“Untuk bisa memahami akar korupsi, kita harus terlebih dahulu memeriksa masyarakat kita dan kelas-kelas yang ada di dalamnya,”(Agniasari).Â
Cara bagaimana negara melayani kepentingan kelas borjuis untuk menindas kelas pekerja adalah lewat aparatur kekerasan (polisi dan tentara), sistem peradilan, berbagai perangkat hukum, bahkan sampai institusi pendidikan. (Revolusioner).
Firli Bahuri dengan rentetan kontroversi, kini datang ke kampus negeri di NTB, Kampus itu benama Universitas Mataram, entah apa motif kampus yang memiliki visi berdaya saing internasional ini mengundang firli untuk mengisi kuliah umum dimasa pandemi, setidaknya marilah kita coba berpikir positif bahwa kampus sedang ingin kembali mengaktifkan nalar didalam kampus, mengajarkan bahwa orang seperti Firli bahuri juga akan memotifasi mahasiswa agar berprestasi dan menjadi tokoh besar di negeri ini.
Firli bahuri pernah menjadi Kapolda NTB mungkin itulah yang mendekatkan Universiras Mataram dengan Firli kegiatan ini nantinya tidak hanya akan di isi oleh ocehan firli tentang korupsi, taliban hingga pembenaran TWK tetapi didalamnya akan diisi dengan senyum dan tawa hasil reunian pihak kampus dan Firli. Tentu cerita dibelakang layar jauh lebih asyik antara birokrasi kampus dan birokrasi pemberantas korupsi ini.
Kampus tidak terlalu tertarik melihat beragam kontrofersi Firli Bahuri, Unram mungkin saja lupa atau pura-pura lupa bahwa Firli bahuri tahun 2017 diduga menerima uang Rp. 100.000.000 dari transfer rekening mandiri dengan alibi uang lebaran, mungkin bagi semangat pemberantasan korupsi ini bukan suap. Jangan sentuh beberapa kasus kebocoran 26 OTT (2018-2019) pada masa Firli menjabat sebagai deputi penindakan KPK, dibulan Mei 2018 Firli melanggar kode etik dengan bertemu dengan TGB yang sebelumnya diduga terseret kasus korupsi, dilanjutkan Agustus 2019, Firili disebut-sebut akan mendapakan uang U$35.000 dari Bupati Muara Erim Ahmad Yani. Kontrofersi lain mungkin menjadi bumbu pemanis kuliah umum diantaranya, 2019 Firli dengan santai memberhentikan 36 kasus tahap penyelidikan secara sepihak, selain ia mendapatkan teguran karena gaya hidupnya yang terlalu mewah, hormat untuk prestasinya.
KPK dan Korupsi.
Institusi yang ingin memberantas korupsi secarah sejarahnya pernah terbentuk pada masa Soekarno dengan nama Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran). Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Namun KPK sebagai lembaga independen yang merupakan anak kandung reformasi dengan tujuan menghantam budaya-budaya lama orde baru yakni: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme baru terbentuk 2003. Dengan analisa ini, KPK sendiri didirikan bukan atas inisiatif negara, melainkan atas desakan dari rakyat pasca diturunkannya Suharto oleh rakyat. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, kelas kapitalis yang diwakili oleh negara memang tidak berkepentingan untuk menindak praktik korupsi. Sebaliknya, praktik korupsi adalah integral dalam penghisapan yang mereka lakukan. Ini terbukti dengan APINDO dan KADIN (dua asosiasi pengusaha terbesar di Indonesia) yang mendukung pelemahan KPK dengan mendukung revisi undang-undang lembaga anti-rasuah tersebut. Ini semakin menunjukkan bahwa pelemahan KPK memang dilakukan untuk melayani kepentingan penguasa.
Akhir, kata Selamat Reunian dengan Birokrasi Korup!!!
