Oleh: Sulaiman Perwira Sasakadi
Mahasiswa Ilmu Komunkasi dan Wakil Ketua DPM UNRAM 2020
Pada saat ini sebagian besar Negara terdampak virus corona ( covid-19 ) termasuk Negara Indonesia. Seluruh jajaran pemerintahan Indonesia sibuk mencari cara bagaimana untuk menyelesaikan wabah ini. Dalam hal ini, pemerintah banyak mengambil kebijakan melakukan penyelamatan ekonomi yang dianggap akan terancam mengalami krisis. Pengambilan kebijakan kalau diambil contohnya ketika situasi nilai tukar rupiah terhadap dolar sudah mencapai angka Rp16.430 per dolar AS ( 3 April 2020 ), melakukan sidang DPR-RI dengan agenda perumusan undang-undang yang menyelamatkan rakyat ( Kata-nya ), tidak kalah melakkukan penyelamatan bangsa Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo terus mengeluarkan peraturan pemerintah ( PP ) yang dianggap mengekang kebijakan daerah dan terkesan cuci tangan terhadap masalah ini.
Negara Indonesia sedang dirundung pilu, sebagaimana kita melihat dinamika bidang ekonomi di negara ini sangat jatuh, bahkan ketika dibandingkan dengan negara lain, banyak negara rela megelunturkan dananya untuk bagaimana mampu memenuhi kebutuhan dalam hal pangan dan alat kesehatan untuk masyarakatnya, beda hal yang terjadi di Indonesia ketika seluruh masyarakat menginisiatif untuk menyumbangkan dana dari kantong pribadi untuk membantu kesulitan Indonesia dalam melakukan pembelian alat kesehatan.
Padahal, Indonesia akan mengupayakan kesempatan menerima bantuan dari IMF sebesar 1,5 triliun dolar AS guna penanganan wabah virus Corona dan Bank Dunia sendiri dilaporkan menyediakan US$ 12 miliar dolar AS sebagai dana darurat Covid-19 yang menyasar sektor-sektor kesehatan, pasukan medis dan penanganan wabah penyakit, internal pemerintahan Indonesia melakukan penggalangan dana, Mentri pendidikan dan kebudayaan menyatakan Ujian Nasional ditiadakan dengan anggaran dana sebesar 300 miliar yang dialokasikan untuk bantuan pencegahan covid-19, ada hal baru juga ketika pilkada serentak yang dicanangkan direalisasikan pada bulan September 2020 ditunda hingga 2021 dengan anggaran dana 15,31 triliun.
Apakah pemerintahan Jokowi mampu bertahan dalam krisis ini ?.
Adipati Karna adalah sosok tokoh dalam dunia perwayangan yang menjabat sebagai raja dari Negri Awangga. Adipati Karna memiliki sifat kesetiaan kepada pilihan politiknya meski berafiliasi kepada pihak yang keliru jika diambil contoh bisa dicerminkan dengan bagaimana pemerintahan sekarang ini, dengan banyak stetmen atau kebijakan yang dianggap blunder meskipun disumpah untuk berbuat baik dan adil kepada masyarakatnya.
Dikisahkan dalam peperangan di padang Kurusetra, Gatotkaca gugur dalam peperangan setelah tertusuk oleh panah Kunta, senjata raja Adipati Karna, begitu juga ketika pemilihan umum yang berusaha mematikan satu dengan yang lain demi sebuah kekuasaan, jika dikutip dari kata Mao Zedong “Politik adalah perang tanpa pertumpahan darah, sedangkan perang adalah politik dengan pertumpahan darah” Mao Zedong adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah modern Tiongkok.
Pemimpin Negara ini memiliki arti nama yaitu Karna berarti telinga, dikisahkan dewi kunti melahirkan sosok pemimpin yang lahir dari keluarga pandawa ini melalui telinga karena dewi kunti sendiri diajarkan gurunya mantra Aji Adityarhedaya yang mengakibatkan Druwasa mengeluarkan jabang bayi yang dikandung melalui telinga Dewi Kunti. Alasannya, ilmu itu masuk dan diresapi oleh Kunti melalui telinganya. Itulah sebabnya, ia diberi nama Karna, apabila mecerna dari posisinya di Negara Awangga yaitu adipati ( raja ) jika diimplemantasikan didalam Negara ini seorang penguasa harus banyak mendengar, sesuai makna “Karna” yaitu telinga.
Sang Adipati Karna selalu diperlakukan dengan baik dan dihargai oleh Kurawa, Adipati Kama merasa berhutang budi pada Duryudana dan adik-adiknya. Itu pula yang menyebabkan ada sebagian pecinta wayang menggolongkan Adipati Karna sebagai tokoh yang berpihak pada kejahatan dan mabuk akan derajat serta kedudukan, dalam politik sekarang diketahui politik balas budi sangat melekat pada Negara ini, jika dilihat dari pemerintahan sekarang Jokowi sebagai presiden dianggap banyak balas budi dalam kenaikannya sebagai penguasa di Indonesia bisa dilihat dalam jajaran mentri dan penjabat yang mestinya diduduki oleh masyarakat sipil.
Berdasarkan apa yang diulaskan diatas dapat ditarik garis besarnya. Keadaan Indonesia saat ini terjadi banyak krisis dalam bidang ekonomi, pengambilan kebijakan pemerintah dan cara berfikir para tokoh nasional akibat terdesak masyarakat serta impact wabah covid-19.
Apakah Negara Indonesia akan tengelam akibat hutang Negara semakin bertambah akhir-akhir ini ? atau pemerintahan yang dikuasai oleh Jokowi adalah cerminan dari Adipati Karna ? yang memiliki sifat kesetiaan kepada pilihan politiknya meski berafiliasi kepada pihak yang keliru.
Menurut pemahaman ada fase dimana mata uang tunggal akan diterapkan diseluruh dunia akibat krisis dunia khususnya Negara Indonesia ini.
Apakah para globalis yang mengontrol para pemimpin Negara akan menguasai dunia dengan mata uang tunggal yang kemungkinan ini terjadi ?.
Mari sebagai masyarakat Indonesia layaknya kita mampu berfikir panjang dan logis layaknya founding father Bangsa Indonesia.
