29.5 C
Mataram
Tuesday, May 26, 2026
spot_img
Home Blog Page 15

Ribuan Mahasiswa Siap Geruduk Gedung DPRD NTB Buntut Kebijakan Efisiensi Anggaran

0

Mataram, MEDIA – Ribuan mahasiswa di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menggelar aksi demonstrasi pada Kamis, 20 Februari 2025. Aksi ini diikuti oleh sejumlah elemen mahasiswa dan dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPRD NTB.

Wahyu, yang merupakan koordinator aksi, menyampaikan bahwa jumlah massa yang akan turun ke jalan diperkirakan mencapai 1.000 orang.

“Aksi akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari. Perkiraan jumlah massa yang akan turun sekitar 1.000 orang,” ujarnya.

Aksi ini merupakan bentuk respons terhadap isu “Indonesia Gelap” yang tengah viral di media sosial. Isu tersebut berkaitan dengan efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo-Gibran yang menuai polemik di berbagai kalangan.

Menurut keterangan dari Wahyu, tujuan utama dari aksi ini adalah untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. “Alasan yang paling utama yakni terkait kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintahan Prabowo Gibran,” jelasnya.

Wahyu juga menegaskan bahwa tuntutan yang disuarakan dalam aksi ini sudah disepakati bersama oleh berbagai pihak yang terlibat. “Tujuan kami adalah untuk kembali menegaskan tuntutan-tuntutan yang sudah disepakati bersama,” tambahnya.

Aksi ini diharapkan dapat membawa perhatian lebih besar dari pihak berwenang, khususnya DPRD NTB, untuk meninjau kembali kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. (rfi)

KMH Lotim Gelar Dies Natalis ke-5

0

Mataram, MEDIA – Keluarga Mahasiswa Hukum (KMH) Fakultas Hukum Lombok Timur (Lotim) rayakan Dies Natalies ke-5 dengan tema Jejak Langkah, Menggali Sejarah dan Harapan Demi Menciptakan Harmoni untuk Fakultas Hukum dan Bumi Patuh Karya yang Lebih Baik, di Taman Budaya. (17/2)


Dies Natalies dibuka secara umum dan dihadiri dari berbagai paguyuban dan organisasi kampus baik di dalam maupun di luar FHSIP Unram. Bukan hanya kalangan mahasiswa, masyrakat juga ikut serta memeriahkan kegiatan acara tersebut.


Adapun acara ini dimeriahkan dengan berbagai hiburan diantaranya, pertunjukan tari, persembahan oleh penyanyi Teguh Wijaya, selaku anggota KMH FH Lombok Timur berikut dengan pemotongan tumpeng diiringi pertunjukkan presean yang merupakan simbol budaya sasak.


Hiburan terebut di akhiri oleh penampilan penyanyi liga dangdut indonesia, Eva Yolanda.
Acara Dies Natalies ini dibuka oleh Arif Rahmat Hakim Budiawan Pirdaus, selaku pembina organisasi KMH FH Lotim sekaligus wakil dekan dua FHSIP Unram. Arif menyampaikan bahwa mahasiswa hukum lombok timur kedepannya dapat terus berkembang dan akan terus memberikan dukungan terbaik.


“Saya mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk terus meningkatkan kinerja organisasi ini, baik dalam kegiatan akademik maupun sosial,” katanya.


Kemudian M. Yusril Agyar, selaku ketua umum KMH FH Lotim Unram mengatakan bahwa anggota KMH FH Lotim untuk terus berkembang dan dapat mencetak generasi yang berprestasi di masa depan.


“Ini merupakan momentum untuk merefleksikan perjalanan kita untuk mengevaluasi capaian-capaian yang telah kita raih,” ujarnya.


Baiq Wilia Suci Ramadhani, mengungkapkan bahwa jumlah peserta yang hadir sebanyak 400 lebih.
“Kami mengundang BEM, DPM, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himikom), Himpunan Mahasiswa Sosiologi (Himasos), UKF, OKP, BSO, Hub Internasional, Paguyuban-paguyuban FH Unram.”
Kegiatan Dies Natalies kali ini dimulai dari pukul 20.45 sampai 00.00. WITA. (nsr/advertorial)

Alkisah Negeri Antah-berantah

0
-
-

Oleh: Elsa Ermasari

Semua lini terkulai lemas
Tersenggal-senggal nafas
Otak kiri dipangkas
‘Tuk efisiensi uang kas

Guru-guru dipreteli
Rakyat kecil diperahi
Dipaksa perangi Negeri sendiri

Digertak ia tak bebenah
Kami dituduh nir-jiwa nasional
Disentak bukannya kembali rendah
Kami ditelanjangi setan pembual

Laut-laut dipagari
Untuk kepentingan makan sendiri
Habislah kini ibu pertiwi
Terang-terangan dijuali
Entah apa mau tirani

Di bawah kaki pertiwi, 2025

AJI Gelar Bedah Buku “A Giant Pack Of Lies Part II”, Dorong Penguatan Regulasi Rokok di Mataram

0

Mataram, MEDIA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram bekerja sama dengan AJI Jakarta menggelar diskusi dan bedah buku A Giant Pack of Lies Part II pada Sabtu (15/2). Dalam acara ini, AJI menyoroti tingginya angka perokok anak dan mendorong pemerintah memperkuat regulasi guna melindungi generasi muda dari paparan rokok.

Ketua AJI Mataram, M. Kasim, mengungkapkan bahwa perokok anak masih banyak ditemukan, sesuai dengan data yang menunjukkan prevalensi perokok di Indonesia mencapai 70 juta orang, dengan 7,4 persen di antaranya adalah anak berusia 10-18 tahun. Ia menyoroti maraknya iklan, promosi, dan sponsor rokok di ruang publik yang membuat anak-anak semakin mudah mengakses produk tembakau.

“Saya sering melihat anak pulang sekolah bukannya langsung ke rumah, tapi justru mampir ke warung untuk membeli rokok batangan,” kata Kasim.

Menurutnya, meskipun Kota Mataram memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), penerapannya masih belum efektif. Tantangan terbesar adalah iklan rokok yang masih marak, meskipun Kota Mataram berstatus madya dalam kategori Kota Layak Anak.

Ketua AJI Jakarta, Irsyan Hasyim, menambahkan bahwa buku A Giant Pack of Lies Part II merupakan hasil investigasi mendalam mengenai industri rokok di Indonesia, termasuk bagaimana regulasi diubah melalui UU Omnibus Law yang justru memberi celah bagi industri rokok untuk tetap berkembang.

“Apakah Omnibus Law ini mematikan petani tembakau? Buku ini juga memotret rantai pasok dan industri tembakau di Indonesia,” ujar Irsyan.

Ia juga menyoroti dampak iklan rokok terhadap anak-anak yang berpotensi menjadi perokok aktif baru serta peran sponsor rokok dalam dunia olahraga.

Asisten II Setda Kota Mataram, Miftahurrahman, mengaku terkesan dengan isi buku tersebut. Ia menilai akses anak-anak terhadap rokok saat ini semakin mudah dibandingkan dengan zaman dahulu.

“Dulu, rokok itu untuk kalangan mewah. Sekarang, anak SD pun bisa membelinya dengan mudah,” katanya.

Miftahurrahman menegaskan bahwa Pemerintah Kota Mataram terus berupaya menekan angka perokok anak melalui regulasi yang ada, termasuk Perda KTR dan Instruksi Wali Kota tahun 2018 untuk mengamankan anak-anak dari zat adiktif tembakau.

Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat terkait kawasan tanpa rokok.

“Regulasi ini sudah kita bicarakan dengan pemerintah kota. Kita akan segera bahas lebih lanjut,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Mataram, Dewi Ayu Murniati, menyebutkan bahwa meskipun masyarakat sudah paham bahaya merokok, jumlah perokok tetap tinggi.

Menurutnya, hasil skrining di Kota Mataram menunjukkan bahwa 8 persen anak usia 10-15 tahun sudah mulai merokok.

“Mayoritas alasan mereka adalah karena orang tua mereka juga merokok, teman sebaya, atau sekadar coba-coba,” ujarnya.

Dewi juga menyoroti dampak rokok terhadap perokok pasif, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang dengan penyakit bawaan.

“Ada isu ke depan bahwa penyakit akibat rokok tidak akan di-cover BPJS. Ini bakal merugikan masyarakat itu sendiri,” jelasnya.

Acara bedah buku ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih serius dalam mengendalikan konsumsi rokok, terutama di kalangan anak-anak. (rfi)

Mengawal Tata Kelola Pemerintahan: Peran Mahasiswa Sosiologi dalam Praktik Pengawasan di Inspektorat Kota Mataram

0

Oleh: Mahasiswa PKL Prodi Sosiologi di Inspektorat Kota Mataram

Dalam komitmen mahasiswa PKL Sosiologi Universitas Mataram fokusnya yaitu mengkaji sejauh mana Inspektorat Kota Mataram menjalankan fungsi pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Mengkaji bagaimana kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah diimplementasikan oleh inspektorat, menganalisis kontribusi inspektorat dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi di lingkungan pemerintah daerah, mengkaji mekanisme penerimaan, penanganan, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang diterima oleh inspektorat terkait pelayanan publik, meneliti metode yang digunakan inspektorat dalam mengevaluasi efektivitas program. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mendorong mahasiswa untuk turun langsung ke lapangan. Salah satu bentuk kerja sama yaitu melalui kegiatan PKL (praktik kerja lapangan) di Inpektorat Kota Mataram yang berlangsung selama 22 hari dari tanggal 20 Januari hingga 21 Februari 2025.

Kegiatan PKL ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari di kelas ke dalam praktik nyata lapangan. Mahasiswa tidak hanya melakukan observasi, namun berinteraksi langsung dengan rekan-rekan Inpektorat serta staf tiap instansi yang dikunjungi yang bekerja sama dengan Inspektorat kota Mataram dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan lapangan untuk memberikan rekomendasi perbaikan atau tindak lanjut atas temuan yang ada. Dengan pendekatan sosiologis, Mahasiswa dapat melihat bagaimana Inspektorat sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang berfungsi dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah. Fokusnya adalah bagaimana setiap bagian dalam birokrasi berkontribusi terhadap stabilitas dan efektivitas pemerintahan.

Dalam proses PKL ini, Mahasiswa Sosiologi ditempatkan pada divisi yang berbeda dan dibagi ke dalam lima devisi yaitu Sekertariat, Irban I, Irban II, irban III dan irban IV.

Di bagian Sekertariat, mahasiswa mendalami bagian administrasi dan operasional Inspektorat secara keseluruhan, mengelola administrasi perkantoran seperti surat-menyurat, arsip dan dokumentasi, mengatur kepegawaian, termasuk absensi, cuti, kenaikan pangkat dan kedisiplinan pegawai, menyediakan sarana dan prasarana pendukung kerja di Inspektorat, bertanggung jawab atas hubungan internal dan eksternal Inspektorat.

Di bagian Irban I, mahasiswa mendalami audit dan evaluasi tata kelola pemerintahan daerah (kecamatan, kelurahan dan OPD terkait), pengawasan terhadap pelayanan publik di instansi pemerintahan, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah dan pengawasan terhadap kepatuhan hukum dan peraturan di bidang pemerintahan.

Di bagian Irban II, mahasiswa mendalami pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan APBD, termasuk belanja dan pendapatan daerah, audit penggunaan dana BOS (sekolah), dana desa, serta hibah dan bantuan sosial, pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah (tanah, bangunan, kendaraan dinas, dll.) serta evaluasi laporan keuangan OPD untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Di bagian Irban III, mahasiswa mendalami  pada pengawasan bidang kesejahteraan rakyat, pengawasan proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung pemerintah, dan fasilitas umum lainnya, audit terhadap pengadaan barang dan jasa agar sesuai dengan regulasi (LPSE, e-Katalog, dll.), evaluasi terhadap pelaksanaan proyek pembangunan sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), mencegah dan mendeteksi potensi penyimpangan dalam proyek pembangunan.

Di bagian Irban IV mahasiswa mendalami, Pengawasan terhadap program dan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, evaluasi terhadap efektivitas program bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat, audit dana pendidikan, kesehatan dan program lainnya untuk mencegah penyalahgunaan anggaran, pengawasan terhadap kinerja rumah sakit, puskesmas, sekolah dan instansi terkait lainnya mahasiswa juga akan dilibatkan dalam program Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar).

Kelancaran dan kesuksesan kegiatan PKL ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, seperti Program Studi Sosiologi Unram, Inspektorat kota Mataram, serta dosen pembimbing lapangan yaitu ibu Maya Atri Komalasari, S.Sos., MA. Kerjasama antara akademisi dan praktisi lapangan menjadi kunci utama dalam memberikan mahasiswa pengalaman yang bermakna selama menjalani PKL. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan wawasan baru mengenai tata cara pengawasan kinerja pegawai serta cara mengelola laporan data keuangan setiap instansi.

Kerja sama antara akademisi dan praktisi lapangan (Inspektorat Kota Mataram) menjadi kunci utama dalam memberikan pengalaman yang bermakna bagi mahasiswa yang melakukan PKL. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan wawasan langsung dari kegiatan lapangan yang rutin dilakukan oleh setiap divisi di Inspektorat. Kegiatan ini membuka peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengalamannya dalam dunia kerja seperti yang didapatkan di kantor Inspektorat kota Mataram.

PKL di Inspektorat kota Mataram ini bukan hanya agenda akademik sebagai sarana pemenuhan nilai, tetapi sebuah perjalanan pembelajaran yang mempertemukan ilmu sosial dengan praktik pengelolaan ekonomi dan manajemen keuangan melalui interaksi dengan instansi-instansi yang bersangkutan. Melalui interaksi dengan instansi profesional di bidangnya, mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan komunikasi, manajemen waktu dan pemecahan masalah. PKL di Inspektorat memberikan wawasan mendalam mengenai proses pengawasan dan audit dalam pemerintahan daerah, yang relevan dengan disiplin ilmu sosiologi. Dengan terlibat dalam evaluasi program dan kebijakan pemerintah, mahasiswa dapat mengasah kemampuan analisis mereka terhadap dinamika sosial dan struktural dalam konteks pemerintahan.

Dengan bekal pengalaman ini, diharapkan mahasiswa PKL Sosiologi Unram dapat mengembangkan pengetahuan tentang tata kelola keuangan pemerintah daerah dengan pengalaman yang telah diperoleh. Selain itu, mahasiswa dapat berkolaborasi dengan Inspektorat Kota Mataram dalam program-program pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang proses pengawasan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Dengan demikian, ilmu Sosiologi dapat menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, pemerintah dan sektor industri dalam menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutanInspektorat Kota Mataram, sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui pengawasan internal yang efektif, Inspektorat dapat mendeteksi dan mencegah praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh bahwa Inspektorat Kota Mataram telah meluncurkan Sistem Aplikasi Pengawasan Audit (SAPA) Inspektorat untuk meningkatkan pengawasan internal dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di era digital. (advertorial)

Mahasiswa KKN PMD Unram Serahkan Bak Sampah Berukuran Besar di Desa Dadap

0

Lombok Timur, MEDIA – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Universitas Mataram (Unram) menyerahkan bak sampah berukuran besar kepada masyarakat Desa Dadap, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. (6/1)

Bak sampah berukuran 2×1 meter ini dirancang agar mampu menampung lebih banyak sampah di setiap dusun di Desa Dadap. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan masyarakat lebih mudah dalam mengelola sampah, sehingga lingkungan desa tetap bersih dan sehat.

Kepala Desa Dadap, Rohani, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif mahasiswa KKN PMD Unram. “Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena bak sampah yang dibuat sangat membantu dalam menjaga kebersihan desa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KKN PMD Unram, Muh. Zainul Bahtiar, menegaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata kontribusi mahasiswa dalam pembangunan masyarakat. “Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi contoh bagi mahasiswa lain untuk terlibat langsung dalam pengabdian masyarakat,” katanya.

Dengan adanya bak sampah ini, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Ketua kelompok KKN Desa Dadap, Muh. Zainul Bahtiar, menambahkan, “Semoga dengan adanya bak sampah ini, masyarakat dapat lebih mudah mengelola sampahnya, sehingga tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan.”

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah nyata mahasiswa dalam mendukung kebersihan dan kesehatan lingkungan desa, serta membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. (rfi/advertorial)

KKN PMD Unram Gelar Sosialisasi Stunting di Desa Dadap

0

Lombok Timur, MEDIA – Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Universitas Mataram mengadakan sosialisasi pencegahan stunting di Balai Desa Dadap, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah stunting pada anak-anak. Kegiatan dilaksanakan pada senin, (6/1).

Acara ini dihadiri oleh masyarakat setempat, kader posyandu, petugas kesehatan, serta tokoh masyarakat. Narasumber dari Puskesmas Sambelia memaparkan berbagai upaya pencegahan stunting, mulai dari pentingnya periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), pola asuh yang tepat, hingga penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

“Pencegahan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, tidak hanya tenaga kesehatan. Kesadaran dan peran aktif dari orang tua serta lingkungan sekitar sangat berpengaruh dalam mencegah kondisi ini,” ujar Nur Laila dan Siti Jauhariyah, perwakilan dari Puskesmas Sambelia.

Kegiatan ini juga diisi dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman dalam mencegah stunting. Kepala Desa Dadap, Rohani, mengapresiasi inisiatif ini dan berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan.

“Kesadaran masyarakat adalah kunci utama dalam mencegah stunting. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat, kita bisa memastikan anak-anak tumbuh sehat dan berkembang secara optimal,” ungkapnya.

Ketua kelompok KKN, Muh. Zainul Bahtiar, menegaskan bahwa program ini adalah bentuk kontribusi mahasiswa dalam mendukung kesehatan masyarakat. “Kami berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat tentang pencegahan stunting, sehingga dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan kuat,” ujarnya.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan angka stunting di Desa Dadap dapat ditekan, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dan kesehatan anak semakin meningkat. (ans,rfi/advertorial)

KKN PMD Unram Adakan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini di SMKN 1 Sambelia

0

Lotim, MEDIA – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Universitas Mataram (Unram) menggelar sosialisasi pencegahan pernikahan dini di SMKN 1 Sambelia, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambelia, Selasa, (7/1/2025). Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa, tentang dampak negatif pernikahan dini yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah.

Guna mendukung lancarnya kegiatan sosialisasi ini, Mahasiswa KKN PMD Unram, menghadirkan pemateri dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang akan memberikan edukasi kepada siswa mengenai pentingnya menunda pernikahan dini demi kesehatan fisik, mental, serta kematangan emosional.

Dalam pemaparannya, pemateri menjelaskan bahwa pernikahan dini dapat membawa berbagai konsekuensi yang merugikan, mulai dari risiko kesehatan reproduksi hingga keterbatasan dalam mengembangkan potensi diri.

“Pernikahan dini sering kali membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan karier yang layak. Ini dapat memengaruhi kesejahteraan hidup mereka di masa depan,” ujar salah satu pemateri dari BKKBN.

Sosialisasi ini juga berlangsung interaktif dengan adanya sesi kuis berhadiah yang membuat siswa semakin antusias mengikuti acara. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seputar dampak pernikahan dini dan langkah-langkah pencegahannya, berhasil memancing semangat siswa untuk aktif berpartisipasi.

Tak hanya berfokus pada pencegahan pernikahan dini, acara ini juga menghadirkan sesi tambahan berupa sharing session mengenai berbagai jalur masuk perguruan tinggi. Mahasiswa KKN Universitas Mataram berbagi informasi tentang jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), jalur mandiri, hingga berbagai beasiswa yang dapat diakses oleh siswa.

Salah satu mahasiswa KKN yang menjadi narasumber dalam sesi ini, menekankan pentingnya mempersiapkan diri sedini mungkin untuk melanjutkan pendidikan.

“Kami ingin memberikan motivasi kepada adik-adik, bahwa peluang untuk melanjutkan pendidikan tinggi selalu terbuka. Dengan informasi yang tepat dan persiapan yang matang, kalian pasti bisa meraih cita-cita kalian,” ucapnya.

Sharing session ini mendapat respons positif dari para siswa, mereka antusias bertanya mengenai persyaratan dan tips menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi. Beberapa siswa bahkan menyampaikan ketertarikannya untuk mendaftar di Universitas Mataram.

Guru-guru SMKN 1 Sambelia, turut memberikan apresiasi atas inisiatif mahasiswa KKN Universitas Mataram dalam menyelenggarakan kegiatan ini.

“Kami sangat berterima kasih atas program yang tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai dampak pernikahan dini, tetapi juga dapat memotivasi siswa kami untuk memiliki cita-cita tinggi dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi,” ungkap Guru SMKN 1 Sambelia.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan siswa SMKN 1 Sambelia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menunda pernikahan dini serta memiliki motivasi untuk terus belajar dan meraih masa depan yang lebih cerah. Kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi mahasiswa KKN Universitas Mataram dalam mendukung program keluarga berencana pemerintah dan pendidikan di Desa Bagik Manis. (Srh/advertorial)

Wartawati Inside Lombok Alami Persekusi, KKJ NTB Kecam Tindakan Oknum Pengembang

0

Mataram, MEDIA – Wartawati Inside Lombok, Yudina Nujumul Qurani, mengalami dugaan persekusi oleh seorang pegawai pengembang perumahan di Lombok Barat pada Selasa (11/2). Pelaku yang diketahui berinisial AG merupakan salah satu pegawai pengembang Meka Asia.

Kasus ini mendapat perhatian serius dari Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) NTB bersama sejumlah organisasi jurnalis, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB, Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) NTB, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram. Dukungan juga datang dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) NTB, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) NTB, serta Lembaga Studi Bantuan Hukum (LSBH) NTB.

Saat ini, KKJ NTB sedang melakukan kajian hukum terhadap terduga pelaku, sementara korban terus dipantau dan menjalani pemulihan akibat tekanan mental yang dialaminya.

Kasus ini berawal pada Senin (10/2), ketika akun Instagram Inside Lombok mengunggah laporan warga terkait banjir di Lombok Barat. Dalam unggahan tersebut terdapat foto perumahan Meka Asia, meski tidak ada keterangan yang secara eksplisit menyebutkan nama perumahan tersebut.

Pihak pengembang merasa dirugikan oleh unggahan tersebut dan meminta agar konten itu dihapus. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh redaksi Inside Lombok, yang menawarkan hak klarifikasi sebagai solusi. Hingga hari yang sama, tidak ada kejelasan dari pihak Meka Asia mengenai hak klarifikasi tersebut.

Pada Selasa (11/2), Yudina bersama dua wartawan lainnya, Awaludin (SCTV) dan Wendi (Radar Lombok), mendatangi kantor pengembang untuk mengonfirmasi persoalan tersebut sekaligus mengawal warga yang ingin meminta solusi terkait banjir.

Saat proses wawancara berlangsung, pihak Meka Asia memprotes unggahan Inside Lombok secara langsung kepada Yudina. Cara komunikasi yang dilakukan dinilai menekan dan mempertanyakan kredibilitas pribadinya.

Merasa tertekan, Yudina memilih keluar dari ruangan dan menangis. Namun, ia justru dikejar oleh AG, yang kemudian menarik serta meremas wajahnya. Kejadian ini membuat korban mengalami shock dan kembali ke rumah dalam kondisi mental terguncang.

Koordinator KKJ NTB, Haris Mahtul, mengecam keras tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis, apalagi kepada perempuan yang sedang mengandung.

“Apapun alasannya, perbuatan ini tidak bisa dibenarkan,” tegas Haris.

Ia menambahkan bahwa Inside Lombok telah menjalankan tugas jurnalistiknya sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan 12 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik Pasal 7 ayat 2 poin 11. Sayangnya, bukannya menggunakan hak jawab yang telah disediakan, pihak pengembang justru melakukan intimidasi hingga kekerasan fisik.

Tindakan ini berpotensi melanggar Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyatakan bahwa siapa pun yang menghalangi kerja jurnalistik dengan kekerasan dapat dipidana hingga dua tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Direktur LSBH NTB, Badaruddin, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan kajian hukum untuk menjerat pelaku. “Ada dua delik pidana yang memungkinkan untuk menjerat pelaku, baik itu UU Pers maupun kekerasan terhadap perempuan,” ujarnya.

Saat ini, KKJ NTB terus berkoordinasi dengan KKJ Indonesia untuk langkah advokasi lebih lanjut, sembari memantau pemulihan psikis korban. Laporan awal terkait kasus ini telah disampaikan kepada Koordinator KKJ Indonesia, Eric Tanjung. (rfi)

KKN PMD Unram Adakan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di SMPN 3 Pujut

0

Loteng, MEDIA—Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Universitas Mataram (Unram), adakan sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di SMPN 3 Pujut, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, NTB.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh KKN PMD Unram berkolaborasi dengan Komunitas Senyum Puan, sebagai pemateri dalam kegiatan sosialisasi ini. Dalam sosialisasi ini menghadirkan Megawati Iskandar Putri S.H.

Dalam pemaparan pemateri menyampaikan bahwa kekerasan seksual itu bisa terjadi dimana saja dan siapa saja berpotensi menjadi pelaku.

“Kekerasan seksual bisa saja terjadi dimana saja baik di rumah, lingkungan sekolah atau pendidikan, bahkan di tempat ibadah sekalipun. Dan semua orang berpotensi menjadi pelaku kekerasan.” ucapnya

Naru S.Pd. Bidang Humas SMPN 3 Pujut mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan olek kelompok KKN PMD Unram untuk mengedukasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

“Terimakasih kepada para Mahasiswa KKN Desa Teruwai dan Komunitas Senyum Puan karena peduli tentang pentingnya mengedukasi tentang kekerasan seksual, berhubung kami juga memiliki satgas pencegahan kekerasan.” Ucapannya

Ruhul Anshori, Ketua KKN Desa Teruwai, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pehamanan tentang apa itu kekerasan seksual.

“Kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang telah dilaksanakan ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai apa itu kekerasan seksual, apa saja bentuknya, penyebabnya, serta penanganan tentang kekerasan seksual. Selain itu, kasus kekerasan seksual sedang marak terjadi ditengah masyarakat NTB.” Ungkapnya.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025, yang dihadiri oleh 34 siswa-siswi dari SMPN 3 Pujut.(dia/adventorial)