MATARAM, MEDIA – Petani Sembalun menolak negosiasi dengan PT. SKE terkait rencana perusahaan di tanah Sembalun.
Pertemuan tersebut difasilitasi Gubernur NTB dengan mengundang petani Sembalun yang berkonflik dengan PT. SKE
“Rapat yang diadakan pemerintah provinsi ini adalah pertemuan yang tidak berimbang, sangat bias untuk kepentingan perusahaan,” kata koordinator umum, Afifudin dalam keterangan tertulisnya yang diterima mediaunram.com.
Menurutnya, pertemuan tersebut tidak memberi ruang demokratis bagi petani yang tetap melakukan penolakan atas kehadiran perusahaan.
Sebagai bentuk penolakan atas pembahasan dalam pertemuan tersebut, sekaligus sikap tegas petani Sembalun, lanjut Afifudin, pihaknya tidak ingin berkompromi dengan perusahaan. Pihaknya memilih tidak terlibat lebih jauh dalam skema negosiasi dengan perusahaan.
“Karena bagi kami, rencana PT. SKE hanya akan membawa kesengsaraan bagi hampir ribuan kepala keluarga yang hidup di atas tanah Sembalun,” ungkapnya.
Menurutnya, tak ada negosiasi atau “jalan tengah” yang menguntungkan rakyat Sembalun dalam konflik dengan PT. SKE. “Solusi sama-sama menang” (win-win solution) yang selalu digaungkan oleh pemerintah melalui skema reforma agraria palsu juga merupakan sebuah ilusi.
“Bagi kami, terang hanya ada dua opsi yang harus diambil oleh pemerintah dalam kasus PT. SKE: mencabut HGU PT. SKE atau berpihak kepada perusahaan untuk mengusir petani di atas tanahnya,” tegasnya
Afifudin menjelaskan, bukan tanpa alasan pihaknya mengambil sikap tegas menolak segala bentuk “jalan tengah”.
Rakyat Sembalun telah merawat tanah itu selama puluhan tahun. Banyak anak-anak petani yang bisa bersekolah hingga menempuh kuliah karena hasil dari tanah itu.
“Ketika ribuan orang telah mengelola tanah itu selama 26 tahun, perusahaan justru mengklaim secara sepihak tanah tersebut, yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah dan BPN dengan mengeluarkan izin HGU tanpa sosialisasi ke masyarakat,” ungkapnya.
Segala penolakan terus menerus dilakukan, aksi-aksi terus dimobilisasi, pencegatan aktivitas perusahaan di lahan rakyat juga selalu dilaksanakan sebagai komitmen petani mempertahankan tanahnya.
“Pemerintah tetap tak menghargai komitmen tersebut, dengan membuat pertemuan yang tidak memberi ruang demokratis bagi petani dengan hanya melakukan pembahasan atas rencana-rencana perusahaan,” tegasnya.
Afifudin mengatakan, pihaknya dengan tegas menolak kehadiran perusahaan. Pihaknya juga akan bertahan, melakukan pencegatan terhadap kegiatan perusahaan hingga izin PT. SKE dicabut. (adk)
