MEDIA (15/4/2026) — Pemilihan Raya Mahasiswa (PEMIRA) 2026 Universitas Mataram (UNRAM) yang tak kunjung diselenggarakan, keterlambatan ini memunculkan berbagai spekulasi di kalangan mahasiswa UNRAM. Salah satu isu yang beredar menyebutkan bahwa pelaksanaan PEMIRA akan diambil alih oleh pihak birokrasi kampus.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan UNRAM, Dwi Suswanto, S.Kom., M.M., membantah keras isu tersebut saat ditemui tim MEDIA UNRAM, Selasa (7/4/2026). Ia menegaskan bahwa birokrasi tidak berniat mengambil alih penyelenggaraan PEMIRA.
“Terkait rencana pengambilalihan, kami belum memikirkannya sejauh itu. Justru kami bekerja sama dengan tim hukum membantu memastikan dokumen-dokumennya pencalonan selaras dengan Peraturan Rektor, agar pengalaman tahun sebelumnya tidak terulang,” ungkap Dwi Suswanto.
Ia menjelaskan, keterlibatan birokrasi melalui tim hukum sebatas membantu mengkaji ulang terkait peraturan serta syarat-syarat pencalonan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mencegah potensi tejadinya sengketa sebagaimana terjadi pada PEMIRA tahun sebelumnya.
Di akhir pernyataannya, Dwi Suswanto menegaskan bahwa keputusan akhir terkait regulasi dan syarat pencalonan sepenuhnya diserahkan kepada penyelenggara PEMIRA.
“Setelah dokumen-dokumen dinyatakan oke, akan kami kembalikan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM). Sebagaimana diketahui, DPM kan yang menyusun pedoman pelaksanaan, bukan birokrat,” ujarnya menambahkan.
Senada dengan penjelasan pihak rektorat, Ketua DPM UNRAM, Dwi Joko Nugroho, juga mengonfirmasi bahwa PEMIRA 2026 tetap akan diselenggarakan secara mandiri oleh DPM.
“Isu tersebut tidak benar ya. PEMIRA tetap akan dilaksanakan oleh DPM. Apabila birokrasi mengambil alih, maka hal tersebut bukan lagi ranahnya dan berpotensi menjadi penyalahgunaan kekuasan (abuse of power). Saya pastikan itu tidak akan terjadi,” tegas Dwi Joko Nugroho.
(Mln)
