Dalam menghadapi situasi krisis, pemerintah dibenarkan untuk menangguhkan sementara ketentuan hukum tertulis demi mewujudkan perlindungan terhadap keselamatan rakyat. Sebagaimana ungkapan termahsyur Cicero “Solus populli suprema lex esto” yang berarti Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
Ditengah terpaan badai krisis pandemi Covid-19, dibutuhkan sosok pemimpin dengan sense of crisis, kepekaan, ronsponsibilitas, adaptifitas, dan visi yang jelas terhadap penanganan situasi krisis. Hanya dengan modal tersebut, pemimpin dapat menahkodai segenap rakyat mengarungi terpaan badai pandemi Covid-19.
Hingga kini, kasus pandemi Covid-19 terus mengalami peningkatan. Ini menjadi indikator kuat, bahwa pandemi belum sepenuhnya mampu diatasi dengan baik.
Di NTB, pemburukan pandemi terus terjadi. Dilansir dari laman resmi Pemprov NTB hingga 28/7, tercatat ada 675 kasus meninggal dunia, 16.627 kasu sembuh dan 2.113 kasus terkonfirmasi covid. Data yang dikuak oleh Tempo.co jauh lebih mengkhawatirkan, NTB menjadi salah satu epicentrum pandemi diluar Jawa & Bali dengan peningkatan sebesar 228% kasus inveksi perpekan pada 28 juni hingga 4 Juli. NTB bahkan memuncaki epicentrum pandemi diluar Jawa dan Bali pada 5-11 Juli dengan 201% kasus.
Sejumlah rumah sakit di NTB dikabarkan penuh, pasokan alat kesehatan mulai dari oksigen hingga obat-obatan langka, ketersediaan vaksin gagal mengimbangi animo masyarakat untuk divaksin, hingga tulisan ini dibuat, RSUP NTB yang menjadi rumah sakit rujukan di NTB kehabisan stok vaksin.
Buruknya kondisi pandemi yang terjadi di NTB disebabkan oleh kegagapan Gubernur NTB, Dr. Zulkifliemansyah dalam menghadapi pandemi. “Ikan itu busuk dimulai dari kepala.”
Masih teringat jelas, pernyataan gubernur yang menghendaki mobilitas masyarakat secara besar-besaran pada mudik lebaran Idhul Fitri lalu, “Biarkan rindu itu mengalir.” Secara semiotik, pernyataan ini menunjukkan ketiadaan sense of crisis serta keseriusan gubernur dalam menangani situasi crisis. Kalau tidak dengan larangan pusat, maka jelas akan terjadi mobilitas masyarakat secara besar-besaran, bahkan dengan larangan sekalipun, masih terdapat sejumlah masyarakat yang memilih mudik. Daripada membawa masyarakatnya keluar dari badai pandemi, Gubernur NTB Dr. Zulkifliemansyah malah membenamkan masyarakat kedalam badai yang lebih kelam.
NTB masih berkutat dengan permasalahan data. Permasalahan ini seharusnya sudah sedari dulu teratasi. Bahkan dengan seluruh instrumennya, Gubernur NTB belum berhasil menuntaskan permasalahan data. Hal ini terkonfirmasi dari permintaan Wakil Gubernur (Wagub) kepada semua pihak untuk memperbaiki data kemiskinan (Suarantb.com (23/7)) padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011, pendataan khususnya verifikasi dan validasi data merupakan kewajiban daerah. Sehingga Pemda harus aktif melakukan pendataan.
Permasalahan data yang belum mampu diatasi oleh Pemerintah Provinsi menyebabkan berbagai permasalahan pelik, mulai dari distribusi bantuan yang salah sasaran, hingga praktik lancung penggelapan oleh oknum distributor.
Berdasarkan observasi dengan wawancara langsung yang BEM FH Unram lakukan, terdapat sejumlah masyarakat kelas menengah kebawah yang masih belum tersentuh bantuan. Padahal, mereka secara langsung terdampak oleh pandemi. Dalam pengakuannya, sejumlah responden yang kami tanyai mengungkapkan terjadi penurunan pendapatan yang drastis, dan kesulitan memenuhi kebutuhan. Mereka bahkan menyampaikan mulai dari awal pandemi, hingga saat diwawancarai sama sekali belum tersentuh bantuan apapaun. Selain itu, mereka tetap harus memenuhi sejumlah kebutuhan hidup dasar. Dari tanggungan listrik hingga biaya air.
Dalam taraf ini, Gubernur NTB perlu segera mengevaluasi seluruh kebijakan penanganan pandemi di NTB, sebab Instruksi Kementerian Dalam Negeri yang menjadi dasar pemberlakuan PPKM menghendaki pemerintah daerah bertindak aktif dalam penanganan pandemi.
Ketua BEM FH UNRAM, Bagus Danu Atmaj
