oleh: Dermawan Alawi (Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Peneliti dan Pengkaji Kemasyarakatan (HMP2K))
Ormawa Universitas Mataram adalah sebuah wadah bagi mahasiswa Universitas Mataram untuk berproses dalam mengembangkan minat dan bakat. Juga mengajarkan untuk berpikir kritis, dengan beberapa peran ormawa yang jelas secara kebutuhan dan juga timbal balik pada mahasiswa terutama juga pada Universitas Mataram sendiri. Akan tetapi kondisi hari ini dengan posisi ormawa yang seolah-olah tidak pernah dianggap dan juga diperhatikan oleh pihak birokrasi, kenapa hal tersebut muncul dan ada kata tidak pernah diperhatikan? Pada bulan Maret ormawa sempat diberikan janji untuk segera pelantikan oleh pihak birokrasi, akan tetapi janji selalu janji dan tidak pernah ditepati. Bahkan di setiap bulan ormawa selalu dijanjikan sampai dengan munculnya narasi dan berita bahwa anggaran dan SK dari ormawa sudah ada. Hal ini menyebabkan peralihan isu yang seharusnya pelantikan adalah momentum berharga secara organisatoris oleh semua ormawa berubah menjadi masalah untuk ormawa oleh pihak birokrasi itu sendiri.
Dengan narasi dari pihak birokrasi yang mengatakan bahwa kelembagaan BEM Universitas Mataram yang masih bermasalah dikarenakan cacatnya Pemira tahun 2025 yang kemudian dibawa ke jalur hukum oleh pihak penggugat, masalah tersebut dijadikan tameng utama oleh pihak birokrasi terkait dengan pelantikan ormawa yang selalu ditunda, dengan dalih bahwa ormawa tidak bisa dilantik dikarenakan adanya masalah yang bersangkutan dengan jalur hukum. Bahkan kritikan ormawa terkait dengan pertanyaan kapan ormawa dilantik selalu dibungkam dengan narasi SK dan juga anggaran sudah bisa ditarik oleh masing-masing ormawa, akan tetapi tidak pernah melihat dan membaca kebutuhan terkait dengan pelantikan tersebut yang secara tidak langsung merupakan tanggung jawab dari pihak birokrasi itu sendiri. Permasalahan tersebut bahkan sangat berdampak bagi ormawa yang hari ini sangat membutuhkan pelantikan secara resmi. Bagi saya, “Pelantikan bukan hanya sekadar kegiatan seremonial biasa, akan tetapi dalam pelantikan itu terselip makna secara simbolis terkait dengan ormawa itu sendiri.”
Bukan hanya di sana, peran ormawa juga sangat besar dalam tatanan kampus, terutama dalam menjunjung Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan ormawa Universitas Mataram di masyarakat selalu identik dengan kampusnya, yaitu Unram atau Universitas Mataram. Kurang apalagi ormawa ini untuk mensupport bahkan mendukung Universitas Mataram hari ini yang kondisinya selalu dianaktirikan oleh pihak birokrasi. Bahkan dalam perguruan tinggi sendiri, upaya untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi merupakan salah satu kewajiban dari mahasiswa. Melalui organisasi itu merupakan langkah yang tepat, karena dalam kegiatan organisasi mahasiswa dibenturkan langsung dengan hal-hal yang bersifat belajar secara nonformal tersebut, melalui kegiatan yang ada di masyarakat terutama dalam membawa nama universitas itu sendiri. Itu merupakan salah satu bentuk dalam proses untuk upaya peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi. Akan tetapi dalam hal tersebut justru ormawa sangat sulit melakukan hal tersebut, bahkan dari segi legalitas ormawa sendiri tertunda. Kenapa demikian? Legalitas ormawa secara SK sangat telat, bahkan ormawa selalu dibohongi dan dijanjikan dengan narasi yang tidak pernah pasti, dan dengan kesepakatan beberapa ormawa untuk menuntut hak mereka yaitu adanya SK secara legal oleh pihak birokrasi. Beberapa ormawa melakukan aksi damai di depan Rektorat pada tanggal 27 Mei 2025. Dengan hal tersebut baru pihak birokrasi mengeluarkan SK dan segera mengurus pendanaan ormawa. Bisa kita lihat bagaimana birokrasi hari ini dengan bobroknya dan tidak becusnya untuk mampu menyelesaikan tanggung jawab mereka, dan bahkan ketika dilakukan aksi damai baru kebutuhan ormawa yang seharusnya menjadi kesadaran birokrasi baru dijalankan.
Dengan kondisi tersebut, ormawa Universitas Mataram yang sampai pada bulan Juli bahkan pada masa PKKMB tidak ada pelantikan sama sekali, yang ada hanya bentuk SK dan anggaran yang hanya diberikan oleh pihak birokrasi. Seharusnya birokrasi mampu menjawab dan menuntaskan kebutuhan ormawa. Masa PKKMB yang seharusnya menjadi momentum berharga bagi para ormawa justru berubah menjadi momentum lucu dan konyol. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Persiapan dan konsep dari PKKMB yang seharusnya ikut serta dirancang oleh ormawa justru tidak dilibatkan sama sekali. Kepanitiaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama justru diambil alih oleh pihak birokrasi, dengan dalih konsep efisiensi dan simpel justru menjadi konsep gelap bagi para ormawa. Momentum sosialisasi yang seharusnya diberikan secara penuh kepada masing-masing ormawa untuk menyampaikan justru ditawarkan dengan konsep perkenalan dengan video durasi 5 menit di masing-masing ormawa. “Bagiku momentum sosialisasi ormawa adalah momentum yang berharga bagi ormawa untuk menjelaskan ini loh organisasi saya dan ini loh kami sebagai pengisi dari organisasi kami dan inilah kondisi kami!”. Akan tetapi pihak kepanitiaan birokrasi justru dengan seenak jidatnya membuat konsep pribadi tanpa melibatkan ormawa dan hanya menyampaikan dan mensosialisasikan kepada ormawa setelah konsep sudah selesai atau di saat rapat teknis. Seharusnya ormawa dilibatkan dari awal secara penuh dalam penyusunan konsep dan lain sebagainya.
