Cari Solusi Permasalahan Nelayan, KNTI Laksanakan Rembuk Nelayan

Lotara, MEDIA- Dilatarbelakangi banyaknya nelayan kecil yang belum memiliki akses BBM bersubsidi yang diberikan pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap nelayan kecil dan tradisional, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) se-Pulau Lombok menyelenggarakan Rembuk Nelayan, bertempat di pantai Beraringan, Desa Beraringan, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (22/9). 

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah agar nelayan dapat menyampaikan aspirasi dan permasalahannya kepada para perwakilan pemerintahan. Perwakilan pemerintah yang diundang dalam acara ini antara lain; Gubernur yang diwakili oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Pemda Lotara, perwakilan Pertamina wilayah NTB, Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta dihadiri rekan-rekan nelayan se-NTB. 

Dalam sambutannya, Budiana, sebagai panitia mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap tamu undangan maupun panitia. Selain itu, Budiana juga bangga karena dapat bertemu muka untuk mencari solusi bersama permasalahan perikanan. 

“Jumlah nelayan 66,511 jiwa, 80% nelayan menggunakan BBM jenis pertalite dan solar, berharap memberikan kemudahan mendapat subsidi BBM, memiliki sarana yang memadai seperti perahu, dan lain-lain untuk nelayan”, ungkap Budiana. 

Harapan KNTI terhadap kebijakan pemangku kepentingan agar kapal-kapal untuk nelayan dapat diprogramkan, agar dapat keluar dari lingkaran yang panjang, seluruh nelayan harus memiliki kartu kusuka, katanya bertahap tetapi sudah 3 tahun tidak terealisasikan

“Hanya satu kata yang berasal dari bapak Gubernur serta Bupati agar permasalahan perikanan akan terselesaikan, yakni kata “iya” saja,” tambahnya. 

Ketua DPD KNTI Lotara, Dani Setiawan, memaparkan bahwa puluhan tahun belum ada solusi mengenai BBM terhadap nelayan-nelayan di Indonesia. Selain itu, Dani juga memaparkan hasil survei nasional di tahun 2020, bahwa ada tiga permasalahan perikanan, diantaranya:

1. Sulit mendapatkan surat rekomendasi BBM bersubsidi, karena lokasinya jauh, selain itu kapal-kapal nelayan banyak yang belum tercatat 

2. Kuota BBM bersubsidi kurang

3. Nelayan membeli BBM lebih mahal. 

“Hal ini disebabkan sedikitnya infrastruktur dukungan BBM, mengapa pemerintah mampu membangun pertashop yang menjual pertamax tetapi tidak menyediakan pertalite, ” tulisnya. 

“Kami berharap dengan adanya rembuk nelayan ini, mampu menciptakan solusi yang kongkrit terhadap nelayan, semoga nelayan semakin maju,” harap Dani. 

Acara ini dibuka oleh Bupati Kabupaten Lombok Utara yang diwakilkan oleh Staf Ahli Bupati Lotara. 

“Persoalan-persoalan ini harus segera diselesaikan, sehingga dapat memperkuat nelayan-nelayan kita,” ucap Simparudin. 

Acara ini dirangkaikan sesi menyampaikan aspirasi oleh perwakilan nelayan kemudian ditanggapi oleh perwakilan oemerintahan. Perwakilan nelayan, antara lain KPPI Lotara, KPPI Lotim, KNTI Lotim, 

Sesi menyampaikan aspirasi ini disampaikan pertama oleh perwakilan DPD KNTI. Taufik menjelaskan beberapa kendala, di antaranya, kesulitan mengakses BBM bersubsidi, dokumen kapal, 140 lebih kapal di atas 70 GT tidak tercatat

Taufik juga menyampaikan beberapa harapannya, antara lain:

1. Pengadaan SPBN yang dekat, agar mudah diakses

2. Cukup dengan kartu Kusuka nelayan bisa mengakses BBM

3. Mengoptimalkan bansos nelayan

4. Data nelayan di KNTI, dapat dijadikan dasar sebagai bansos. 

Aspirasi selanjutnya disampaikan oleh perwakilan KPPI Lotara, Maesarah, antara lain:

1. mendapatkan pelatihan di bidang hasil penangkapan hasil

2. Bantuan alat2 produksi yang sesuai dengan kebutuhan, yang berkemungkinan pemasarannya

3. Dibantu untuk pemasaran, berupa outlet pembuatam untuk penyenalan produk

4. Dialokasikan APBD untuk perempuan nelayan, karena selama ini kurang dari 1%

Selanjutnya, aspirasi dari perwakilan KNTI Lotara, yang disampaikan oleh Tarsan, antara lain:

1. Siapkan pertamini minimal per kecamatan, agar mudah akses BBM

2. Mempermudah dan mendorong e-Kusuka

Aspirasi dari perwakilan KPPI Lotim, yang disampaikan oleh Ria, antara lain:

1. Terkendaka akses permodalan

2. Pelatihan pengelolaan sampah di pesisir pantai

3. Peningkatan kapasitas

4. Menekan pejabat daerah untuk memberikan bantuan bergulir

5. Pembangunan poskesdes

6. Penataan pemukiman pesisir, sampah, dan MCK 

7. Menangih janji gubernur mengenai air bersih

Aspirasi terakhir disampaikan oleh Mayas Hahardika, sebagai perwakilan KNTI Lotara, antaralain:

1. Mempermudah kartu asuransi nelayan

2. Kapal dengan 20 GT per kecamatan

3. Buatkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan gudang penyimpanan/toko

4. Menghasilkan kurang karena adanya tambak di pesisir pantai. 

Pemerhati pemberdaya nelayan, Amin Abdullah berpendapat bahwa perikanan harus dilindungi, tidak hanya asuransi tetapi dilindungi wilayah tangkap, budidaya ikan, karena dianggap wilayahnya telah dirampas perusahaan-perusahaan. Ruang kelola perikanan harus dilindungi. 

Sesuai dengan aspirasi-aspirasi yang disampaikan, sesi selanjutnya adalah sesi tanggapan yang disampaikan oleh beberapa perwakilan pemerintahan. 

Menunjukkan aspirasi nelayan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, mengungkapkan bahwa e-Kusuka merupakan program pemberdayaan dari kementerian kelautan dan perikanan, perlu komunikasi antara pemerintah dengan nelayan agar pengelolaan APBD dapat dialokasikan, e-Ksuka akan diperpanjang. 

“Ajak kami berkomunikasi di daerah, agar kami tahu apa yang terjadi di daerah, kami akan mendatangi bapak-bapak” ucap Kepala DKP Provinsi NTB. 

Terkait terkait perindustrian, Kepala DKP mengungkapkan, “disampaikan saja apa yang dibutuhkan, karena mumpung kami sedang menginput anggaran 2023”.

Mengenai percepatan e-Kusuka, kami akan melakukan pemetaan, sehingga anggaran untuk nelayan lebih optimal. Tagihan air bersih, nantiakan saya ke bapak gubernur, agar dapat direalisasikan agar bisa lebih optimal. Begitu juga terkait. duduk bersama agar membentuk silaturahim dengan dewan”, tambahnya. 

“Pembangunan TPI, kewenangannya di kabupaten. Tetapi jika bangunan untuk penyimpanan, jika ada lahan yang bisa kami bantu,” lanjut Muslim. 

Ketua KKP, Salman juga mengucapkan, “Destractif fishing itu dalam bentuk apapun tidak boleh dilakukan, kami melakukan sosialisasi mengenai stop destractif fishing agar masyarakat tahu bahaya bom atau mempersembahkan racun terhadap ikan,” tanggapannya.

“Tolong dilaporkan ke kami terkait pembuangan limbah, agar kami dapat langsung turun menindak lanjuti hal tersebut. Kepada pemuda-pemudi mohon agar sama-sama menjaga laut kita,” tambah Salman. 

Perwakilan pertamina NTB, Akil, menanggapi terkait kesulitan mendapatkan BBM di pertamina, “Pemerintah meminta kami agar BBM bersubsidi tepat, karena selama ini BBM bersubsidi dinikmati oleh orang kaya,” ucap Akil. 

“Jika ada kesulitan, kami akan membantu mendaftar, tidak perlu daftar online, cukup ke SPBU membawa KTP dan surat rekomendasi, kami pasti bantu,” tambahnya. 

Kamar Dagang dan Industru (Kadin) NTB, H. Faurani. Sebagai induk organisasi yg ada. Menunggu hasil dari agar Rembuk Nelayan dapat disampaikan ke Kadin Indonesia. 

“Kami menunggu hasil pertemuan ini. Kalau mengenai kapal, nanti kita bisa membahas khusus agat bisa tahu apa yang bisa kita kolaborasikan,” ucap H. Faurani. 

“Kami membuka ruang untuk KKP agar membahas permasalahan daerah maupun kabupaten,” Kadis

Pemda Lotara, menanggapi mengenai akses permodalan, bahwa kebijakan pemerintah sudah ada terkait pemberian modal tanpa bunga. 

“Masyarakat sudah bisa mengajukan proposal yang bunganya ditanggung pemerintah, dan ini berjalan,” ucap

Tanggapan terakhir disampaikan oleh Putu Heri selaku Kepala DKP KLU, “e-Kusuka pencetakannya telah berjalan di dua bank, BNI dan BRI, dinas ketahanan pangan dan industri telah bekerja sama dengan Bapedda untuk Perluasan data e-Kusuka,”

“Kewajiban kami adalah bagaimana nelayan sejahtera, tetapi tidak hanya dari sektor prikanan tangkap,” tambahnya. 

Acara dimulai pukul 09.58 dengan diiringi pertunjukan gamelan ini, ditutup dengan sesi data dokumen e-Kusuka nelayan, dan santunan JKK, JKM, dan Beasiswa. (spt)