Mataram, MEDIA – Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Mataram (DPM Unram), Azis Meinudin akhirnya angkat bicara terkait permasalahan Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira).
“Proses Pemilihan Raya Mahasiswa Unram seharusnya selesai dalam waktu yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara,” kata Azis kepada mediaunram.com via WhatsApp, Minggu (9/1).
Azis menjelaskan, pihak Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa (KPRM) sebenarnya sudah menyiapkan time line dan mekanisme pemilihan, namun persiapan tersebut mengalami beberapa kendala.
“Diantaranya berubahnya sistem, dari online ke offline,” jelasnya.
Azis mengaku, pihaknya telah melakukan persiapan sejak beberapa bulan lalu, hingga empat hari menjelang pencoblosan, sistem pemilihan diubah.
Menurut Azis, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unram terlalu mengkhawatirkan Pemira dilakukan secara offline.
“Karena sejak kami buat UU Pemira, tidak ada satu lembaga pun yang mempertanyakan terkait dengan mekanisme Pemira. Kenapa tiba-tiba diubah?,” lanjutnya.
Lebih jauh Azis menjelaskan, jika Universitas Mataram ingin memiliki Ketua dan Sekjend BEM yang baik, seharusnya melalui proses dan dipilih melalui jalur prosedural yang baik pula.
“Tidak simsalabim, seperti mendadaknya SK pemilihan online dari Birokrasi,” katanya.
Apakah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tetap bisa mendapat anggaran tanpa SK BEM dan DPM?
Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua DPM menjelaskan, UKM tetap mendapatkan anggaran meski tanpa SK BEM dan DPM.
Kemudian, lanjutnya, anggaran UKM berbeda dengan anggaran BEM dan DPM.
“UKM tetap bisa mendapatkan anggaran dari birokrasi, karena sudah masuk periodesasi,” ungkapnya.
Azis juga menjelaskan, DPM Unram mengangkat pemilihan Ketua dan Sekjen BEM periode 2021 sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
“Untuk menghasilkan pemimpin, kita perlu percayakan proses ini ke penyelenggara dan saya harap penyelenggara juga sigap dengan masukan,” pungkasnya.
Seperti yang diketahui, pemilihan Ketua dan Sekjen BEM periode 2021 tidak kunjung diselenggarakan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran organisasi mahasiswa (Ormawa). Pasalnya, mereka tidak akan mendapatkan anggaran dari pihak birokrasi jika SK BEM dan DPM tidak terlibat didalamnya.
Hingga saat ini pula, belum ada informasi valid tentang keberadaan dan tanggapan Ketua KPRM, Arya Pratama. Kita berharap, semoga pemilihan Ketua dan Sekjen BEM periode 2021 segera dilaksanakan. (khn)
