MATARAM, MEDIA–Â Di tengah antusiasme tentang perhelatan MotoGP, rombongan petani Sembalun dan mahasiswa membentuk barisan di tengah keramaian untuk mengkampanyekan tentang konflik agraria yang belum selesai hingga saat ini di Jalan lingkar Selatan, Minggu (20/3).
Afifudin Pimpinan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dalam orasinya mengatakan di tengah keriuhan mengenai perayaan MotoGP justru berbanding terbalik dengan kondisi petani yang sedang tidak baik-baik saja.
“Saat kita sedang bergembira merayakan MotoGP, terdapat kegelisahan kaum tani yang diancam dirampas tanahnya. Dibalik tawa kita yang senang melihat balapan, terdapat tangis-tangis anak petani yang terancam tidak bisa sekolah ketika tanah dirampas”, katanya.
Tidak sampai disitu Afif juga menjelaskan semua pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dari sirkuit Mandalika hingga pembangunan penopang pariwisata di Sembalun oleh PT. SKE, semuanya dibangun di atas penindasan terhadap kaum tani.
“Saat penguasa dan pengusaha meraup kekayaan dari event balapan, terdapat kaum tani yang terus menerus dimiskinkan karena perampasan”, tegas Afifudin alias Amak Ekal dalam orasinya.
Perlu diketahui, NTB adalah salah satu wilayah yang sedang dibangun proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Untuk melancarkan proyek ini, pemerintah dan pengusaha melakukan banyak perampasan atas nama pembangunan, terutama pembangunan daerah penopang pariwisata yang salah satunya berada di Sembalun.
Saat melakukan aksi ini, puluhan aparat dan TNI melakukan pengamanan yang ketat serta intimidasi agar aksi ini segera dibubarkan, karena aksi ini dilakukan bersamaan dengan keberangkatan tamu-tamu domestik dan internasional menuju Mandalika. Namun, meski dengan intimidasi semacam ini, massa aksi tetap bertahan untuk mengkampanyekan situasi rakyat.
Aksi ini ditutup dengan pernyataan sikap, setelah salah satu anggota TNI berdebat alot dengan masyarakat. Poin penting yang menjadi pernyataan sikapnya adalah penolakan segala bentuk perampasan maupun jalan tengah antara rakyat dan perusahaan yang ditawarkan oleh pemerintah terkait konflik agraria, khususnya yang berada di Sembalun maupun di titik-titik konflik agraria yang lain. Karena bagi masyarakat, tidak ada jalan tengah dari perampasan dan penindasan dimanapun.
