Media Unram – Menyambut momentum hari tani, ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB Mengguggat mendatangi kantor Gubernur NTB dengan membawa enam point tuntutan. Mereka menilai gubernur belum bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di NTB.
Didepan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi, mereka mengatakan, mulai dari sengketa lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah (Loteng), hingga sengketa lahan di Oi Katupa, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, belum diselesaikan oleh gubernur.
“Permasalahan yang ada di Mandalika, pemerintah mengatakan akan menyelesaikan sengketa tanah secara kekeluargaan. Namun, hingga saat ini warga setempat masih melakukan penolakan. Berarti gubernur belum menyelesaikan kasus ini,” beber Kordum, Irwan, Kamis (24/9).
Kemudian, lanjut Irwan, hingga saat ini, gubernur belum mengeluarkan klarifikasi terkait sengketa lahan yang terjadi di masyarakat Oi Katupa.
Seperti yang diketahui, penggusuran lahan warga Desa Oi Katupa yang dilakukan PT Sanggar Agro karya Persada (SAK), membuat masyarakat setempat menderita. Pasalnya, banyak lahan yang digunakan masyarakat untuk menanam jambu mente digusur.
Selain itu, beberapa point tuntutan yang lain juga dibacakan Irwan. Berikut selengkapnya:
1. Pemerintah Provinsi NTB menjamin stabilitas harga pra dan pasca panen.
2. Memberikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan), pestisida dan bibit secara gratis dan memperbaiki infrastruktur penunjang pertanian NTB.
3. Terbitkan Perda untuk kesejahteraan petani.
4. Membangun industrialisasi pertanian yang kuat dan mandiri di Provinsi NTB.
5. Distribusi pupuk dan membuat tim penyuluh Program Kartu Tani NTB, paling lambat 30 September 2020.
6. Stop perampasan lahan rakyat.
Tidak hanya itu, Irwan mengaku kecewa dengan gubernur. Pasalnya, orang yang biasa disapa Bang Zul tersebut, tidak pernah menemui mahasiswa NTB setiap mengadakan aksi.
“Setiap kami (mahasiswa NTB) melakukan aksi, gubernur tidak pernah menemui kami. Oleh karena itu, melalui Sekda NTB, kami meminta segera pertemukan kami dengan gubernur. Paling terlambat, Senin (28/9) depan,” lanjut pria asal Bima ini.
Sementara itu, Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi menjelaskan, dia menerima tuntutan yang dibawa oleh aliansi dari berbagai organisasi tersebut.
“Saya sangat mengapresiasi kehadiran adek-adek disini untuk meyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan petani, perempuan dan lain sebagainya. Kami akan menyampaikan tuntutan ini ke gubernur,” ungkapnya saat menemui massa aksi di depan massa aksi, ba’da zuhur.
Sebelumnya, Ariadi menjelaskan, gubernur belum bisa menemui massa aksi, karena sedang menyambut kedatangan Menteri Kominfotik.
“Pak Gub sedang menyambut kedatangan Menteri. Beliau pasti menyesalkan tidak bisa menemui adik-adik sekalian. Beliau juga seorang aktivis,” ucapnya. Dia juga memuji massa aksi, karena tidak melakukan aksi anarkis. Tidak ada fasilitas yang disentuh dan dihancurkan.
Kemudian, lanjut Ariadi, dia akan menyiapkan fasilitas untuk mempertemukan massa aksi dengan gubernur. “Saya akan mengusahakan agar adik-adik bertemu dengan Pak Gub,” katanya.
Setelah itu, dia menerima tuntutan yang dibawa oleh massa aksi. Kemudian ditandatangani diatas materai.
Diakhir pertemuannya, Ariadi mengingatkan massa aksi agar kembali dengan baik, serta tidak menganggu ketertiban lalu lintas. “Yang terpenting adalah tetap gunakan masker,” tutupnya.
Usai tuntutan diterima dan ditandatangani, pukul 13:20 WITA, ratusan massa aksi membubarkan diri dengan tertib. (Lnf/B)
