Media Unram – Satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, masyarakat Indonesia masih banyak yang menderita dan tertindas.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram (Unram), Irwan sekaligus Kordum Aliansi Rakyat NTB dalam orasinya.
“Kita perlu mempertanyakan apa yang telah ditorehkan oleh pemerintahan Jokowi-Maaruf,” katanya di depan Gedung Bank Indonesia NTB, Jl. Arilangga, NTB, Selasa (20/10).
Pada aksi kali ini, Aliansi Rakyat Menggugat NTB memberi “catatan merah” satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Tepat hari ini, satu tahun lalu, Jokowi-Ma’ruf resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Mereka menyayangkan berbagai persoalan yang terjadi dalam kabinet Indonesia maju. Menurut mereka, presiden harus bersikap tegas kepada pemerintahan disisa-sisa jabatan. “Jangan sampai dzalim terhadap rakyatnya, banyak persoalan-persoalan yang timbul pada masa pemerintahan ini,” lanjut Irwan.
Berikut catatan merah yang diberikan massa aksi:
1. Sikap tetap menolak Omnibuslaw dan mendesak pemerintah untuk segera mencabut Omnibuslaw
2. Kami mengutuk tindakan represif terhadap gerakan mahasiswa dan rakyat pada aksi menolak Omnibuslaw
3. Lambannya pencegahan COVID-19 di Indonesia, kebijakan gila tetap melaksanakan Pilkada
4. Konflik Agraria antara rakyat dengan investor atau pengusaha di berbagai daerah
5. Pemerintah terlalu lembut terhadap orang asing yang sudah jelas mencuri dan merugikan rakyat di wilayah Indonesia.
Mereka juga menuntut pemerintah untuk kembali ke koridornya. “Pemerintah tidak berpihak terhadap rakyat tetapi berpihak kepada kepentingan elit politik. Oleh karena itu, pemerintah harus kembali ke koridornya, menjalankan amanah rakyat, bukan amanah elit politik,” bebernya.
Tidak hanya itu, mereka juga menyinggung perihal UU Omnibus Law yang telah disahkan belum lama ini. “Harapan terakhir kita ada di tangan Presiden,” pungkasnya.
Usai melakukan beberapa orasi, pukul 11.35 WITA massa mimbar bebas membubarkan diri dengan tertib. (Adk/B)
