Oleh: Sulaiman Perawira Sasakadi (Alumni Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram)

Mahasiswa takut pada dosen, Dosen takut pada dekan, Dekan takut pada rektor, Rektor takut pada menteri, Menteri takut pada presiden, Presiden takut pada mahasiswa. takut ’66, takut ’98. (Taufiq Ismail, 1998)

Baris-baris kuat Taufiq Ismail ini tidak hanya menggambarkan siklus ketakutan dalam sejarah politik Indonesia, tetapi juga secara presisi memotret hierarki otoritas dan akuntabilitas yang rapuh dalam lingkungan akademik. Di puncak rantai ini, Rektor berada pada posisi yang ditakuti oleh bawahannya, namun ia sendiri juga memiliki pihak yang harus ia takuti—yaitu Menteri, dan pada akhirnya, kembali pada kekuatan pengawas tertinggi: Mahasiswa dan Hukum. Refleksi ini menunjukkan bahwa kekuasaan seorang Rektor tidak pernah absolut. Oleh karena itu, perlu ditegaskan: Rektor mutlak bisa diturunkan, dan mekanisme hukum yang ada mewajibkan hal tersebut jika terjadi pelanggaran serius. Jabatan rektor bukanlah takhta abadi, melainkan amanah publik yang tunduk sepenuhnya pada akuntabilitas konstitusional dan regulasi pendidikan.

Landasan Konstitusional dan Imperatif Akuntabilitas Hukum

Jabatan rektor, terutama di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), adalah jabatan publik yang terikat pada prinsip-prinsip dasar negara.

A. Prinsip Kedaulatan Hukum sebagai Batasan Kekuasaan

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini adalah palu godam yang memecah mitos kekebalan jabatan Rektor. Tidak ada kekuasaan di kampus yang dapat berdiri di atas Statuta dan undang-undang. Pelanggaran terhadap kewajiban dan sumpah jabatan adalah pintu masuk bagi penegakan hukum dan konsekuensi pencopotan.

B. Mekanisme Penjerat Rektor (Akuntabilitas ASN)

Mayoritas Rektor PTN adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), yang secara ketat diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kedua regulasi ini adalah senjata legal untuk memberhentikan Rektor. Pelanggaran disiplin berat, seperti penyalahgunaan wewenang, terbukti korupsi, atau pelanggaran etika lainnya, dapat berujung pada sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, yang secara otomatis menggugurkan kelayakan statusnya sebagai rektor.

Payung Hukum Penegasan Pencopotan: Ketentuan Menteri yang Eksplisit

Dasar hukum teknis pemberhentian Rektor telah diatur secara rinci dan tidak ambigu dalam regulasi Menteri, yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk bertindak. Untuk Rektor PTN, acuannya adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (beserta perubahannya, Permenristekdikti Nomor 21 Tahun 2018).

Pasal 13 Peraturan Menteri ini secara lugas membenarkan pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir:

Ayat (1) huruf a – Pelanggaran Etika Akademik: Rektor dapat diberhentikan karena telah diberhentikan sebagai Dosen karena pelanggaran disiplin berat (misalnya, plagiarisme).

Ayat (1) huruf c – Tindak Pidana: Rektor wajib diberhentikan jika dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Artinya, jika Rektor terbukti korupsi, menyelewengkan dana, atau terlibat kejahatan, maka pencopotan adalah konsekuensi hukum yang tidak dapat dihindari, bukan sekadar pilihan Menteri.

Sementara untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS), meskipun kewenangan pemberhentian berada di tangan Badan Penyelenggara (Yayasan), keputusan tersebut harus didasarkan pada Statuta dan prinsip Good University Governance. Pelanggaran etika dan hukum Rektor PTS harusnya memicu pencopotan oleh Yayasan demi menjaga reputasi dan keberlangsungan institusi.

Preseden Hukum: Membuktikan Bahwa Pencopotan adalah Keniscayaan

Kasus-kasus nyata berikut membuktikan bahwa pemberhentian Rektor bukan hanya teori hukum, melainkan praktik yang dijalankan sebagai bentuk penegasan kedaulatan moral dan hukum.

Kasus Nyata, Institusi & Status Sebab Pemberhentian Dasar Hukum

Plagiarisme Karya Ilmiah : UHO & UIN Walisongo (PTN) Pelanggaran integritas akademik & etika ASN PP No. 94 Tahun 2021
Dugaan Kekerasan Seksual : Universitas Pancasila (PTS) Pelanggaran moral & tindak pidana Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021
Manipulasi Nilai / Korupsi : Mantan Rektor Untad (PTN) Penyalahgunaan wewenang dan dana publik Permenristekdikti 19/2017 & UU Tipikor

Preseden-preseden ini menjadi peringatan keras: Menara gading tidak kebal. Payung hukum berfungsi sebagai penjamin bahwa Rektor yang melanggar akan kehilangan jabatannya.

Rektor Wajib Mundur, Warga Kampus Wajib Menggugat

Intinya, Rektor pasti bisa dan harus diturunkan jika melanggar ketentuan hukum, etika, dan Statuta. Kegagalan mencopot Rektor yang bermasalah adalah kegagalan sistem tata kelola dan merupakan pengkhianatan terhadap prinsip negara hukum. Oleh karena itu, seluruh Civitas Academica—Senat, Dosen, dan Mahasiswa—memiliki tugas moral dan politik yang sah untuk mengawasi dan menggugat. Mereka adalah manifestasi nyata dari kedaulatan rakyat di kampus.

Untuk memastikan akuntabilitas Rektor tidak hanya berhenti di atas kertas, setiap warga kampus harus berani mengambil peran. Institusi pendidikan harus menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan etika, selaras dengan nilai-nilai konstitusional. Ketika seorang Rektor terbukti melenceng, mekanisme hukum wajib bekerja sebagai penjamin marwah dan masa depan pendidikan tinggi Indonesia.

Oleh: Dermawan Alawi (Ketua Himpunan Mahasiswa Penelitian dan Pengkaji Kemasyarakatan)

“Gridwiz sendiri dikenal sebagai perusahaan asal Korea Selatan yang berfokus pada inovasi energi berkelanjutan, mobilitas ramah lingkungan, dan masa depan hijau. Dengan teknologi yang mereka kembangkan, Gridwiz berkontribusi dalam menciptakan ekosistem transportasi yang lebih bersih dan efisien.”

Itu merupakan sebuah penjabaran dan narasi yang dibuat oleh Universitas Mataram pada laman berita Kamis tanggal 27 Februari 2025. Berbicara terkait dengan inovasi yang berfokus pada energi berkelanjutan, mobilitas ramah lingkungan, dan masa depan hijau merupakan cita-cita yang mulia dan bahkan mungkin yang akan selalu kita inginkan di tengah kondisi sekarang.

Namun apakah hal tersebut terjawab pada kondisi sepeda listrik yang diluncurkan oleh PT. Gridwiz Energy & Mobility dengan penerapannya pada institusi pendidikan Universitas Mataram? Hal ini tidak pernah dipertanyakan dan ditelisik jauh oleh setiap orang yang hari ini melebel dirinya sebagai agen perubahan. Sebelum kita membahas terlalu jauh, kita pernah bertanya ndak sih apa itu energi berkelanjutan, mobilitas ramah lingkungan, dan masa depan hijau?

Dari beberapa sumber yang saya baca, energi berkelanjutan, mobilitas ramah lingkungan, dan masa depan hijau adalah sebuah cita-cita masa depan yang berfokus untuk mewujudkan kehidupan ke depannya dengan menekankan penggunaan sumber daya terbarukan untuk mengurangi dampak pada lingkungan, mendorong sistem transportasi yang efisien, dengan terwujudnya masa depan hijau dan selaras dengan menjaga keseimbangan kemajuan manusia dan kelestarian bumi.

“Ini merupakan kerja sama yang luar biasa. Ini bagian dari peran Unram bagaimana mengurangi emisi gas rumah kaca. Kalau kita berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca terutama karbondioksida, tentunya kita bisa menyelamatkan bumi ini dari dampak pemanasan global,” ujar dari rektor.

Berbicara cita-cita mulia dari hal tersebut, lantas apakah pernah kita bertanya-tanya kalau memang dalam cita-cita mulia untuk menjaga stabilitas lingkungan dan kemaslahatan masa depan hijau, lantas mengapa tawaran pada hal ini tidak dipertimbangkan dengan penggunaan baterai pada sepeda listrik? Kalau memang tawarannya adalah untuk menjaga emisi karbon dan lingkungan, kenapa tidak sepeda yang berinovasi mampu menampung atau membuat energi supaya bisa didistribusikan atau dimanfaatkan lagi, atau penggunaan sepeda biasa?

Penggunaan baterai pada sepeda listrik yang hari ini orang tidak pernah bertanya dari mana asalnya dan apa dampaknya, itu tidak pernah dipertanyakan. Baterai yang digunakan bersumber dari lithium, kobalt, dan lain-lain sebagai komponennya. Dampak dari penggunaan atau over produksi dari penambangan bahan bakunya seperti lithium, kobalt, dan nikel menyebabkan kerusakan ekosistem, deforestasi, pencemaran air, dan konflik sosial dalam penambangannya.

Contohnya pada ekstraksi lithium di Gurun Atacama, Chili, menguras air tanah hingga 65% lebih cepat dari laju pengisian alami (UNEP, 2022). Apakah dampaknya sampai di sana saja? Oh tentu tidak! Limbah baterai dan daur ulang baterai bekas mengandung logam berat dan elektrolit berbahaya yang dapat mencemari tanah dan air, dan yang buruknya pada jangka panjang adalah masalah limbah elektronik dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebih menyebabkan kerusakan alam. Jadi di mana letak cita-cita masa depan hijau, dan menjaga keseimbangan kemajuan manusia dan kelestarian bumi?

Okelah, kita sepakat sepeda listrik memberikan dampak positif dengan mengurangi polusi dan emisi karbon, namun di sisi lain menghadirkan ancaman besar pada lingkungan dengan penambangan logam dan limbah baterai, belum lagi kita berbicara pada penggunaan listrik dan lain-lain.

Lantas bagaimana dengan kondisi dari sepeda listrik hari ini yang menjadi tanda tanya, kok bisa tiba-tiba digratiskan dengan akses penggunaannya? Bukan hanya itu, kita juga harus bertanya di awal: lantas kenapa sepeda listrik ini disewakan di awal dengan perhitungan durasi waktu dan melalui aplikasi? Apakah benar cita-cita dalam menjaga stabilitas lingkungan dan kemaslahatan masa depan hijau atau cuma cita-cita bullshit yang dikemas untuk laba dan profit pada produksi PT. Gridwiz Energy & Mobility?

Seharusnya kita mempertanyakan itu jauh-jauh hari ketika melihat sektor pendidikan dijadikan sebagai ladang komersialisasi pendidikan. Bagiku hal yang lucu ketika perjalanan lembaga pendidikan lebih menitikberatkan pada aspek bisnis, profit, dan kapital.

Pada awal mula kondisi berbayar pada penyewaan sepeda listrik dengan kondisi jumlah sepeda yang terbatas kemudian beralih menjadi digratiskan pada kondisi banyaknya pasokan sepeda listrik yang datang dari PT. Gridwiz Energy & Mobility, apakah hal tersebut dijadikan sebagai solusi dari over produksi dari sepeda listrik atau dijadikan sebagai media promosi yang ditawarkan oleh pihak terkait? Bahkan tanpa disadari, semakin banyaknya penggunaan sepeda listrik semakin banyak juga penggunaan baterai dan semakin menggila lagi penambangan yang berorientasi merusak alam bukan menjaga alam.

Mengutip dari sebuah buku:
“Argumen yang menyatakan bahwa pertumbuhan akan mengurangi kesenjangan adalah suatu penipuan intelektual yang sama sekali tidak berdasar.”

Oleh : Ahmad Badawi Alwi (Ketua Cabang FMN Mataram)

Sel Pemuda adalah Sel Perlawanan

Sejarah perjuangan rakyat Indonesia menunjukkan bahwa sel pemuda selalu menjadi motor perlawanan terhadap sistem yang menindas dan menghisap.
Bukan sekadar pelengkap, pemuda adalah kekuatan yang memilih jalan konfrontasi ketika kompromi gagal membebaskan rakyat.

Berikut periode beberapa perlawanan yang dilakukan oleh pemuda:

1908, Budi Utomo lahir sebagai sel intelektual pemuda yang mencoba melawan melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. Namun harapan itu dikhianati ketika para pemimpinnya memilih masuk ke dalam Volksraad, lembaga semu buatan Belanda yang menyerupai parlemen.

1918, ketika Volksraad resmi dibentuk, golongan tua memilih jalur negosiasi dan kompromi. Sebaliknya, golongan muda memilih meninggalkan mereka dan menempuh jalan perlawanan.

1945, saat golongan tua menunggu janji kemerdekaan dari Jepang, golongan muda menculik Soekarno dan memaksa proklamasi sebagai bentuk memerdekakan diri dari belenggu Jepang, bukan menunggu diberikan layaknya golongan tua.

1998, ketika sebagian golongan tua memilih jalur diplomasi dengan Soeharto, pemuda turun ke jalan, memimpin gelombang perlawanan yang menggulingkan rezim Orde Baru.

Jejak sejarah ini membuktikan satu hal yaitu sel pemuda adalah sel perlawanan. Ia tidak tunduk pada kompromi yang melemahkan, tidak tunduk pada negosiasi yang mengaburkan arah perjuangan. Ia tidak mewakili kepentingan bapaknya, apalagi menjadi kaki tangan imperialisme Amerika Serikat dan sekutunya.

97 Tahun Sumpah Pemuda: Mandalika dan Luka Pembangunan

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun kenyataannya, pembangunan di Indonesia justru menimbulkan kesengsaraan bagi banyak rakyat. Pembangunan kerap berujung pada penggusuran ruang hidup rakyat, terutama kaum miskin kota, nelayan, dan petani.

Di Nusa Tenggara Barat misalnya, proyek pembangunan seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dengan nilai investasi Rp3,3 triliun yang digadang-gadang akan membawa kesejahteraan rakyat, justru memperdalam jurang kemiskinan. Pekerjaan yang bergantung pada event tahunan tidak mampu menjawab persoalan struktural rakyat Mandalika, apalagi dalam hal penghidupan yang berkelanjutan.

Pada September–Oktober 2025, tercatat 218 warga masih bertahan di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kuta Mandalika, tersebar di Desa Ebunut, Muluk, dan Pedau. Mereka bertahan di tengah tekanan penggusuran yang terus berlangsung.

Pada Agustus 2025, terjadi penggusuran besar-besaran di wilayah Pantai Tanjung Aan, melibatkan 700 aparat gabungan TNI/Polri dan badan keamanan swasta Vanguard, dengan dalih pembangunan dan pariwisata. Setidaknya 168 pedagang dan ribuan warga yang menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut kini kehilangan ruang hidupnya, akibat penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah dan ITDC demi mengamankan investasi modal asing.

Per 27 Oktober 2025, ITDC bersama aparat pemerintah kembali melakukan tindakan intimidatif terhadap rakyat. Sebanyak 30 pedagang di Bukit Seger (identifikasi sementara) menerima surat peringatan untuk segera meninggalkan lapak dagangnya, dengan dalih adanya pembangunan baru yang masuk untuk kepentingan investasi asing.

Tindakan ini menambah daftar panjang penggusuran dan perampasan ruang hidup rakyat di Mandalika, yang terus berlangsung atas nama pariwisata.

97 Tahun Sumpah Pemuda: Nasib Pemuda Mahasiswa di NTB

1. Akreditasi Unggul, PTN-BH, dan Ketidakpastian

Dalam dunia pendidikan, Universitas Mataram (Unram) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, dua kampus besar di NTB, secara resmi menyandang status Akreditasi Unggul dari BAN-PT. Namun, capaian ini justru menimbulkan kegelisahan di tengah-tengah mahasiswa. Bukan karena prestasi, melainkan karena proses dan arah yang disembunyikan di balik label “unggul”.

Akreditasi unggul ini tampak lebih sebagai syarat administratif menuju status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). PTN-BH adalah pintu masuk bagi liberalisasi pendidikan; kampus dipaksa mandiri secara finansial, UKT melonjak, dan diarahkan untuk kebutuhan pasar — bukan sebagai refleksi kualitas pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat.

Di tengah kenaikan biaya kuliah, mahasiswa justru dihadapkan pada ketidakpastian pasca-lulus. Per Oktober 2025, Unram dan UIN sebagai corong pendidikan di NTB telah meluluskan 6.373 mahasiswa di tahun 2025. Namun, gelar sarjana tidak menjamin kepastian kerja karena realitas tenaga kerja di NTB menunjukkan kondisi yang jauh dari ideal.

2. Potret Ketenagakerjaan NTB: Ketimpangan dan Ketidakpastian

Menurut data BPS NTB per Februari 2025, jumlah penduduk di NTB mencapai 5,5 juta orang, dengan 4,17 juta orang di antaranya masuk dalam kategori usia kerja. Dari total tersebut, angkatan kerja tercatat sebanyak 3,19 juta orang, terdiri dari:

3,09 juta orang bekerja

102,63 ribu orang menganggur

Dari 3,09 juta pekerja tersebut, hanya 1,70 juta orang yang bekerja penuh. Sisanya merupakan pekerja dengan tingkat kepastian kerja yang rendah:

786,43 ribu orang bekerja paruh waktu

606,36 ribu orang tergolong sebagai pekerja setengah pengangguran

Sektor dengan peningkatan tenaga kerja tertinggi:

Perdagangan: +75,82 ribu orang

Pendidikan: +46,14 ribu orang

Pertanian: +43,66 ribu orang

Data ini menunjukkan bahwa separuh angkatan kerja di NTB berada dalam kondisi kerja tidak pasti, dan ratusan ribu orang masih menganggur. Sektor informal dan fleksibel mendominasi, sementara sektor pariwisata yang selama ini digadang-gadang sebagai motor ekonomi NTB ternyata belum mampu menciptakan lapangan kerja yang signifikan.

3. Nasib Pemuda dan Jalan Terjal Pasca Lulus

Dalam konteks ini, di tengah ketidakpastian pekerjaan pasca-lulus, mayoritas pemuda NTB hari ini terpaksa mencari jalan keluar dari kemiskinan dengan menjadi buruh migran.

Kaum laki-laki banyak yang menjadi buruh di sektor perkebunan sawit;

Sementara perempuan bekerja di sektor domestik sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri.

NTB pun tercatat sebagai penyumbang migran ke-4 terbanyak di Indonesia, sebuah fakta yang mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang layak di daerah.

Selain itu, sebagian rakyat terutama pemuda, terpaksa bekerja di sektor pertambangan yang rentan terhadap kecelakaan kerja, bahkan hingga kematian. Situasi ini mendorong mereka khususnya pemuda ke jurang eksploitasi dan risiko hidup yang tinggi.

97 Tahun Sumpah Pemuda, Rakyat Masih Sengsara: Saatnya Pemuda Bangkit

Tentunya kita masih ingat momentum Prahara Agustus 2025 — gerakan yang menimbulkan 10 orang meninggal dan 956 orang ditetapkan tersangka di seluruh Indonesia, khususnya di NTB sendiri 5 orang tersangka dan dalam penahanan hanya 1 yang mendapatkan penangguhan.

Prahara Agustus kemarin menjadi otokritik bersama dalam menilai gerakan Indonesia hari ini. Munculnya gerakan rimpang yang moralis, tidak terstruktur, tidak sistematis, dan tidak ada penghubung yang jelas misalnya antara gerakan di Pulau Jawa dan Pulau Lombok, relasi antarwilayah hanya bertumpu pada arus informasi yang berseliweran di media sosial.

Pola ini membuka celah yang rentan terhadap infiltrasi, manipulasi, bahkan ditunggangi. Gerakan yang mengorbankan banyak orang seharusnya dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat, nyatanya dinodai dengan adanya kepentingan oligarki.

Sintesis gerakan rimpang saat ini ialah membangun persatuan secara sistematis dan organisatoris. Pemuda mahasiswa harus menjaga eskalasi perjuangan massa dengan memperbesar aksi-aksi yang terorganisasi dalam FMN. Dalam merefleksikan semangat Sumpah Pemuda 1928 untuk belajar, berorganisasi, dan berjuang, mesti diteladani pemuda mahasiswa Indonesia hari ini.

Sebagaimana benih yang ditanam pada 12 November 1926, tumbuh pada Sumpah Pemuda 1928, dan membuahkan Proklamasi 17 Agustus 1945, demikian pula pemuda mahasiswa harus setia bekerja. Semua usaha untuk melakukan investigasi dan studi, lalu dipropagandakan luas untuk mengorganisasikan massa, yang melahirkan aksi-aksi militan rakyat, pasti akan berbuah manis bagi bangsa dan tanah air kita.

Aspirasi atas pemerintahan yang bersih, demokratis, dan humanis, tidak akan terwujud tanpa Reforma Agraria Sejati dan Industrialisasi Nasional, sebab tak memiliki dasar materialnya. Selama masih ada dominasi kapital asing dan monopoli tanah, rezim boneka yang fasis dan korup pasti terus bertahan.