Deklarasi APATIS di Mataram, Sekaligus Layangkan Somasi ke Presiden dan Mendikbud

Unram, MEDIA— Aliansi Pendidikan Gratis (APATIS) mendeklarasikan keberadaannya di Mataram sekaligus layangkan somasi ke presiden joko widodo dan Mendikbud tolak biaya pendidikan mahal.

APATIS sendiri merupakan Sekumpulan organisasi-organisasi yang bergerak pada gerakan menolak uang kuliah mahal dimana berjejaring dengan APATIS yang skala pergerakannya berada di tingkat nasional.

Hingga deklarasi dan pelayangan somasi, beberapa lembaga di Mataram sudah tergabung dalam bagian APATIS, diantaranya :

1. FMN SECABANG Mataram
2. Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Mataram
3. BEM FKIP Universitas Mataram
4. UKPKM MEDIA Universitas Mataram
5. LPM PENA Kampus
6. UKM Pilar Seni Undikma
7. Lingkar Studi Mataram
8. Forum Mahasiswa Lombok Timur (FORMASTIM)
9. Himpunan mahasiswa peneliti dan pengkaji kemasyarakatan (HMP2K) Universitas Mataram
10. Wahana mahasiswa pengabdi masyarakat Universitas Mataram

Somasi yang dilayangkan ke Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut disampaikan dalam bentuk pengambilan video, yang berlokasi di Lapangan Rektorat Unram.

Adapun beberapa tuntutan yang di layangkan pada saat somasi, diantaranya :

1. Cabut Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.
2. Kembalikan rumus Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dikurangi biaya yang ditanggung oleh Pemerintah (BOPTN dan BPPTNBH), yang wajib mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, ortu mahasiswa atau pihak lain yg membiayainya.
3. Tingkatkan sekurang-kurangnya dua kali lipat anggaran BOPTN dan BPPTNBH, lalu alokasikan untuk memberi subsidi tarif UKT mahasiswa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan
   Belanja Daerah (APBD).
4. Wajibkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menerapkan UKT golongan 1 (nol rupiah) dan UKT golongan 2 (500.000 s/d 1.000.000 rupiah) pada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi sekurang-kurangnya 40% dari seluruh populasi mahasiswa di suatu PTN, di luar mandat program KIP-K dan beasiswa.
5. Kembalikan pungutan tunggal dalam sistem UKT, dengan melarang penerapan IPI di kampus-kampus dan termasuk segala pungutan di luar UKT (seperti pungutan KKN, KKL, praktikum, yudisium, wisuda, dsb).
6. Terapkan kebijakan tarif UKT regresif (tarif yang mengalami penurunan nominal secara periodik) sekurang-kurangnya 10% setiap tahun untuk diberlakukan ke semua PTN, seiring dengan penambahan BOPTN
   ke semua PTN.
7. Terapkan indikator penempatan mahasiswa dalam golongan UKT secara nasional, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sekurang-kurangnya kemampuan ekonomi dan jumlah tanggungan keluarga/wali mahasiswa. Indikator tersebut harus diumumkan secara transparan kepada publik.
8. Batalkan seluruh kerjasama pinjaman dana pendidikan (student loan) antara perusahaan-perusahaan lembaga keuangan (perbankan maupun perusahaan pinjaman online) dengan perguruan tinggi.
9. Anggarkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS) pada semua Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang bersifat nirlaba, yang fokus dialokasikan untuk penurunan tarif uang kuliah mahasiswa PTS yang kurang mampu secara ekonomi.
10. Wajibkan perguruan tinggi untuk melibatkan civitas akademika (mahasiswa, dosen, dan pekerja kampus) secara terbuka dalam setiap perencanaan, perumusan, dan pengambilan kebijakan perguruan tinggi yang berdampak pada civitas akademika.

Menurut Ahmad badawi selaku Tim Hukum APATIS, arah gerakan yang dilakukan oleh APATIS mataram mengarah pada gerakan melawan dan menentang segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Dunia pendidikan hari ini sudah tidak berorientasi untuk mencerdaskan rakyat Indonesia akan tetapi lebih mementingkan profit atau keuntungan kapitalis birokrat yang semakin hari semakin menghisap mahasiswa dan orang tua,” ungkapnya.

Lanjut, menurut Badawi Semua organisasi bisa tergabung ke dalam APATIS karna menyangkut kepentingan semua masyarakat.
“Dalam aliansi ini semua organisasi bisa tergabung karena berbicara mengenai masalah pendidikan adalah masalah seluruh mahasiswa dan rakyat Indonesia,” ucapnya.

Badawi juga membeberkan dalam waktu dekat APATIS Mataram akan mengadakan diskusi publik di barengi dengan pentas kesenian.

“Dalam waktu dekat hal-hal yang akan di lakukan dalam aliansi ini membuat agenda agenda yg menyuarakan tentang komersialisasi, liberalisasi dan privatisasi pendidikan. Seperti diskusi publik yg di barengi dengan kesenian untuk pencerdasan ke massa luas,” pungkasnya. (rdy)