Oleh : Meza Royadi dan Ahmad Fatoni Dwi Putra
Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) sudah melantik Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 dengan keamanan yang super ketat, bisa dikatakan semut saja tidak bisa masuk apalagi penyusup.
Akan tetapi kita tidak membahas sistem pengamanan pelantikan presiden, akan tetapi kita akan membahas mantan lawan tarung di pilpres menjadi koalisi dalam menjalankan tugas periode jilid 2 yang dimana banyak wajah baru yang mengisi kursi kabinet.
Mengulas sedikit pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan pada tanggal 17 April kemarin.
Kampanye yang dilaksanakan selama 6 bulan yang menghiasi panggung politik Indonesia yang menghasilkan banyak sekali politikus muda, yang menghiasi panggung kampanye untuk memenagkan salah satu calon andalan yang mereka percayai. Tidak sedikit para tokoh politik untuk merogoh kocek untuk mempresentasikan calonnya di depan masa yang banyak untuk tidak golput dan memilih calonnya.
Bahkan tidak hanya itu saja, banyak dari masyarakat dan atau Organisasi Masyarakat (Ormas) yang menjadi sukarelawan dari mereka, hanya untuk memenangkan calonnya. bahkan sampai pertumpahan darah. tidak sedikit orang yang meninggal dunia mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutab Suara (KPPS) sampai dengan polisi. Total 554 orang KPPS dan 18 anggota kepolisian.
Berdasarkan penetapan KPU, pasangan nomor urut 01 unggul dengan perolehan 85.607.362 atau 55,50 persen. Sementara, perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen. Pertarungan dengan tensi tinggi akhirnya berakhir di atas meja hijau Mahkamah Konstitusi (MK).
Semua keputusan Hakim diterima dengan baik oleh kedua belah pihak, terbukti dengan selang beberapa bulan kedua tokoh bangsa itu melakukan pertemuan di stasiun MRT.
Setelah pengumuman mentri kabinet Indonesia Maju adalah bergabungnya partai lawan perang politik menjadi koalisi. Hal ini menarik pemikiran saya mengenai demokrasi Indonesia kedepan. Jika lawan politik sudah masuk ke dalam koalisi, siapakah yang akan menjadi oposisi yang akan melawan pemerintah atas kebijakannya yang tidak sesui dengan kepentingan rakyat ?
Kalau mau membangaun bangsa apakah kita haurs selalu menjadi koalisi? Dan bahkan juga kalau kita menjadi oposisi tidak merupakan pembangunan bangsa?
Menjadi oposisi tentu menjadi salah satu cara kita untuk membantu negara ini menjadi negara yang lebih maju lagi, karena oposisi adalah pengontrol atas kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa.
Apakah setiap pemilu akan berakhir seperti ini? Semuanya akan menjadi bagian dari koalisi? Kalau oposisi semakin menipis maka mahasiswa harus ikut dalam bagian oposisi agar bisa mengontrol kegiatan dan kebijakan pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai alat negara yang dipercayai.
Perjudian politik pemilu yang mahal apakah akan lebih baik kualitasnya jika semua menjadi koalisi ?
