Media Unram – Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB mendatangi kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7). Dalam aksi ini mereka mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi NTB untuk mewujudkan pendidikan gratis melalui pengalokasian anggaran APBD dan lima tuntutan lainnya kepada wakil rakyat. Namun sayang, mereka tidak bisa menemui Ketua DPRD karena mules.
Menurut pengamatan Media Unram, massa aksi yang terdiri dari berbagai organisasi seperti, BEM Unram, BEM NTB RAYA, KAMMI, SMI, LMND, HMI MPO, PMKRI, dan FPBI ini berkumpul di Arena Budaya Unram. Kemudian berjalan menuju kantor DPRD melalui Jl. Airlangga Gomong, Kec. Selaparang menuju Kantor DPRD Provinsi NTB sambil melakukan orasi.
Pukul 11.08 WITA massa aksi sampai di Kantor DPRD. Koordinator Umum (Kordum) sekaligus Ketua BEM Unram Irwan membacakan tuntutan. Berikut tuntutan yang disampaikan:
- Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
- Mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi NTB untuk mewujudkan pendidikan gratis melalui pengalokasian anggaran APBD.
- Mendesak pemerintah untuk membuka ruang partisipasi untuk seluruh elemen masyarakat dalam setiap perubahan undang-undang maupun kebijakan.
- Harus ada regulasi dari Pemda NTB terkait stabilitas harga komofitas pertanian.
- Menolak RUU HIP dan mencabut dari PROGLENAS.
- Stop represifitas terhadap gerakan rakyat.
Sela-sela waktu, Media Unram menemui Koordinatur Lapangan satu (Korlap I) Anwar Dwi Anggara. Dia menjelaskan, tuntutan yang paling utama adalah omnibus law dan permasalahan pendidikan selama pandemi Covid-19.
“Selama pandemi ini kan banyak sektor ekonomi yang tidak berjalan. Banyak siswa/mahasiswa yang putus sekolah. Jadi kita menginginkan Pemda atau DPR punya sikap untuk memastikan bahwa tidak ada anak NTB yang putus sekolah,” terang Anwar.
Lebih jauh Anwar juga menjelaskan solusi yang diberikan terkait permasalahan pendidikan tersebut. “Solusi yang kami tawarkan adalah APBD di alokasikan untuk pendidikan saat ini. Atau uang beasiswa S2 program dari gubernur bisa dialokasikan ke S1, karena satu mahasiswa yang melanjutkan ke S2 bisa membiayai 20 mahasiswa yang s1. Jangan sampai kita membiayai S2 sementara yang S1 banyak yang putus pendidikan,” bebernya.
Anggota DPR menemui dan menerima tuntutan massa aksi
Tidak lama setelah melakukan beberapa orasi dari berbagai organisasi, pukul 11.51 WITA Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi NTB Raihan Anwar menemui dan menandatangi tuntutan massa aksi. “Kalau seperti ini kan tuntutan pahlawan, buat apa saya pertimbangkan,” katanya.
Ditemui setelah menandatangani tuntutan massa aksi, Raihan mengatakan akan melaporkan tuntutan tersebut kepada pimpinan. “Ketua tidak bisa menghadiri, karena mules hehehe,” ungkapnya dihadapan sejumlah wartawan. Raihan menjelaskan, pihak DPRD akan menyelesaikan tuntutan massa aksi sebelum tanggal 27 Juli. “Namanya usaha kan, jadi biar diteruskan ke pak gubernur,” ujarnya.
Lebih jauh dia menjelaskan, sikap DPR dengan meneruskan aspirasi mahasiswa itu tidak sama persis. Karena DPR ini terdiri dari berbagai partai, mewakili partai masing-masing, kebijakan mengenai itu tergantung pimpinan masing-masing partainya. “Tetapi sebagai wakil rakyat kita harus menampung dan menerima aspirasi masyarakat macam ini, sehingga saya harus menerima tuntutannya,” pungkasnya.
Usai tuntutannya diterima dan ditandatangani, massa aksi membubarkan diri dengan tertib pukul 12.29 WITA. (roy)
