Mataram, MEDIA — Aliansi Demokrasi Baru untuk Kedaulatan Rakyat Nusa Tenggara Barat (ADBKR-NTB) menggelar diskusi publik bertema “Evaluasi dan Cabut Seluruh PSN di NTB yang Terbukti Merampas Ruang Hidup serta Menggusur Tanah Rakyat, Utamanya bagi Kaum Tani Perempuan di Pedesaan, dan Cabut UU Cipta Kerja Beserta Aturan Turunannya,” Pada Kamis (16/10).
Kegiatan ini menjadi ruang kritik terbuka terhadap pemerintah daerah dan aparat keamanan yang dinilai gagal menyelesaikan berbagai konflik agraria di NTB. Dalam forum tersebut, sejumlah peserta menilai bahwa proyek-proyek strategis nasional (PSN) justru memperluas ketimpangan dan memperdalam penderitaan masyarakat, bukan membawa kesejahteraan sebagaimana dijanjikan. Acara ini juga menghadirkan beberapa pembicara, yakni dari Agra NTB, LSBH NTB, BEK SP Mataram, DPRD NTB dan Polda NTB.
Ketua BEK SP NTB, Ida Hidayati, menyampaikan bahwa sejak adanya PSN di wilayah Meninting, masyarakat justru makin kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
“Tapi setelah adanya PSN (di Meninting), masyarakat kesulitan dengan pengadaan air bersih,” ungkapnya.
Sementara itu, Hary Sandi Ame dari Agra NTB menilai PSN telah menutup ruang ekonomi rakyat.
“Pada bulan Juni saja ribuan orang di Tanjung Aan sejahtera, tapi setelah adanya PSN kesempatan mereka untuk menyejahterakan diri hilang. Akhirnya banyak kriminal terjadi, karena orang-orang lapar,” katanya.
Hary menambahkan, kini warga di sekitar Muluk dan Tanjung Aan hidup dalam ketakutan akibat ancaman penggusuran. Mereka disebut terus berjuang mempertahankan ruang hidup di tengah tekanan aparat dan perusahaan.
Salah satu isu paling panas dalam diskusi itu adalah keterlibatan Vanguard, perusahaan keamanan swasta yang disebut berada di balik pembubaran dan intimidasi terhadap warga di kawasan Tanjung Aan. Sejumlah peserta menilai keberadaan Vanguard sebagai bentuk nyata dari pelanggan HAM dan kekerasan dalam konflik agraria di NTB.
Namun, saat isu itu disinggung, perwakilan Polda NTB justru mengaku belum mengetahui perihal keterlibatan Vanguard.
“Ini baru saya dengar (terkait masalah Vanguard),” katanya singkat.
Pernyataan itu memantik reaksi peserta diskusi, sebab fakta di lapangan menunjukkan banyak warga telah menjadi korban intimidasi di bawah pengamanan proyek. Sementara itu, Bakesbangpol NTB secara terbuka mengakui bahwa konflik agraria di kawasan Mandalika masih berlarut-larut tanpa hasil.
“Permasalahan di Mandalika ini memang kita akui panjang dan susah, bahkan hingga saat ini belum ada hasil,” ujarnya.
Sementara itu dari pihak legislatif, Akhdiansyah, S.Hi. selaku anggota Komisi III DPRD NTB menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan dari ADBKR NTB dan berkomitmen untuk turun ke lokasi serta menyelesaikan masalah konflik agraria ini.
“Akan kita tindak lanjuti lah,” ujarnya dalam acara diskusi.
Acara diskusi publik ini akhirnya ditutup dengan sesi foto bersama. Ahmad badawi, selaku ketua panitia kegiatan menyampaikan bahwa forum ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret untuk mendorong pemerintah daerah dan Polda NTB agar kembali membuka ruang tindak lanjut terhadap berbagai isu dan tuntutan masyarakat.
“Pemerintah daerah dan Polda NTB agar membuka kembali ruang untuk menindaklanjuti tuntutan seluruh isu dan tuntutan yang dibawa, agar kemudian tuntutan tersebut bisa diindahkan lagi oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
(rfi)
