26.5 C
Mataram
Thursday, May 23, 2024
spot_img
Home Blog

Tolak Revisi RUU Penyiaran, Jurnalis di NTB Gelar Aksi di DPRD

0

Mataram, MEDIA—Puluhan jurnalis Koalisi kebebasan pers di Nusa Tenggara Barat (NTB), Menggelar aksi tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB. Selasa. (21/05).

Aksi demo ini dilakukan sebagai bentuk penolakan Koalisi kebebasan pers, terhadap RUU Penyiaran Pasal 42 dan 50B ayat 2C. Yang dinilai mengancam kebebasan pers karena melarang jurnalisme investigasi dan pengambil alihan wewenang jurnalis, oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Pasal 42 RUU Penyiaran, (1) Muatan jurnalistik dalam Isi Siaran Lembaga Penyiaran harus sesuai dengan P3, SIS, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik Penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50B ayat 2C RUU Penyiaran,(2) Selain memuat panduan kelayakan Isi Siaran dan Konten Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIS memuat larangan mengenai;. Poin C, penayangan eksklusif jurnalistik investigasi;

Muzakir, anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dalam orasinya menyampaikan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat, untuk menolak RUU ini. Karena dinilai mengandung beberapa pasal yang kontroversial dan berpotensi mengancam kebebasan pers, secara independensi terhadap media yang ada di Indonesia. Diketahui RUU penyiaran 2024, merupakan revisi UU Penyiaran No. 32 tahun 2003.

“Tolak RUU yang mengekang kebebasan pers apapun dalilnya, kebebasan pers merupakan nyawa untuk terwujudnya kebebasan yang pers yang sehat dan bermartabat”. Orasinya

Massa aksi juga meminta peninjauan ulang kepada DPR, tentang pelarangan jurnalisme investigasi. Pelarangan ini dinilai akan mengkebiri fungsi pers, sebagai pilar demokarasi.

Muhammad Kasim anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI), juga turut mengungkapkan keresahan nya, terdapat lima poin permasalahan RUU Penyiaran, pertama terkait larangan jurnalisme investigasi.

“Produk investigasi kita anggap kasta tertinggi, dikarenakan resiko yang tinggi dan membutuhkan waktu yang lama. Nah ketika hal ini dibatasi hal ini merupakan pola pemerintah untuk membredel produk jurnalistik,” papar Kasim.

Kemudian Kasim juga menyampaikan, terkait kewenangan KPI yang nantinya berhak menyensor berbagai konten di internet, serta harus sesuai dengan Standar Isi Siaran (SIS). Pembungkaman kebebasan berekspresi lewat ancaman kabar bohong dan pencemaran nama baik. Dalam Pasal 50B ayat 2K. “Ini dilematis, hal ini dapat menjadi pintu masuk bagi misalnya pejabat, untuk menggungat produk jurnalistik,” lanjutnya.

Pembatasan kepemilikan perusahaan media, tidak lepas dari RUU Penyiaran ini, bagaimana nantinya nasib keberlanjutan media lokal? Hal ini tentu nantinya hanya memberikan peluang bagi orang tertentu mengenai kepemilikan media.

Tidak hanya itu, draft RUU Penyiaran juga melarang tayangan yang menampilkan perilaku yang mengandung LGBT. “AJI mengganggap RUU Penyiaran mengancam kebebabasan berekspresi di Indonesia, mengancam kebebasan berekspresi bagi kesenian lokal di media, “pungkas nya.

Kolalisi kebebasan Pers yang terdiri dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia(PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).(srh)

Romantisasi Perpisahan

0

Oleh : EL

Pada sendunya pagi ini, mega-mega mulai menjelma kelam. Mengoyak perasaan yang agaknya sudah tak mampu ku redam. Kau berdiri di ujung jalan yang tengah kupijak kini. Ku tatap wajah indahmu, mungkin Tuhan ciptakan kamu saat ia sedang bahagia.

Namun, wajahmu yang biasanya tegas itu terlihat sedikit murung atau bisa kukatakan wajahmu seperti menyimpan kesalahan besar dibaliknya? Langkahmu yang gontai sedikit membuat getir di hatiku, lagi.

Seakan mengulang suatu memoar luka yang ingin kubakar saja. Sayang tak bisa.

“Maaf, aku tidak tahu bagaimana harusnya menjadi lelaki yang kamu impikan.” Katamu lemah.

Kau tinggalkan aku sendirian dalam gulita malam berbalut hujan ini hanya untuk memenuhi undangan singgah teman lamamu. Sedang kau tahu, aku benci gelap dan hujan.

“Kenapa seperti lemas sekali? Mas sakit?” Tanyaku bertubi tanpa membiarkan kamu sempat menyelesaikan langkahmu mendekatiku, aku takut.

“Jangan, jangan berlaku tidak ada sesuatu diantara kita sayang.” Ucapmu lesu, seperti ingin segera melepaskan batu besar yang kau pikul.

“Kau tahu, salahku kali ini tidak bisa dimaafkan, cinta!” Katamu, menghardik diri sendiri.

“Kau tahu mengapa ku maafkan salahmu sebelum-sebelumnya, mas?” Kau bergeming, menanti jawabanku.

“Aku hidup 23 Tahun dengan figur seorang ayah yang sempurna, juga kakak laki-laki yang tak pernah menyakiti perempuan,” ku hela nafasku berat.

“Maka itu, ekspektasiku pada lelaki yang menjadi pasanganku ya seperti yang selama ini aku lihat,” kau tampak mengangguk paham.

“Tapi, aku tahu kau tak punya kesempatan mencontoh figur laki-laki yang sebenarnya, kau hanya punya ibu dan kakak perempuanmu kan?” Tanyaku tak minat untuk dijawab.

“Aku paham, itulah kenapa aku bertahan dan memaafkan,” aku tersenyum mencoba mengelus jemarimu yang dingin berkeringat.

“Tapi, perselingkuhan tak pernah bisa ku terima dalam sebuah hubungan. Jadi, mari kita romantisasi perpisahan ini dengan berpisah baik-baik, mas.” Senyumku masih tulus meski ada raut tak terima pada keningmu.

“Jadi, kita sampai di sini saja ya?” Tanyamu menerawang awan yang sebentar lagi ikut menangisi keadaan kita ini.

Ruang tenang, 20 Mei 2024

Demo Tolak Kenaikan UKT, Rektor Unram Takut Temui Mahasiswa?

0

Unram, MEDIA—Aksi demo Tolak Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dilaksanakan oleh massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Menggugat, Rabu (15/05).

Kenaikan UKT ini buntut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (SSBOPT), dan Keputusan Mendikbudristek No. 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (SSBOPT) di bawah Kemendikbudristek sebagai aturan pelaksananya.

Mengutif dari postingan @officialunram di Instagram,Kenaikan ini untuk Penyesuaian UKT Universitas Mataram Golongan III. Sedangkan UKT Unram pada Golongan I, II, IV, V, dan VI tidak mengalami perubahan. Adapun pada UKT Unram Golongan III diberlakukan penyesuaian karena nilai UKT 2023 untuk Golongan III di seluruh Program Studi masih di bawah nilai KIP-K, yaitu sebesar Rp2.400.000 per semester.

Meskipun aturan tersebut berdampak terhadap Mahasiswa baru, namun aliansi mengungkapkan bahwa metode penggolongan UKT grade 3 terhadap Mahasiswa baru tidak ber kesesuaian dikarenakan masih ada maba yang kurang mampu mendapatkan UKT golongan ke 3.

Tidak hanya menolak kenaikan UKT, gerakan ini juga menuntut beberapa permasalahan untuk diselesaikan di Unram, diantaranya :

  1. Tolak Kenaikan UKT
  2. Mendesak birokrasi Mencabut Implementasi UU PT No. 12 Tahun 2012
  3. Mendesak birokrasi untuk Transparansi Anggaran Keuangan BKT, BOPTN, dan KIP-K yang diterima mahasiswa.
  4. Mendesak birokrasi menghapus IPI dan Pungli
  5. Berikan kepastian waktu terhadap mahasiswa melakukan pengajuan banding UKT yang dilakukan.
  6. Libatkan mahasiswa dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak kepada mahasiswa-mahasiswi, tidak melalui Sosialisasi dan Klarifikasi Semata
  7. STOP kekerasan SEKSUAL dan mendesak birokrasi mengevaluasi Satgas PPKS
  8. Hentikan tindakan premanisme terhadap mahasiswa melakukan gerakan
  9. Menuntut birokrasi menyelesaikan Dana Apresiasi yang mandet.

Aksi diawali sekitar pukul 10.00 Wita dengan penyampaian Orasi ilmiah dari massa aksi dari gerbang timur Rektorat Universitas Mataram sampai Depan Gedung.

Sekitar pukul 11.00 Wita Dari humas aksi menyampaikan bawah Rektor Unram Prof. Dr. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St, P.hD, akan menemui massa aksi didepan Lobi Gedung Rektorat.

“Rektor akan menemui kita di depan lobi rektorat pada pukul 11.30 wita dan massa aksi diminta kondusif,” Kata Humas Aksi.

Namun, setelah massa aksi sampai didepan Lobi Rektorat, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Mataram (WR 3 Unram), Dr. Sujita, S.T., M.T., menyampaikan bahwa Rektor Unram sedang berangkat ke luar daerah.

“Sekarang Pak Rektor Sedang Berada di Riau dan tidak bisa menemui Massa Aksi” Benernya.

Merasa dibohongi, massa aksi sempat tidak kondusif. Namun dari beberapa pertimbangan massa aksi akhirnya terus melakukan orasi ilmiahnya hingga berujung dialog dengan WR 2 dan WR 3.

Dengan tidak hadirnya Rektor Menemui massa aksi, Sekjend BEM Unram, Yudiatna Dwi Sahreza mengungkapkan kekecewaannya terhadap Rektor Unram.

“Kami dari teman-teman aliansi sangat kecewa terhadap Rektor Unram yang tidak menemui massa aksi, ” Ungkapnya.

Aksi ditutup dengan pembacaan Surat Terbuka yang dilayangkan kepada Mentri Pendidikan, Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.

“Hak bukanlah hal-hal yang harus diminta-minta, tetapi suatu hal yang harus direbut” Disampaikan Sekjen BEM Unram.

Aksi kemudian diakhiri sekitar pukul 13.20 Wita. (albn)

NEGERI BAHAGIA

0

Oleh : Eman Ansyari (Mahasiswa FHISIP)

“Ada negeri bahagia entah di mana, yang jauhnya hanya sejangka doa.”Lirik puitis ini digubah David Kapp dan Charles Tobias pada 1944 yang menyuarakan kelegaan publik Amerika Serikat menjelang akhir Perang Dunia II.

Negeri Bahagia yang diimpikan itu sederhana, yakni kota yang akrab di hati, tawa anak-anak bermain, dan langit yang tampak rendah. Di sana tersimpan impian dan rencana kehidupan

Muncul suatu pertanyaan Apakah Negeri Bahagia itu dan di mana itu? Jika Adam ditanya tentang surga, niscaya dia akan menjawab, “Itulah kampung halamanku.” Negeri Bahagia adalah tempat pulang setiap orang sehabis perjalanan jauh membawa duka maupun luka.

sebenarnya kita sudah dianugerahi Negeri Bahagia. Bagaimana mungkin kita empaskan karunia itu seperti barang rongsokan? Sumber daya alam telah digadaikan kepada korporasi asing dengan ceroboh. Janganlah kedua permata ini kita sia-siakan lagih dengan kesembronoan ideologis.

Bagi kita, Negeri Bahagia mirip alegori utopis yang terdengar mudah, tetapi bukankah sedang terjadi dekadensi intelektual, moral, dan spiritual? Bukalah arsip, dapati mereka yang 30-15 tahun lalu menuliskan pemikiran secara mendalam, tajam, dan jernih di jurnal ilmiah atau buku dan media massa, kini jadi corong organisasi politik atau komunitas radikal penjaja sentimen primordial minus komitmen moral.

Pemikiran dan pergerakan kaum cendekiawan sejak awal abad XX mengantarkan bangsa ini tahap demi tahap ke kemerdekaan, 1945. Polemik kebudayaan 1930-an memancangkan tiang- tiang pemikiran yang menempuh transisi era kolonialisme ke nasionalisme, rezim Soekarno, hingga jatuhnya Soeharto. Justru begitu era “Reformasi” dimulai, dekadensi intelektual bermula.
Banyak akademisi, seniman, aktivis, dan pemikir independen mengalami kebangkrutan intelektual. Setelah memakai jas necis politikus atau jadi juru bicara politikus, sebagian tak lagi mengindahkan integritas. Apa yang dicatat Soe Hok Gie tentang aktivis yang “jinak” dan lupa daratan setelah jadi anggota parlemen kini terulang

Tiang-tiang itu telah digerus rayap. Yang dimaksud adalah kaum yang sebelum era “Reformasi” adalah penulis, intelektual, atau pemikir. Militansi keagamaan formalistis sudah memicu konflik horizontal, pembakaran dan pengusiran, dan penistaan individu atau sosial atas nama agama atau ideologi. Atas semua ini, kita selalu menyalahkan para pelaku di lapangan tanpa mengkaji latar belakang kebanaran ini.

Euforia “reformasi” melahap integritas intelektual. Korupsi terjadi bukan hanya di lembaga pemerintahan dan parlemen, melaikan juga di sebagian komisi yang dibentuk pada era ini. Maklum, gaya hidup masa kini menuntut segala hal ditakar dengan uang. Tidak banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang murni memperjuangkan hak-hak publik. Sebagian akademisi banting setir ke bisnis jasa layanan politik dengan kacamata kuda.

Tentu ada yang bertahan menjaga kemurnian harkat intelektual. Yaitu Mereka yang tekun menulis, tetapi buku tidak laku dan jurnal ilmiah terasing dari komunitas cendekiawan sendiri. Pasar pemikiran sepi karema cendekiawan berbondong-bindong ke pasar suara yang basah di media sosial atau di ruang negosiasi bisnis pemilu dengan pengurus partai politik.

Memang, cendekiawan bukan segala-galanya. Namun, jika bicara tentang hati nurani bangsa, mereka adalah garda.
Cendekiawan datang dari berbagai agama, tak sedikit yang juga ulama. Manakala tirani menindas kemanusiaan, merekalah hati nurani yang bicara melawan diktator.

Suara jernih kaum intelektual adalah bekal publik untuk mengingatkan sesamanya atau rezim penguasa demi keadilan, harga pangan terjangkau, upah layak, anti-diskriminasi, toleransi dan lain-lain. Sebelum orde “Reformasi” mengganyang rezim Orde Baru, harga diri kecendekiaan relatif mapan berkat posisi kaum intelektual selaku oposan penguasa yang represif kala itu.

Kita sedang menggoreskan korek api untuk membakar citraan Negeri Bahagia kita, meski ada yang menepis tangan kita hingga korek api itu jatuh.

Di Negeri Bahagia, setiap orang dituntut rela berbagi dalam berbagai hal, terutama nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Tanpa kerelaan tersebut, citraan indah itu hanya ada dalam lagu manis yang diputar berulang-ulangn kali

UKT Naik Demi Penambahan Kuota Penerima KIP-K?

0

Unram, MEDIA- Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Unram untuk menambah kuota mahasiwa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Namun di sisi lain, kebijakan ini mencekik mahasiswa yang membayar uang pendidikan per semesternya.

Hasil audiensi BEM Unram dan pihak birokrasi pada Senin, (6/5) menyebutkan, bahwa kenaikan ini untuk meningkatkan kuota mahasiswa penerima KIPK.

Dari hasil audiensi yang disampaikan oleh Prof. Dr. Sukardi, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, bahwa kenaikan UKT ini untuk meningkatkan kuota bidikmisi.

“naiknya UKT untuk meningkatkan kuota bidikmisi. Dan harapannya 50% mahasiswa Bidikmisi”. Ucapnya.

Padahal jika mengacu pada Asas Kepentingan Umum, kebijakan yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.

Dalam suatu pengambilan kepentingan umum maka tidak boleh juga mengenyampingkan kepentingan umum yang lain.

Dengan penyampaian WR II dalam audiensi, maka untuk mendapat kuota tambahan kuota KIP-K, maka harus mengorbankan mahasiswa lain dengan cara menaikan UKT.

Kenaikan UKT ini diketahui setelah diberlakukan nya peraturan, Keputusan Mendikbudristek No. 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (SSBOPT) di bawah Kemendikbudristek.

Jika kita lihat dari keputusan di atas besaran kenaikan UKT mestinya ditentukan dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita masyarakat. Dalam keputusan tersebut Pulau Jawa, Bali, dan NTB tergabung menjadi satu bagian standarisasi tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

Jika mengacu pada data tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2023, wilayah Bali sebesar 5.71%, Jawa Barat 5%, Jawa Timur 4.95%, Jawa Tengah 4,98%, DI Yogyakarta 5.07%, DKI jakarta 4, 96% sedangkan NTB pertumbuhan Ekonominya hanya 1,8%.

Terlepas dari itu, apakah bisa dipastikan bahwa kenaikan kuota penerima KIP-K bisa tepat sasaran, melihat banyaknya mahasiswa yang tidak layak dapat namun nyatanya dapat bantuan KIP-K. (Albn)

KADO HARI PENDIDIKAN NASIONAL 2024: UKT NAIK MAHASISWA SEMAKIN TERCEKIK

0

oleh: Jufrin (Mahasiswa FEB)

 Indonesia sebagai negara hukum yang bermartabat mempunyai cita-cita dan tujuan luhur yaitu melindungi segenap Bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, menjaga ketertiban dunia serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu barometer untuk menilai kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari aspek pembangunan manusia melalui kualitas pendidikannya. Persoalan yang paling fundamental yang menjadi penyakit di sektor pendidikan sedari dulu ialah permasalahan aksesibilitas, anggaran, sarana dan prasarana, kurikulum dan yang sangat krusial adalah mahalnya biaya pendidikan yang selalu menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Tren kenaikan biaya pendidikan semakin masif sehingga tidak mengherankan sektor pendidikan menjadi salah satu kontributor utama yang menyebabkan terjadinya inflasi.

Kado Hari Pendidikan Nasional yang pahit harus dirasakan oleh mahasiswa Univ Mataram baru-baru ini karena telah terjadi kenaikan UKT secara signifikan mulai dari Grade II – grade VI yang kontradiktif dengan kondisi ekonomi mahasiswa yang notabenenya terlahir dari rahim masyarakat kelas buruh dan tani. Apabila kita korelasikan dengan UMR NTB yang kurang dari Rp 2,5 jt sangat mustahil bagi masyarakat utk mengakses pendidikan tinggi yg begitu mahal. Belum lagi proses verifikasi UKT terkadang semberono sehingga menghasilkan ketetapan yang tidak valid dan fair menjadi beban ekonomi bagi mahasiswa. Secara yuridis, menurut Permendikbud No. 25 Tahun 2020 Ttg SSBOPTN Pasal 7 mengamanatkan bahwa dasar penentuan UKT harus mempertimbangkan keadaan ekonomi mahasiswa berdasarkan prinsip proporsional dan keadilan.

Bagaimana cara mengukur kemampuan ekonomi mahasiswa? Seharusnya birokrasi kampus melakukan survei lebih mendalam bahkan seharusnya datang ke rumah-rumah mahasiswa agar mengetahui secara objektif dan valid kondisi ekonomi mahasiswa secara rill, bukan berdasarkan analisis subjektif birokrasi, karena kondisi di lapangan membuktikan bahwa  banyak mahasiswa yg diberatkan dgn UKT yg mereka bayar yg notabenenya tdk sesuai dgn keadaan ekonominya. Selain itu, yang patut dikritisi adalah mengidentifikasi jumlah persentase mahasiswa yg mendapat UKT grade I dan II serta penerima KIP-K, karena berdasarkan aturan kampus harus mentapkan minimal 20% mahasiswa yg dikenakan UKT Grade 1 & 2 serta penerima KIPK. Absennya keterbukaan birokrasi kampus dalam proses verifikasi grade juga sbg salah satu faktor yg membuat terjadinya ketimpangan grade. Oleh karena itu, seharusnya dlm penentuan grade mahadiswa juga dilibatkan dalam proses verifikasi berlangsung sbg wujud koordinasi dan monitoring untuk meminimalisir hasil yang tidak valid. Pisau analisis kita dari Serikat Mahasiswa Indonesia Komisariat Universitas Mataram untuk menjustifikasi atau membuktikan telah terjadi praktik pelanggaran penentuan UKT adalah dengan menyelaraskan sesuai pasal 7 Permendikbud No. 25 Tahun 2020 Ttg SSBOPTN dan pasal 88 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Secara hukum administrasi negara setiap keputusan dan tindakan pejabat Tata Usaha Negara harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalam konteks permasalahan di Unram jelas melanggar prinsip AUPB yakni asas kemanfaatan, kecermatan, keterbukaan, keadilan dan kepentingan umum sehingga menciderai rasa keadilan sosial. Apabila kita analisis secara kritis kebijakan kenaikan UKT ini tidak pernah melibatkan partisipasi publik sebagai kristalisasi nilai demokrasi dalam pembuatannya. Konsekuensi dari perumusan kebijakan secara top button selalu bermuara pada degradasi nilai nilai keadilan dan kemanusiaan, karena prosesnya tidak melihat realita sosial, ekonomi dan budaya yang ada. Ketika mahasiswa tidak mampu membayar UKT birokrasi kampus malah mengarahkan mahasiswa untuk mengurus surat cuti, dan tidak ada pertanggungjawaban moral dan normatif  dari kampus atau pemerintah daerah untuk mengakomodir hak atas berpendidikan terhadap mahasiswa, hal ini bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2012 yang menghendaki adanya tanggung jawab kampus dan pemda untuk menjawab hak atas berpendidikan kepada mahasiswa.

Secara hukum pembuatan keputusan dilandasi oleh asas motivasi dan kecermatan, artinya bahwa sebelum membuat keputusan pejabat TUN harus mempelajari dan mengidentifikasi fakta sosial yang ada sebagai dasar dalam pembuatannya, harus dikorelasikan dengan realita yang ada apakah dampak keputusan tersebut dapat dijalani dan ditakar kesanggupan orang yang terdampak, karena tujuan dari asas kecermatan agar konsekuensi kebijakan yg dibuat tdk menimbulkan kerugian bagi warga negara. Sedangkan asas motivasi mengendaki agar setiap keputusan harus mempunyai alasan yg cukup sebagai dasar dalam menerbitkan kebijakan. Alasan tersebut haruslah jelas, terang, benar, objektif dan adil sehingga menghasilkan kebijakan yg kuat/teguh karena memilih dasar fakta yang benar. Dengan demikian, kebijakan kenaikan UKT secara tiba-tiba tidak dapat dibenarkan secara hukum dan demokrasi serta melanggar prinsip AUPB karena tidak memiliki dasar yg objektif dan tidak relevan dengan kondisi ekonomi mahasiswa

   Dinamika pendidikan di era rezim pasar bebas semakin menajamkan cakar kapitalisme di dunia pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan absennya kewajiban konstitusional negara untuk menjamin hak atas akses pendidikan kepada setiap warga negara sebagaimana amanah pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Parameter penilaian untuk menjustifikasi asumsi tersebut adalah adanya legitimasi negara untuk memberikan otonomi kepada setiap PTN untuk mengelola urusan kampusnya masing-masing sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 62 UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sehingga PTN memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah kebijakan publik yang notabenenya koktradiktif dengan hak normatif mahasiswa. Hal ini berimplikasi terhadap masifnya pembungkaman demokrasi serta penghormatan dan perlindungan HAM sebagai pilar Negara Hukum akan semakin dinegasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apabila kita menjinjau dari perspektif HAM bahwa hak atas pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi dan negara harus menjadi aktor utama dalam mengakomodir hal tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 26 DUHAM dan di pasal 28C dan pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, aktualisasi di lapangan sangat jauh dari amanah Konstutusi dan tujuan nasional bangsa. Faktor utama yang melatarbelakangi hal ini adalah karena tecemarnya dunia pendidikan oleh kepentingan kapitalisme yang menghendaki adanya profit, karena dalam kacamata kapitalisme pendidikan sebagai barang komersil yang tidak bebas nilai. Hal ini menyebabkan konsepsi, falsafah dan mazhab pendidikan yang membebaskan manusia dari belenggu kebodohan dan sebagai alat problem solving mengalami disorientasi dan jauh dari rel keadilan dan kemanusiaan. Kedepannya yang berkembang adalah diskriminasi dan dehumanisasi proses pendidikan. Oleh karena itu, output pendidikan akan gagal memproduksi kesadaran sosial manusia sehingga mengasilkan “penindas-penidas” baru.

Solusi untuk menyelsaikan permasalahan yang pelik ini hanya bisa dijawab dengan persatuan gerakan mahasiswa. Ketika paradigma mahasiswa masih memandang tabu adanya persatuan dan masih terkooptasi serta selalu menuhankan egosentris lembaga maka akan sulit terwujudnya ruang konsolidasi dan akses penyelsaian masalah kampus akan semakin sulit. Sudah saatnya kita untuk melepas atribut dan bendera organisasi, dalam artian bahwa kita harus saling merangkul dan menyatu padukan pemikiran serta memperbesar lingkaran ilmiah untuk duduk membahas secara kolektif permasalahan kampus, disatu sisi BEM selaku badan eksekutif seharusnya dapat merangkul organisasi-organisasi yang ada untuk membuat persatuan yang lebih besar dan bercontinue untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di universitas mataram. Hal ini harus disikapi secara cepat karena gerakan mahasiswa tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan kampus hanya dengan sekali atau dua kali gerakan, oleh karena itu di tengah kondisi yang begitu pelik ini kita haruslah mulai membicarakan hal yang normatif bukan membahas hal yang sifatnya prinsipil sehingga berujung pada membesarnya egosentris lembaga yang berujung pada perpecahan bukan pada persatuan.  

Aliansi Sejuta Buruh Gelar Aksi di Kantor DPRD Provinsi dan Gubernur NTB

0

Mataram, MEDIA—Peringati Hari Buruh Internasional, Aliansi Sejuta Buruh Gelar Aksi di Kantor DPRD Provinsi NTB dan Gubernur NTB. Rabu (1/05).

Aksi Pertama dilakukan di depan kantor DPRD Provinsi NTB dengan penyampaian Orasi Ilmiah dan Monolog.

Yang keluar menemui masak aksi Muhammad Erwan, S.STP., Kepala Bagian Umum & Humas, dari Information yang disampaikan bahwa sedang tidak ada anggota DPRD di Kantor dan sedang berada di luar daerah.

“Para anggota DPR dari senin sedang berada di Luar daerah sampe hari ini” Ucapnya

Ketua Pimpinan Pusat FMN, Lalu Muhammad Rizaldy ( Pantera), mengatakan bawa tidak ada gunanya terlalu lama di DPRD dan aksi langsung pindah ke Kantor Gubernur.

“Karna tadi di DPRD tidak ada yang bisa mewakili maka kami memilih untuk langsung saja ke kantor gubernur dan kami tidak mau berlarut-larut menunggu kepastian dari DPRD”. Ucapnya.

Di DPRD Provinsi sebenarnya sudah ada yang keluar mewakili, tapi dianggap tidak memiliki Hak untuk memutuskan poin tuntutan masa aksi.

“Tadi ada yang keluar menemui masa aksi (Kabag Umum), tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan sebuah kebijakan” Lanjutnya

Masa Aksi lanjut membacakan orasi ilmiahnya depan Gedung Gubernur-an dengan dengan poin tuntutan sama dengan di DPRD yaitu 15 poin tuntutan yang diterima oleh PJ Sekda NTB.

  1. Cabut UU cipta Kerja.
  2. Hapuskan Upah Murah.
  3. Menuntut lapangan kerja yang layak bagi pemuda Indonesia;
  4. Hentikan penghisapan pada driver ojol;
  5. Hentikan perampasan dan monopoli tanah!;
  6. hentikan kekerasan dan penangkapan serta intimidasi terhadap rakyat yang memperjuangkan haknya;
  7. Hentikan Liberalisasi, Komersialisasi dan Privatisasi Pendidikan Tinggi;
  8. Gratiskan biaya pendidikan perguruan tinggi;
  9. Hentikan liberalisasi, privatisasi dan komersialisai pendidikan;
  10. Berikan transparansi, anggaran pendidikan tinggi.
  11. Tetap melibatkan mahasiswa dalam setiap pemutusan kebijakan didalam perguruan tinggi yang tidak hanya dihadiri oleh organisasi internal;
  12. Hentikan intimidasi aparat keamanan terhadap kegiatan diskusi mahasiswa di dalam kampus;
  13. Berikan mahasiswa dan kebebasan mimbar akademik dalam mengkritisi setiap kebijakan yang tidak pro kepada rakyat:
  14. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat:
  15. Laksanakan reforma agraria sejati sebagai syarat pokok pembangunan industri Nasional.

Ketua Pimpinan Pusat FMN juga menambahkan bawah untuk poin tuntutan ini sangat sulit untuk diterima oleh pemerintah provinsi.

” Dari 15 Poin tuntutan ini sangat sulit diterima oleh pemerintah daerah dikarenakan orientasi / kanal dari pemerintah daerah melalui investor, pemodal asing maka tidak mudah tuntutan itu diterima” Tegasnya.

From Mahasiswa Nasional (FMN), Aliansi Geraka Reformasi Agraria (AGRA) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) tergabung dalam Aliansi Sejuta Buruh.

Aksi dimulai dari jam 09.00 di depan Gedung DPRD Provinsi NTB dan berakhir jam 12.20 didepan Gedung Gubernur NTB. Aksi ditutup dengan Orasi Ilmiah Dari Ketua Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional.(albn)

Budaya dan Perkembanga Teknologi Informasi yang Pesat

0

oleh : Armnul Alim (Mahasiswa FHISIP)

Manusia selama beberapa tahun telah mengalami berbagai perubahan sosial, budaya, ekonomi dan masih banyak lagi. sebuah perubahan ini di sebabkan muncul dan berkembangnya teknologi yang semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai hal. Pada era globalisasi yang menyebabkan berkembangnya teknologi secara pesat, teknologi digital telah hidup berdampingan dengan masyarakat dalam aktivitas kesehariannya diseluruh dunia, termasuk di  indonesia.

Berawal dari Revolusi Industri 4.0 telah merubah perkembangan teknologi yang ada di dunia. sampai sekarang banyak perubahan maupun perkembangan yang telah di modifikasi maupun di ciptakan.

Namun semakin banyak perubahan dan perkembangan yang dilakukan masyarakat rentan mengalami degradasi budaya etik ataupun moral yang terjadi di masyarakat. Sadar ataupun tidak masyarakat sekarang telah mengalami kemunduran budaya yang telah di wariskan selama bertahun-tahun, karna dampak dari munculnya teknologi yang pesat. Budaya lokal kita, yang diwariskan dari nenek moyang, telah menjadi pijakan utama dalam menjaga identitas dan keberagaman budaya kita. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan arus globalisasi, pengaruh budaya asing semakin nyata dirasakan di dalam masyarakat kita yang majemuk ini.

Kedatangan kebudayaan asing, modern yang masuk di Indonesia sangat mempengaruhi keseluruhan perilaku masyarakat yang menganut perubahan. Selain daripada itu efek dari teknologi informasi yang pesat merubah tatanan kehidupan dan perilaku masyarakat. Menurut Malinowski dan A.R. Radcliffe Brown melakukan riset lapangan yang menunjukkan adanya benturan budaya, saat budaya barat memasuki budaya pribumi atau wilayah jajahan mereka.

Dampak yang sangat kita takutkan adalah terjadinya Homogenisasi budaya dapat mengakibatkan hilangnya keunikan dan keberagaman budaya nasional. Beragamnya suku, bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang dimiliki oleh suatu negara menjadi terpinggirkan dan terlupakan dalam masyarakat. Misalnya, dengan semakin populer dan merajainya budaya Barat seperti musik pop atau film Hollywood, musik-musik tradisional atau karya seni lokal menjadi kurang diminati dan diabaikan oleh generasi muda. Selaras dengan (Sztompka 2007, 110-111).

Homogenitas global mengacu di dominasi budaya Barat di seluruh dunia, yang menyebabkan adopsi gaya hidup, pola konsumsi, nilai, norma, dan keyakinan masyarakat Barat di seluruh dunia. Proses ini dapat menyebabkan kejenuhan di masyarakat pinggiran yang secara perlahan menyerap budaya Barat. Pengaruh dominasi budaya asing dapat mengancam keberagaman budaya lokal. Jika terus dibiarkan, penghormatan terhadap warisan budaya tradisional dapat terkikis dan menyebabkan hilangnya identitas historis.

Contoh mikro di Bima-Dompu, NTB. Telah memperkenalkan salah satu budaya Rimpu kepada dunia ini menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat disana karna budaya yang mereka wariskan selam bertahun-tahun tidak hanya di kenal dalam lingkaran masyarakat nya bahkan saat ini sudah mendunia, Namun kalau kita melihat kembali dalam pawai rimpu yang di selenggarakan pada 27 April 2024, banyak masyarakat anak,remaja,dewasa bahkan orang tua tidak mengetahui Rimpu mpida, Rimpu Cili, Rimpu colo. Yang dimana maksud RIMPU COLO yaitu rimpu yang memperlihatkan seluruh bagian wajah yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah menikah dan RIMPU CILI yaitu rimpu yang hanya menampakkan bagian mata saja yang menandakan bahwa wanita tersebut masih gadis atau belum menikah. Inilah menjadi kekhawatiran kita sebagai masyarakat yang sadar akan pentingnya budaya dan bahayanya menelan mentah-mentah pemahaman, kebudayaan asing hasil dari tontonan, postingan yang kita lihat sehari-hari.

Tentu saja, bukan berarti kita harus menutup diri terhadap pengaruh budaya asing. Namun, kita perlu mengambil langkah bijak dalam mengadopsi elemen budaya asing yang ingin kita terima, sambil tetap menjaga identitas kita sebagai masyarakat yang memiliki budaya yang beragam dan kaya akan kearifan lokal.

Penting juga untuk menghormati budaya asing dan mengambil nilai positif darinya tanpa mengorbankan nilai dan identitas budaya kita sendiri. melalui sikap terbuka dan saling menghargai, budaya asing dapat menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi budaya nasional tanpa merusak kekhasan dan keunikan budaya Indonesia. Bukanlah suatu hal yang salah jika kita mengenal kebudayaan negara lain.

Bahkan ini seharusnya menjadi tolak ukur kita untuk bercermin, mencoba mengisi kekurangan yang ada pada budaya kita dengan apa yang mereka miliki. Kebudayaan sejatinya sebuah warisan yang wajib dan harus kita lestarikan. Mengenali kebudayaan bangsa sendiri dan memperkenalkan pada dunia saya rasa lebih bijaksana, ketimbang mempelajari kebudayaan negara lain apalagi lebih mencintainya sehingga melupakan budaya kita sendiri.

Bahkan seharusnya dari perkembangan informasi ini kita mampu memanfaatkan fasilitas kemudahan yang di berikan berupa mendorong sebuah kebudayaan kita agar di kenal mancan negara.

Seharusnya teknologi informasi ini hadir sebagai sarana kita belajar. Belajar melihat dunia dari dua pandangan yang berbeda. Tidak hanya menuruti nafsu karena alasan trend,keren,bagus dan kita suka.  Tapi perlu kita pahami apakah informasi itu berguna filterisasi juga penting dilakukan untuk menciptakan pemikiran yang kreatif inovatif kedepannya. Tidak semua hal, dalam ilmu budaya yang masuk dapat kita serap seutuhnya. Ada kalanya kita perlu kembali, kembali pada jati diri dan budaya yang kita miliki. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat yang sadar akan pentingnya budaya dan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih bijaksana harus mampu menyaring secara tuntas berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat yang menimbulkan krisis moral  maupun budaya.

Sebisanya harus memilah dan memilih baik dan buruk untuk diri sendiri, masyarakat maupun negara agar tidak terjadi dampak pada generasi-generasi kedepannya yang tidak mengenal jati dirinya sendiri. Melalui promosi tersebut, Kesenian tradisional yang ada di indonesia seperti tarian, musik, dan lukisan di Indonesia dapat menarik perhatian audiens dalam lingkup global atau seluruh dunia. Sehingga hal ini dapat memberikan apresiasi terhadap Budaya Indonesia yang kaya dan beragam.

Ormawa Unram Telat Dilantik, Ketua BEM Unram Pasrah?

0

Unram, MEDIA—Hingga Penghujung April terhitung empat bulan sudah berlalu tahun 2024, Ormawa Universitas Mataram tidak kunjung pula dilantik oleh birokrasi, ada apa?

Masalah pelantikan ini memang bukan pertama kalinya bagi Ormawa Unram, bahkan tidak hanya sekali hampir tiap tahun Ormawa Unram selalu telat dilantik. Dampak yang nampak jelas adalah tidak adanya legalitas bagi kepengurusan baru dari Ormawa Unram. Bahkan pada tahun ini masalah diperburuk dengan sistem pencairan dana Ormawa yang rumit sehingga belum dicairkan.

Ormawa Unram kalang kabut mengenai permasalahan ini. Menanggapi kondisi yang demikian, Herianto, Ketua BEM Unram justru terkesan pasrah dalam komentarnya.

“gitu sudah birokrasi kita” Ucapnya.

Sudah beberapa kali infomasi tetang pelantikan Ormawa Universitas Mataram namun sampai saat ini belum di lantik.


Cahyadi Isnul Amin, Ketua Grahapala Rinjani mengatakan bahwa pelantikan ini sangat terlambat.

“Menurut saya pelantikan ormawa tahun ini benar-benar terlambat Sekali, mengingat masa kepengurusan sudah jalan 4 bulan” Ungkapnya.

Cahyadi juga nganggap seharusnya dari pihak Kampus ada kesengajaan untuk melakukan penundaan pelantikan tersebut.

“harusnya dari pihak kampus bisa percepat pelaksanaan pelantikannya karna saya rasa sudah tidak ada yang perlu di tunda karena SK sudah jelas dari bulan sebelumnya” Lanjutnya.

Dari tim MediaUnram.com menghubungin via WhatsApp, Wakil Rektor III, Dr. Sujita, S.T., M.T., untuk mendapatkan keterangan tetang pelantikan ormawa Universitas Mataram, awalnya menolak untuk berkomentar.

“Nanti saja setelah pelantikan Hari Senin”. Ucapnya.

Dr. Sijita menyapaikan bahwa alasan pelantikan di belum juga dilaksanakan karna masih menunggu SK.

“Tidak ada kesengajaan, pelantikan menunggu SK terbit dan semua butuh proses” Tegasnya. (albn)

HADIAH TERBESAR UNTUK BUMI

0

oleh : Roby Setiawan (Mahasiswa PMM )

Berbicara mengenai isu lingkungan tentu teman-teman sudah tak asing dengan istilah mengenai World Earth Day atau Hari Bumi Sedunia sederhananya adalah sebuah gerakan atau tindakan kecil untuk bumi, kondisi bumi yang semakin memburuk akibat pemanasan global ditambah lagi dengan rusaknya ekosistem akibat ulah manusia itu sendiri, seolah-olah manusia tak terikat dengan alam bumi ini.


Pada tanggal 22 April diperingati sebagai hari bumi, dimana kita selalu diingatkan serta disadarkan tentang perlindungan lingkungan dan mengakui krisis iklim global yang mengkwatirkan saat ini. Hari Bumi dikenal juga sebagai Hari Ibu Pertiwi Internasional, hari istimewa ini berfokus pada banyaknya masalah seputar bumi dan lingkungan. Beberapa masalah yang sering dibicarakan adalah perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, penyusutan sumber daya alam, sampah pelastik, krisis air, serta urbanisasi yang tidak berkelanjutan.


Penting bagi kita untuk tidak apatis terhadap isu lingkungan ini agar kelak keindangan yang alam berikan yang sedang kita nikmati masih bisa dirasakan oleh generasi sesudah kita. Masalah-masalah yang bisa berdampak pada bumi inilah yang akhirnya melahirkan World Earth Day atau Hari Bumi Sedunia. Hari Bumi awalnya berangkat dari gerakan lingkungan modern yang terjadi pada 22 April 1970 di Amerika Serikat.


Disebutkan, pada 1960-an sampai 1970-an, Amerika Serikat mengalami gejolak ekonomi dan politik. Masyarakat AS mengisap gas bertimbal dalam jumlah besar karena pabrik-pabrik menghasilkan asap dan lumpur yang tak terkontrol. Timbal ini merupakan sebuah logam berat yang merupakan hasil dari pembakaran mesin kendaraan yang kurang sempurna, gas timbal ini kemudian menghasilkan zat yang dapat mencemari udara.

KONDISI BUMI SEKARANG


Kondisi bumi yang kian memprihatinkan dimana bumi sekarang sedang menghadapi tantangan yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan manusia. Perubahan iklim yang cepat, kehilangan keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, dan urbanisasi yang cepat tentu saja ini menjadi isu yang mendominasi agenda global. Salah satu yang masih menjadi problem masyarakat kita adalah kurangnya kesadaran atas sampah plastik yang dihasilakan oleh manusia itu sendiri.


Pencemaran plastik semakin menjadi masalah global dengan meningkatnya produksi dan konsumsi plastik. Sampah plastik menumpuk di lingkungan terutama di lautan, mengancam keanekaragaman hayati laut dan berpotensi mencemari rantai makanan. Manusia sendiri terkadang tak tahu dengan sampah yang mereka buang, seolah-olah alam ini tak hidup, apa mereka tak takut ketika alam sudah muak dan akhirnya membalas dendam atas perbuatan yang meraka lakukan terhadap alam.


Sifat sampah plastik yang tidak mudah terurai serta proses perngolahannya yang menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik (zat yang menyebabkan kanker) mengakibatkan penggunaan plastik menjadi sangat berbahaya. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Jenna Jambeck, peneliti dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, yang dipublikasikan pada 2015 lalu. Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Hal ini patut menjadi bahan introspeksi bagi masyarakat Indonesia agar lebih bijak dalam menghasilkan dan mengelola sampah.

Apa kita harus menyaksikan pohon terakhir ditebang,
air disungai mulai mengering, serta kepulan asap membubul meyelimuti langit
baru kita akan sadar kalo bumi kita dalam keadaan kritis.
Terkadang tindakan yang merugikan alam semata-mata semuanya hanya demi uang.
Ketika bumi sudah diujung tanduk baru kita tau uang tak berarti apa-apa.
Ketika bumi beserta alamnya mulai memuntahkan apa yang manusia berikan maka
manusia itu mulai saling menyalahkan
Yang satu sibuk mencaci yang satu sibuk memberikan pembenaran
tentang apa yang dia perbuat terhadap alam ini

Di kutip dari goodstats Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan bahwa produksi sampah nasional mencapai 175.000 ton per hari. Rata-rata satu orang penduduk Indonesia menyumbang sampah sebanyak 0.7kg per hari. Jika dikalkulasi dalam skala tahunan, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 64 juta ton. Berdasarkan data SIPN KLHK pada tahun 2022 komposisi sampah paling besar bersumber dari sampah rumah tangga sebesar (38.5%) yang berasal dari sisa-sisa makanan (41.91%).


Untuk itu Pada tanggal 22 April hari bumi ini kita selalu diingatkan dengan kondisi bumi kita, perubahan besar dilakukan dari hal-hal kecil misalnya gunakan lap kain basah untuk mengganti penggunaan tisu basah. Penggunaan tisu basah memang lebih praktis untuk membersihkan beberapa peralatan rumah tangga, tapi tanpa disadari ternyata tisu basah mengandung resin plastik yang sangat sulit larut dalam air.


Alangkah lebih bijaksana apabila penggunaan tisu basah diganti dengan lap basah saja., oleh karna itu mari bersma-sama kita beralih menggunakan bahan organik yang lebih mudah terurai. Maka dari itu pada tanggal 22 April 2024 mari Bersama-sama kita merawat bumi dengan melakukan gotong royong membersihkan sampah, menanam pohon, mengurangi penggunaan kendaraan dan sampah pelastik demi bumi dan untuk bumi