Mataram, MEDIA – Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) diwarnai aksi demonstrasi dari Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB pada Kamis (25/9). Puluhan massa aksi memadati Kantor Gubernur NTB sejak pagi dengan membawa pengeras suara dan berbagai tuntutan.
Dalam orasinya, seorang massa aksi menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah. “Pemerintah sekarang tuli terhadap penderitaan-penderitaan rakyat,” Teriak salah satu orator.
Sementara orator lain menegaskan bahwa kedatangan mereka tidak mewakili kelompok tertentu, melainkan suara rakyat yang selama ini diabaikan birokrasi NTB. “Kedatangan kami Hari ini tidak membawa pribadi dan kelompok lain, melainkan suara-suara yang kemudian tidak pernah diindahkan oleh birokrasi-birokrasi di NTB,” Ujarnya.
Aliansi menyampaikan 10 poin tuntutan yang menyoroti persoalan agraria, pertanian, hingga kriminalisasi massa aksi. Beberapa di antaranya mendesak evaluasi tambang ilegal di NTB, menghentikan alih fungsi lahan, memberikan modal dan perlindungan hukum bagi petani, hingga menuntut pemerintah pusat maupun daerah mewujudkan reforma agraria sejati.
Adapun poin lengkap tuntutan massa aksi, yaitu:
- Mendesak Pemerintah provinsi untuk mengevaluasi secara besar-besaran tambang ilegal yang ada di Nusa Tenggara Barat
- Mendesak Pemerintah provinsi untuk segera menyusun rencana induk harga hasil pertanian
- Mendesak Pemerintah provinsi untuk menghentikan alih fungsi lahan dan pembabatan hutan di nusa tenggara barat
- Mendesak Pemerintah provinsi untuk memberikan modal kepada petani
- Mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat unmak menghentikan segala bentuk perampasan tanah atas nama PSN dan investasi, khususnya di KEK mandalika
- Mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah provinsi untuk mengevaluasi secara besar-besaran pengadaan MBG
- Menuntut pemerintah Provinsi untuk membebaskan dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum terhadap masa aksi yang ditetapkan sebagai tersangka
- Mendesak Pemerintah provinsi untuk melakukan rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum guna menyelesaikan kasus penahanan masa aksi
- Menuntut Pemerintah provinsi untuk memberikan transparansi pengadaan Alat dan Mesin pertanian di NTB
- Mendesak Pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan reforma agraria sejati
Aksi berlangsung hingga siang hari. Pada pukul 12.28 WITA, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB menemui massa aksi di Gedung Kantor Gubernur. Ia menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dan berjanji mengundang aliansi dalam dialog bersama Gubernur NTB.
Aksi ini berlangsung kondusif dan menjadi momentum peringatan Hari Tani Nasional di NTB dengan sorotan pada problem struktural yang dihadapi petani dan masyarakat.
(rfi)
