Unram, MEDIA — Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Mataram (DPM Unram) hingga kini belum melakukan sosialisasi Peraturan Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira), meskipun Pemira di sejumlah fakultas telah berjalan, bahkan ada yang sudah selesai dilaksanakan.

Dalam pesta demokrasi mahasiswa, pelaksanaan Pemira di tingkat fakultas seharusnya mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh DPM Universitas sebagai aturan induk yang kemudian diturunkan kepada DPM masing-masing fakultas. Namun, kondisi tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.

Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (DPM FKIP) Universitas Mataram, Fathur, menyampaikan bahwa hingga Pemira fakultas dilaksanakan, belum ada sosialisasi dari DPM Universitas terkait regulasi Pemira yang berlaku. Kondisi tersebut membuat fakultas mengambil inisiatif sendiri agar proses demokrasi tetap berjalan.

“DPM Universitas sampai sekarang belum melakukan sosialisasi peraturan Pemira. Karena itu, FKIP menggunakan draf peraturan Pemira tahun 2022 sebagai acuan dalam menyelenggarakan Pemira fakultas,” ujar Fathur.

Ia menegaskan bahwa penggunaan draf lama tersebut dilakukan untuk menghindari kekosongan aturan. Meski demikian, ia menilai seharusnya terdapat peraturan Pemira terbaru yang ditetapkan dan disosialisasikan secara resmi oleh DPM Universitas agar pelaksanaan Pemira di seluruh fakultas berjalan seragam.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (DPM FHISIP) Universitas Mataram, Gilang. Ia menyebut bahwa sejauh yang diketahuinya, DPM Universitas belum pernah melakukan sosialisasi peraturan Pemira kepada fakultas.

“Setahu saya, DPM Universitas belum pernah melakukan sosialisasi peraturan Pemira. Biasanya, jika DPM Universitas melakukan sosialisasi, mereka akan mengundang UKM atau DPM fakultas sebagai perwakilan,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPM Universitas Mataram, Dwi, membenarkan bahwa hingga saat ini pihaknya memang belum melakukan sosialisasi peraturan Pemira Universitas. Ia menjelaskan bahwa draf peraturan Pemira Universitas pada prinsipnya menjadi aturan turunan yang digunakan oleh masing-masing fakultas.

“Karena yang kita tahu, draf Pemira Universitas itu menjadi turunan di setiap fakultas masing-masing. Kalau ditanya sudah melakukan sosialisasi atau belum, tentu jawabannya belum,” ucap Dwi.

(iwn)

Unram, MEDIA – Pelaksanaan debat calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram yang dijadwalkan pada hari libur menuai kritik dari mahasiswa. Keputusan tersebut dinilai menunjukkan lemahnya perencanaan serta minimnya kepekaan terhadap partisipasi mahasiswa, hingga memunculkan anggapan bahwa belum ada kandidat yang benar-benar layak memimpin BEM FHISIP. (14/12)

Sejumlah mahasiswa FHISIP Universitas Mataram menyayangkan kebijakan panitia pelaksana yang menetapkan debat kandidat di luar hari aktif perkuliahan. Menurut mereka, momentum debat seharusnya menjadi ruang terbuka bagi mahasiswa untuk menilai gagasan, visi, dan kapasitas kepemimpinan para calon, bukan justru dilaksanakan pada waktu yang berpotensi mengurangi kehadiran audiens.

“Debat itu seharusnya jadi forum utama mahasiswa untuk menguji gagasan dan menilai kelayakan calon ketua BEM. Kalau dilaksanakan di hari libur, partisipasi pasti berkurang dan kesannya hannnya formalitas saja dan tidak memikirkan partisipasi mahasiswa umum seperti kita kita ini ”ujar salah satu mahasiswa FHISIP Universitas Mataram

Mahasiswa lainnya juga menilai penjadwalan tersebut mencerminkan tidak dianggapnya mahasiswa dalam proses demokrasi kampus yang sebagai pemilih.
“Panitia seharusnya memikirkan partisipasi mahasiswa dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Ini justru membuat mahasiswa merasa tidak dianggap dalam proses demokrasi kampus,” ungkap mahasiswa FHISIP lainnya.

Kritik senada disampaikan oleh mahasiswa FHISIP yang menilai bahwa keputusan ini berdampak pada kualitas demokrasi mahasiswa. “Kalau sejak debat saja sudah tidak berpihak pada partisipasi mahasiswa, bagaimana nanti ketika kandidat terpilih menjalankan fungsi advokasi dan representasi?” katanya.

Sementara itu, ketua Penyelenggara Pemilihan Raya Mahasiswa (KPRM) FHISIP menyampaikan bahwa penjadwalan debat pada hari libur di lakukan karna beberapa kekhawatiran dan menganggap partisipasi mahasiswa umum tidak ada bedanya pada saat hari masuk dan hari libur.

“Kita semua ini lagi uas, kita tidak mau uas ini terganggu gara gara debat ini, dan Terkait hari libur dan tidak hari libur saya rasa tidak ada bedanya cuma beda partisipasi dari mahasiswa umumnya saja, dan alhamdulillah yang menghadiri debat tadi lumayan rame dan full,” ujar Abror selaku ketua KPRM.

Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) sempat tidak membiarkan pelaksanaan debat pada hari libur dan sempat mempertanyakan alasan kenapa mengadakan debat pada hari libur.

“Sebenarnya kalo di bilang membiarkan tidak juga, karna pada saat saya mengetahui debatnya hari minggu saya pertanyakan alasannya apa, dan pertimbangan KPRM ini yaitu dengan alasan Ujian Akhir Semester, apalagi kandidat kandidat ini kebanyakan yang semester 5 dan banyak yang mengambil praktek sidang dan banyak yang praktek pada hari senin,” ucap Gilang, selaku ketua DPM FHISIP Unram.

(iwn)

Mataram, MEDIA — Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) kembali digelar di berbagai daerah, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tahun ini, AJI Indonesia dan Komnas Perempuan menyelenggarakan pelatihan media yang diikuti jurnalis dan pers mahasiswa untuk memperkuat peran media dalam mendorong akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan, Selasa (09/12).

Pelatihan yang berlangsung di Universitas Islam Al-Azhar (UNIZAR) tersebut menekankan pentingnya kepekaan dan kehati-hatian dalam peliputan kasus kekerasan berbasis gender.

Rektor UNIZAR membuka kegiatan dengan menegaskan pentingnya menjaga keselamatan korban dalam setiap pemberitaan.
“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran sehingga apa pun yang kita ungkapkan nantinya benar-benar memberikan manfaat serta perlindungan bagi para korban,” ujarnya dalam sambutan.

Materi kemudian dilanjutkan oleh Yusraneti S.Ikom dari LBH APIK NTB, yang mengajak peserta lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan seksual di sekitar mereka.
“Sudah saatnya kita peduli terhadap diri sendiri dan orang lain, kita harus mulai sensitif,” ujarnya.
Ia menambahkan supaya kita semua bisa sama-sama saling melindungi, “Mari kita bersama-sama peduli, saling melindungi, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi kita semua,” Tambahnya.

Perwakilan Komnas Perempuan, Deden Iskandar, mengingatkan bahwa data laporan kekerasan seksual menurun, meskipun begitu data laporan sering tidak menggambarkan jumlah kejadian sebenarnya, “Kejadian sebenarnya tidak sama dengan data yang dipaparkan,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa budaya patriarki masih menjadi salah satu faktor besar yang membuat korban enggan melapor, terutama ketika dikaitkan dengan tafsir agama.

Acara kemudian dilanjutkan ke acara praktek, dimana setelah pemaparan materi oleh sekretaris AJI Mataram, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kemudian setiap kelompok menganalisis berbagai berita dan kemudian mengoreksi nya secara bersama.

Pelatihan ini membahas standar etik peliputan kekerasan seksual, termasuk perlindungan identitas korban, teknik wawancara sensitif, dan risiko lainnya. Peserta diajak memahami bagaimana pemberitaan dapat berperan dalam memperkuat akses keadilan bagi korban.

Realitas Kekerasan Seksual di Kampus

Kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di NTB menunjukkan bahwa kampus masih jauh dari ruang yang benar-benar aman bagi mahasiswa. Beberapa laporan yang muncul dalam lima tahun terakhir memberikan gambaran bahwa kekerasan dapat terjadi dalam interaksi akademik, kegiatan mahasiswa, hingga relasi kerja.

Pada 2022, Polda NTB menangani laporan dugaan pelecehan seksual terhadap sekitar 10 mahasiswi dari dua perguruan tinggi di Kota Mataram, termasuk Unram. Laporan tersebut disampaikan melalui Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Unram.

Pada 2024, seorang dosen Fakultas Pertanian Unram dilaporkan oleh beberapa mahasiswi atas dugaan pelecehan seksual. Kasus ini masuk ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unram dan menarik perhatian publik setelah pemberitaannya tersebar di media.

Pada 2025, seorang pegawai Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unram ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kekerasan seksual terhadap mahasiswi peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN). Berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram. Pada November 2025, jaksa menuntut terdakwa dengan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp60 juta berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan pola yang berulang: sebagian terjadi dalam kegiatan akademik, sebagian dalam aktivitas kemahasiswaan, dan sebagian lainnya melibatkan relasi kuasa langsung antara pelaku dan korban. Situasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa perempuan masih berada pada posisi rentan di lingkungan pendidikan tinggi.

Penutup

Pelatihan media dalam rangka 16 HAKTP ini menegaskan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan memerlukan perhatian bersama dari seluruh unsur pendidikan, pemerintah, dan media. Materi dan diskusi yang disampaikan dalam pelatihan mengingatkan bahwa pemangku kebijakan memiliki peran penting dalam memastikan proses penanganan berjalan adil, transparan, dan aman bagi korban, sementara jurnalis berperan dalam mengawal pemberitaan dengan etika yang tepat.

Kasus-kasus yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan persoalan yang muncul sesekali. Ia hadir di ruang kelas, ruang organisasi, kehidupan sosial masyarakat, hingga kegiatan mahasiswa. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan secara konsisten, bukan sekadar seremonial.

Kampanye 16 HAKTP tahun ini menjadi momentum untuk melihat kembali bagaimana ruang pendidikan merespons laporan korban dan memperbaiki mekanisme yang masih lemah. Selama kampus belum menjalankan fungsi perlindungan secara utuh, kebutuhan akan ruang aman akan tetap mendesak.

(rifki)

Mataram, MEDIA — Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Nusa Tenggara Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri (PN) Mataram Kelas 1A pada Rabu (26/11). Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak pembebasan enam aktivis mahasiswa yang ditahan terkait demonstrasi pada 30 Agustus 2025 lalu.

Dalam aksi tersebut, beberapa orator menyampaikan kritik terhadap proses hukum yang berjalan. Mereka menilai penangkapan enam aktivis tersebut tidak berdasar dan merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat.

“Lucu sekali kalian ini, koruptor tidak ditangkap, tapi mahasiswa yang menyuarakan kepentingan rakyat justru dikriminalisasi. Aktivis bukan penjahat,” ujar salah satu orator di tengah aksi.

Orator lainnya juga menyoroti bahwa upaya penyelesaian perkara melalui jalur kekeluargaan sudah dicoba, namun belum membuahkan hasil.
“Restorative justice sudah ditempuh, tetapi belum ada pertimbangan hukum dari pihak terkait,” tegasnya.

Koordinator umum aksi, Lalu Nazir Huda, menyampaikan bahwa aliansi datang dengan dua tuntutan utama. Tuntutan tersebut adalah:

1. Segera bebaskan enam aktivis yang saat ini ditahan oleh Polda atau Kejaksaan tanpa syarat.
2. Hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap gerakan mahasiswa dan rakyat di Nusa Tenggara Barat.

Perwakilan PN Mataram sempat menemui massa aksi pada pukul 13.00 WITA. Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan dan tuntutan massa tidak diterima. Setelah menyampaikan aspirasi hingga selesai, massa aksi kemudian membubarkan diri secara tertib pada pukul 14.40 WITA.

(nda)