Oleh: Ismi Rahmawati Thamrin
Kebijakan yang tidak Bijak
Kenaikan harga BBM di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang belum pulih akibat Covid-19, hanya akan memperburuk perekonomian masyarakat. Dengan dinaikkannya bahan bakar minyak (BBM), membuat masyarakat menjerit karena segala bentuk operasional kebutuhannya terganggu bukannya pemerintah membantu mengatasi, mencarikan solusi dari masalah perekonomian masyarakat, malah ikut membuat kebijakan yang sangat tidak bijak.
Sebenarnya siapa yang diuntungkan dari kebijakan ini?
Sejak Sabtu, (3/9/2022) pukul 13.30 WIB Presiden Joko Widodo mengumumkan peresmian kenaikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan pemberlakuannya tepat pada pukul 14.30 WIB, dengan rincian harga Pertalite per liternya mulai dari harga RP7.650- menjadi 10.000. harga Solar bersubsidi per liternya Rp 5.150- menjadi 6.800. dan Pertamax per liternya Rp 12.500- menjadi 14.500. dengan salah satu alasan yang di sampaikan 70% subsidi dinikmati oleh masyarakat yang mampu secara finansial, hal ini juga membuat anggaran subsidi dan kompensasi tahunan anggaran tahun 2022 dari awalnya Rp 152,5 triliun melonjak tinggi menjadi Rp 502,4 triliun.
Apakah menaikkan harga BBM adalah cara terbaik untuk menekan anggaran tahunan negara?
Apakah tidak ada cara lain?
Jika memang terdapat kesalahan dalam penempatan sasaran dari BBM bersubsidi tersebut, seharusnya yang di perbaiki pertama kalinya yaitu memastikan penerima BBM bersubsidi itu sesuai dengan sasaran yang di maksudkan pemerintah. Bukanya langsung menaikan harga BBM seperti ini. jadi kesanya satu orang yang berbuat kesalahan, malah semua nya yang mengagung akibatnya. Tentu ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap masyasrakat apalagi rakyat kecil.
Menurut sejumlah tokoh (Fahmy Radhi) pengamat ekonomi energi dari Universitas Gajah Mada mengungkap “kebijakan ini salah sasaran, yang hanya mencari gampangnya saja”. Pemerintah seharusnya melakukan pengkajian yang baik terhadap kebijakan yang akan di putuskan apalagi hal ini merupakan hal yang sangat sensitif yang berdampak terhadap seluruh kebutuhan masyarakat. Yang seharusnya kebijakan di buat oleh pemerintah dapat mensejahterakan, dan memakmurkan rakyatnya, tapi ini malah menyusahkan masyarakat. Apakah pantas di sebut dengan kebijakan jika hal itu hanya menguntungkan diri sendiri (pemerintah).
Menurut Bhima Yudhistira selaku direktur CELIOS (Center of Economic and Law Student), “Kesalahan dalam pengelolaan, pembatasan, hingga pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah malah masyarakat yang harus menangung bebannya”.
Dari pernyataan di atas dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan presiden Jokowi tentu tidak dapat di sebut sebagai suatu kebijakan, karna sangat tidak menuntungkan masyarakat, Yang seharusnya pemerintah memperbaiki memperketat lagi pengelolaan, pembatasan, hingga pengawasan terhadap anggaran tersebut, bukan malah mengambinghitamkan masyarakat. Jika kebijakan ini menguntungkan negara atau pemerintah, lalu dimana letak keadilan bagi rakyat kecil atau posisi kebijakan itu sebenarnya.
Terdapat 5 alasan kenapa harga BBM tidak perlu di naikkan sebagai berikut:
Naikkan harga BBM tidak menekan anggaran tahun negara
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil mengatakan, dengan kenaikan harga BBM, mulai dari pertalite, solat dan pertamax pemerintah memperkirakan anggaran tahunan negara tahun 2022 akan tetap meningkat menjadi Rp 650 triliun, sedangkan jika harga BBM tidak di naikkan, pemerintah juga memperkirakan anggaran tahun 2022 akan tetap meningkat menjadi Rp 698 triliun, artinya selisih antara kenaikan dan tidak dinaikkannya harga BBM hanya berselisih Rp 50 triliun. Dengan itu tidak dapat menekan anggaran tahunan negara.
Harga minyak dunia menurun
Harga minyak dunia terus mengalami penurunan hingga saat ini dilansir dari situs Olprice.com harga minyak mentah dunia berada pada angka 94,68 dolar AS per barel, jika di bandingkan pada 9 jun 2022 yang mencapai angka 121,5 dolar AS pet barel, bahkan perbualan Agustus tahun 2022 harga minyak dunia tidak pernah menyentuh harga tidak lebih dari 95 dolar AS per barelnya.
Daya beli masyarakat menurun
Selain itu juga daya beli masyarakat akan menurun, karna upah yang di dapatkan tidak seberapa, gaji UMR juga tetap begitu saja tidak ada kenaikan, sedangkan harga barang di pasaran meningkat. Dan pada saat ini juga kita hidup di tengah guncangan teknologi, serba-serbi online mulai dari makanan, ojek online dan transportasi umum. Dan itu membuat mereka harus berpikir karma merogoh kocek untuk satu kali putaran kerja.
Jalan tol yang tak lagi berfungsi
Di kota-kota besar sudah banyak di bangun jalan-jalan tol yang tujuan mempermudah akses jalan bagi para pengendara roda empat dan dua, tapi saat ini bahan bakarnya di naikkan harganya, dan itu membuat orang akan lebih jarang untuk melintasi jalan tol tersebut, dan mencari jalan pintas.
Meningkatnyainflasi
Analis makro ekonomi Bank Danamon Indonesia Irman Faiz, memperkirakan akan terjadinya peningkatan inflasi pada akhir tahun sampai separuh pertama tahun 2023, mulai dari inflasi inti, umum bahkan secara fundamental akan ikut naik. Pada tahun 2022 inflasi berada di level 5%. Solusi, iya dengan apa lagi selain BLT.
Presiden Jokowi juga menyebutkan pemerintah sudah menyiapkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) BBM kepada 20,65 juta keluarga dengan anggaran sebesar 12,4 triliun, dan Rp9,6 triliun kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5juta. Penyaluran bantuan ini di lakukan oleh kementerian sosial yang akan di berikan dalam dua tahap di masing- masing tahap akan di berikan 300.000 per KPM. Jika memang APBN negara per tahun 2022 ini anjlok, lalu kenapa pemerintah menyalurkan BLT lagi, tampaknya pemerintah suka mempersulit diri, dan hanya menambah pekerjaan saja, padahal banyak sekali dana BANSOS yang bermasalah, baik salah sasaran, korupsi dan sebagainya.
Bagaimana jika melakukan pengelolan ketat dan penyaringan kepada masyarakat yang benar-benar kurang mampu secara finansial untuk di berikan tanda atau kartu sejenisnya. Bahwa ia berhak menerima BBM bersubsidi Atau dengan pengaturan jenis kendaraan yang di miliki oleh masyarakat harus seusai dengan jenis BBM yang akan di gunakan. Mungkin ini salah satu upaya yang di lakukan dari pada harus menaikan harga BBM sehingga dampaknya tidak sesignifikan seperti ini, saya yakin Indonesia akan semakin cepat pulih. Keluh kesah kenaikan BBM
Mahasiswa Universitas Mataram, Fina, dkk mengungkapkan “Kenaikan BBM ini sangat menyulitkan bagi mahasiswa, segala kebutuhan melonjak mulai dari gas elpiji yang mahal dan sulit di dapatkan, harga beras naik.”
Fina,dkk berharap semoga kebijakan kenaikan BBM ini di pertimbangkan lagi dengan sebaik-baiknya jangan hanya melihat kepentingan pemerintah yang hanya ingin memulihkan ekonomi negara, tetapi ekonomi masyarakatnya menderia negara bisa apa.
Erin mahasiswa universitas negeri Surabaya yang berasal dari Trenggalek, mengeluhkan harga transportasi umum khususnya bus, yang harga Rp110.000 kini naik menjadi Rp 130.000 dari Surabaya ke Trenggalek. Alhasil dengan di naikkannya harga BBM tarif angkutan umum ikut naik. Sehingga menyebabkan dia jarang pulang kampung, biasanya 2 kali sebulan menjadi 1 kali sebulan.
Penulis merupakan Anggota UKM Prima Unram, mahasiswa Prodi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP)
