Mataram, MEDIA – Aksi dalam rangka menyambut Hari Tani Nasional 2023 di depan Gedung Gubernur NTB dihadiri sejumlah Petani di berbagai wilayah Lombok, (25/9).
Aksi ini diwarnai dengan lantunan-lantunan orasi para petani yang berasal dari beberapa wilayah, seperti Sambelia dan Mandalika.
“Kami hadir disini merupakan hasil dari kesepakatan bersama melihat dari permasalahan-permasalahan yang ada,” ungkap Lalu Prayadi salah seorang petani dari Kuta Mandalika.
Para petani yang hadir dalam aksi ini membuktikan bahwa mereka juga paham akan permasalahan-permasalahan pertanian yang ada di NTB, dibuktikan dengan tuntutan-tuntutan yang mereka layangkan saat berorasi.
“Kami meminta segera diselsaikan permasalahan penyelsaian kasus tanah, pelaksanaan aturan serta pembangunan, perbaikan taraf hidup masyarakat yang terkena dampak program relokasi di luar kawasan,” tegas Lalu Prayadi.
Aksi gabungan antara Front Mahasiswa Nasional (FMN) dengan petani ini secara umum menuntut agar pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam momentum hari tani 2023 untuk segera menyelsaikan beberapa masalah yang dalam hal ini bukan hanya permasalahan agraria saja.
Adapun beberapa tuntutan yang mereka lontarkan diantaranya :
1. Segera mengungkapkan audit tanah dan penilaian ulang data pemukiman kembali ITDC bersama dengan dokumentasi yang merinci pembayaran tunai dan bank untuk kompensasi!
2. Menyediakan perumahan yang layak bagi warga sekaligus memberdayakan mereka dengan hak untuk menentukan lokasi yang tidak terputus dari akses penghidupan mereka!
3. Memberikan ganti rugi yang memadai untuk rumah penggusuran setara dengan biaya pembangunan rumah semi permanen yang dibutuhkan didasarkan pada harga bahan bangunan di kawasan Mandalika!
4. Memberikan pemulihan kehidupan bagi yang terkena dampak penduduk berdasarkan jumlah masyarakat, bukan hanya kepala keluarga, berdasarkan nilai mata pencaharian yang hilang !
5. Hentikan penggusuran sampai pemukiman kembali secara adil, kompensasi dan pemulihan mata pencaharian ketentuan telah disepakati dalam acara konsultatif dengan semua proyek masyarakat yang terkena dampak!
6. Kaji Ulang Penerbitan Izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Sadhana Arifnusa Di Kecamatan Sambelia.
7. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mengaudit keuangan Beasiswa KIP di Wilayah Mataram.
8. Mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mengkaji ulang biaya kuliah mahasiswa sesuai dengan kemampuan pembayaran orang tua mahasiswa.
9. Cabut Implementasi MBKM & PTNBH Seluruh Universitas di wilayah NTB.
10. Mendesak Pemerintah Pusat untuk Mencabut UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
11. Pecat Penjabat yang jadi pengusaha di cabinet pemerintahan pusat dan provinsi.
12. Hentikan perampasan Tanah Rakyat
13. Hentikan Kriminalisasi Kaum Tani yang Memperjuangkan Tanahnya
14. Hentikan Liberalisasi , Komersialisasi dan Privatisasi Pendidikan
15. Wujudkan Pendidkan yang ilmiah, Demokratis dan Mengabdi Pada Rakyat.
16. Laksanakan Refroma Agraria Sejati sebagai Landasan Pembangunan Industri Nasional.
Aksi ini dimulai sekitar pukul 11.00 Wita dengan titik keberangkatan dari Masjid Raya Hubbul Wathan (Islamic Center).
Sekitar pukul 11.35 Wita Asisten II, H. Fathul Ghani keluar menemui massa aksi. Ia mengatakan bahwa permasalahan-permasalahan pertanian yang ada di Mandalika terutama sudah difasilitasi oleh pemerintah.
“Sudah difasilitasi oleh pemerintah, mana hak yang harus diperjuangkan oleh rakyat dan mana juga hak dari pihak swasta, jadi saya rasa clear,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, para petani tidak terima permasalahannya dianggap clear atau selesai. Mereka meminta agar pemerintah NTB untuk melakukan kunjungan ke tempat mereka.
“Coba bapak sekali-sekali menjenguk disana, jangan hanya dikit-dikit memakai moncong senjata ketika menghadapi rakyat,” ujar salah seorang petani.Â
Tidak hanya orasi-orasi yang dilantunkan oleh para petani, aksi ini juga diwarnai dengan aksi teaterikal oleh beberapa massa aksi.
Aksi ini berakhir sekitar pukul 12.20 Wita, diakhiri dengan pernyataan sikap dari massa aksi. (Zhr)
