Unram, MEDIA – Masa depan Pemilihan Raya (Pemira) Universitas Mataram 2025 masih berada dalam ketidakpastian. Setelah salah satu pasangan calon mengajukan gugatan, tim hukum Universitas Mataram menyatakan bahwa proses Pemira mengalami kecacatan hukum yang melibatkan seluruh pasangan calon.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Sujita, S.T., M.T., membenarkan bahwa proses Pemira tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Ada pelanggaran lah di proses Pemira itu, berdasarkan kajian tim hukum,” ungkapnya saat diwawancarai oleh Media Unram.
Temuan ini membuat posisi ketiga pasangan calon dalam Pemira menjadi tidak jelas. Tidak ada satu pun pasangan yang dinyatakan benar-benar sah, dan semua opsi penyelesaian masih terbuka. “Ada kecacatan di ketiga pasangan calon. Jadi ketiganya,” jelasnya.
Sebagai respons atas hasil kajian tersebut, tim Hukum menyarankan beberapa alternatif. Salah satunya adalah menyelenggarakan musyawarah antara ketiga paslon yang difasilitasi oleh birokrasi dan melibatkan perwakilan masing-masing paslon serta Penyelenggara Pemira, yakni Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa (KPRM). Namun hingga kini, belum ada langkah konkret yang diambil.
Waktu yang semakin sempit juga menjadi pertimbangan. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) akan segera dilaksanakan, sehingga opsi untuk mengulang Pemira dinilai tidak realistis. “Gimana mau Pemira ulang, waktunya udah mepet, udah dekat PKKMB juga,” ujar Sujita.
Meski begitu, ia memastikan polemik ini tidak akan mengganggu pelaksanaan PKKMB. “Nggak ada kemungkinan mengganggu PKKMB, kita masih punya UKM juga, nanti kita melibatkan juga pasti,” tambahnya.
Meskipun Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) tidak tersangkut konflik seperti halnya BEM, posisi mereka ikut terdampak karena keterpilihan mereka berada dalam satu paket hasil Pemira. “Tetap DPM, karena sepaket kan dalam Pemira,” jelasnya lagi.
Di tengah ketidakpastian tersebut, suara mahasiswa terus bertanya: ke mana arah penyelesaian Pemira 2025? Tidak ada kepastian apakah proses ini akan diulang, diselesaikan lewat musyawarah, atau justru dibiarkan menggantung.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi dari pihak kampus terkait nasib Pemira maupun arah kebijakan yang akan diambil untuk mengisi kekosongan kepemimpinan mahasiswa di tingkat universitas. “Kita tunggu lah hasil musyawarah dulu,” tutupnya.
(rfi)
