28.5 C
Mataram
Tuesday, May 26, 2026
spot_img
Home Blog Page 8

INDONESIA ADALAH NEGARA KESATUAN, DAN ANCAMAN GLOBAL

0


Oleh : Muhammad Yahya / generation of the nation

Negara dalam keadaan krisis kesatuan, dalam sebuah negara yang kokoh harus diperlukan kesatuan yg utuh dan terus merawat nilai-nilai kedaulatan bangsa republik indonesia.

Dalam sebuah tujuan bangsa Indonesia, yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga kepentingan publik harus di utamakan untuk menjaga perdamaian bangsa.

Ketika melihat hari ini bangsa dalam keadaan kegaduhan, demonstrasi yg cukup besar yang dilakukan oleh rakyat di seluruh Indonesia adalah untuk dievaluasi kembali bagaimana yg telah terjadi kepada kepemimpinan bangsa hari ini. Ini adalah bukti bahwa kehidupan bernegara adalah kehidupan sosial yg harus mengingat satu sama lain, artinya masyarakat hari ini geram atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Akan tetapi dalam misi untuk menuju indonesia emas adalah menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045. Tujuan dari gagasan ini ditargetkan pada tahun 2045, peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Hal ini yang menjadi tujuan utama pemimpin agar terus meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga dapat menjadi negara yang kokoh.

Rusaknya sebuah negara adalah buruknya seseorang pemimpin, pemimpin yang terus memperkaya diri sedangkan rakyat kecil mati karena kelaparan di tanah yang subur. Artinya Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terlepas dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, yang merupakan momen lahirnya bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Peristiwa ini menjadi simbol dan dasar awal pembentukan konstitusi, pemerintahan, dan wilayah Indonesia, serta tonggak penting untuk mengakhirpenjajahan dan membangun bangsa yang bersatu. Mari menjaga kesatuan tampah harus menjajah negara kita sendiri.

Indonesia dalam krisis

Negara hari ini dalam krisis kepercayaannya publikkepada pemimpin, Negara dalam krisis kepemimpinan terjadi saat para pemimpin kehilangan kepercayaan dari rakyatnya, ditandai dengan ketidakstabilan dan kegagalan mengatasi masalah mendesak seperti korupsi atau krisis ekonomi dan sosial yang terjadi sekarang. Penanganannya memerlukan identifikasi penyebab krisis, penguatan institusi demokrasi dan etika kepemimpinan, serta mendorong partisipasi masyarakat untuk mencapai stabilitas dan kemajuan bangsa. Oleh sebab itu siapapun yg telah merusak citra kesatuan maka harus bertanggung jawab penuh atas kegaduhan di negeri ini.

Langkah kecil untuk mewujudkan kesatuan negara berdasarkan UUD 1945 di antaranya adalah dengan mematuhi hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1) serta ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat 1). Selain itu, setiap warga negara juga dituntut untuk tidak mudah terpengaruh ideologi asing yang bertentangan dengan konstitusi dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945.

Berdasarkan Pasal-Pasal Penting UUD 1945 pasal satu ayat 1 Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Langkah kecil yang bisa dilakukan adalah menanamkan kesadaran bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

Indonesia dalam ancaman global

Indonesia dalam kehidupan global yang sangat luas, mencakup ancaman ideologi radikalisme, terorisme, intoleransi, ancaman sosial-budaya hilangnya identitas nasional akibat budaya asing, ujaran kebencian, ancaman ekonomi krisis global, ketidakstabilan komoditas, ketidaksetaraan ekonomi, dan ancaman pertahanan dan keamanan ancaman militer, separatisme, kejahatan siber. Ancaman-ancaman ini yang menjadi ketakutan di era sekarang karena memicu ketidakstabilan masyarakat yang bentrok dengan kebijakan atau diperparah oleh globalisasi yang membawa pengaruh teknologi, informasi, dan berbagai nilai dari luar. Radikasme dan terorisme menjadi Ancaman serius terhadap kedaulatan dan keutuhan negara, yang seringkali diperparah oleh propaganda. Sehingga dapat memicu konflik. 
Yang meniduri ketakutan kita semuanya adalah munculnya pengaruh asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga ujaran kebencian dan disinformasi pada kesatuan bangsa sendiri dan menjadi Potensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa dengan menyebarkan informasi palsu dan menyulut konflik antarkelompok.

INDONESIA UNTUK KAMU AKU DAN KITA SEMUA. 🇮🇩

Ketabahan Tanpa Batas dan Cinta yang Sederhana: Resensi Buku “Tentang Kamu”

0
Sumber: https://www.gramedia.com/products/tentang-kamu-1?srsltid=AfmBOorMBIyrPqPxE_6FT5X0jEhyoIi7a680uLkFNHameyAJereumSNr

oleh: Jwnalstri

IDENTITAS BUKU
Judul : Tentang Kamu
Penulis : Tere Liye
Tahun terbit : 2016
Penertbit : Republik Penerbit
Jumlah Halaman : 524
Genre : Fiksi Romatis

Novel tentang kamu merupakan salah satu karya Tere Liye atau Darwis penulis terkenal berasal dari Indonesia. Novel ini termasuk best seller. ‘’Tentang Kamu’’ berhasil memikat hati para pembaca dengan alur cerita yang begitu unik. Sri Ningsih si tokoh utama yang dihadapkan pada fase lika-liku hidup. Dimulai dan Diakhiri dengan 5 juz. Juz tentang kesabaran, juz tentang keteguhahan hati, juz tentang. persahabatan, keteguhan hati,juz tentang juz tentang memeluk semua rasa sakit juz tentang cinta

Kisah ini bermula dari Zaman Zulkarnaen, seorang pengacara muda berasal dari Indonesia. Yang bekerja pada firma hukum Thompson & Co. Zaman mendapat panggilan dari Sir Thompson untuk menangani kasus persoalan harta warisan yang ditinggalkan kliennya yang belum lama meninggal dunia.
Harta warisan yang dimaksud adalah milik Sri Ningsih, seorang wanita asal Indonesia yang meninggal dunia di panti jompo di Paris. Sri Ningsih meninggalkan harta warisan dengan nilai fantastis. Zaman pun memulai petualangan dengan memulai pencariannya, menelusuri kehidupan Sri Ningsih .
Perjalanannya dimulai dari Pulau Bungin, yang merupakan tempat kelahiran Sri Ningsih. Di pulau tersebut, disana zaman berhasil mendapatkan informasi tentang kehidupan masa kecil Sri Ningsih. Menurut informasi Sri Ningsih telah ditinggal mati oleh ibunya ketika melahirkan dirinya. Sang ayah yang bernama Nugroho, memutuskan untuk menikah lagi, dan memiliki seorang anak bernama Tilamuta.
Suatu waktu, sang ayah pergi melaut dan tak pernah kembali, hal ini menjadi awal permulaan dari semua penderitaan yang di dapatkan dari ibu tiri yang menyebut dirinya ” anak pembawa sial “. Mengapa ia di sebut anak pembawa sial ?.
Sri Ningsih seolah ingin menghapus kenangan buruk. Sehingga ia memutuskan meninggalkan kampung halaman dan pergi bersama adiknya. Pergi ke kota Surakarta untuk bersekolah di sebuah pesantren dan memulai lembar kehidulan yang baru.
Zaman pun terus melanjutkan pencarian dan menelusuri jejak dengan berkekal buku diary Sri Ningsih yang menjadi kompas untuknya. Akankah zaman dapat memecahkan teka-teki warisan itu ?

Kelebihan novel “Tentang kamu” adalah dimana novel ini sangat menginspirasi dari alur ceritanya yang sangat unik. “Tentang kamu” yang terdengar seperti cinta seromantis apa yang akan di sajikan dalam novel ? Namun di dalam novel ini terjalin cinta yang sesederhana itu ,tetapi sangat berkesan. Bahasanya juga sederhana namun mampu membuat para pembaca merasakan emosi. Seperti Sosok Sri Ningsih yang penyabar, pemaaf, tangguh, ikhlas, serta sabar . Sri Ningsih sosok penyebar saat ia di perlakukan kasar, di bentak bahkan tidak di beri makan oleh ibu tirinya , dia tidak melakukan perlawanan sekalipun. ia pemaaf saat sahabatnya mengkhianati Bahkan menyekap adiknya selama bertahun – tahun dia tidak membenci sama sekali. Sri Ningsih sosok yang tangguh ketika di masa mudanya ia mencoba berbagai usaha, sampai mempunyai pabrik sabun , namun ia meninggalkan semuanya tanpa sebab, Seolah di ancam. Sri Ningsih sosok yang ikhlas , pada saat usaha rental mobilnya terbakar tanpa sebab, namun hal itu tak membuat semangatnya padam . dan Sri Ningsih sosok yang sabar , di saat banyak cobaan yang menghapirinya dia tidak pernah membenci keadaan justru memberikan dirinya ruang , setelah itu bangkit kembali.Dalam menghadapi fase kehidupan tersebut Sri Ningsih selalu tabah . Ia selalu mengandalkan dirinya dalam hal apapun tidak pernah mau merepotkan orang lain. Bahkan ketika sudah menikah ia tetap menjadi pribadi yang tangguh menghadapi berbagai permasalahan yang menimpanya. Sri Ningsih selalu memeluk semua rasa sakitnya sendiri. selalu berusaha terlihat kuat agar orang terdekatnya tidak mengkhawatirkannya.

Kekurangan Novel karya Tere Liye ini adalah novel ini merupakan cerita fantasi dan mungkin tidaknya terjadi di dunia nyata. Dimana Sri Ningsih yang meninggalkan begitu banyak harta warisan namun tanpa pemilik. Dan Zaman pengacara muda yang harus memecahkan teka-teki warisan Sri Ningsih yang hanya berbekal buku diary sebagai kompas. Alur novel ini terasa sangat realistis namun , sangat mendramatisasi karena sosok tokoh Sri Ningsih yang selalu tangguh dan bangkit setelah menghadapi cobaan yang menimpanya sulit untuk di tiru dalam dunia nyata.

Perbandingan Novel Ini dengan Novel Tere Liye lain, “Hujan”.

Novel “Kamu” dan “Hujan” memiliki gaya penulisan dan tema yang berbeda meskipun keduanya menyentuh aspek emosional yang mendalam.
“Kamu” lebih berfokus pada hubungan interpesonal dan perasaan yang mendalam antara karakter-karakternya. Narasi dalam novel ini cenderung intim dan personal, menggambarkan perjuangan batin dan kerentanan manusia. Pembaca diajak untuk merasakan perjalanan emosional karakter utama, sehingga menciptakan ikatan yang kuat antara pembaca dan cerita.
Sementara itu, “Hujan” sering kali mengeksplorasi tema perjalanan dan pencarian diri. Di dalamnya, terdapat elemen petualangan yang membawa karakter ke dalam situasi yang menantang, di mana mereka harus menghadapi berbagai rintangan. Novel ini mungkin memberikan lebih banyak konteks mengenai pertumbuhan karakter melalui pengalaman eksternal yang dialami.
Ketika membandingkan tema keberanian dan pengorbanan, keduanya memiliki pendekatan yang berbeda. Dalam “Kamu,” pengorbanan lebih tampak dalam konteks hubungan dan komitmen, sedangkan dalam “Hujan,” keberanian dan pengorbanan lebih terfokus pada tantangan fisik dan emosional yang harus dihadapi oleh karakter.
Secara keseluruhan, baik “Kamu” maupun “Hujan” menawarkan perspektif yang unik tentang bagaimana karakter berkembang dan beradaptasi dengan situasi hidup yang mereka hadapi. Masing-masing novel memberikan dalil yang kaya tentang emosi manusia, meskipun dari sudut pandang yang berbeda.

Penutup

Novel ini memberikan sebuah pengajaran kepada kita agar terus bersabar dalam menghadapi segala cobaan, tulus untuk melakukan segala hal, dan juga tidak pantang menyerah untuk menggapai impian. Novel ini juga mengajarkan kita agar tidak menjadi seorang yang dengki, karena dengki akan memakan segalanya, dan juga mengenai cinta, cinta akan datang pada waktunya.

Solidaritas Penjual Kopi Keliling: Bagikan Ratusan Gelas ke Demonstran di Gedung DPRD NTB

0

Mataram, MEDIA – Di tengah memanasnya aksi unjuk rasa hingga terjadi pembakaran di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Sabtu (30/8), hadir pemandangan yang menyejukkan. Seorang penjual kopi keliling membagikan ratusan gelas es kopi susu gratis kepada para demonstran.

Sebanyak 500 gelas kopi dibagikan lewat dua gerobak kopi yang ditempatkan di gerbang tengah dan selatan Gedung DPRD NTB, sekitar pukul 12.20 Wita.

Randi Bagaskara, pemilik usaha Kopi Keliling, mengatakan aksi ini merupakan bentuk solidaritasnya terhadap massa aksi.

“Iya, ini bentuk bantuan kami ke teman-teman yang turun aksi hari ini,” ujar Randi.

Menurutnya, kondisi bangsa saat ini sedang tidak baik-baik saja. Di tengah situasi panas dan ricuh, bantuan sederhana seperti es kopi diyakini dapat memberi semangat bagi para demonstran.

Randi mengaku rela dagangannya habis dibagikan meski nilainya mencapai sekitar Rp5 juta.

“Harganya satu sekitar Rp10 ribu sampai Rp15 ribu, total mungkin sekitar lima juta. Ya tidak apa lah (merugi), yang penting kami bisa memberi kontribusi saat ini,” ungkapnya.

Salah seorang peserta aksi, Bukron, mengaku terbantu dengan adanya kopi gratis tersebut.

“Lumayan, bisa bikin tetap segar. Apalagi panas sekali ini, perhatian kecil seperti ini cukup bermanfaat,” ujarnya.

Pantauan di lapangan, pembagian kopi gratis itu menarik perhatian massa. Para demonstran sempat mengerubungi gerobak kopi sebelum melanjutkan aksi hingga membakar Gedung DPRD NTB.

(rfi)

Massa Geruduk DPRD NTB, Gedung Habis Terlalap Api

0

Mataram, MEDIA — Aksi demonstrasi aliansi mahasiswa dan rakyat NTB berujung dramatis. Gedung DPRD NTB terbakar hebat setelah massa berhasil menerobos masuk dan menguasai bangunan, Sabtu (30/8).

Kericuhan bermula ketika massa aksi yang sebelumnya berorasi di depan Polda NTB bergerak menuju gedung DPRD. Tanpa pengawalan ketat, massa dengan mudah mendobrak pintu gerbang, lalu menyerbu ke dalam. Fasilitas gedung dirusak, sejumlah barang dijarah, hingga akhirnya api muncul dan melalap lantai dua gedung DPRD NTB pada sekitar pukul. Asap hitam tebal menjulang tinggi, menandai situasi yang makin tak terkendali.

Kepolisian yang tiba kemudian berupaya menghalau massa dengan gas air mata. Bentrokan pun terjadi, sebelum massa akhirnya kocar-kacir meninggalkan lokasi. Hingga berita ini diturunkan, api masih berkobar kecil dan belum sepenuhnya padam, meski telah dicoba untuk dipadamkan oleh tim Pemadam Kebakaran.

Belum ada laporan resmi terkait korban maupun total kerugian akibat insiden tersebut.

(rfi)

Masa Aksi Teriakkan “Pembunuh” Saat Geruduk Polda NTB

0
Aksi 30 Agustus yang menyebabkan 6 aktivis ditahan di Polda NTB | foto: mediaunram

Mataram, MEDIA – Ribuan massa yang terdiri dari Mahasiswa, Pengemudi Ojek Online (ojol), dan sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) menggelar demonstrasi di depan Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB), pada Sabtu (30/8).

Dalam aksi tersebut, para demonstran berulang kali meneriakkan kata “pembunuh” yang ditujukan kepada aparat kepolisian.Teriakan tersebut merupakan bentuk kekecewaan dan protes atas dugaan tindak kekerasan aparat yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa pada aksi 28 Agustus di jakarta.

“Kami datang kesini untuk solidaritas terhadap saudara kami,” Ucap salah satu massa aksi dari Aliansi Ojek Online NTB saat diwawancarai tim Mediaunram.

Massa menuntut Kapolda NTB bertanggung jawab dan memberikan penjelasan terbuka kepada publik.

“Yang kami tuntut disini adalah transparansi, kita kawal sampai tuntas (kasus Affan Kurniawan)”, ungkap orator dari perwakilan Aliansi Ojek Online NTB.

Aksi berlangsung dengan orasi bergantian dari peserta, sambil membawa spanduk dan poster bernada kecaman terhadap aparat. Massa juga sempat melakukan dorong-dorongan hingga pelemparan batu, bahkan utama gedung Polda NTB terpantau dirusak massa aksi.

Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas di Jalan Langko, Mataram, mengalami kemacetan cukup panjang.

Setelah melakukan demontrasi di Polda NTB, massa aksi pun perlahan membubarkan diri untuk berpindah ke Gedung DPRD NTB.

(hsi)

PEMIRA Tanpa Kepastian: Rektorat Unram dan Dugaan Abuse of Power

0

Pembatalan hasil pemira, penundaan pelantikan DPM, hingga wacana peniadaan BEM—apakah ini tanda runtuhnya demokrasi mahasiswa di Universitas Mataram?

Oleh: Dwi Joko Nugroho

Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PEMIRA) Universitas Mataram 2025, yang seharusnya menjadi puncak pesta demokrasi mahasiswa, justru menyisakan polemik panjang yang hingga kini belum menemukan kepastian. Pemira yang telah dilaksanakan sejak Maret lalu berakhir pada keputusan mengejutkan: hasil pemira dibatalkan melalui kajian Tim Ahli Hukum pada 1 Juli 2025. Keputusan tersebut menetapkan bahwa pemira ulang akan digelar. Namun, ironisnya, hingga hari ini, belum ada kepastian jadwal maupun mekanisme pelaksanaan ulang. Mahasiswa dibiarkan menunggu, hanya dengan janji pengumuman melalui laman resmi universitas @officialunram.

Pertanyaan mendasar muncul: mengapa demokrasi mahasiswa harus digantung di ujung ketidakpastian? Apakah rektorat dengan sengaja memainkan waktu hingga masa jabatan berakhir, ataukah ada agenda tersembunyi yang disamarkan di balik diamnya birokrasi?

DPMU yang Hilang dari Arena Demokrasi

Persoalan ini tidak hanya berhenti pada sengketa pemira BEM semata. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU)—lembaga legislatif mahasiswa yang seharusnya menjadi kanal utama representasi—hingga kini tidak kunjung dilantik. Padahal, Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2019 secara jelas dan tegas mengatur bahwa DPMU wajib terbentuk paling lama 14 hari setelah sidang umum. Fakta ini menunjukkan adanya pelanggaran aturan yang dibuat oleh universitas sendiri.

Lebih mengejutkan lagi, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WR3) bahkan sempat menyatakan bahwa DPM tahun ini tidak akan dilantik, dengan alasan adanya sengketa pemira BEM. Pernyataan tersebut bukan hanya keliru secara logika, tetapi juga secara hukum. Sebab, DPMU dan BEMU adalah dua lembaga berbeda dengan peran fundamental yang tidak dapat dipangkas begitu saja. DPMU adalah legislatif yang menyalurkan aspirasi mahasiswa serta mengawasi BEM, sementara BEM adalah eksekutif yang menjalankan program kerja. Menyandarkan keberadaan DPMU pada sengketa BEM sama saja dengan membubarkan parlemen hanya karena eksekutif sedang bermasalah.

Jika rektorat benar-benar berupaya meniadakan DPM, maka itu bukan sekadar bentuk pembangkangan terhadap aturan, melainkan indikasi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang serius.

Mata Birokrasi yang Buta Aturan

Kronologi jelas menunjukkan bahwa gugatan hasil pemira yang diajukan salah satu tim pasangan calon BEM hanya berkaitan dengan proses eksekutif. Tim Ahli Hukum pun hanya mengkaji dan memberikan rekomendasi terkait pemira ulang BEM. Tidak ada satu pun poin dalam kajian tersebut yang menyinggung DPMU. Lalu mengapa rektorat justru mengaitkan DPM dengan sengketa BEM?

Di titik ini, pertanyaan kritis patut diajukan: apakah birokrasi benar-benar tidak memahami peraturan yang mereka buat sendiri, ataukah sengaja menutup mata demi tujuan tertentu? Lebih ironis lagi, ketika WR3 menyatakan bahwa “DPM ditiadakan karena tugasnya mengawasi BEM”, pernyataan tersebut justru memperlihatkan ketidakmampuan birokrasi dalam memahami logika hukum organisasi mahasiswa. Bagaimana mungkin lembaga pengawas justru dihapus ketika lembaga yang diawasi sedang bermasalah? Tidakkah itu semakin membuka ruang penyalahgunaan tanpa kontrol?

Regulasi yang Terabaikan

Jika kita kembali membaca Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2019, aturan mengenai DPMU sangatlah rinci. Dalam Pasal 7 ayat (5) disebutkan bahwa Ketua terpilih dan anggota DPMU wajib menyusun struktur kepengurusan paling lama 14 hari setelah sidang umum. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1)–(3) mengatur kewajiban rektor untuk menetapkan dan melantik DPMU setelah pengajuan struktur kepengurusan dilakukan.

Tidak berhenti di situ, Pasal 9–13 menjabarkan tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab DPMU. Mulai dari merancang Garis Besar Program Kegiatan Organisasi (GBPKO), melaksanakan pemilihan Ketua BEM, menyalurkan aspirasi mahasiswa, hingga melakukan pengawasan terhadap jalannya BEM. Dengan aturan yang begitu jelas, meniadakan DPM berarti melanggar aturan formal sekaligus merampas hak mahasiswa untuk memiliki representasi yang sah.

Benih Otoritarianisme di Kampus

Universitas seharusnya menjadi laboratorium demokrasi, tempat mahasiswa belajar berpolitik secara sehat, jujur, dan transparan. Namun, dengan ditundanya pemira ulang, dibatalkannya hasil pemira sebelumnya, hingga ditahannya pelantikan DPM, maka universitas justru sedang menanam benih otoritarianisme di kampus.

Alih-alih memperkuat demokrasi, rektorat justru menciptakan preseden buruk: *bahwa suara mahasiswa bisa diabaikan, lembaga representasi bisa ditiadakan, dan aturan bisa dilanggar atas nama sengketa. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin demokrasi mahasiswa di Universitas Mataram akan runtuh, digantikan oleh birokrasi yang semakin absolut dan tak tersentuh.

Menuntut Transparansi dan Kepastian

Situasi ini harus segera diakhiri. Mahasiswa berhak menuntut rektorat agar transparan dalam menjelaskan alasan keterlambatan pelantikan DPM dan penundaan pemira ulang. Rektorat juga wajib konsisten menjalankan aturan yang mereka buat sendiri, bukan justru menginjaknya demi kepentingan sesaat.

Kepastian pelaksanaan pemira ulang dan pelantikan DPM bukan sekadar formalitas. Ia adalah syarat mutlak agar demokrasi mahasiswa tetap hidup dan berfungsi. Tanpa itu, demokrasi kampus hanya akan menjadi slogan kosong, dan mahasiswa kehilangan ruang artikulasi aspirasi yang sah.

Pertanyaan selanjutnya ialah: apakah rektorat Universitas Mataram benar-benar berkomitmen menjaga demokrasi mahasiswa, atau justru sedang memainkan skenario untuk mematikan ruang demokrasi di kampus?

Ketua DPRD NTB Terima Tuntutan Massa Aksi, Janjikan Komitmen Tindak Lanjut

0

Mataram, MEDIA – Setelah sempat diwarnai perobohan gerbang, massa aksi Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB akhirnya berhasil masuk ke area Gedung DPRD NTB. Situasi yang sempat memanas akhirnya berujung pada pertemuan antara massa aksi dengan Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda.

Di hadapan massa aksi, Ketua DPRD menyampaikan jaminan penuh bahwa tidak ada peserta aksi yang akan ditangkap setelah melakukan demonstrasi dan orasi di gedung dewan.

“Tidak ada massa aksi yang akan ditahan setelah melakukan aksi dan orasi hari ini, saya jaminkan diri saya,” tegasnya di depan peserta aksi, Rabu (27/8).

Lebih lanjut, Ketua DPRD NTB menegaskan bahwa pihaknya siap berkomitmen menindaklanjuti sejumlah persoalan yang telah disuarakan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Saya memberikan komitmen saya, kita bersepakat terhadap beberapa persoalan tadi baik tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya melalui pernyataan sikap.

Pertemuan tersebut menjadi puncak dari rangkaian aksi yang sejak pagi berlangsung di depan DPRD NTB. Massa sebelumnya membawa sepuluh tuntutan, mulai dari evaluasi MBG, penolakan swastanisasi pendidikan, desakan penghentian tambang ilegal di NTB, tolak RKUHAP, hingga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.

Setelah mendengarkan pernyataan sikap Ketua DPRD, massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib pada sore hari. Aksi pun berakhir dalam kondisi kondusif.

(rfi)

Tak Kunjung Ditemui, Massa Aksi Robohkan Gerbang Gedung DPRD NTB

0

Mataram, MEDIA – Suasana aksi Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB di depan Gedung DPRD NTB memanas. Setelah berjam-jam menyuarakan aspirasi tanpa kunjungan perwakilan dewan, massa akhirnya merobohkan gerbang selatan gedung DPRD pada Rabu (27/8).

Massa aksi yang sejak pagi berkumpul menuntut sejumlah persoalan rakyat mencoba mendesak masuk lebih dekat ke halaman. Dorongan massa membuat gerbang selatan roboh dan situasi semakin tegang.

Tak hanya itu, massa aksi juga melakukan aksi pembakaran ban dan spanduk.

Dalam orasinya, salah satu orator kembali menyoroti ketimpangan antara rakyat dan wakil rakyat.

“Evaluasi kembali insentif DPR, jangan mereka semakin kaya sedangkan kita semua kesusahan mencari kerja,” tegasnya.

Selain sorotan pada DPR, massa aksi juga menuntut penghentian proyek MBG, penolakan swastanisasi pendidikan, hingga desakan agar DPRD NTB menghentikan operasi tambang ilegal dan eksploitasi gunung Rinjani di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Aksi yang diwarnai perobohan gerbang ini menjadi puncak kekecewaan massa karena tak kunjung ditemui langsung oleh anggota dewan. Hingga pada akhirnya ketua DPRD NTB menemui massa aksi pada sekitar pukul 02.10 Wita.

(rfi)

Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB Geruduk DPRD NTB, Usung 10 Tuntutan Mulai dari Pendidikan hingga RUU Perampasan Aset

0

Mataram, MEDIA – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Nusa Tenggara Barat 2025 menggelar aksi di depan Kantor DPRD NTB, Rabu (27/8). Mereka menyuarakan sepuluh tuntutan dengan tema besar “Bangun Persatuan Gerakan Rakyat, Lawan Rezim Anti Rakyat!”.

Massa aksi menyoroti berbagai persoalan daerah maupun nasional, mulai dari transparansi legislasi, swastanisasi pendidikan, hingga desakan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Salah satu orator menegaskan, proyek Makan Begizi Gratis (MBG) harus segera dievaluasi karena banyak menimbulkan persoalan dari anggaran negara.

“Hentikan MBG dan evaluasi yang ada di dalamnya,” tegas salah seorang orator.

Tak hanya itu, massa juga menyoroti insentif DPR yang tidak masuk akal, serta dinilai semakin memperlebar kesenjangan sosial.

“Evaluasi kembali insentif DPR, jangan mereka semakin kaya sedangkan kita semua kesusahan mencari kerja,” teriak orator lainnya.

Adapun sepuluh tuntutan yang dibawa massa aksi adalah sebagai berikut:

  1. Transparansikan proses legislasi, tolak RKUHAP dan wujudkan keadilan hukum. Pastikan RKUHAP tidak memperluas kesewenangan lembaga penegak hukum, serta tekankan partisipasi masyarakat.
  2. Hentikan skema swastanisasi pendidikan, tolak kenaikan biaya pendidikan, wujudkan pendidikan yang layak, ilmiah, demokratis, dan berpihak kepada rakyat.
  3. Hentikan perampasan lahan, evaluasi PSN gagal KEK Mandalika. Wujudkan reforma agraria sejati sebagai syarat pembangunan industrialisasi nasional, bebaskan masyarakat dari kekangan rezim fasis Prabowo–Gibran.
  4. Menuntut alokasi dana yang jelas dan pro-rakyat, memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
  5. Tolak tunjangan DPR yang membebani APBN, berikan upah yang layak bagi guru dan dosen, serta wujudkan upah layak nasional.
  6. Evaluasi kinerja MBG, berikan makanan yang layak, dan hapus penggunaan dana pendidikan untuk MBG.
  7. Wujudkan jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.
  8. Hentikan kenaikan PBB dua kali lipat dan tolak kebijakan yang membebani rakyat.
  9. Mendesak DPRD NTB menghentikan seluruh operasi tambang ilegal di wilayah Nusa Tenggara Barat.
  10. Segera sahkan RUU Perampasan Aset, sanksi tegas bagi para pencuri di tengah kesengsaraan rakyat.

Aksi berlangsung dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Hingga ditemui oleh ketua DPRD NTB pada sekitar pukul 02.10 Wita.

(rfi) (ewi)

Ribuan Massa Siap Geruduk DPRD NTB, Soroti Eksploitasi Rinjani hingga Kenaikan Tunjangan DPR

0

Mataram, MEDIA – Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB akan menggelar aksi besar di depan Gedung DPRD Provinsi NTB pada Rabu (27/8). Aksi yang diperkirakan melibatkan 1.000 hingga 2.000 orang ini dipersiapkan untuk menyuarakan berbagai persoalan yang mencuat di tingkat daerah maupun nasional.

Koordinator umum aksi, Lalu Nazir Huda, menyampaikan bahwa gerakan ini merupakan bentuk akumulasi keresahan rakyat yang selama ini tidak mendapatkan ruang penyelesaian. Sejumlah isu daerah yang akan diangkat yakni dugaan penggelapan dana serta persoalan lingkungan yang kian meresahkan. Eksploitasi Gunung Rinjani disebut sebagai contoh nyata pengelolaan yang abai terhadap keberlangsungan alam, serta masalah masyarakat di Tanjung Aan yang masih belum mendapatkan keadilan penuh atas kasus penggusuran lahan.

Selain itu, massa juga menyinggung persoalan di tingkat nasional. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dipandang mengancam ruang gerak demokrasi karena berpotensi mengkriminalisasi gerakan rakyat. “Kami pernah merasakan bagaimana rasanya dikriminalisasi saat aksi sebelumnya terkait kasus pengrusakan gerbang, dan RKUHAP justru makin membuka peluang itu,” jelas kordum.

Tuntutan lain yang disorot adalah kenaikan tunjangan anggota DPR. Menurut aliansi, kebijakan ini menunjukkan ketimpangan karena pada saat yang sama kesejahteraan dosen dan guru di Indonesia masih jauh dari kata layak.

“Harapan kami, gerakan hari ini yang melibatkan banyak elemen masyarakat bisa benar-benar didengar oleh para pejabat provinsi maupun pusat. NTB harus bisa menjadi corong gerakan perubahan di Indonesia,” ujar Koordinator Umum aksi.

Ia juga menegaskan pentingnya keterlibatan mahasiswa dan rakyat dalam aksi kali ini, dan mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut terlibat.

“Karena ini keluhan kita bersama, kami mengajak semua elemen masyarakat ikut turun ke jalan. Terutama mahasiswa, sebagai kaum intelektual, harus mampu mewakili suara keresahan rakyat,” ajaknya.

Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB berharap aksi ini mampu menjadi momentum persatuan rakyat dalam menyuarakan keresahan bersama. Mereka menegaskan, perjuangan ini tidak hanya soal mahasiswa, tetapi juga suara masyarakat luas yang menuntut keadilan sosial, kesejahteraan, dan keberpihakan negara terhadap rakyat.

(rfi)