Unram, MEDIA – Pembelian Seragam KKN di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unram simpang siur, mahasiswa minta kejelasan Regulasi yang diterapkan.
Beberapa waktu lalu, admin grup online KKN PMD Unram yang berisikan kurang lebih 2007 anggota didalamnya, menginformasikan terkait pemesanan atribut dan seragam KKN diantaranya adalah Pakaian Dinas Harian (PDH), Baju Kaos, dan Topi dengan harga Rp230.000,.
Hal tersebut kemudian dirasa terlalu mahal oleh mahasiswa, seperti yang diungkapkan oleh akun telegram bernama Zain di Grub ‘KKN PMD UNRAM Des 2023 Feb 2024.’
“Saya rasa untuk 3 komponen itu maksimal 200 si, apalagi ini yang akan memesan 1000-an orang, tentunya akan mendapatkan harga yang lebih murah dari konveksi,” tukasnya.
Tidak hanya mengeluh mengenai harga yang mahal, akun telegram bernama Zain tersebut juga mempertanyakan apakah atribut yang disediakan LPPM harus dibeli semua atau sebagian.
“Boleh kah memesan hanya satu komponen saja apa gimana?, Mengingat sedang banyak nya pengeluaran, Belum nanti pengeluaran kelompok juga untuk menjalankan proker,” tuturnya.
Ketidakjelasan tersebut lantas membuat mahasiswa mempertanyakan regulasi mengenai pembelian atribut KKN di LPPMÂ Unram. Seperti yang diungkapkan akun telegram bernama Otak Udang.
“Kalau boleh kita tanyakan lagi ke pihak Ippm apakah itu sudah ada keputusan rektor atau gimana,” katanya.
Membalas hal tersebut, akun bernama Zulfikar Akbar sekaligus selaku Penanggung Jawab KKN periode Desember, mengungkapkan bahwa kebijakan ini didasari dari banyaknya keluhan mahasiswa KKN selama 10 periode terakhir mengenai Atribut atau seragam.
“Ada yang pesan sendiri warnanya beda, ada warnanya norak, dan lain-lain, rata-rata kainnya nggak sesuai yang kita harapkan,” ungkapnya.
“Kalau masih belum paham juga, kami sudah sering mendengar dan banyak kelompok yang setelah selesai kkn baru melaporkan, cerita, curhat, kalau PDH mereka ada yg jadi menjelang penarikan kkn balik ke kampus, ada yang uang PDH-nya dibawa lari oknum kakak tingkatnya atau alumni, dan sederet cerita yang bikin kita geram,” sambungnya.
Berangkat dari hal tersebut, menurut Zulfikar pihal LPPM menerapkan kebijakan pembelian atribut KKN di LPPM Unram.
“Kami sudah bosan dengan berbagai macam trik dan janji palsu yang merugikan mahasiswa makanya kita undang beberapa vendor untuk presentasi, dengan berbagai macam penilaian dari harga bahan tadi, sampai kualitas jahitan,” terangnya.
Menanggapi kebijakan baru LPPM ini, Tim mediaunram.com sudah berusaha menghubungi ketua LPPM melalui chat What’s App untuk mempertanyakan kejelasan regulasi atau aturannya. Namun, selama beberapa hari tidak ada balasan darinya.
Tidak hanya itu, tim mediaunram.com juga sudah mendatangi Kantor LPPM Pada Jum’at (27/10/2023) untuk mengkonfirmasi tanggapan Ketua LPPM terkait isu Pembelian Seragam KKN, namun saat ditemui, staff Kantor LPPM menyatakan bahwa Ketua LPPM sedang padat jadwal dan tidak ada waktu luang sama sekali. (Srh)