25.5 C
Mataram
Tuesday, May 26, 2026
spot_img
Home Blog Page 7

TREND BIAYA PENDIDIKAN MAHAL:DITENGAH ISU UNRAM MENUJU PTN-BH

0

Oleh : Dermawan Alawi

Pendidikan merupakan proses sadar untuk mengembangkan potensi manusia agar mampu tumbuh dan berkembang sebagai individu maupun anggota masyarakat. Hingga tahun 2025, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan di sektor pendidikan, mulai dari ketimpangan akses antara daerah kota dan terpencil, kualitas guru yang belum merata, kurikulum Merdeka yang belum sepenuhnya siap diterapkan, hingga digitalisasi pendidikan yang tidak merata. Selain itu, rendahnya minat baca, pengaruh faktor ekonomi yang menyebabkan banyak anak putus sekolah, serta lemahnya pendidikan karakter turut memperburuk kondisi pendidikan nasional. Tren biaya pendidikan juga menunjukkan kenaikan yang signifikan. Data BPS mencatat, pengeluaran pendidikan meningkat tajam dari 2015 hingga 2024: biaya SD naik 467%, SMP 438%, SMA 401%, dan perguruan tinggi 282%. Rata-rata biaya pendidikan di perguruan tinggi kini mencapai Rp19,01 juta per tahun. Kenaikan ini memperberat beban keluarga, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang tertekan.

Di sisi lain, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) memberikan otonomi bagi kampus dalam pengelolaan akademik, keuangan, dan SDM. Status ini memberi keuntungan berupa fleksibilitas kurikulum, peluang riset dan kerja sama internasional, serta fasilitas yang lebih modern. Namun, otonomi tersebut juga menimbulkan kekhawatiran komersialisasi pendidikan, kenaikan biaya kuliah, intervensi industri, dan semakin lebarnya kesenjangan akses pendidikan. Kondisi ini sangat relevan di NTB, di mana ekonomi triwulan I-2025 mengalami kontraksi -1,47%, sementara sektor pendidikan justru tumbuh 2,94%. Pertumbuhan tersebut beriringan dengan meningkatnya biaya pendidikan, sehingga terasa semakin mahal di tengah daya beli masyarakat yang lemah. Rencana Universitas Mataram (UNRAM) menuju PTN-BH pun menuai pertanyaan dari mahasiswa, karena khawatir biaya kuliah menjadi tidak terjangkau bagi masyarakat yang mayoritas berpenghasilan rendah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan transparansi anggaran, penyediaan beasiswa dan subsidi pendidikan, perbaikan sarana-prasarana, serta peningkatan pelatihan guru. Pendidikan harus tetap berorientasi pada mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar mencari keuntungan, agar tetap menjadi hak semua warga negara sesuai amanat konstitusi.

Sampaikan 10 Tuntutan, Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB Gelar Aksi di Hari Tani Nasional

0

Mataram, MEDIA – Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) diwarnai aksi demonstrasi dari Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB pada Kamis (25/9). Puluhan massa aksi memadati Kantor Gubernur NTB sejak pagi dengan membawa pengeras suara dan berbagai tuntutan.

Dalam orasinya, seorang massa aksi menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah. “Pemerintah sekarang tuli terhadap penderitaan-penderitaan rakyat,” Teriak salah satu orator.

Sementara orator lain menegaskan bahwa kedatangan mereka tidak mewakili kelompok tertentu, melainkan suara rakyat yang selama ini diabaikan birokrasi NTB. “Kedatangan kami Hari ini tidak membawa pribadi dan kelompok lain, melainkan suara-suara yang kemudian tidak pernah diindahkan oleh birokrasi-birokrasi di NTB,” Ujarnya.

Aliansi menyampaikan 10 poin tuntutan yang menyoroti persoalan agraria, pertanian, hingga kriminalisasi massa aksi. Beberapa di antaranya mendesak evaluasi tambang ilegal di NTB, menghentikan alih fungsi lahan, memberikan modal dan perlindungan hukum bagi petani, hingga menuntut pemerintah pusat maupun daerah mewujudkan reforma agraria sejati.

Adapun poin lengkap tuntutan massa aksi, yaitu:

  1. Mendesak Pemerintah provinsi untuk mengevaluasi secara besar-besaran tambang ilegal yang ada di Nusa Tenggara Barat
  2. Mendesak Pemerintah provinsi untuk segera menyusun rencana induk harga hasil pertanian
  3. Mendesak Pemerintah provinsi untuk menghentikan alih fungsi lahan dan pembabatan hutan di nusa tenggara barat
  4. Mendesak Pemerintah provinsi untuk memberikan modal kepada petani
  5. Mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat unmak menghentikan segala bentuk perampasan tanah atas nama PSN dan investasi, khususnya di KEK mandalika
  6. Mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah provinsi untuk mengevaluasi secara besar-besaran pengadaan MBG
  7. Menuntut pemerintah Provinsi untuk membebaskan dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum terhadap masa aksi yang ditetapkan sebagai tersangka
  8. Mendesak Pemerintah provinsi untuk melakukan rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum guna menyelesaikan kasus penahanan masa aksi
  9. Menuntut Pemerintah provinsi untuk memberikan transparansi pengadaan Alat dan Mesin pertanian di NTB
  10. Mendesak Pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan reforma agraria sejati

Aksi berlangsung hingga siang hari. Pada pukul 12.28 WITA, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB menemui massa aksi di Gedung Kantor Gubernur. Ia menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dan berjanji mengundang aliansi dalam dialog bersama Gubernur NTB.

Aksi ini berlangsung kondusif dan menjadi momentum peringatan Hari Tani Nasional di NTB dengan sorotan pada problem struktural yang dihadapi petani dan masyarakat.

(rfi)

Aliansi ADBKR-NTB Desak Cabut PSN dan UU Ciptaker, Soroti Perampasan Tanah hingga Komersialisasi Pendidikan

0

Mataram, MEDIA – Aliansi Demokrasi Baru untuk Kedaulatan Rakyat-NTB (ADBKR-NTB) yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa, perempuan, serta lembaga bantuan hukum di NTB menyuarakan kritik tajam terhadap berbagai proyek pembangunan yang dinilai merampas ruang hidup rakyat.

Dalam Press Releasenya, Selasa (24/9), ADBKR-NTB menilai Perhutanan Sosial (PS), Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 hanya menjadi instrumen legalisasi perampasan tanah rakyat. Proyek-proyek itu, menurut mereka, tidak hanya merugikan kaum tani di pedesaan, tetapi juga memiskinkan masyarakat di perkotaan.

“Tidak ada demokrasi tanpa landreform, dan tidak ada kedaulatan pangan tanpa tanah di tangan kaum tani,” tegas aliansi dalam pernyataannya.

Soroti Dampak PSN Mandalika dan Bendungan Meninting

ADBKR-NTB menyoroti secara khusus PSN Mandalika yang disebut telah menghilangkan penghidupan lebih dari 2.000 orang di kawasan Tanjung Aan. Mereka juga menolak rencana penggusuran di Dusun Ebunut, Muluk, dan Pedau yang akan berdampak pada 224 jiwa.

Sementara itu, PSN Bendungan Meninting disebut menyebabkan krisis air bersih di tiga desa, yakni Geria, Gerung, dan Bukit Tinggi. “Korban utamanya adalah perempuan tani yang kini kehilangan sumber penghasilan dan banyak yang terpaksa menjadi PMI,” ungkap aliansi.

Kasus Sambelia hingga Sengketa Tanah di Sembalun

ADBKR-NTB juga menyinggung izin Hutan Tanaman Industri (HTI) yang diberikan kepada PT. Sadhana Arifnusa di Sambelia. Izin yang kini berubah menjadi PBPH tersebut disebut mengakibatkan perampasan lahan dan kriminalisasi terhadap ratusan petani.

Di kawasan Sembalun, aliansi mendesak pemerintah segera mengeksekusi putusan pengadilan yang memenangkan petani dalam sengketa tanah dengan PT. Sembalun Kusuma Emas (SKE). “Lebih dari 2.700 petani masih terancam kehilangan tanahnya meski sudah menang di Mahkamah Agung,” ujar mereka.

Kritik terhadap Komersialisasi Pendidikan

Selain soal agraria, ADBKR-NTB juga menyoroti mahalnya biaya pendidikan tinggi di NTB. Mereka menilai status PTN-BH di Universitas Mataram (Unram) dan UIN Mataram serta praktik swastanisasi di sejumlah kampus swasta telah menjadikan pendidikan sebagai komoditas. “Pendidikan tinggi semakin jauh dari jangkauan anak buruh tani,” jelas aliansi.

Tuntutan di Hari Tani Nasional

Dalam momentum Hari Tani Nasional ke-65, aliansi menyampaikan sederet tuntutan, antara lain:

Reforma Agraria Sejati sebagai basis pembangunan industri nasional.

Evaluasi dan pencabutan PSN Mandalika serta Bendungan Meninting.

Pencabutan UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023.

Pembatalan HGU PT. SKE di Sembalun.

Moratorium pembangunan di KEK Mandalika dan konsultasi bermakna dengan rakyat.

Hentikan kriminalisasi petani serta jaminan pekerjaan layak berbasis ekonomi pedesaan.

Evaluasi sistem UKT dan langkah menuju pendidikan tinggi gratis.

Desak Usut Tuntas Kasus DPRD NTB

Aliansi juga menyoroti peristiwa 30 Agustus 2025, di mana terjadi pembakaran Gedung DPRD NTB. Mereka mendesak tim investigasi independen dibentuk untuk mengusut aktor intelektual di balik peristiwa itu.

Selain itu, ADBKR-NTB mengecam kriminalisasi demonstran yang masih ditahan. “Kami menuntut pembebasan segera tanpa syarat, penghentian stigmatisasi, serta pemulihan nama baik mereka,” tegas aliansi.

Aliansi menutup pernyataan dengan menyerukan solidaritas luas masyarakat sipil untuk mengawal berbagai kasus agraria dan demokrasi di NTB.

(rfi)

Pangan adalah Soal Hidup Matinya Suatu Bangsa

0


oleh : Adjie Shaofani Elsayyid (Mahasiswa S1 Ilmu dan Teknologi Pangan)

Apakah urusan pangan benar-benar menjadi persoalan hidup dan mati bagi sebuah bangsa? Presiden Soekarno dengan tegas menyatakan hal itu saat berpidato pada peletakan batu pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor pada 27 April 1952. Pangan adalah kebutuhan dasar yang sangat krusial bagi manusia karena berpengaruh langsung pada kesehatan dan kecerdasannya. Jika suatu negara mengalami kekurangan pangan dalam jangka panjang, hal ini akan melahirkan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif. Dengan mutu sumber daya manusia seperti itu, mustahil sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera.

Saya sepenuhnya setuju dengan pernyataan Ir. Soekarno bahwa urusan pangan adalah persoalan hidup dan mati sebuah bangsa. Hal ini didukung oleh hasil survei dari Food and Agriculture Organization (FAO) yang menunjukkan hubungan langsung antara kecukupan pangan dengan kesehatan dan kecerdasan anak-anak. Survei tersebut menegaskan bahwa kekurangan gizi dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan perkembangan fisik dan mental yang berdampak pada produktivitas generasi mendatang. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa setiap program penyediaan pangan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang tinggi.

Kejadian keracunan pada program Makan Bergizi Gratis menjadi peringatan penting bahwa upaya pemenuhan kebutuhan pangan harus disertai dengan pengelolaan yang cermat dan penerapan standar keamanan yang ketat. Masalah pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tetapi juga dengan mutu dan distribusi yang tepat. Kasus ini menunjukkan betapa kompleks dan rentannya sistem logistik pangan, terutama ketika diterapkan dalam skala nasional yang besar. Kita tentu mulai bertanya-tanya

Apakah persiapan, pengawasan, dan standar operasional yang ada saat ini telah cukup matang untuk menjamin pangan yang aman dan berkualitas bagi seluruh rakyat?

Apakah benar pemerintah memahami bahwa urusan pangan benar-benar menjadi persoalan hidup dan mati bagi sebuah bangsa?

Kejadian itu sebenarnya hanya menunjukkan sebagian kecil dari masalah pangan yang lebih luas dan mendasar di tingkat nasional. Stabilitas politik seringkali beririsan langsung dengan kebijakan pangan. Kita masih sering menyaksikan harga cabai melambung tak terkendali, harga beras tak menentu, atau pasokan komoditas penting yang tiba-tiba langka. Semua ini bukan sekadar fluktuasi pasar biasa, melainkan cerminan dari kebijakan yang belum kokoh, rantai distribusi yang belum efisien, hingga permainan para spekulan yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Kita seolah terus berkutat pada masalah yang sama dari tahun ke tahun tanpa solusi yang benar-benar menyentuh akarnya.

Situasi ini makin diperparah oleh berbagai faktor global di luar kendali kita. Perang dagang antarnegara, perubahan iklim yang ekstrem, serta konflik bersenjata yang mengganggu pasokan dari wilayah penghasil utama dunia langsung berdampak pada ketersediaan pangan di Indonesia. Ketergantungan kita pada impor komoditas penting seperti gandum dan kedelai membuat negara ini sangat rentan terhadap fluktuasi harga internasional. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia mengimpor lebih dari 90% kebutuhan gandum dan sebagian besar kedelai dari luar negeri, sehingga gangguan pasokan global bisa langsung mempengaruhi harga bahan pangan pokok di dalam negeri. Dampak krisis di negara lain akhirnya dirasakan sampai ke penjual tahu-tempe di pasar tradisional kita. Kondisi ini menuntut kita untuk memiliki strategi pangan yang tangguh dan adaptif agar tidak mudah terombang-ambing oleh ketidakpastian global.

Sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, saya menyadari bahwa persoalan ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan apa yang terlihat dari kebijakan resmi atau peraturan yang ada. Ada beberapa masalah mendasar yang sering terabaikan. Pertama, krisis regenerasi petani, di mana semakin sedikit anak muda yang berminat bekerja di bidang pertanian karena dianggap kurang menguntungkan. Kedua, lambatnya pemanfaatan teknologi modern, mulai dari bibit unggul, sistem irigasi yang efisien, hingga cara penanganan pascapanen yang masih tradisional sehingga menyebabkan banyak makanan terbuang sebelum sampai ke konsumen. Terakhir, berkurangnya lahan pertanian yang produktif akibat dialihfungsikan menjadi kawasan industri atau pemukiman. Jika masalah-masalah pokok ini tidak segera diatasi, maka kebijakan yang dibuat di tingkat hilir akan sulit berhasil dan mudah rapuh.

Melihat semua tantangan ini, sudah saatnya kita menyadari bahwa urusan pangan bukan sekadar mengisi perut, melainkan pondasi kemandirian, stabilitas, dan kedaulatan bangsa. Insiden pada program MBG adalah pengingat keras, gejolak harga adalah ancaman sosial, dan ketergantungan impor adalah pertaruhan geopolitik.

Pemerintahan saat ini harus memastikan bahwa program-programnya tidak hanya populis, tetapi juga aman, terukur, dan berkelanjutan. Diperlukan komitmen serius untuk memodernisasi sektor pertanian, melindungi petani lokal, dan membangun sistem pangan yang berdaulat dari hulu ke hilir. Sebab, masa depan bangsa ini, pada akhirnya, memang benar-benar bergantung pada ketersediaan pangan di setiap piring rakyatnya.

Tradisi Balap Perahu di Pantai Nipah: Merawat Budaya di Momen Maulid Nabi

0

Lombok Utara, MEDIA – Pantai Nipah di Desa Nipah, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara (21/9), menjadi pusat perhatian masyarakat pada perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw tahun ini. Ribuan warga memadati pesisir pantai untuk menyaksikan lomba balap perahu tradisional yang digelar sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tahunan.

Pantai yang biasanya tenang dipenuhi dengan semarak perahu hias berwarna-warni. Belasan tim peserta dari berbagai dusun beradu kecepatan, mendayung perahu mereka menembus ombak. Suasana semakin meriah dengan sorak-sorai penonton yang memberikan semangat kepada para peserta

Lomba balap perahu ini telah menjadi tradisi masyarakat Desa Nipah sejak lama. Setiap tahun, kegiatan ini digelar sebagai simbol kebersamaan, gotong royong, dan kerja keras yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain menjadi ajang hiburan, balap perahu juga mencerminkan kedekatan masyarakat dengan laut, sekaligus menjaga identitas budaya maritim yang telah mengakar kuat.

Ketua panitia, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar hiburan, melainkan juga bentuk pelestarian budaya maritim sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga. “Balap perahu di Pantai Nipah sudah menjadi tradisi setiap kali perayaan Maulid Nabi. Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya mengenang keteladanan Rasulullah, tetapi juga menjaga kekompakan dan semangat gotong royong masyarakat,” ujarnya.

Perayaan ini tidak hanya memperkuat nilai religius masyarakat, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi. Kehadiran ribuan pengunjung menjadikan kawasan pantai lebih ramai, sehingga para pedagang lokal turut mendapatkan keuntungan dari keramaian tersebut.

Menariknya, meskipun beberapa waktu terakhir masyarakat sempat diresahkan dengan adanya kasus pembegalan di kawasan sekitar, hal itu tidak menyurutkan antusiasme warga untuk hadir. Pantai Nipah tetap dipadati pengunjung, baik dari desa setempat maupun dari luar daerah. Hal ini menunjukkan kuatnya minat masyarakat untuk merayakan Maulid Nabi dengan penuh kebersamaan sekaligus menjaga tradisi warisan leluhur.

Balap perahu di Pantai Nipah menjadi bukti bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dapat dirayakan dengan cara yang unik, memadukan nilai-nilai keagamaan dengan kearifan lokal. Tradisi ini sekaligus mempererat persaudaraan, memperkuat identitas budaya, serta menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap warisan leluhur mereka.

(Zha)

Mesin Air Unram Dikeluhkan Mahasiswa: Lambat dan Tak Konsisten

0

Unram, MEDIA — Dua mesin air minum gratis yang terpasang di Universitas Mataram (UNRAM) menuai keluhan dari mahasiswa. Fasilitas yang berada di dekat kantin Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) serta area foodcourt ini sering tidak berfungsi optimal.

Mesin tersebut merupakan bagian dari program “Kampus Go Green” dan diserahkan oleh Bank BTN Cabang Mataram pada April 2025. Tujuannya menyediakan air minum higienis secara gratis dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Akan tetapi, mahasiswa yang mengisi ulang air di titik foodcourt mengeluhkan lambatnya aliran air. “Airnya keluar pelan sekali. Saya harus nunggu lama, apalagi kalau antre. Bisa tiga menit cuma buat isi satu botol,” ungkap salah satu pengguna.

Di titik FEB, masalah sedikit berbeda. Mahasiswa melaporkan mesin sering tidak mengeluarkan air meski sudah diaktifkan sesuai petunjuk. “Katanya 30 detik, tapi kadang tidak keluar sama sekali,” ujar pengguna lainnya.

Meski banyak keluhan soal teknis, sebagian mahasiswa menilai kualitas air masih layak konsumsi. “Rasanya oke-oke aja, bisa diminum lah,” ujar Iki, mahasiswa FEB yang sesekali menggunakan fasilitas tersebut.

Keluhan ini menyebar cepat di kalangan mahasiswa. Banyak yang akhirnya memilih kembali membeli air kemasan, meski bertentangan dengan semangat pengurangan plastik.

(Nxl)

September Kelam yang Tak Pernah Usai

0

Oleh: Juanda Ali Sahbana

Jakarta, malam itu, 1 September 2025. Di sebuah kantor kecil milik Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen seorang Pejuang Demokrasi masih bekerja di depan laptopnya. Tiba-tiba, pintu didobrak. Sekitar tujuh sampai delapan orang masuk tanpa permisi, merampas ponsel, menonaktifkan CCTV, dan membawa Delpedro pergi tanpa sepatah kata tentang alasan penangkapan.

Kantor sunyi, Rekan-rekan Delpedro hanya bisa tertegun, tak percaya bahwa di negeri yang katanya demokratis, peristiwa seperti ini masih terjadi. Ini bukan satu-satunya. Sejak 26–30 Agustus, ribuan orang turun ke jalan. Mereka bukan hanya mahasiswa. Ada buruh, nelayan, guru, driver ojek online rakyat biasa yang muak. Muak karena pajak yang mencekik, muak melihat wakil rakyat berjoget di tengah krisis, muak melihat aparat menindas rakyat hingga merenggut nyawa Gelombang kemarahan merebak di seluruh Indonesia. Tapi seperti sejarah yang berulang, aparat menjawab dengan represi. Penangkapan sewenang-wenang terjadi di banyak kota. Sejumlah orang bahkan hilang.

Nama-nama korban pun satu per satu menyeruak ke publik seperti daftar panjang yang tak seharusnya ada,
Affan Kurniawan (Jakarta), Sarina Wati (Makassar), Saiful Akbar (Makassar), Muhammad Akbar Basri (Makassar), Rusdamdiansyah (Makassar), Sumari (Solo), Rheza Sendy Pratama (Yogyakarta), Andika Lutfi Falah (Jakarta), Iko Juliant Junior (Semarang), hingga Septinus Sesa (Manokwari).
Mereka tewas dalam gelombang protes itu. Dan daftar korban hilang pun menambah luka:
Bima Permana Putra, hilang sejak 31 Agustus.
M. Farhan Hamid, terakhir terlihat di Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat.
Bimo Syahputradewo, hilang sejak 30 Agustus, lokasi terakhir Mako Brimob.
Bagi keluarga, setiap hari adalah siksaan. Menunggu kabar yang mungkin tak pernah datang. Dari kacamata hak asasi manusia, semua ini jelas pelanggaran serius. Hak untuk menyampaikan pendapat dan berkumpul dijamin oleh konstitusi. Penangkapan tanpa surat perintah melanggar hukum. Membatasi akses bantuan hukum melanggar prinsip due process. Dan penghilangan paksa? Itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang diakui dunia internasional.

Namun di negeri ini, sepertinya sejarah “September Kelam” terus berulang. Kita pernah kehilangan mahasiswa pada Tragedi Semanggi II (1999). Kita pernah kehilangan Munir (2004). Kini, dua dekade setelahnya, luka itu kembali menganga.Negara semestinya hadir untuk melindungi. Bukan mencederai. Bukan membuat rakyat takut bersuara.

Di tengah semua ini, ada satu pertanyaan yang terus menggema
Sampai kapan?

Sampai kapan kita harus membayar mahal hanya untuk menyampaikan pendapat? Sampai kapan aparat dibiarkan menjemput paksa tanpa surat, menonaktifkan kamera, menghilangkan orang?
Tragedi ini bukan sekadar rangkaian peristiwa. Ia adalah peringatan keras bahwa demokrasi kita sedang sakit. Dan jika kita diam, bukan tidak mungkin, kita akan kehilangan lebih banyak lagi

Ratusan Pedagang Terdampak Penggusuran di Tanjung Aan, Massa Aksi Desak Cabut Status PSN Mandalika

0

Mataram, MEDIA – Aksi massa kembali mewarnai NTB pasca penggusuran paksa yang dilakukan PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Pemerintah Lombok Tengah, Kepolisian Resor Lombok Tengah, dan pihak keamanan swasta Vanguard dengan total 700 pasukan. Penggusuran ini membuat 186 pedagang kehilangan mata pencaharian, sementara lebih dari 2.000 orang yang selama ini menggantungkan hidupnya di kawasan Pantai Tanjung Aan ikut terdampak. (10/9)

Dalam rilis yang diterima Mediaunram, Massa Aksi yang terdiri dari Masyarakat yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasional (FMN) NTB dan AGRA NTB menyebutkan bahwa penggusuran dilakukan untuk pembangunan hotel bintang lima dengan nilai investasi Rp2,1 triliun oleh PT Kleo Mandalika Resort, investor asal Jepang. Tidak hanya itu, pada 21–23 Agustus 2025, ITDC bersama aparat dan pihak keamanan swasta juga mendatangi warga di Muluq, Pedau, dan Dusun Ebunut untuk melakukan pendataan. Area tersebut sudah ditandai dalam rencana pengembangan investasi dengan sebutan Lot TTA 7, 8, dan 9 (Muluq–Pedau), serta SB 4 dan 5 (Ebunut).

Estimasi total lahan terdampak mencapai 56,07 hektare di Muluq–Pedau dengan sedikitnya 27 kepala keluarga (97 jiwa), dan 12,88 hektare di Dusun Ebunut yang dihuni 44 kepala keluarga (125 jiwa), termasuk 19 kepala keluarga (53 jiwa) di area SB 4 dan 5.

Warisan Konflik Mandalika

Proyek The Mandalika disebut sebagai warisan konflik sejak era PT Rajawali Wira Bhakti Utama (1985–1989) yang hingga kini tidak pernah diselesaikan. Pola serupa berupa penggusuran paksa juga pernah terjadi pada pembangunan Sirkuit Pertamina Internasional Mandalika.

Bahkan, Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) telah berulang kali memperingatkan bahwa proyek Mandalika berisiko tinggi melanggar HAM. Dalam rilis terbarunya pada 22 Agustus 2025, ITDC kembali diingatkan untuk menghentikan intimidasi serta menangguhkan penggusuran di area KEK Mandalika. Namun, fakta di lapangan menunjukkan intimidasi, penggunaan aparat, dan pendataan warga masih terus berlangsung.

Dalam aksinya, massa menyampaikan lima tuntutan utama:

  1. Pemerintah Pusat dan Daerah harus membentuk tim independen untuk penyelesaian konflik Mandalika.
  2. PT ITDC harus melakukan land audit atas seluruh lahan di KEK Mandalika.
  3. Pemerintah Pusat, Daerah, dan PT ITDC harus segera menyelenggarakan konsultasi bermakna dengan masyarakat terdampak.
  4. Hentikan keterlibatan Vanguard, Polisi, dan Militer dari seluruh kawasan Mandalika serta mengedepankan penyelesaian berbasis HAM.
  5. Cabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

(Rfi)

Tatkala Kebenaran Dianggap Relatif dan Bahasa Dimanfaatkan Sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan: Resensi Buku 1984 Goerge Orwell

0

oleh: Hessinta Saulandari

Identitas Buku

Judul buku​: 1984

Penulis buku​: George Orwell

Penerbit​: PT Bentang Pustaka

Tahun terbit​: 2020

Penerjemah​: Landung Simatupang

Tebal halaman​: 397

Genre​​: Fuksi Distopia

ISBN​​: 978-602-291-731-1

Novel 1984 merupakan novel klasik distopia karya Goerge Orwell. Orwell menulis novel ini pada tahun 1948 dengan latar waktu 1984 di negara fiktif Oceania. Negara ini dipimpin oleh Big Brother. Dia merupakan seorang pemimpin yang sangat dihormati dan diagung-agungkan oleh rakyatnya. Walaupun rakyatnya sendiri sebenarnya tidak pernah melihat bahkan mempertanyakan apakah dia benar-benar ada atau sebatas seorang tokoh yang diciptakan keberadaanya oleh para penguasa. Novel ini dikisahkan dari sudat pandang seorang  tokoh bernama Winston Smith, seorang pekerja Ministry Of Truth (Kementrian Kebenaran). Ia merupakan seorang pegawai yang patuh, namun diam-diam sering mempertanyakan tentang berbagai hal yang janggal tentang negaranya

Novel ini mengangkat isu politik, yang terinspirasi dari rezim brutal Adolf Hitler dan Josep Stalin setelah perang dunia II. Novel ini bukan sekedar fiksi, melainkan tentang peringatan bahaya dari totalitarianisme. Orwell barangkali menulis novel ini sebagai bentuk ramalan tentang kondisi suatu negara pada masa depan. 

Kondisi mengerikan yang diciptakan Orwell mengakibatkan ketertarikan besar pembaca. Pembaca ditarik untuk melihat kondisi yang gelap dan mencekam. Dimana dunia ini digambarkan penuh dengan pemantauan ketat, propaganda dan penindasan. Menciptakan bagaimana dunia menjadi terbatas dan kebebasan dapat direnggut dalam masyarakat yang diatur oleh pemerintah yang otoriter.

Secara keseluruhan dalam resensi ini saya ingin menjabarkan bagaimana sinopsis dari novel ini, bagaimana kebenaran menjadi relatif dan rakyat dipaksa percaya pada realitas versi penguasa, Serta bagaimana bahasa dimanfaatkan sebagai alatlegitimasi kekuasaan untuk membatasi kosakata sehingga rakyat tidak bisa berpikir kritis atau menentang kekuasaan.

Sinopsis

Winston Smith merupakan seorang pekerja Ministry Of Truth (Kementrian Kebenaran) di sebuah negara fiktif Oceania. Ministry Of Truth merupakan salah satu dari empat kementrian utama di negara tersebut. Di kementrian ini Ia bertugas mengendalikan seluruh media, merevisi sejarah, menciptakan kebohongan menjadi suatu fakta dan penghapusan informasi untuk kepentingan partai di negara Oceania

Selama hidupnya, Winston berusaha menjadi warga negara yang mematuhi setiap aturan yang dikeluarkan partai,walaupun dipikirannya berteriak ingin memberontak karena ia diam-diam mempertanyakan tentang segala hal kebijakan negaranya yang dipimpin oleh seorang diktator.

Di negara OceaniaPartai merupakan entitas yang menguasai kekuasaan dan mengendalikan seluruh aspek kehidupan di negara tersebut. Masyarakat diatur dengan sistem pengawasan ketat melalui telescreen. Telescreen merupakan perangkat yang beroprasi sebagai televisi, kamera keamanan dan mikrifon. Alat ini juga dipakai untuk menyiarkan propaganda dan pengawasan dua arah yang tidak dapat dimatikan. Pemasangan alat ini sangat meluas, dia dipasangkan di tempat-tempat umum dan tempat pribadi untuk mengawasi gerak-gerik masyarakat sehingga alat ini sebagai simbol kuat hilangnya privasi dan kontrol Pemerintah yang ketat dan mutlak atas warga negaranya melaluli teknologi.

Dengan keberadaan Telescreen Winston merasa terjebak dalam dunia tanpa kebebasan. Ia mulai meragukan segala hal kebenaran yang disampaikan melalui telescreen. Ia diam-diam membeli buku harian rahasia dan mulai mencatat pemikiran kritisnya sendiri dan mulai mempertanyakan sistem pemeritahan yang ada pada negaranya.

Pada suatu hari ia menerima surat cinta dari Julia, seorang yang ia curigai sebagai mata-mata partai yang memantau segala aktivitasnya. Namun, kecurigaan Winston berubah menjadi ketertarikan pada Julia. Winston menyadari bahwa ia benar-benar jatuh cinta pada Julia, dan hubungan mereka menjadi hubungan yang dilarang oleh negara, karena negara melarang mencintai seseorang secara emosianal selain ke Big Brother. Hubungan mereka merupakan bentuk pemberontakan terhapad rezim totaliter Big Brother. Cinta mereka menjadi simbol harapan dan perlawanan, namun pada akhirnya mereka dikhianati dan ditangkap, yang secara tragis menghacurkan harapan mereka.

Winston dan kekasihnya Julia ditangkap dan disiksa oleh O’Brien yang merupakan seorang yang ia paling percayai untuk membantunya melakukan pemberontakan. Mereka disiksa secara fisik dan mental, serta mengalami siksaan yang paling menyakitkan di kamar 101. Dikamar tersebut Winstondipaksa untuk menghianati Julia dan menghacurkan cinta mereka. Dan pada akhirnya Winston menyerah sepenuhnya dan mencintai Big Brother seorang yang merupakan pemimpin di negara Oceania.

Kebenaran Dianggap Relatif

Kebenaran yang dianggap relatif merupakan kebenaran yang tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang absolut, objektif, dan universal. Melainkan kebenaran bisa berubah-ubah sesuai dengan kepentingan, sudut pandang atau kekuasaan. Dalam novel ini relativitas kebenaran dapat diwujudkan melalui Partai. Partai yang berkuassa mendefinisikan kebenaran. Fakta sejarah bisa dihapus, diubah, atau ditulis ulang di Ministry Of Truth (Kementrian Kebenaran). Winston sering menyadari bahwa dalam negara itu partai sering memaksakan orang lain untuk menerima kebohongan. Dengan demikian semua catatan menceritakan dongeng yang sama, dan pada akhirnya dusta tersebut lulus dan masuk kedalam sejarah dan menajadi kebenaran.

Dia yang menguasai masa silam, kata selogan partai, menguasai hari depan, dia yang menguasai hari ini menguasai masa silam. Tetapi masa silam itu, meskipun berdasarkan sifatnya dapat diubah, tidak pernah diubah-ubah. Apapun yang benar-benar sekarag ini adalah benar sejak kekal sampai kekal. Sederhana saja, segala yang diperlukan hanyalah serangkaian kemenangan tak putus-putus atas memorimu sendiri. Realitaslah yang mengendalikan”

“ Seluruh sejarah adalah semacam batu tulis, bisa dihapus bersih dan ditulis lagi seiring yang dibutuhkan. Bagaimanapun sesudah dilakukan pemalsuan, tidak pernah mungkin dibuktikan bahwa memang ada pemalsuan apapun juga.”

Partai memaksakan setiap orang untuk menolak bukti yang tertangkap mata dan telinga. Kebebasan berpikir mereka dibatasi dan dipersempit. Bahkan, relativitas kebenaran diperlihatkan secara ekstrem. Ketika Partai mengatakan 2+2 = 5, maka mereka harus mempercayainya. Karena setiap ucapan partai adalah benar. Winston hanya menginginkan kebebasan dimana ia bebas untuk memikirkan segala hal tanpa harus menuruti kata Partai.

“Kebebasan ialah kebebasan untuk mengatakan bahwa dua ditambah dua samadengan empat. Jika itu dijamin, semua yang lain mengikuti”

Hal ini menegaskan bahwa logika sekalipun dapat diputarbalikkan jika partai menghendakinya. Sehingga apa yang disebut benar pada hakikatnya ditentukan oleh kekuasan.

Tidak hanya itu, Partai juga juga memaksa masyarakat untuk memegang dua keyakinan yang bertetantangan sekaligus, yang dalam novel ini disebut doublethink. Doublethink merupakan kemampuan untuk menampung dua keyakinan yang bertentangan dalam pikiran seseorang, lalu menerima keduanya sebagai sebuah kenyataan. Misalnya dalam selogan partai yang berbunyi:

“Perang adalah Damai, Kebebasan adalah Perbudakan, Ketidaktahuan adalah Kekuatan”

Kalimat tersebut merupakan sebuah kontradiksi, tetapi harus diyakini sebagai kebenaran yang mutlak. Dalam Praktiknya juga Winston dan masyarakat Oceania dipaksa percaya bahwa musuh negara bisa berganti dalam semalam, misalnya sebelumnya berperang melawan Eurasia lalu  besoknya diumumkan bahwa musuh sebenarnya adalah Eastasia. Mereka pun percaya bahwa mereka selalu berperang denga Eastasia. Masyarakat dipaksa menerima kontradiksi, walaupun mereka tahu terdapat perubahan, mereka harus tetapyakin bahwa tidak pernah ada perubahan, hal inilah yang disebut dengan doublethink. Dengan doublethink seseorang bisa lupa fakta yang tidak sesuai dengan narasi partai

Bahasa Dimanfaatkan Sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan

Bahasa tidak hanya digambarkan sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai alat kekuasaan. Partai memahami bahwa dengan mengendalikan bahasa, mereka dapat mengendalikan pikiran manusia. Hal ini diwujudkan melalui proyek newspeak. Newspeak ini dimaksud untuk mempersempit lingkup pemikiran, hal ini secara tidak langsung memangkas pilihan kata hingga ketingkat minimum. 

“ Tidakkah kamu lihat bahwa seluruh tujuan newspeak untuk menyempitkan lingkup pemikiran? . Pada akhirnya nanti kita akan membuat kejahatan pikiran sungguh-sengguh tidak mungkin, karena tidak akan ada kata untuk mengungkapkannya. Setiap konsep yang diperlukan akan diungkapkan dengan satu kata saja, yang maknanya didefinisikan ketat dan kaku, dan segala pengertian embel-embelnya dihapus dan dilupakan. Pada edisi kesebelas ini kita sudah tidak jauh lagi dari titik itu. Tapi, prosesnya akan terus berjalan lama setelah kamu dan saya mati”

Kosa kata Newspeak disusun secara teratur yang dituangkan dalam bentuk kamus yaitu Newspeak Dictionary. Kosa katanya dipersempit dan dimodifikasi maknanya, dan hanya menyisakan  kosa kata yang mendukung ideologi Partai. Kosa kata yang berkaitan dengan kebebasan, pemberontakan, atau pemikiran kritis dihapuskan, dengan demikian masyarakat tidak lagi memiliki alat untuk mengepresikan perlawanan.Misalnya kata “bebas masih terdapat dalam Newspeak Dictionary , tetapi kata ini hanya dapat digunakan dalam pernyataan “Kucing ini bebas dari bakteri ”. Selain itu kata “bebas tidak bisa digunakan dalam pegertian lamanya yang terkandung dalam frase “politik bebas” dan “pemikiran bebas/kebebasan berpikir”, karena kebebasan politik dan kebebasan berpikir tidak adalagi atau dengan kata lain telah dihilangkan sehingga tidak perlu dinamai.

“Setiap tahun jumlah kata menyusut dan makin menyusut, dan lingkup kesadaran selalu dipersempit. Bahkan sekarangpun, tentunya tidak ada dalih untuk melakukan kejahatan pikiran. Ini cuma soal disiplin diri, pengendalian realitas. Tapi, pada akhirnya itu semua tidak perlu lagi. Revolusi akan rampung ketika bahasanya sempurna. Pernahkah kau pikir, Winston, bahwa menjelang tahun 2050, selambat-lambatnya, tidak satu manusia pun yang masih hidup yang dapat mengerti percakapan seperti percakapan kita ini?”

Penutup

Melalui Novel 1984 Orwell seakan ingin memberikan peringatan melalui tulisannya tentang masa depan yang mungkin saja akan menjadi kenyataan. Dalam Novel ini, Orwell menghadirkan gambarkan dunia yang gelap, penuh ketakutan dan tanpa kebebasan. Dimana hakikat berpikir bebas manusia dirampas oleh penguasa yang memproduksi ilusi sebagai realitas palsu. Manusia tidak lagi percaya pada mata dan telinganya sendiri, melainkan dipaksa menerima narasi yang direkayasa. Pada titik itu, kebebasan berpikir tidak hanya dibatasi, tetapi juga dilenyapkan melalui tipuan yang dilegalkan

Ia tidak hanya menghadirkan kisah Winston yang teragis, namun membuka mata pembaca bahwa kekuasaan yang absolut mampu menghapus ingatan, merubah bahasa, menundukkan seseorang, bahkan merekayasa kebenaran. Negara yang dibangun seakan dikelilingi dengan tembok yang tidak memiliki ujung, penuh dengan kabut pengawasan dan tirani, hingga pembaca merasa terjebak dalam lorong panjang yang tidak memiliki cahaya.

Novel ini bukan sekedar bacaan, melainkan renungan yang akan terus hidup. Ia berfungsi sebagai cermin, menampilkan bayangan yang gelap yang bisa lahir kapan saja jika manusia lengah. Dengan bahasa yang tegas dan tajam Orwell mengajak kita untuk selalu bertanya, tidak pernah berhenti mencari kebenran, tidak pernah berhenti mengingat dan tidak pernah berhenti melawan ketika kebebasan terasa terancam. Karna tanpa kebebasan berpikir, manusia bayangan yang hidup dalam ketakutan, dan tunduk pada wajah tanpa rupa.

Waspada! Penipuan Berkedok Kakak Tingkat Masih Marak di UNRAM

0
https://www.halosultra.com/sultra-raya/wakatobi/35211/dugaan-penipuan-jual-beli-motor-oleh-oknum-polisi-di-wakatobi-kembali-mencuat/attachment/penipuan-ilustrasi/

Unram, MEDIA — Penipuan digital kembali menyasar mahasiswa Universitas Mataram. Modusnya tidak asing: pelaku mengaku sebagai kakak tingkat, menggunakan nomor tak dikenal, dan meminta bantuan isi pulsa melalui m-banking. Satu mahasiswa dilaporkan telah menjadi korban dengan kerugian sebesar Rp300.000.

Salah satu mahasiswa yang sempat dihubungi mengungkapkan bahwa nomor pelaku muncul setelah kontaknya dicantumkan di pamflet kegiatan kampus. “Kalau ada oknum yang sengaja manfaatin itu buat nipu, bahaya banget,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa pelaku mengatasnamakan teman yang dikenal, sehingga sulit membedakan mana yang asli dan mana yang penipu.

Yang membuat kasus ini mengkhawatirkan bukan hanya kerugiannya, tapi cara pelaku membangun kepercayaan. Dengan mencatut nama mahasiswa lain dan berpura-pura akrab, pelaku berhasil membuat korban merasa tidak enak hati untuk menolak. Bahkan sebelum meminta pulsa, pelaku sempat menanyakan kontak penjual ponsel, seolah-olah sedang mencari bantuan biasa.

Nomor yang digunakan pelaku telah beredar luas di kalangan mahasiswa, dan beberapa tangkapan layar menunjukkan pola percakapan yang serupa. Meski belum ada tanggapan resmi dari pihak kampus, kasus ini menambah daftar panjang penipuan yang kerap muncul setiap tahun, terutama menjelang masa penerimaan mahasiswa baru.

Organisasi kampus menjadi salah satu target utama. Mahasiswa yang aktif di kepanitiaan atau media kampus sering kali lebih rentan karena terbiasa berkomunikasi lintas angkatan. Ketika pelaku mengaku sebagai senior atau menyebut nama yang dikenal, banyak yang langsung percaya tanpa verifikasi lebih lanjut.

Fenomena ini menunjukkan bahwa literasi digital dan kewaspadaan masih menjadi tantangan di lingkungan kampus. Di tengah kesibukan akademik dan organisasi, mahasiswa perlu lebih kritis terhadap pesan yang masuk, terutama jika berkaitan dengan permintaan finansial.

Langkah sederhana seperti memverifikasi identitas, menanyakan langsung ke teman yang disebut, atau menolak dengan tegas bisa mencegah kerugian lebih besar. Jangan merasa bersalah karena tidak membantu jika ada keraguan. Justru, sikap hati-hati adalah bentuk perlindungan diri dan solidaritas terhadap sesama mahasiswa.

Jika menerima pesan mencurigakan, segera laporkan ke pihak kampus atau organisasi terkait. Jangan biarkan penipuan seperti ini terus berulang dan memakan korban baru.

(nxl)