Unram, MEDIA – Pengetahuan tentang Gender dan HAM harus ditingkatan, khusunya bagi mahasiswa Program Studi (Prodi) Hubungan Internasional (HI) Unram.
Hal itu diungkapkan Ketua Prodi Prof. Dr. Muhammad Sood, SH, MH dalam sambutan kegiatan seminar nasional bertajuk “Kolaborasi Pemangku Kebijakan dalam Menghadapi Gender-Based Violence Post Covid-19 sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan” di Gedung Dome Unram, Kamis (8/9) lalu.
“Prodi HI merupakan jurusan yang tergolong cukup baru, namun kami selalu melaksanakan kegiatan yang sudah diamanatkan oleh Unram. Karena itu, melalui kerjasama ini sangat baik bagi kami dalam mendukung mata kuliah Studi Gender dan HAM,” kata Kaprodi.
Kegiatan itu menurutnya, merupakan salah satu cara untuk menambah dan mengembangkan wawasan mahasiswa, khusunya mahasiswa Prodi HI.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTB Dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH mewakili Gubernur NTB mengatakan, kegiatan diharapkan mampu melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
“Menjadi poros utama kebijakan yang akan menjadi garda terdepan dalam upaya kolaborasi terhadap Gender-Based Violence Post Covid-19 sebagai perwujudan pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Pada waktu yang sama, turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dra. T. Wismaningsih Drajadiah.
Dia menyampaikan, “Sebelum masa Covid-19 juga sudah terdapat banyak kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Namun pada kenyataannya seperti yang tertulis pada data yang ada bahwa sejak tahun 2020-2021 kasus ini meningkat.”
Ketua panitia, Fadilla Nur Rahman menjelaskan, seminar nasional merupakan agenda tahunan prodi HI. Namun kali ini, seminar dilaksanakan secara hybrid.
“Tema semnas tahun sebelummya membahas tentang politik, keamanan maupun ekonomi. Maka, tahun ini kami ingin melihat dari segi sosialnya,” ungkapnya saat ditemui kepada mediaunram.com.
Terlebih lagi dimasa pandemi, lanjutnya, fenomena shadow pandemic merupakan salah satu kekerasan berbasis gender. “Di era pandemi banyak yang menyoroti dan memfokuskan pada penanganan perihal permasalahan korban jiwa, ekonomi serta politik,” katanya.
Sementara ditengah masyarakat, diantara ragamnya permasalahan saat pandemi, terdapat juga salah satu permasalahan yang kurang disoroti. Padahal, hal tersebut merupakan hal yang esensial, seperti kekerasan berbasis gender atau gender-based violence. Ditambah lagi, poin kesetaraan gender termasuk dalam poin ke-5 SDGs. “Kalau di Indonesia masuk dalam pilar pembangunan sosial,” jelasnya.
Adanya peningkatan kekerasan berbasis gender ini tidak hanya ada pada level nasional, namun juga berada di level provinsi NTB. Kekerasan yang terjadi tentunya tidak hanya berada di ruang lingkup offline, tetapi juga online. Sehingga, transformasi dari kekerasan di ranah online untuk jenis kekerasan berbasis gender cyber atau online gender based violence.
Sementara itu, Perwakilan Adolescent and Healty Agency Program Manager Plan International Jakarta, Ketua Jurusan Ilmu HI Universitas Katolik Parahyangan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DP3AP2KB), dan Ketua Pusat Studi HAM hadir sebagai pemateri.
Acara seminar ini turut dihadiri Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama, dan Sistem Informasi (WR4) Yusron Saadi, ST.,M.Sc.,Ph.D. Kemudian, mahasiswa dan dosen-dosen HI, dan masyarakat umum ikut hadir menjadi peserta acara.
Acara yang dimulai pada pukul 09.00 Wita, kemudian selesai pada pukul 13.20 Wita. (qry)
