuasaan justru melanggengkan absurditas itu sendiri?
Nama Budi Arie Setiadi yang pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di bawah Presiden Joko Widodo dan kini menjadi Menteri Koperasi dalam kabinet Prabowo Subianto kembali terdengar di ruang sidang. Bukan sebagai pembela publik, melainkan sebagai nama yang disebut-sebut dalam skema perlindungan situs judi online, bahkan diduga menerima suap dari praktik ilegal itu.
Dalam sistem yang seharusnya berpijak pada hukum dan moralitas publik, tuduhan semacam ini tidak boleh dianggap sebagai “angin lalu”. Tapi justru itulah absurditas yang Camus maksud ketika yang nyata dan mencolok justru diabaikan, ketika keheningan menggantikan tanggung jawab, dan ketika yang salah dibiarkan berdiri di atas podium kekuasaan.
Camus menyebut hidup ini absurd bukan karena ia gelap, tapi karena manusia ingin terang dan tidak menemukannya. Demikian pula rakyat: mereka berharap pemimpin adalah perwujudan dari amanah dan etika, namun justru disuguhi aktor-aktor politik yang sibuk menutupi skandal, memanipulasi citra, dan memoles diri dengan kata-kata kosong.
Apakah yang bisa diharapkan dari birokrasi yang memilih diam ketika kejahatan berlindung di balik jas dan dasi? Dari sistem yang lebih takut pada guncangan opini publik ketimbang kehilangan moralitas? Camus mengingatkan bahwa “kejahatan tidak hanya terjadi karena orang jahat melakukan sesuatu, tapi juga karena orang baik memilih tidak melakukan apa-apa.”
Kita hidup dalam dunia di mana jabatan lebih penting dari kejujuran, dan loyalitas politik lebih utama dari integritas hukum. Sementara itu, mereka yang mempertanyakan, yang menggugat, yang menolak lupa justru dianggap pengganggu ketertiban.
Tapi Camus tidak pesimis. Ia percaya bahwa pemberontakan adalah tindakan bermoral. Dalam menghadapi absurditas, kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus menyuarakan kebenaran meskipun dunia membungkam. Kita harus terus menolak diseret dalam rutinitas kebohongan.
Rakyat tidak butuh pemimpin yang sempurna, mereka hanya butuh yang jujur. Dan kejujuran tidak memerlukan panggung, hanya keberanian.
Dalam skandal seperti ini, rakyat sedang diuji: apakah kita akan kembali tertidur dalam kenyamanan narasi penguasa, atau bangkit menjadi saksi dan hakim moral atas apa yang dilakukan para elite?
Kebenaran tidak mati karena dibungkam. Ia hanya menunggu cukup banyak orang yang berani mengatakannya lagi. Maka, sebagaimana Camus menulis dalam The Myth of Sisyphus: “Yang penting bukanlah kemenangan, tapi bagaimana kita tetap setia pada perjuangan, bahkan dalam kekalahan.”
Dan hari ini, perjuangan itu adalah menolak diam di hadapan kemunafikan yang terus memakai topeng jabatan.
Kekuasaan, Banalitas, dan Ingatan yang Luka
Seperti halnya Camus, Hannah Arendt menolak untuk melihat kejahatan politik sebagai sesuatu yang eksklusif dimiliki oleh monster. Dalam laporan legendarisnya tentang persidangan Adolf Eichmann, Arendt memperkenalkan istilah banality of evil banalnya kejahatan. Ia menyoroti bagaimana seseorang bisa terlibat dalam kebijakan kejam, bukan karena ia sadis, tapi karena ia berhenti berpikir secara moral. Eichmann hanyalah seorang birokrat yang “melakukan tugasnya”.
Bukankah inilah yang kini kita saksikan? Bahwa kejahatan dalam birokrasi Indonesia bukan hanya karena ada aktor jahat, tetapi karena terlalu banyak orang “baik” yang memilih menjalankan sistem tanpa bertanya. Budi Arie mungkin hanya satu nama di antara banyak yang hidup dalam skema banalitas ini: menjalankan tugas, menandatangani keputusan, meloloskan kepentingan, semua atas nama “institusi”. Tapi siapa yang mempertanyakan tujuan moral dari institusi itu sendiri?
Arendt akan berkata: berpikir adalah benteng terakhir dari moralitas. Dan ketika para pejabat berhenti berpikir secara etis—hanya mengejar “kelancaran sistem” atau “keamanan politik”maka kehancuran kemanusiaan hanya menunggu waktu.
Kekuasaan yang Mengawasi dan Tubuh yang Ditundukkan
Jika Arendt berbicara soal tanggung jawab berpikir, maka Michel Foucault membawa kita menyelami bagaimana kekuasaan bekerja secara halus, tidak dengan cambuk tapi dengan pengawasan. Dalam Discipline and Punish, Foucault menelusuri bagaimana institusi modern sekolah, rumah sakit, penjara, dan tentu saja birokrasi mengontrol tubuh dan perilaku melalui mekanisme pengawasan dan regulasi.
Kita tidak hidup dalam kediktatoran kasar, tetapi dalam sebuah panoptikon, di mana setiap orang merasa diawasi, dibatasi, dan didisiplinkan. Maka tidak heran jika para pejabat publik lebih takut pada citra ketimbang nurani, lebih peduli pada pemberitaan ketimbang kejujuran. Mereka bukan aktor bebas, tetapi tubuh-tubuh yang telah didisiplinkan oleh logika kekuasaan.
Skandal judi online yang menyeret nama Menkominfo menunjukkan betapa licinnya kekuasaan menyelinap dalam bentuk perlindungan, koneksi, dan jaringan. Dalam logika Foucault, kekuasaan tidak selalu brutal, ia justru efisien ketika tidak terasa. Yang membuatnya mengakar adalah diamnya institusi dan apatisnya publik.
Moralitas sebagai Ilusi yang Diperjualbelikan
Di sisi lain, Friedrich Nietzsche akan menghantam segala kemunafikan dengan palu genealogisnya. Ia menolak moralitas yang dilembagakan oleh institusi sebagai bentuk penghambaan. Nietzsche melihat bahwa apa yang kita sebut “etika publik” sering kali hanyalah tameng bagi kekuasaan yang tidak jujur untuk tetap berkuasa.
Dalam On the Genealogy of Morality, Nietzsche mempertanyakan dari mana asal-usul nilai-nilai “baik” dan “buruk”. Ia menemukan bahwa moralitas modern tidak lahir dari kebijaksanaan, melainkan dari dendam dan kebutuhan untuk mengontrol. Maka tidak heran bila dalam sistem kekuasaan hari ini, kata “melayani” dan “amanah” menjadi semacam valuta yang dipakai untuk transaksi kekuasaan.
Budi Arie, dalam narasi Nietzschean, bisa saja menjadi contoh bagaimana moralitas institusional hanyalah ilusi, dan satu-satunya nilai sejati adalah keberanian untuk mengatakan: “Aku memberontak, maka aku ada.” Nietzsche menolak manusia tunduk pada norma yang membunuh vitalitas. Maka, pemberontakan terhadap kemunafikan politik adalah satu-satunya jalan menuju kejujuran yang otentik.
Zizek: Ideologi adalah Ketika Kita Tahu Tapi Tetap Diam
Di zaman pasca-kebenaran, Slavoj Zizek mengingatkan bahwa ideologi tidak lagi bekerja dengan menipu kita. Ideologi hari ini justru beroperasi ketika kita tahu ada yang salah, tapi tetap memilih berpura-pura. Dalam istilah Zizek: we know very well, but still we do it. Kita tahu birokrasi itu korup, tahu ada permainan kotor, tahu bahwa “reformasi” hanya nama kosong tapi kita tetap menyaksikannya, tanpa reaksi berarti.
Nama-nama yang disebut dalam persidangan, skema judi online yang berlapis-lapis, pelindung dari aparat, jaringan uang kotor yang menyatu dengan kekuasaan—semua itu bukan rahasia. Tapi tetap tak ada yang terjadi. Kenapa? Karena dalam ideologi yang mapan, rakyat telah dibius oleh rutinitas, dan elite telah memonopoli narasi kebenaran.
Zizek mengingatkan: keberanian paling radikal hari ini bukan revolusi bersenjata, tapi mengatakan kebenaran dengan cara yang mengguncang struktur naratif kekuasaan. Maka tugas kita bukan hanya mengungkap, tapi juga mengacaukan, membongkar bahasa indah kekuasaan yang menyembunyikan kebusukan.
Penutup: Etika dalam Era Absurditas
Dunia yang absurd bukan berarti dunia tanpa harapan. Justru seperti yang Camus dan para filsuf kritis tegaskan, kesadaran akan absurditas harus menjadi awal dari tindakan etis. Kita tidak menunggu pemimpin sempurna, karena itu utopia. Tapi kita bisa menolak tunduk pada sistem yang membungkam.
Kita bisa memilih untuk tidak diam.
Ketika nama Budi Arie dan para elit lain bergema bukan karena prestasi, tapi karena keterlibatan dalam skandal, maka kita punya satu pilihan moral: menjadi saksi, menjadi suara, menjadi ingatan kolektif yang menolak dilupakan.
Seperti kata Camus: “Kita harus membayangkan Sisyphus bahagia.” Bahwa sekalipun batu kebenaran selalu jatuh kembali, kita akan tetap mendorongnya ke atas karena dalam usaha itulah, manusia benar-benar hidup.
