Mataram, MEDIA – Rencana pengosongan lahan di kawasan Pantai Tanjung Aan, Lombok Tengah, kembali menuai sorotan. Warga dan kelompok mahasiswa menyuarakan penolakan atas proyek pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dinilai meminggirkan masyarakat lokal dan mengancam ruang hidup.

Pada Jumat pagi (11/7), Bupati Lombok Tengah bersama ribuan ASN, aparat TNI, dan Polri menggelar senam bersama di sekitar Pantai Tanjung Aan. Di hari yang sama, surat peringatan ketiga dilayangkan kepada warga dan pedagang setempat untuk mengosongkan lahan dalam waktu tiga hari. Kegiatan ini memicu kecemasan karena dinilai sebagai bagian dari strategi intimidatif menjelang penggusuran.

Pemerintah menyebut pengosongan ini sebagai bagian dari program nasional, sementara aparat ditugaskan untuk sterilisasi lokasi. Namun di tengah masyarakat, kegiatan yang diklaim simbol sinergi antarinstansi ini justru memunculkan rasa tertekan.

Sebagai bentuk perlawanan, Mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasional (FMN) Mataram menyelenggarakan forum publik pada Jumat malam dengan menghadirkan warga Tanjung Aan dan beberapa organisasi sipil. Dalam forum tersebut, warga mengungkapkan ketiadaan sosialisasi, konsultasi bermakna, hingga ganti rugi yang adil.

“Selama puluhan tahun sebelum adanya pembangunan kami hidup dengan aman dan damai tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun. Ketika ada pembangunan justru kami akan kehilangan sumber kehidupannya karena tempat kami akan digusur,” ujar Raia, warga setempat.

Kartini, pengelola warung di Tanjung Aan, juga menyoroti gagalnya skema relokasi yang pernah ditawarkan ITDC. Lokasi relokasi sebelumnya dianggap tidak layak karena jauh dari pantai dan menghapus identitas lokal.

Koordinator Koalisi Pemantau Pembangunan Indonesia (KPPI) Wilayah NTB, Harry Sandi Ame, menjelaskan bahwa konflik lahan di KEK Mandalika telah berlangsung lama dan diwariskan dari pengelola sebelumnya, mulai dari PT Rajawali hingga ITDC. Ia menyoroti berbagai pelanggaran hak yang terjadi selama proses pembangunan kawasan tersebut sejak tahun 2018.

Menurutnya, hingga kini masih ada dua persoalan besar. Penggusuran di Bukit Tengal-engal atas lahan yang belum dibebaskan dan ancaman penggusuran terhadap 186 pedagang di pesisir Tanjung Aan. Ia juga mengkritik praktik privatisasi akses pantai yang sejatinya merupakan ruang publik.

Selain persoalan sosial, dampak ekologis turut disinggung. Penimbunan kawasan hutan bakau untuk kepentingan pembangunan dinilai memperparah degradasi lingkungan.

Ketua Umum FMN, Ahmad Badawi, menekankan pentingnya suara dari kalangan mahasiswa dan masyarakat kota. Ia mengkritik relasi kampus dengan proyek pembangunan yang dianggap telah berpihak pada kekuasaan dan modal.

“Kampus hari ini lebih banyak menopang proyek pembangunan, alih-alih berpihak pada masyarakat. Maka penting bagi mahasiswa untuk membangun kesadaran kritis,” ujarnya.

Acara ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap yang menuntut penghentian intimidasi, pelibatan warga dalam pengambilan keputusan, evaluasi proyek nasional di Mandalika, serta penghentian pelanggaran HAM terhadap masyarakat terdampak.

(rfi)

Mataram, MEDIA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Mataram menggelar aksi mimbar bebas di perempatan Bank Indonesia, Kamis (3/7). Aksi ini digelar sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya dugaan intimidasi dan ancaman penggusuran terhadap warga di kawasan pesisir Tanjung Aan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

Aksi tersebut menyoroti penyebaran surat peringatan pengosongan lahan oleh kelompok bernama Vanguard, yang disebut-sebut mewakili kepentingan investor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Vanguard dinilai bertindak di luar kewenangannya dengan menekan warga agar segera mengosongkan lahan yang selama ini mereka manfaatkan untuk usaha dan kehidupan sehari-hari.

Setidaknya 186 pelaku usaha lokal seperti pedagang kaki lima, pengelola warung, guru surfing, dan pemandu wisata disebut terdampak dari rencana alih fungsi lahan menjadi kawasan hotel dan beach club.

Isu penggusuran warga bukan hal baru dalam pembangunan KEK Mandalika. Aksi mahasiswa ini menyoroti sejumlah catatan pelanggaran hak yang disebut terjadi sejak awal pengembangan kawasan tersebut. Proses pembebasan lahan disebut dilakukan tanpa konsultasi bermakna, transparansi hukum, maupun kompensasi yang memadai.

FMN mencatat bahwa banyak warga telah tinggal dan mengelola lahan di kawasan pesisir selama lebih dari dua dekade. Namun demikian, keberadaan mereka kerap diabaikan dalam proyek pembangunan yang diklaim sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Disebutkan pula bahwa proyek ini didanai oleh Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), namun pelaksanaannya dinilai belum memenuhi prinsip-prinsip perlindungan sosial dan lingkungan internasional seperti Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).

Kritik terhadap Pendekatan Represif

Aksi juga menyoroti pendekatan keamanan dalam penyelesaian konflik lahan. Dalam pernyataan sikapnya, peserta aksi mengecam keterlibatan aparat serta pihak keamanan non-negara dalam pengosongan wilayah pesisir, yang dinilai dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia.

Penggunaan kelompok seperti Vanguard untuk menjalankan penggusuran dinilai bermasalah secara hukum. Mahasiswa mempertanyakan otoritas dan dasar legal dari tindakan tersebut, mengingat hanya pemerintah dan pengelola resmi kawasan yang memiliki kewenangan.

Aksi diakhiri dengan pembacaan sejumlah tuntutan. Di antaranya, mahasiswa mendesak dihentikannya intimidasi terhadap warga, evaluasi terhadap proyek-proyek strategis di kawasan Mandalika, dan pelibatan masyarakat terdampak dalam setiap proses pembangunan. Selain itu, mereka juga menyerukan perlunya pelaksanaan reforma agraria sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional yang adil.

(rfi)

Unram, MEDIA – Masa depan Pemilihan Raya (Pemira) Universitas Mataram 2025 masih berada dalam ketidakpastian. Setelah salah satu pasangan calon mengajukan gugatan, tim hukum Universitas Mataram menyatakan bahwa proses Pemira mengalami kecacatan hukum yang melibatkan seluruh pasangan calon.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Sujita, S.T., M.T., membenarkan bahwa proses Pemira tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Ada pelanggaran lah di proses Pemira itu, berdasarkan kajian tim hukum,” ungkapnya saat diwawancarai oleh Media Unram.

Temuan ini membuat posisi ketiga pasangan calon dalam Pemira menjadi tidak jelas. Tidak ada satu pun pasangan yang dinyatakan benar-benar sah, dan semua opsi penyelesaian masih terbuka. “Ada kecacatan di ketiga pasangan calon. Jadi ketiganya,” jelasnya.

Sebagai respons atas hasil kajian tersebut, tim Hukum menyarankan beberapa alternatif. Salah satunya adalah menyelenggarakan musyawarah antara ketiga paslon yang difasilitasi oleh birokrasi dan melibatkan perwakilan masing-masing paslon serta Penyelenggara Pemira, yakni Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa (KPRM). Namun hingga kini, belum ada langkah konkret yang diambil.

Waktu yang semakin sempit juga menjadi pertimbangan. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) akan segera dilaksanakan, sehingga opsi untuk mengulang Pemira dinilai tidak realistis. “Gimana mau Pemira ulang, waktunya udah mepet, udah dekat PKKMB juga,” ujar Sujita.

Meski begitu, ia memastikan polemik ini tidak akan mengganggu pelaksanaan PKKMB. “Nggak ada kemungkinan mengganggu PKKMB, kita masih punya UKM juga, nanti kita melibatkan juga pasti,” tambahnya.

Meskipun Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) tidak tersangkut konflik seperti halnya BEM, posisi mereka ikut terdampak karena keterpilihan mereka berada dalam satu paket hasil Pemira. “Tetap DPM, karena sepaket kan dalam Pemira,” jelasnya lagi.

Di tengah ketidakpastian tersebut, suara mahasiswa terus bertanya: ke mana arah penyelesaian Pemira 2025? Tidak ada kepastian apakah proses ini akan diulang, diselesaikan lewat musyawarah, atau justru dibiarkan menggantung.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi dari pihak kampus terkait nasib Pemira maupun arah kebijakan yang akan diambil untuk mengisi kekosongan kepemimpinan mahasiswa di tingkat universitas. “Kita tunggu lah hasil musyawarah dulu,” tutupnya.

(rfi)

Mandalika, MEDIA – Polemik penggusuran lahan di kawasan pesisir Tanjung Aan, Lombok Tengah, kembali menjadi sorotan publik. Rencana pengosongan lahan oleh PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) memicu kecemasan warga yang selama bertahun-tahun menetap dan menggantungkan hidup di kawasan tersebut. Di tengah ambisi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, warga merasa semakin terpinggirkan. Konflik ini menjadi salah satu potret ketegangan antara pembangunan nasional dan hak hidup masyarakat lokal.

Sebuah video dokumenter yang dipublikasikan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melalui akun Instagramnya, menampilkan suara keresahan warga pesisir Tanjung Aan, Lombok Tengah, yang menolak rencana penggusuran lahan oleh PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), anak usaha BUMN yang mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Dalam video tersebut, dua warga menyampaikan keluhan mereka atas situasi yang dinilai tidak adil dan merugikan masyarakat lokal.

Ela Nurlailiah, warga pesisir Tanjung Aan, menyebut bahwa tanah yang mereka tempati telah dikuasai keluarganya selama tiga generasi. Ia menyatakan bahwa kehadiran KEK Mandalika sejak 2014 membawa dampak sosial yang buruk bagi warga.

“Lahan itu adalah milik keluarga kami sejak dulu, sudah 3 generasi kami menempati lahan itu. Terbitnya KEK Mandalika di tahun 2014 menyisakan penderitaan tersendiri bagi kami warga-warga lokal,” ucapnya.
“Penderitaan kami dari sosial ekonomi, intimidasi fisik dan mental dimulai. Kami menghadapi aksi penggusuran yang kesekian kalinya. Untuk pemerintah, lihatlah kami warga pesisir yang membutuhkan keadilan,” tambahnya.

Senada dengan itu, Subur, warga lainnya menyuarakan kekhawatiran terhadap kekerasan dalam penyelesaian konflik lahan.

“Saya akan bertahan sampai selesai permasalahan. Saya berhak untuk menuntut hak saya. Dan jangan sampai para investor atau ITDC memakai kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan,” ujarnya.
“Sedikit-dikit pakai aparat. Tidak mungkin masyarakat menuntut jika tidak ada haknya,” tegasnya.

Menanggapi situasi ini, Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menyatakan bahwa proyek KEK Mandalika perlu dievaluasi secara menyeluruh oleh Presiden RI.

“Saya pikir Presiden Prabowo harus melihat ulang, melakukan evaluasi terhadap proses pembangunan KEK Mandalika. Sudah jelas dari proses pengadaan tanah sejak 2019, sudah banyak terjadi penggusuran tanah warga dan penghilangan mata pencaharian masyarakat setempat,” ungkapnya.
“Jadi sangat layak untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh oleh Presiden yang berkaitan dengan seluruh proses pembangunan termasuk proses pengadaan tanah yang terjadi di KEK Mandalika,” lanjutnya.

(rfi)

Mandalika, MEDIA — Sekelompok pasukan keamanan gabungan mendatangi kawasan Pantai Tanjung Aan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, pada Minggu (15/6). Mereka menyisir warung-warung milik warga sambil mengantarkan surat peringatan pengosongan lahan atas nama Vanguard, satuan keamanan yang mengaku mewakili investor Mandalika.

Surat tersebut mencantumkan batas waktu 14 hari bagi warga untuk mengosongkan area usaha mereka. Dalam surat itu, disebutkan bahwa Vanguard ditunjuk untuk melakukan land clearing di wilayah pesisir Pantai Tanjung Aan hingga Batu Kotak. Namun, keberadaan Vanguard sebagai pelaksana penggusuran menimbulkan tanda tanya, mengingat kelompok ini bahkan tidak terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Lombok Tengah.

PT. ITDC disebut telah menyerahkan proses pengosongan lahan kepada pihak ketiga, yaitu investor, yang dijalankan oleh tim pelaksana dari Vanguard. “Alih-alih menghormati eksistensi dan aspirasi masyarakat terdampak, PT. ITDC dan pemerintah justru tanpa konsultasi, sosialisasi, serta mekanisme dan prosedur yang tepat telah menyerahkan proses pengosongan lahan kepada pihak ketiga,” tertulis dalam pernyataan pers Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII) Wilayah NTB.

Adi Wijaya, warga sekaligus pengelola warung makan di kawasan tersebut, menyatakan bahwa tanah warisan keluarganya belum pernah dibebaskan, meski ITDC mengklaim lahan tersebut sudah masuk dalam HPL mereka. “Tanah Orang Tua Saya tidak pernah dibebaskan, tapi ITDC selalu mengklaim tanah Kami clean and clear dan sudah dimasukkan dalam HPL mereka,” ucap Adi.

Ia juga mengaku sering didatangi aparat keamanan serta orang-orang tidak dikenal pada malam hari. “Cara-cara seperti ini dulu sering dilakukan untuk menakut-nakuti warga agar hilang rasa aman dan nyaman, hingga ‘seolah-olah pergi dengan sendirinya secara sukarela’,” jelasnya.

Kartini, pengelola kafe di kawasan pesisir, turut menyampaikan keresahannya. “Jika orang asing boleh berusaha di sini, kenapa kami tidak? Padahal kami juga memiliki izin dan membayar pajak usaha kepada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah,” ungkap Kartini. Ia juga mengatakan, “Berkali-kali petugas ITDC bersama aparat keamanan mendatangi Saya, menyampaikan bahwa kami akan digusur.”

Pernyataan tegas juga disampaikan Habibi, SH., kuasa hukum dari Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH NTB). Menurutnya, terdapat dua masalah pokok di wilayah ini: konflik lahan yang belum terselesaikan dan pengabaian hak sosial-ekonomi warga terdampak.

“Dalam proses pembebasan lahan di seluruh kawasan ini, tidak pernah dijalankan secara adil dan transparan, sehingga banyak menyisakan masalah yang selalu dijawab oleh ITDC dengan ‘clean and clear’, padahal belum tuntas,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penggusuran atau pembebasan lahan hanya boleh dilakukan oleh pemerintah daerah atau PT. Injourney Tourism Development Corporation (TDC), bukan oleh pihak ketiga atau investor. “Tidak boleh ada pihak lain selain pemerintah, terutama Pemerintah Daerah dan ITDC melakukan land clearing terhadap tanah yang diklaim sebagai HPL ITDC,” tambah Habibi.

KPPII NTB menilai, pola intimidatif, tidak transparan, dan tidak adil masih terus digunakan ITDC dalam proyek pembangunan di KEK Mandalika. Mereka mendesak agar forum terbuka segera diselenggarakan, ruang dialog dibuka, dan hak-hak warga dipulihkan.

(rfi)