MEDIA UNRAM — Ketidakjelasan pelaksanaan Pemilihan Raya Mahasiswa (PEMIRA) 2026 kembali dipersoalkan di tingkat Universitas Mataram (UNRAM). Di tengah belum adanya kepastian jadwal mulai dari timeline hingga target waktu pelaksanaan yang belum juga diumumkan, secara resmi masa jabatan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) justru diperpanjang. (19/4/26)
Kondisi ini memicu pertanyaan dan keresahan di kalangan mahasiswa terkait legitimasi serta komitmen terhadap prinsip demokrasi kampus.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan UNRAM, Dwi Suswanto angkat suara saat dikonfirmasi, Selasa (7/4/2026). Ia menyatakan bahwa pihak biro telah menginformasikan kepada DPM periode 2025 mengenai perpanjangan masa kepengurusan,, dengan target hingga April 2026.
“Kepada kepengurusan DPM periode sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa kepengurusannya kami perpanjang, untuk perpanjangannya kami targetkan di bulan April ini sudah dapat diselesaikan,” ujar Dwi Suswanto.
Ia juga menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai pembelajaran dari tahun sebelumnya, ketika terjadi perbedaan pandangan antar mahasiswa. Hal tersebut ingin dicegah, agar tidak ada pihak yang merasa tidak sepakat setelah keputusan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa (KPRM) dan Badan Pengawas PEMIRA (BAWASRA).
“Pelajaran dari tahun lalu menunjukkan adanya ketidaksepakatan antar mahasiswa. Nah, itu yang coba kita cegah. Teman-teman mahasiswa ini kan sama-sama satu komunitas, jangan sampai tidak sepakat terkait hasil yang dikeluarkan oleh KPRM dan BAWASRA,” tambahnya.
Senada dengan penjelasan pihak rektorat, Ketua DPM UNRAM, Dwi Joko Nugroho, membenarkan bahwa masa kepengurusan DPM diperpanjang hingga akhir April atau hingga PEMIRA selesai dilaksanakan.
“Untuk kepengurusan DPM diperpanjang sampai akhir April atau sampai PEMIRA selesai,” ungkap Dwi Joko Nugroho saat dihubungi tim redaksi kami (11/4/2026).
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi terkait timeline final pelaksanaan PEMIRA, termasuk tanggal pemungutan suara, masa kampanye, maupun mekanisme pengawasan.
(Mln, Nxl, Iwn)
