Mahasiswa Kehilangan Tas di Area Penitipan Perpustakaan FKIP, Keamanan Kampus Dipertanyakan

Monday, 2 June 2025 | 21:35 WIB

images (3) — Sumber foto: LPM Pena Kampus

Unram, MEDIA – Seorang mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram, Mayla Firda, mengalami kehilangan tas di area Perpustakaan FKIP pada Senin sore (2/6). Insiden ini memunculkan kembali keluhan mahasiswa terhadap lemahnya sistem keamanan di lingkungan kampus.

Mayla mengaku kehilangan tas miliknya yang berisi sejumlah dokumen penting seperti KTP, SIM, STNK, dan ATM. Tas tersebut ia titipkan di tempat penyimpanan barang yang tersedia di depan perpustakaan.

“Saya taruh tas saya di tempat penitipan bersama tas-tas mahasiswa lain. Tapi saat keluar dari perpustakaan, tas saya sudah tidak ada,” ungkapnya saat diwawancarai.

Menurut penuturannya, ia dan beberapa teman sudah mencoba mencari kejelasan kepada petugas keamanan kampus. Namun belum membuahkan hasil.

“Kami sempat tanya ke satpam, tapi katanya CCTV di sekitar lokasi sedang rusak, CCTV katanya meledak,” tambahnya.

Mayla menilai bahwa insiden ini bukan sekadar kelalaian pribadi, melainkan akibat dari tidak adanya jaminan keamanan yang layak di Perpustakaan FKIP. Karena itu, ia berharap ada bentuk pertanggungjawaban dari pihak pengelola perpustakaan dan keamanan kampus.

“Diperlukan bentuk pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait, seperti pengelola perpustakaan dan petugas keamanan, karena kejadian ini bukan semata-mata kelalaian individu, melainkan mencerminkan tidak adanya jaminan keamanan yang memadai di lingkungan Perpustakaan FKIP secara umum,” tegasnya.

(Rfi)

Kuasa, Predatorisme, dan Iman yang Tergadai

Media

Saturday, 31 May 2025 | 17:59 WIB

Oleh: Adjie Shaofani Elsayyid

Lagi-lagi, institusi pendidikan tinggi Islam tercoreng. Kabar dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum dosen terhadap mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram bukan sekadar bisik-bisik di lorong kampus; ia adalah pekik pilu yang merobek selubung kesucian yang kerap disematkan pada lembaga berlabel agama. Ini bukan insiden tunggal, bukan pula sekadar kasus kriminal biasa. Ia adalah simtom akut dari barah yang menggerogoti dari dalam, memaksa kita untuk menelanjangi—meminjam pisau bedah teori—lapisan-lapisan kuasa, hegemoni, dan ironi komodifikasi agama yang berkelindan di baliknya.

Pertama, mari kita tilik melalui lensa Hegemoni Antonio Gramsci. Gramsci, pemikir Italia itu, mengajarkan bahwa kekuasaan yang paling efektif bukanlah yang semata-mata mengandalkan pentungan dan bedil (koersi), melainkan yang berhasil merasuk ke dalam kesadaran kolektif, menjadi semacam “akal sehat” (common sense) melalui persetujuan (konsensus) yang tak selalu disadari. Kasus di UIN Mataram, atau kampus-kampus sejenis, hegemoni ini terbangun melalui narasi tentang keluhuran institusi agama, citra dosen sebagai pewaris nabi atau setidaknya “orang alim” yang patut digugu dan ditiru, serta budaya akademik yang masih kental nuansa paternalistik. Mahasiswa, dalam konstruksi ini, ditempatkan pada posisi subordinat, pihak yang “diajari” dan “dibimbing”, bukan sebagai subjek kritis yang setara.

“Konsensus” yang tercipta—bahwa dosen adalah figur sentral yang nyaris tanpa cela, dan mahasiswa adalah pihak yang wajib ta’dzim (hormat takzim)—justru menciptakan zona rentan. Otoritas dosen tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga moral dan spiritual. Ketika otoritas ini disalahgunakan, misalnya dalam bentuk pelecehan seksual, korban seringkali terjebak dalam bisu. Melawan berarti menabrak “akal sehat” yang telah terinternalisasi, menantang figur yang dihormati, bahkan berisiko dicap sebagai pencemar nama baik almamater “Islam”. Hegemoni inilah yang, secara halus namun pasti, membekap potensi perlawanan dan melanggengkan impunitas bagi predator berkedok pendidik. Suara korban tenggelam dalam paduan suara kepatuhan semu.

Kemudian, Michel Foucault menawarkan kacamata yang lebih tajam untuk membedah bagaimana kekuasaan itu bekerja. Bagi Foucault, kuasa bukanlah sesuatu yang dimiliki secara absolut oleh satu pihak, melainkan sesuatu yang menyebar, beroperasi melalui berbagai praktik, diskursus, dan institusi. Relasi dosen-mahasiswa, secara inheren, adalah arena di mana kuasa tidak terdistribusi secara seimbang. Dosen memegang kendali atas nilai, kelulusan, rekomendasi studi lanjut, hingga akses ke jaringan profesional. Kuasa ini, dalam pandangan Foucaultian, bersifat produktif: ia tidak hanya menekan, tetapi juga membentuk subjek—mahasiswa yang patuh, dosen yang berwenang.
Pelecehan seksual adalah manifestasi paling brutal dari relasi kuasa yang timpang ini. Pelaku, dengan sadar atau tidak, mengeksploitasi posisinya. Ruang bimbingan skripsi, konsultasi akademik, atau bahkan interaksi informal di luar jam kuliah, bisa dengan mudah bertransformasi menjadi medan perburuan. Institusi kampus, dengan segala perangkat birokrasi dan regulasinya (atau justru ketiadaan regulasi yang memadai dan berpihak pada korban), seringkali tanpa sadar menjadi bagian dari jejaring kuasa yang melanggengkan praktik lancung ini. Dalih “menjaga nama baik institusi” kerap lebih didahulukan ketimbang memberikan keadilan dan perlindungan sejati bagi korban. Ini adalah bentuk nyata bagaimana institusi, melalui mekanismenya, dapat menjadi perpanjangan tangan dari kuasa yang menindas.

Yang tak kalah krusial untuk disorot adalah bagaimana Agama dapat Dikomodifikasi, diubah menjadi barang dagangan atau alat untuk mencapai tujuan lain di luar esensi spiritualnya. Dalam konteks kampus Islam, label “Islam” itu sendiri memiliki nilai jual dan nilai simbolik yang tinggi. Ia menjadi semacam “jaminan mutu” moralitas, integritas, dan lingkungan yang aman. Namun, apa jadinya ketika agama hanya menjadi bungkus, ketika simbol-simbol kesalehan—jubah, sorban, gelar akademik keagamaan, retorika ayat dan hadis—digunakan sebagai tameng atau bahkan alat untuk memanipulasi dan menjerat?

Pelaku pelecehan mungkin menggunakan otoritas keagamaannya, penampilannya yang “saleh”, atau bahkan dalil-dalil yang dipelintir untuk merayu, mengintimidasi, atau membungkam korban. Institusi yang terlalu terpaku pada citra “Islami”-nya bisa jadi enggan membuka kasus pelecehan seksual secara transparan karena khawatir “mencoreng nama baik Islam” atau “merusak citra kampus”. Ini adalah bentuk komodifikasi di mana agama (atau lebih tepatnya, citra keagamaan) diperlakukan sebagai komoditas yang harus dijaga nilainya di pasar reputasi, sekalipun harus mengorbankan keadilan bagi mereka yang paling rentan. Nilai-nilai fundamental agama seperti keadilan (العدل), kasih sayang (رحمة), dan perlindungan terhadap kaum lemah (المستضعفين) justru dinegasikan demi kepentingan pragmatis institusional.

Kasus di UIN Mataram, dan kasus-kasus serupa di berbagai kampus (agama maupun umum), adalah lonceng kematian bagi ilusi bahwa jubah kesarjanaan atau label keagamaan otomatis menjamin integritas. Ia menuntut lebih dari sekadar penghukuman pelaku. Perlu ada keberanian untuk melakukan dekonstruksi kritis terhadap struktur hegemoni yang telah mengakar, menata ulang relasi kuasa agar lebih setara dan manusiawi, serta mengembalikan agama pada fungsi profetiknya sebagai pembawa keadilan dan pembebasan, bukan sebagai komoditas atau alat legitimasi kekuasaan yang korup.

Sudah waktunya kampus, terutama yang menyandang nama besar agama, berhenti menyembunyikan borok di balik selubung citra. Mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang benar-benar berpihak pada korban, independen, dan transparan adalah keniscayaan. Tanpa itu, kampus hanya akan terus melahirkan predator-predator baru, dan suara korban akan selamanya teredam dalam heningnya hegemoni yang membekap. Jubah itu harus tersingkap, agar terang keadilan bisa menembus ruang-ruang gelap di mana kuasa disalahgunakan.

Absurditas Kekuasaan dan Sunyi Nurani, Ketika Jabatan Menjadi Tirai Bagi Kebenaran

Media

Thursday, 29 May 2025 | 17:38 WIB

Oleh: A_aarriss

Refleksi Albert Camus atas nama-nama yang terjerat dalam absurditas birokrasi dan kemunafikan kekuasaan. (Budi Arie Setiadi).

Dalam dunia yang absurd, para pemimpin bukan lagi mencari kebenaran, tapi kenyamanan dalam dusta. Nama Budi Arie bergema di ruang sidang bukan karena prestasi, tapi karena sunyi nurani. Seperti kata Camus, ‘Kebohongan politik adalah bentuk keputusasaan yang dibuat sistematis.’ Maka, di negeri ini, absurditas bukan fiksi ia menjelma jadi kebijakan.

Camus pernah berkata: ‘Pemberontakan lahir dari kesadaran akan absurditas.’ Maka, ketika nama menteri disebut dalam kasus judi, kita tak hanya muak kita sedang bangkit dari tidur panjang terhadap kemunafikan kekuasaan.

Albert Camus tidak pernah percaya bahwa kekuasaan mampu menyelamatkan manusia dari kehampaan hidup. Dalam dunia yang tidak memberi makna secara otomatis, manusia harus menciptakan makna melalui tindakan etis dan kejujuran. Namun bagaimana jika yang memiliki kekuasaan justru melanggengkan absurditas itu sendiri?

Nama Budi Arie Setiadi yang pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di bawah Presiden Joko Widodo dan kini menjadi Menteri Koperasi dalam kabinet Prabowo Subianto kembali terdengar di ruang sidang. Bukan sebagai pembela publik, melainkan sebagai nama yang disebut-sebut dalam skema perlindungan situs judi online, bahkan diduga menerima suap dari praktik ilegal itu.

Dalam sistem yang seharusnya berpijak pada hukum dan moralitas publik, tuduhan semacam ini tidak boleh dianggap sebagai “angin lalu”. Tapi justru itulah absurditas yang Camus maksud ketika yang nyata dan mencolok justru diabaikan, ketika keheningan menggantikan tanggung jawab, dan ketika yang salah dibiarkan berdiri di atas podium kekuasaan.

Camus menyebut hidup ini absurd bukan karena ia gelap, tapi karena manusia ingin terang dan tidak menemukannya. Demikian pula rakyat: mereka berharap pemimpin adalah perwujudan dari amanah dan etika, namun justru disuguhi aktor-aktor politik yang sibuk menutupi skandal, memanipulasi citra, dan memoles diri dengan kata-kata kosong.

Apakah yang bisa diharapkan dari birokrasi yang memilih diam ketika kejahatan berlindung di balik jas dan dasi? Dari sistem yang lebih takut pada guncangan opini publik ketimbang kehilangan moralitas? Camus mengingatkan bahwa “kejahatan tidak hanya terjadi karena orang jahat melakukan sesuatu, tapi juga karena orang baik memilih tidak melakukan apa-apa.”

Kita hidup dalam dunia di mana jabatan lebih penting dari kejujuran, dan loyalitas politik lebih utama dari integritas hukum. Sementara itu, mereka yang mempertanyakan, yang menggugat, yang menolak lupa justru dianggap pengganggu ketertiban.

Tapi Camus tidak pesimis. Ia percaya bahwa pemberontakan adalah tindakan bermoral. Dalam menghadapi absurditas, kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus menyuarakan kebenaran meskipun dunia membungkam. Kita harus terus menolak diseret dalam rutinitas kebohongan.

Rakyat tidak butuh pemimpin yang sempurna, mereka hanya butuh yang jujur. Dan kejujuran tidak memerlukan panggung, hanya keberanian.

Dalam skandal seperti ini, rakyat sedang diuji: apakah kita akan kembali tertidur dalam kenyamanan narasi penguasa, atau bangkit menjadi saksi dan hakim moral atas apa yang dilakukan para elite?

Kebenaran tidak mati karena dibungkam. Ia hanya menunggu cukup banyak orang yang berani mengatakannya lagi. Maka, sebagaimana Camus menulis dalam The Myth of Sisyphus: “Yang penting bukanlah kemenangan, tapi bagaimana kita tetap setia pada perjuangan, bahkan dalam kekalahan.”

Dan hari ini, perjuangan itu adalah menolak diam di hadapan kemunafikan yang terus memakai topeng jabatan.

Kekuasaan, Banalitas, dan Ingatan yang Luka

Seperti halnya Camus, Hannah Arendt menolak untuk melihat kejahatan politik sebagai sesuatu yang eksklusif dimiliki oleh monster. Dalam laporan legendarisnya tentang persidangan Adolf Eichmann, Arendt memperkenalkan istilah banality of evil banalnya kejahatan. Ia menyoroti bagaimana seseorang bisa terlibat dalam kebijakan kejam, bukan karena ia sadis, tapi karena ia berhenti berpikir secara moral. Eichmann hanyalah seorang birokrat yang “melakukan tugasnya”.

Bukankah inilah yang kini kita saksikan? Bahwa kejahatan dalam birokrasi Indonesia bukan hanya karena ada aktor jahat, tetapi karena terlalu banyak orang “baik” yang memilih menjalankan sistem tanpa bertanya. Budi Arie mungkin hanya satu nama di antara banyak yang hidup dalam skema banalitas ini: menjalankan tugas, menandatangani keputusan, meloloskan kepentingan, semua atas nama “institusi”. Tapi siapa yang mempertanyakan tujuan moral dari institusi itu sendiri?

Arendt akan berkata: berpikir adalah benteng terakhir dari moralitas. Dan ketika para pejabat berhenti berpikir secara etis—hanya mengejar “kelancaran sistem” atau “keamanan politik”maka kehancuran kemanusiaan hanya menunggu waktu.

Kekuasaan yang Mengawasi dan Tubuh yang Ditundukkan

Jika Arendt berbicara soal tanggung jawab berpikir, maka Michel Foucault membawa kita menyelami bagaimana kekuasaan bekerja secara halus, tidak dengan cambuk tapi dengan pengawasan. Dalam Discipline and Punish, Foucault menelusuri bagaimana institusi modern sekolah, rumah sakit, penjara, dan tentu saja birokrasi mengontrol tubuh dan perilaku melalui mekanisme pengawasan dan regulasi.

Kita tidak hidup dalam kediktatoran kasar, tetapi dalam sebuah panoptikon, di mana setiap orang merasa diawasi, dibatasi, dan didisiplinkan. Maka tidak heran jika para pejabat publik lebih takut pada citra ketimbang nurani, lebih peduli pada pemberitaan ketimbang kejujuran. Mereka bukan aktor bebas, tetapi tubuh-tubuh yang telah didisiplinkan oleh logika kekuasaan.

Skandal judi online yang menyeret nama Menkominfo menunjukkan betapa licinnya kekuasaan menyelinap dalam bentuk perlindungan, koneksi, dan jaringan. Dalam logika Foucault, kekuasaan tidak selalu brutal, ia justru efisien ketika tidak terasa. Yang membuatnya mengakar adalah diamnya institusi dan apatisnya publik.

Moralitas sebagai Ilusi yang Diperjualbelikan

Di sisi lain, Friedrich Nietzsche akan menghantam segala kemunafikan dengan palu genealogisnya. Ia menolak moralitas yang dilembagakan oleh institusi sebagai bentuk penghambaan. Nietzsche melihat bahwa apa yang kita sebut “etika publik” sering kali hanyalah tameng bagi kekuasaan yang tidak jujur untuk tetap berkuasa.

Dalam On the Genealogy of Morality, Nietzsche mempertanyakan dari mana asal-usul nilai-nilai “baik” dan “buruk”. Ia menemukan bahwa moralitas modern tidak lahir dari kebijaksanaan, melainkan dari dendam dan kebutuhan untuk mengontrol. Maka tidak heran bila dalam sistem kekuasaan hari ini, kata “melayani” dan “amanah” menjadi semacam valuta yang dipakai untuk transaksi kekuasaan.

Budi Arie, dalam narasi Nietzschean, bisa saja menjadi contoh bagaimana moralitas institusional hanyalah ilusi, dan satu-satunya nilai sejati adalah keberanian untuk mengatakan: “Aku memberontak, maka aku ada.” Nietzsche menolak manusia tunduk pada norma yang membunuh vitalitas. Maka, pemberontakan terhadap kemunafikan politik adalah satu-satunya jalan menuju kejujuran yang otentik.

Zizek: Ideologi adalah Ketika Kita Tahu Tapi Tetap Diam

Di zaman pasca-kebenaran, Slavoj Zizek mengingatkan bahwa ideologi tidak lagi bekerja dengan menipu kita. Ideologi hari ini justru beroperasi ketika kita tahu ada yang salah, tapi tetap memilih berpura-pura. Dalam istilah Zizek: we know very well, but still we do it. Kita tahu birokrasi itu korup, tahu ada permainan kotor, tahu bahwa “reformasi” hanya nama kosong tapi kita tetap menyaksikannya, tanpa reaksi berarti.

Nama-nama yang disebut dalam persidangan, skema judi online yang berlapis-lapis, pelindung dari aparat, jaringan uang kotor yang menyatu dengan kekuasaan—semua itu bukan rahasia. Tapi tetap tak ada yang terjadi. Kenapa? Karena dalam ideologi yang mapan, rakyat telah dibius oleh rutinitas, dan elite telah memonopoli narasi kebenaran.

Zizek mengingatkan: keberanian paling radikal hari ini bukan revolusi bersenjata, tapi mengatakan kebenaran dengan cara yang mengguncang struktur naratif kekuasaan. Maka tugas kita bukan hanya mengungkap, tapi juga mengacaukan, membongkar bahasa indah kekuasaan yang menyembunyikan kebusukan.

Penutup: Etika dalam Era Absurditas

Dunia yang absurd bukan berarti dunia tanpa harapan. Justru seperti yang Camus dan para filsuf kritis tegaskan, kesadaran akan absurditas harus menjadi awal dari tindakan etis. Kita tidak menunggu pemimpin sempurna, karena itu utopia. Tapi kita bisa menolak tunduk pada sistem yang membungkam.

Kita bisa memilih untuk tidak diam.

Ketika nama Budi Arie dan para elit lain bergema bukan karena prestasi, tapi karena keterlibatan dalam skandal, maka kita punya satu pilihan moral: menjadi saksi, menjadi suara, menjadi ingatan kolektif yang menolak dilupakan.

Seperti kata Camus: “Kita harus membayangkan Sisyphus bahagia.” Bahwa sekalipun batu kebenaran selalu jatuh kembali, kita akan tetap mendorongnya ke atas karena dalam usaha itulah, manusia benar-benar hidup.

Tak Kunjung Dilantik, Ormawa Unram Geruduk Rektorat

Media

Wednesday, 28 May 2025 | 14:36 WIB

IMG-20250528-WA0026 — Sumber Foto: UKM Fokus Unram

Unram, MEDIA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi mahasiswa (Ormawa) tingkat universitas mendatangi Gedung Rektorat Universitas Mataram pada Selasa (27/5). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap belum dilantiknya kepengurusan Ormawa periode 2025, meskipun berkas telah diserahkan sejak Januari.

Massa aksi terdiri dari perwakilan UKM, BEM, serta organisasi kemahasiswaan lainnya. Mereka membawa banner, menyuarakan tuntutan, dan meminta audiensi langsung dengan pihak Rektorat. Tuntutan utama mereka adalah percepatan proses pelantikan dan penandatanganan SK Ormawa.

“Proker sudah berjalan, sedangkan hak ormawa tidak dipenuhi oleh rektorat,” ujar Dermawan Alawi, Ketua UKM Himpunan Mahasiswa Peneliti dan Pengkaji Kemasyarakatan, saat berorasi di depan gedung Rektorat Unram.

Menurut Alawi, keterlambatan pelantikan menyebabkan Ormawa tidak dapat mengakses anggaran kegiatan, padahal banyak program kerja telah dijadwalkan. Ia juga menilai kalau sikap kampus inkonsisten.

Aksi berlangsung damai dengan pengawalan satpam dari pukul 10.30 Wita hingga ditemui oleh Wakil Rektor III, Dr. Sujita, S.T., M.T., pada pukul 12.53 Wita. Dalam pernyataannya, WR III mengungkapkan kalau untuk SK semua UKM kecuali BEM dan DPM sudah ditandatangani, “Untuk semua UKM SK-nya sudah ditandatangani dan sudah bisa ambil dana, tapi untuk BEM dan DPM saja yang belum,” Ungkapnya.

WR III juga mengungkapkan kekecewaannya terkait polemik pemira yang lebih mementingkan pihak luar, dibandingkan mahasiswa. “Yang buat seperti ini (keterlambatan pelantikan) adalah komunitas kalian sendiri, karena lebih mementingkan kepentingan orang luar daripada kepentingan mahasiswa,” Ujarnya.

Goa Lawah: Ikon Menawan Dari Desa Lembah Sempage

Media

Wednesday, 28 May 2025 | 12:32 WIB

oleh: Mahasiswa PKL Prodi Sosiologi Unram Penempatan Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Sebagai bagian dari program Praktik Kerja Lapangan (PKL), mahasiswa Program Studi Sosiologi Universitas Mataram mendapat kesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan pemerintahan, khususnya di sektor pariwisata. Penempatan dilakukan di Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang menjadi wadah mahasiswa untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana sektor pariwisata dikelola, dipromosikan, dan dikembangkan secara berkelanjutan. Tujuan dari pelaksanaan PKL ini tidak hanya untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari di bangku kuliah, tetapi juga untuk memberikan kontribusi nyata dalam bentuk kegiatan lapangan dan pelaporan yang bermanfaat bagi instansi terkait.

Dinas Pariwisata Provinsi NTB sendiri memiliki struktur kerja yang terdiri atas empat bidang utama, yaitu Bidang Kelembagaan, Bidang Pemasaran, Bidang Ekonomi Kreatif, dan Bidang Pengembangan Destinasi. Masing-masing bidang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Bidang Kelembagaan bertanggung jawab dalam penguatan kelembagaan pariwisata serta koordinasi antar pelaku industri pariwisata. Bidang Pemasaran berperan dalam menyusun strategi promosi dan branding destinasi wisata NTB ke tingkat nasional maupun internasional. Bidang Ekonomi Kreatif mendukung pengembangan usaha kreatif masyarakat yang mendukung sektor pariwisata, sedangkan Bidang Pengembangan Destinasi fokus pada pengelolaan dan peningkatan kualitas destinasi wisata, termasuk infrastruktur dan daya tarik wisata itu sendiri. Selama pelaksanaan PKL, mahasiswa Sosiologi ditempatkan di beberapa bidang sesuai dengan kebutuhan dan fokus masing-masing program kerja. Beberapa mahasiswa bergabung di Bidang Pemasaran untuk membantu kegiatan promosi dan peliputan event, sementara yang lain ditempatkan di Bidang Ekonomi Kreatif serta Bidang Pengembangan Destinasi untuk mendukung kegiatan survei, pemetaan potensi, serta perencanaan pengembangan wilayah wisata.

Salah satu rencana kerja yang dilakukan bersama dengan Bidang Pengembangan Destinasi adalah pelaksanaan survei kepuasan pengunjung di salah satu desa wisata yang menjadi pilihan dari Dinas Pariwisata, yaitu Desa Goa Lawah. Kegiatan ini diawali dengan diskusi bersama pihak dinas, yang kemudian mengarahkan mahasiswa untuk fokus pada destinasi tersebut karena potensinya yang terus berkembang. Sebagai bagian dari program Praktik Kerja Lapangan (PKL), mahasiswa Sosiologi pun menyusun rencana kerja yang akan dilaksanakan selama masa PKL dan menjadi output yang diserahkan kepada Dinas Pariwisata Provinsi NTB.

Salah satu fokus utama dari rencana kerja ini adalah melakukan survei kepuasan terhadap destinasi wisata yang berada di Desa Wisata Lembah Sempage, kawasan Goa Lawah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Desa Wisata Lembah Sempage merupakan salah satu destinasi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Dengan keindahan alam yang masih asri serta keunikan lingkungan yang khas, desa ini mampu menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu ikon utama desa ini adalah Goa Lawah, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata unggulan. Keindahan alam Goa Lawah yang memadukan panorama goa, sungai, dan air terjun menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta alam. Ditambah lagi dengan adanya jalur pendakian gunung Layur yang baru saja diresmikan, destinasi ini menjadi semakin menarik, baik bagi wisatawan umum maupun para pendaki. Selain itu, wisata edukasi menanam hingga memanen jamur tiram juga merupakan salah satu daya tarik wisata yang dapat dimanfaatkan baik untuk anak-anak hingga orang dewasa. Suasana sejuk dan asri yang ditawarkan objek wisata ini juga menjadi nilai tambah, mengingat lokasinya berada di tengah kawasan pedesaan.

Wisata Goa Lawah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian masyarakat setempat, terutama bagi pemuda dan masyarakat yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan. Berbagai kegiatan ekonomi mulai tumbuh, seperti penjualan makanan ringan, penyewaan tenda, serta penyewaan alat grill bagi wisatawan yang ingin berkemah di area camping ground. Selain itu, pengelolaan destinasi ini juga menciptakan peluang kerja baru melalui keterlibatan langsung kelompok sadar wisata (POKDARWIS). Hal ini dijelaskan oleh salah satu pengelola Goa Lawah, Bapak Gun. Dalam pelaksanaan program kerja, mahasiswa PKL melakukan observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat setempat serta pengelola destinasi, dan mendokumentasikan kondisi fisik serta potensi wisata yang ada. Selain itu, mahasiswa juga mengidentifikasi berbagai kendala dalam pengelolaan wisata, yang nantinya akan disampaikan dalam laporan kepada Dinas Pariwisata Provinsi NTB sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengembangan destinasi ini.

Hasil observasi menunjukkan bahwa mahasiswa PKL merasa takjub dengan pesatnya perkembangan destinasi Goa Lawah, meskipun desa wisata ini masih tergolong rintisan. Pada tahun 2025, usia destinasi ini baru menginjak dua tahun, namun dari segi fasilitas, kebersihan, serta paket-paket wisata yang ditawarkan oleh pengelola, telah mampu menyamai destinasi- destinasi yang sudah lebih lama berkembang. Meski demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, antara lain penerangan dan kondisi jalan menuju lokasi wisata yang di beberapa titik masih berbatu dan kurang nyaman dilalui, hingga harapan pengelola kepada masyarakat, pemerintah, dan beberapa lembaga untuk bekerja sama dalam membangun wisata ini, dengan beberapa wisata bermain atau wahana salah satunya adalah flying fox yang masih direncanakan untuk dibangun, serta rencana untuk menyediakan paket wisata menuju wisata Danau Biru dengan melalui jalur hutan. Meskipun sudah beberapa wisatawan sudah pernah melakukan perjalanan ke Danau Biru ini melalui hutan Goa Lawah, namun paket wisata ini belum berjalan sepenuhnya dikarenakan kurangnya biaya dan juga alat yang dibutuhkan masih belum terbukti.

Selain melakukan survei dan wawancara kepuasan pengunjung serta sistem pengelolaan wisata Goa Lawah, mahasiswa PKL membuat vidio promosi untuk destinasi tersebut melalui salah satu media sosial yakni Tiktok dengan nama akun @tapzannn. Melalui konten tersebut jumblah pengunjung wisatawan Goa Lawah bertambah dan hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya jumblah viewers dan juga komen dari pengguna Tiktok. Kemudian seluruh data dan temuan ini akan dihimpun dalam laporan resmi yang diserahkan kepada Dinas Pariwisata Provinsi NTB, dan selanjutnya akan diteruskan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat untuk mendapat tindak lanjut dalam upaya pengembangan destinasi Goa Lawah.

Gelita di Dalam Terang

Media

Tuesday, 27 May 2025 | 17:21 WIB

oleh: Luil_805

Di lereng cahaya, kampus berdiri,
Menjulang gagah bagai istana mimpi.
Pilar-pilarnya menatap langit,
Berbalut jargon, prestasi, dan semangat yang digigit.

Dari jauh, tampak ia cemerlang,
Dalam sorot media dan pujian gemilang.
Sambutan rektor, orasi bertenaga,
Menjadi warta yang meninabobokan jiwa.

Namun, masuklah ke lorong-lorong sunyi,
Di sana gelita menari tanpa henti.
Mahasiswa terjaga dalam letih yang pekat,
Menyulam harap di antara kuliah dan nasib yang remuk redam.

Organisasi menggigil dalam senyap,
Tempat berkarya lenyap, tergilas sebab.
Ruang demi ruang ditutup tanpa suara,
Seolah mimpi tak perlu tempat bersemayam di sana.

Dana menguap entah ke mana,
Yang tersisa hanya surat, birokrasi, dan kata-kata.
Sementara fasilitas menua bersama waktu,
Kelas seakan terbakar, atap retak, dan gembok yang menjuntai pilu.

Dalam terang yang menyilaukan mata,
Gelita bersemayam seperti rahasia.
Yang tahu, diam dan terpaksa lupa,
Yang bicara, tenggelam dalam arus kata-kata.

Kampus ini, taman dari luar,
Namun duri bagi mereka yang tinggal dan sabar.
Bukan dendam, hanya sejumput doa,
Agar terang tak hanya ilusi semata.

Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa Sosiologi UNRAM di PKBI NTB: Mengurai Akses Layanan Kesehatan Reproduksi bagi Korban Kekerasan Seksual

Media

Friday, 23 May 2025 | 22:00 WIB

oleh: Mahasiswa PKL Prodi Sosiologi Unram

Mahasiswa Program Studi Sosiologi Universitas Mataram telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami secara langsung peran layanan kesehatan reproduksi bagi korban kekerasan seksual sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. (21/2)

PKBI NTB dikenal sebagai lembaga yang aktif memberikan pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi bagi korban kekerasan seksual di wilayah Nusa Tenggara Barat. Melalui PKL ini, mahasiswa Sosiologi Universitas Mataram melakukan riset lapangan dengan wawancara mendalam bersama staf PKBI dan pendamping komunitas, sehingga memperoleh pemahaman komprehensif mengenai proses pelayanan dan hambatan yang dialami korban.

Hasil riset menunjukkan bahwa tenaga kesehatan di PKBI tidak hanya berperan dalam aspek medis, tetapi juga sebagai pendamping psikologis dan advokat korban. Proses pelayanan dilakukan secara empatik, profesional, serta menjaga kerahasiaan data korban, dengan pendokumentasian bukti sesuai standar hukum. Namun, korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai tantangan seperti trauma mendalam, stigma sosial, keterbatasan tenaga terlatih, dan kurangnya koordinasi antarlembaga.

Untuk mengatasi hal tersebut, sinergi antara tenaga medis, psikolog, pendamping, dan aparat penegak hukum sangat diperlukan agar korban mendapatkan pemulihan menyeluruh. PKL ini juga menumbuhkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya layanan kesehatan reproduksi yang inklusif dan ramah korban.

Kegiatan PKL ini menjadi salah satu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sekaligus memperkuat kompetensi akademik dan sosial mereka. Melalui pengalaman ini, mahasiswa semakin memahami peran penyedia layanan, tantangan yang dihadapi, serta kebutuhan kerja sama lintas sektor demi perlindungan optimal bagi korban kekerasan seksual di Nusa Tenggara Barat.

Asrama Mahasiswa Sumbawa jadi Umpan Politik, Mahasiswa Sumbawa Korban

Media

Thursday, 22 May 2025 | 06:35 WIB

Oleh: L. RIZKY PANGDUA RAMADHAN

Pengantar

Setiap ajang pemilu, kampanye dan obral janji menjadi instrumen utama bagi calon pemimpin dalam menarik simpati konstituen. Masyarakat disuguhi berbagai program dan visi yang menjanjikan perubahan serta kesejahteraan. Namun, apakah semua janji tersebut realistis dan memiliki dampak positif bagi rakyat? Bagaimana implikasinya jika janji-janji tersebut tidak terealisasi, atau bahkan direalisasikan namun justru merugikan sebagian besar masyarakat?

Janji kampanye sering kali menjadi alat retoris yang digunakan untuk membangun citra positif seorang kandidat. Dalam perspektif komunikasi politik, McNair (2011) mengatakan bahwa kampanye politik adalah bentuk persuasi yang bertujuan untuk memengaruhi opini publik. Para kandidat biasanya menyesuaikan janji mereka dengan kebutuhan dan harapan rakyat guna memperoleh dukungan sebanyak mungkin. Walau terkadang, kandidat tersebut hanya membual tanpa memikirkan secara matang bagaimana merealisasikan janjinya.

Pada kenyataannya, tidak semua janji kampanye dapat terealisasi. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, dinamika politik di parlemen, serta kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Dalam teori Rational Choice yang dikemukakan oleh Anthony Downs (1957), pemilih seharusnya bersikap rasional dalam menilai janji politik, mempertimbangkan kredibilitas kandidat, serta menilai sejauh mana janji-janji tersebut dapat diwujudkan secara konkret. Oleh karena itu, seyogyanya kandidat memaparkan konsep yang dapat dicerna masyarakat, dengan bahasa yang sederhana dan jujur.

Pembahasan

Salah satu isu yang menjadi janji dan komoditas politik di setiap perhelatan pesta demokrasi di Tana Samawa adalah Asrama Mahasiswa Sumbawa, baik itu dalam pemilu maupun pilkada. Janji untuk memperbaiki dan membangun fasilitas asrama sering dijadikan bahan retorika oleh para politisi dalam kampanye untuk meraih dukungan, terutama suara di kalangan mahasiswa dan pemuda. Namun, seringkali janji tersebut tidak terwujud secara konkret, atau jika pun terwujud, hanya sebatas pencitraan yang tidak memberi dampak signifikan bagi kualitas pendidikan dan kehidupan mahasiswa. Hal ini menggambarkan fenomena di mana isu asrama mahasiswa digunakan secara strategis untuk memenangkan suara, tetapi tidak mencerminkan komitmen nyata terhadap kesejahteraan pendidikan.

Dalam konteks ini, teori Political Marketing (Pemasaran Politik) sangat relevan. Teori ini menjelaskan bagaimana isu asrama mahasiswa dimanfaatkan oleh politisi. Political marketing menekankan pentingnya pencitraan dan komunikasi dalam meraih simpati publik. Asrama mahasiswa menjadi isu yang sangat relevan karena mahasiswa adalah kelompok yang memiliki peran penting dalam proses politik dan sosial. Politisi tahu bahwa mahasiswa sering kali menjadi simbol perubahan dan kemajuan, sehingga mereka memanfaatkan isu asrama untuk memperlihatkan perhatian terhadap kelompok ini.

Teori Agenda Setting juga relevan untuk menganalisis fenomena ini. Dalam teori ini, media dan politisi berperan penting dalam membentuk agenda publik dengan menentukan isu-isu yang harus menjadi perhatian utama. Asrama mahasiswa sering kali dimasukkan dalam agenda politik oleh kandidat atau partai politik untuk memperlihatkan bahwa mereka peduli terhadap kebutuhan dasar mahasiswa. Namun, dalam banyak kasus, isu ini hanya muncul selama kampanye dan segera dilupakan setelah pemilu selesai. Dengan kata lain, janji-janji ini lebih berfungsi untuk menarik perhatian daripada menciptakan perubahan nyata.

Di sisi lain, teori Patronage Politics menjelaskan bagaimana janji tentang asrama mahasiswa sering kali dipakai untuk membangun hubungan patron-klien antara politisi dan masyarakat. Janji-janji pembangunan asrama ini seringkali menjadi cara bagi politisi untuk membangun loyalitas dengan kelompok tertentu—dalam hal ini mahasiswa—yang diharapkan akan memberikan suara mereka dalam pemilu atau pilkada berikutnya. Terkadang, meskipun janji tersebut tidak sepenuhnya terlaksana, loyalitas yang dibangun selama kampanye masih bisa menguntungkan politisi.

Melihat Secara Historis Asrama yang Melahirkan Banyak Tokoh

Bagi mahasiswa Sumbawa tahun 1980-an hingga 2000-an, siapa yang tidak mengenal “Wisma Samawa H. L. Mala Syarifuddin” atau yang lebih akrab disebut “Asrama Mahasiswa Samawa”? Dari asrama tersebut telah lahir banyak generasi emas mulai dari politisi, akademisi, hingga birokrat.

Banyak organisasi mahasiswa dan pegiat kebudayaan lahir dari rahim asrama ini. Tidak jarang, setiap mahasiswa yang pernah tinggal di asrama ketika lulus, selalu mendapatkan jabatan strategis di pemerintahan maupun profesi lainnya. Bisa jadi itu adalah buah manis dari proses pahit yang telah dilalui selama berada di asrama. Namun, tempat yang penuh sejarah itu terbakar pada tahun 2011.

Dan bisa jadi, mahasiswa Sumbawa sekarang yang ada di Mataram tidak tahu bahwa pernah ada Asrama Mahasiswa Sumbawa. Suara lantang dan desakan dari mahasiswa dan pemuda Sumbawa yang ada di Mataram pun makin hari mulai hilang ditelan bumi.

Urgensi adanya asrama bagi mahasiswa, pemuda, dan pelajar Sumbawa yang ada di Mataram sangat penting. Asrama merupakan wadah untuk bertemu, berkumpul, dan melakukan kegiatan kesamawaan. Namun, ironisnya, Pemerintah Kabupaten dan DPRD tidak menunjukkan tindakan konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini. Justru isu asrama mahasiswa Sumbawa selalu dijadikan bahan kampanye di setiap pesta demokrasi. Pemimpin silih berganti dengan janji-janji yang tidak ditepati. Lantas, apa bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap mahasiswa yang berkuliah dan bersekolah di Mataram? Mereka adalah calon generasi penerus pemimpin, pemikir, dan praktisi Kabupaten Sumbawa.

Kesimpulan

Janji pembangunan asrama mahasiswa Sumbawa dalam setiap pesta demokrasi mencerminkan bagaimana isu ini dijadikan komoditas politik yang tidak selalu diikuti dengan realisasi yang sesuai harapan. Dengan menggunakan berbagai teori politik, kita bisa melihat bahwa janji-janji tersebut seringkali lebih berfungsi sebagai alat pemasaran politik dan pembentukan citra, daripada sebuah upaya konkret untuk memperbaiki kehidupan mahasiswa. Oleh karena itu, masyarakat, terutama mahasiswa, harus lebih kritis dan cerdas dalam menilai janji-janji politik agar tidak terjebak dalam retorika yang hanya bertahan sementara.

Harapan kita semua, mahasiswa, pemuda, dan pelajar harus terus menyuarakan pembangunan kembali asrama. Kita juga harus menuntut seluruh Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk segera melakukan pembangunan kembali Asrama Mahasiswa Sumbawa–Mataram.

Pengalaman Berharga Mahasiswa Sosiologi Dalam PKL di BPS NTB

Media

Tuesday, 20 May 2025 | 22:44 WIB

oleh: Mahasiswa PKL BPS Prodi Sosiologi Unram

Kegiatan Praktek Kuliah Lapangan (PKL) di Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi pengalaman yang berharga sekaligus mengesankan bagi mahasiswa Program Studi Sosiologi Universitas Mataram. Badan Pusat Statistik merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam melakukan sensus dan survei untuk menghasilkan data yang dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat. BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai bagian dari Badan Pusat Statistik, bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data statistik guna mendukung perencanaan pembangunan daerah. BPS juga melaksanakan sensus dan survei di tingkat provinsi serta memberikan pelayanan statistik kepada pemerintah dan masyarakat. Selain itu, BPS NTB bertanggung jawab untuk memperbarui dan memastikan kualitas data statistik yang ada.

Melalui kegiatan PKL ini, mahasiswa tidak hanya menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru yang berharga selama pelaksanaan PKL di BPS Provinsi NTB. Selama 22 hari pelaksanaan PKL, mahasiswa memperoleh wawasan terkait dunia kerja dan kehidupan di lingkungan perkantoran. Adapun beberapa tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa selama PKL, antara lain mencatat data statistik dari media cetak, mengolah data menjadi desain grafis untuk hari-hari peringatan tertentu, serta mengumpulkan data ketenagakerjaan di NTB.

Mahasiswa dibagi menjadi tiga bagian: pencari dan pengolah data, storytelling, dan desain. Bagian pencari dan pengolah data bertugas mengumpulkan serta menyajikan data yang relevan dan akurat. Bagian storytelling menyusun narasi dari data yang diperoleh guna menyampaikan pesan utama. Sementara itu, bagian desain mengubah data dan narasi menjadi tampilan visual yang menarik dan mudah dipahami. Kolaborasi antara ketiga bagian ini menghasilkan infografis statistik yang menarik dan informatif.

Selain itu, mahasiswa juga menghadiri empat kali rilis Berita Resmi Statistik (BRS) yang disampaikan oleh Kepala BPS. Rilis pertama mengulas data ekspor-impor, kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran penduduk NTB. Rilis kedua membahas inflasi, nilai tukar petani, pariwisata, dan transportasi di NTB. Rilis ketiga menyajikan data pertumbuhan ekonomi NTB, sedangkan rilis keempat kembali membahas data ekspor-impor NTB. Melalui kegiatan BRS, mahasiswa dapat memahami realitas ekonomi masyarakat dari data yang disampaikan.

PKL mahasiswa Prodi Sosiologi di BPS Provinsi NTB memberikan manfaat besar, baik dalam hal keterampilan teknis maupun pemahaman mendalam tentang pentingnya data dalam pengambilan keputusan. Pengalaman ini tidak hanya memperkaya wawasan akademik, tetapi juga mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja yang menuntut keahlian dalam pengelolaan dan analisis data. Dengan demikian, PKL di BPS menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi mahasiswa yang ingin mendalami bidang statistik dan analisis sosial.

(Media Partner)

Dramaturgi Aktivisme Mahasiswa, Topeng “Rakyat Bangkit” Dan Naskah Licik Di Balik Layar Pemira Unram 2025?

Media

Wednesday, 14 May 2025 | 19:37 WIB

Oleh : Adjie Shaofani Elsayyid

Riuh rendah Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira) Universitas Mataram yang baru saja usai tak ubahnya sebuah mikrokosmos. Ia bukan sekadar pesta demokrasi di lingkar kampus yang semestinya steril dari intrik murahan, melainkan menjelma etalase telanjang, barangkali cermin buram, dari praktik politik yang lebih besar. Di panggung utama, jargon “kepentingan rakyat” dan “demokrasi sejati” lantang dikumandangkan. Namun, di balik tirai beludru yang coba menutupi, tercium aroma tak sedap dari manuver-manuver yang sarat kepentingan pragmatis, menyeret bayang-bayang Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ke dalam pusaran. Lakon di Unram ini bisa jadi adalah babak penting untuk menguji: apakah Korpus BEM SI, dengan segala klaim heroiknya, benar-benar pelindung moral, ataukah sekadar kumpulan aktor yang piawai memainkan peran ganda?

Narasi yang bergulir jika dicermati, penuh ironi. Tiga pasang calon bersiap merebut kursi tertinggi mahasiswa Unram. Satu kubu—yang kelak menjadi episentrum kontroversi dan akhirnya tersisih—sejak awal sudah “diberi hati”. Keterlambatan pendaftaran mereka, yang semestinya menggugurkan, akhirnya dimaafkan atas nama “marwah demokrasi dan proses pembelajaran”. Sebuah kelonggaran yang patut dicatat. Namun, kemurahan hati panitia tak berbalas kepatuhan. Puncaknya, pada proses verifikasi berkas, kubu ini kembali terjerat masalah: dokumen-dokumen mereka dinyatakan “banyak cacatnya”, bahkan terendus dugaan plagiasi sertifikat Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM). Sebuah pelanggaran etika dan administratif yang tak bisa dianggap sepele dalam kontestasi yang mengedepankan integritas. Akibatnya, hanya pasangan Nazir-Yoga yang dinyatakan lolos dan kemudian ditetapkan sebagai pemenang. Sontak, kubu yang gugur tak terima. Protes dilayangkan, kritik tajam dialirkan. Tak cukup di situ, birokrasi kampus pun “ditarik-tarik” untuk turun tangan, dengan tuntutan pemilihan ulang. Dalihnya? Sungguh mulia terdengar di permukaan: “misi penyelamatan demokrasi” dibalik itu semua kuat dugaan bahwa ini salah satu proses untuk mengamankan gerbong nasional. Frasa ini, “gerbong nasional”, adalah kata kunci yang membuka pintu ke panggung yang lebih besar, panggung di mana BEM SI memainkan peran sentral.

Di sinilah teori dramaturgi Erving Goffman menemukan panggungnya yang paling relevan. Goffman mengajarkan kita tentang “panggung depan” (front stage), tempat para aktor menampilkan citra ideal sesuai harapan audiens, dan “panggung belakang” (back stage), ruang privat tempat para aktor bisa melepaskan topeng, beristirahat, dan mempersiapkan siasat untuk penampilan berikutnya. Panggung depan BEM SI, terlebih dengan status BEM Unram periode sebelumnya sebagai Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia “Rakyat Bangkit”, adalah citra agung sebagai pembela kaum lemah, garda terdepan kritik terhadap kebijakan zalim, dan penjaga moral bangsa. Narasi “demokrasi”, “keadilan”, dan “keberpihakan pada rakyat” menjadi naskah utama yang dilafalkan dengan fasih. Kubu yang merasa terzalimi di Pemira Unram pun tampaknya meminjam naskah serupa, berteriak tentang demokrasi yang dikhianati, seolah mereka adalah korban tunggal dari sebuah sistem yang korup.

Namun, apa yang sesungguhnya terjadi di panggung belakang, menurut kepingan-kepingan cerita yang berhasil menyelinap keluar dari Mataram? Alih-alih menjaga marwah demokrasi dengan integritas dokumen—sebuah ironi mengingat kelonggaran yang telah mereka nikmati—kubu yang begitu vokal ini justru terbelit dugaan plagiasi. Ini bukan lagi soal kelalaian, tapi potensi kesengajaan untuk memanipulasi syarat demi meraih kekuasaan. Inikah potret “pembelajaran demokrasi” yang dimaksud?

Prospek “cawe-cawe” Ketua BEM Unram sebelumnya, yang notabene memegang kendali Korpus BEM SI “Rakyat Bangkit”, demi “mengamankan gerbongnya” di Unram, melukiskan betapa vitalnya posisi ketua BEM lokal bagi konstelasi nasional. Kekhawatiran bahwa “gerbong nasional mereka pun bubar” jika Unram lepas dari genggaman mereka, menunjukkan adanya taruhan yang jauh lebih besar dari sekadar Pemira tingkat Universitas. Ini adalah tentang mempertahankan hegemoni, jalur komando, dan mungkin, akses terhadap sumber daya atau pengaruh di tingkat nasional. Intervensi ini semakin keruh dengan dugaan keterlibatan Rektorat Unram, yang kebetulan juga berada dalam tahun politik pemilihan Rektor. Isu “deal-dealan” untuk “mengamankan suara kementerian”—difasilitasi oleh senior kubu kalah yang kini menduduki kursi menteri—menjadi bumbu penyedap yang membuat lakon ini semakin mirip opera sabun politik ketimbang ajang adu gagasan mahasiswa. Di sini, kepentingan personal dan institusional berkelindan, menjadikan Pemira sebagai medan pertaruhan sampingan.

Pada panggung belakang inilah, karakter “licik”—dalam arti siasat yang tak mengindahkan etika demi tujuan pragmatis—menemukan manifestasinya. Di depan publik, mereka adalah ksatria berbaju zirah kebenaran. Namun di belakang layar, mereka diduga menjadi pemain catur yang tak segan mengorbankan bidak demi menyelamatkan raja atau ratu. “Kepentingan rakyat” dan “demokrasi” yang mereka teriakkan di panggung depan, di panggung belakang bisa jadi hanya menjadi kostum yang dikenakan untuk memukau audiens, menutupi agenda sesungguhnya: pelestarian kekuasaan faksional di dalam tubuh BEM SI.

Jika benar demikian, Korpus BEM SI sebagai entitas yang kerap memposisikan diri sebagai penjaga moral dan penyambung lidah rakyat, perlu melakukan introspeksi mendalam. Bagaimana mungkin mereka bisa lantang mengkritik praktik-praktik kotor di level negara, jika di “rumah” mereka sendiri, dalam proses regenerasi kepemimpinan di tingkat paling dasar, diduga terjadi praktik-praktik yang justru mengkhianati nilai-nilai yang mereka perjuangkan? Apakah “Rakyat Bangkit” hanya menjadi slogan kosong ketika proses kaderisasinya diwarnai oleh dugaan plagiasi, lobi-lobi transaksional, dan intervensi demi kepentingan segelintir elite?

Publik mahasiswa, dan masyarakat yang lebih luas, berhak untuk skeptis. Siapa sesungguhnya yang dilayani ketika topeng “pembela rakyat” begitu gagah dikenakan, sementara di belakang layar, skenario “licik” demi kepentingan pragmatis segelintir elite dimainkan dengan begitu rapi? Ironisnya, mereka yang dituduh “merusak tatanan demokrasi” dengan tidak melengkapi berkas dan berniat plagiasi, justru adalah pihak yang paling nyaring berteriak tentang kecurangan. Ini adalah pertunjukan memukau tentang bagaimana korban bisa sekaligus menjadi pelaku, tergantung dari sudut mana panggung itu dilihat.

Pemira Unram mungkin hanya satu episode kecil dalam epos panjang gerakan mahasiswa Indonesia. Tetapi, ia mengirimkan sinyal yang memekakkan telinga tentang bahaya laten pragmatisme, politisasi yang kebablasan, dan kerapuhan idealisme di jantung gerakan mahasiswa. Ketika panggung belakang tak lagi bisa disembunyikan, dan aroma siasat licik menguar lebih kuat daripada parfum idealisme, kepercayaan adalah taruhan terbesarnya. Jangan sampai, gerakan mahasiswa yang kita banggakan, justru menjadi sekolah pertama bagi lahirnya politisi-politisi transaksional yang lihai bersandiwara, mengorbankan substansi demi ilusi panggung depan yang memukau. Karena pada akhirnya, rakyat yang namanya selalu dibawa-bawa itu, hanya akan menjadi penonton yang lagi-lagi dikecewakan.

1...101112...108 Page 11 of 108