oleh: Ahmad Badawi

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa arah pembangunan nasional semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat rentan seperti mahasiswa, kaum tani, dan masyarakat miskin di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Dalam praktiknya, kebijakan-kebijakan yang diklaim berpihak kepada rakyat ternyata seringkali menjadi instrumen baru untuk memperkuat dominasi kekuasaan negara dan korporasi atas ruang hidup rakyat. Dua sektor penting—pendidikan dan agraria—mengalami tekanan struktural yang menunjukkan wajah asli dari pembangunan nasional: eksploitatif, eksklusif, dan anti-partisipatif.

Pendidikan yang Dikomersialisasi, Mahasiswa yang Direpresi

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Prabowo-Gibran menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengelolaan konflik agraria di daerah-daerah pinggiran seperti Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintahan ini dibuka dengan kebijakan pengetatan anggaran (fiscal tightening) di sektor pendidikan yang berdampak langsung terhadap mahasiswa dan pelajar Indonesia. Salah satu yang paling mencolok adalah pemotongan drastis terhadap anggaran pendidikan tinggi, termasuk Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) sebesar Rp711 miliar. Bahkan, sebagian anggaran pendidikan dialihkan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun efektivitas dan prioritas program tersebut masih dipertanyakan dalam konteks krisis pendidikan (Kompas, 2025).

Alih-alih memperkuat pendidikan publik, pemerintah justru memperdalam praktik privatisasi dan komersialisasi pendidikan, seperti terlihat dalam pembangunan Sekolah Rakyat dan SMA Garuda yang cenderung eksklusif dan tidak merata dalam akses. Kebijakan ini memperparah ketimpangan pendidikan dan mengabaikan kebutuhan struktural sekolah-sekolah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), termasuk NTB. Investasi besar pada infrastruktur seperti pengadaan laptop dan 330.000 smart board, yang rawan korupsi dan tidak relevan dengan kebutuhan pedagogis lokal, memperlihatkan pendekatan teknokratis yang dangkal.

Ironisnya, di tengah kontroversi Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 dan stagnasi revisi UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, alokasi anggaran negara justru lebih berpihak pada pendidikan kedinasan. Tahun 2025, anggaran sekolah kedinasan mencapai Rp104 triliun untuk sekitar 13.000 siswa, sementara pendidikan umum untuk 64 juta pelajar hanya mendapat Rp91,4 triliun (Kemendikbudristek, 2025). Artinya, setiap mahasiswa PTK (pendidikan tinggi kedinasan) mendapat subsidi belasan juta rupiah, sementara mahasiswa PTN hanya sekitar Rp3 juta per orang. Dampaknya dapat terlihat pada Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi yang stagnan di angka 31,45%, mencerminkan bahwa sebagian besar pemuda usia kuliah belum mampu mengakses perguruan tinggi (BPS, 2025). Bagi mereka yang berhasil kuliah pun, belum ada jaminan pekerjaan yang layak, mengingat tingkat pengangguran sarjana masih lebih dari satu juta orang.

Dalam konteks sosial-politik, respons pemerintah terhadap kritik mahasiswa tampak represif. Selama gelombang aksi massa Agustus–September 2025 yang dipicu krisis pendidikan dan ekonomi, lebih dari 5.444 mahasiswa ditangkap, 42 di antaranya dilaporkan mengalami penculikan, dan 11 orang tewas dalam bentrokan di kota-kota besar seperti Jakarta, Makassar, Yogyakarta, Semarang, Mataram, dan Sorong. Hingga Oktober 2025, 959 orang—termasuk 295 anak-anak—ditetapkan sebagai tersangka, sementara kasus kekerasan aparat nyaris tak ditindaklanjuti secara hukum. Hal ini diperparah dengan terbitnya Peraturan Kapolri No. 4 Tahun 2025, yang memperluas kewenangan polisi melakukan penangkapan dan penyitaan tanpa izin pengadilan, menandai kemunduran serius terhadap prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi (Data YLBHI, 2025).

Di sisi lain, muncul upaya kooptasi gerakan mahasiswa melalui program LLDIKTI senilai Rp1,9 triliun, yang menyasar pembiayaan riset dan pengabdian masyarakat berbasis proposal dari BEM. Strategi ini dapat dibaca sebagai bentuk soft power co-optation yang bertujuan melemahkan mobilisasi mahasiswa melalui integrasi ke dalam program-program negara yang bersifat simbolik. Wacana seperti “Kampus Berdampak” atau narasi “agent of change” tanpa perubahan struktural hanya mempertegas bahwa pemerintah lebih tertarik pada retorika inklusif ketimbang membenahi akar permasalahan dalam sistem pendidikan nasional (PP FMN, 2025). Situasi ini memperlihatkan bagaimana pemerintah lebih mengutamakan stabilitas politik dan loyalitas birokrasi ketimbang kesejahteraan pendidikan rakyat. Ketika pendidikan tinggi diperlakukan sebagai komoditas, bukan hak warga negara, dan ketika aparat digunakan untuk membungkam kritik ketimbang melindungi kebebasan sipil, maka demokrasi substantif mengalami ancaman serius.

Pembangunan Tanpa Rakyat: Arah Kebijakan Agraria dan Perampasan Ruang Hidup di NTB

Sejalan dengan sektor pendidikan, arah kebijakan pembangunan nasional di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin menjauh dari kepentingan rakyat banyak, khususnya kaum tani dan kelompok masyarakat miskin di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Agenda pembangunan yang secara retoris diklaim berpihak kepada rakyat, seperti program Perhutanan Sosial (PS) dan Proyek Strategis Nasional (PSN), justru kerap menjadi instrumen baru dalam reproduksi ketimpangan agraria dan intensifikasi praktik perampasan tanah (land grabbing). Alih-alih mendorong distribusi keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan UUPA 1960, kebijakan-kebijakan tersebut cenderung memperkuat struktur penguasaan tanah yang bersifat oligarkis dan feodalistik. Berbagai proyek yang dibungkus dengan narasi besar seperti Transisi Energi, Konservasi Lingkungan, Mitigasi Perubahan Iklim, Hilirisasi Tambang, serta implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, secara substantif berperan sebagai legitimasi hukum terhadap proses akumulasi kapital melalui pencaplokan tanah rakyat (Bachriadi & Lucas, 2001; Rachman, 2011). Dalam konteks ini, fungsi sosial tanah sebagai alat produksi dan penopang kesejahteraan kolektif menjadi terabaikan.

Studi Kasus PSN dan Otoritarianisme Pembangunan NTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi etalase nyata dari bagaimana proyek-proyek pembangunan nasional—yang diklaim berorientasi pada kesejahteraan rakyat—justru berubah menjadi instrumen perampasan ruang hidup masyarakat. Sejumlah proyek di berbagai wilayah NTB mengindikasikan pola sistemik di mana negara dan korporasi berkoalisi dalam menciptakan bentuk-bentuk baru dari akumulasi kapital melalui perampasan (accumulation by dispossession), sebagaimana dikemukakan oleh Harvey (2005).

1. PSN Mandalika dan Meninting
   Kasus di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Mandalika dan pembangunan Bendungan Meninting menegaskan bagaimana pembangunan pariwisata justru melahirkan bentuk baru dari kolonisasi ruang hidup. Di Mandalika, lebih dari 2.000 warga dan 186 pedagang kecil—kebanyakan perempuan—kehilangan sumber penghidupan akibat pembatasan ruang ekonomi dan penggusuran paksa oleh PT Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) yang menggandeng aparat keamanan swasta. Hal serupa juga mengancam 224 warga di Dusun Ebunut, Muluk, dan Pedau. Proyek yang mestinya mendatangkan kemakmuran ini justru menjadikan warga sebagai objek penggusuran demi estetika dan efisiensi kapital (Data AGRA, 2025). Di Bendungan Meninting, yang terdampak setidaknya ada tiga desa yakni Desa Geria, Desa Gegerung, dan Bukit Tinggi. Alih fungsi hutan dan lahan mengakibatkan kaum tani kini harus dihadapkan dengan krisis air bersih. Perempuan tani di tiga desa tersebut menjadi korban utama; mereka kini harus berhadapan dengan krisis air, kehilangan sumber penghasilan, dan terpaksa menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan sistem perlindungan dari negara yang minim (Data SP Mataram, 2025).
2. Sambelia: Transisi Energi Tanpa Keadilan Sosial
   Di Kecamatan Sambelia, konflik agraria mencuat dalam skema perluasan konsesi PT Sadhana Arifnusa dari 1.810 menjadi 2.000 hektar melalui perubahan izin dari Hutan Tanaman Industri (HTI) menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Proses ini disertai kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap 602 anggota Kelompok Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Sambelia (Data AGRA NTB, 2025). Ironisnya, lahan yang disengketakan tersebut kini direncanakan menjadi lokasi Hutan Tanaman Energi (HTE) untuk memasok bahan baku co-firing dalam PLTU—bagian dari agenda transisi energi nasional. Sayangnya, transisi ini tidak disertai jaminan terhadap keadilan ekologis dan sosial, melainkan hanya memperluas korporatisasi atas sumber daya alam.
3. Gunung Rinjani: Komodifikasi Konservasi dan Pengabaian Hukum
   Di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), proyek-proyek konservasi telah direduksi menjadi kendaraan kapitalisasi pariwisata, seperti pembangunan kereta gantung, geothermal, glamping, dan sea plane di sekitar Segara Anak. Kondisi ini terjadi bersamaan dengan pengabaian terhadap hak-hak pekerja lokal, seperti porter asal Sembalun yang mayoritas adalah buruh tani tanpa jaminan kerja layak. Di sisi lain, meskipun petani Sembalun telah memenangkan gugatan terhadap PT Sembalun Kusuma Emas atas sengketa 150 hektar lahan HGU, pemerintah tidak kunjung mengeksekusi putusan hukum, menunjukkan lemahnya supremasi hukum di hadapan modal (Data AGRA NTB, 2025).
4. Korleko: Ekstraktivisme dan Krisis Sosial-Ekologis
   Konflik agraria di Desa Korleko memperlihatkan bagaimana proyek tambang Galian C selama lebih dari 13 tahun berdampak luas terhadap kerusakan lingkungan, krisis air, dan degradasi pertanian di sembilan desa sekitar. Selain menimbulkan kerugian ekologis, aktivitas ini turut mengikis identitas budaya masyarakat tani yang kehidupannya selama ini bersandar pada tanah sebagai sumber keberlanjutan hidup. Kasus Korleko menegaskan bahwa ekstraktivisme bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga ancaman terhadap kedaulatan komunitas lokal (Data Korleko Melawan).

Situasi di atas menjadi cermin satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tentang bagaimana pembangunan dijalankan tanpa partisipasi bermakna, tanpa keadilan distribusi, dan tanpa penghormatan terhadap hak-hak dasar. Maka, dibutuhkan konsolidasi gerakan rakyat lintas sektor—mahasiswa, petani, buruh, dan masyarakat adat—untuk menuntut keadilan agraria, reforma pendidikan, serta perlindungan ruang hidup. Keadilan sosial hanya dapat tercapai apabila tanah dan pendidikan kembali dipandang sebagai hak rakyat, bukan sebagai sarana eksploitasi oligarki.

oleh: Martoni Ira Malik

Prosesi pemilihan anggota Senat Universitas Mataram periode 2025–2029 telah usai. Hari ini, 7 November 2025, para senator akademik rencananya akan dikukuhkan secara resmi sebagai representasi akademik tertinggi di lingkungan universitas.

Momen ini menandai babak baru bagi Universitas Mataram (Unram), yang hingga kini masih berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) dan tengah berupaya memperkuat tata kelola akademik di tengah dinamika politik kampus yang semakin kompleks.

Dalam peta pendidikan tinggi Indonesia, Senat Universitas sering diposisikan sebagai lembaga akademik tertinggi—penjaga nilai-nilai keilmuan, etika akademik, dan mutu pendidikan. Namun di banyak kampus negeri, termasuk Universitas Mataram yang masih berstatus PTN-BLU, senat kerap berperan ganda: sebagai benteng akademik sekaligus arena politik internal kampus.

Peran ganda inilah yang kini perlu dibaca secara lebih kritis, terutama di tengah wacana transisi Unram menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)—wacana yang menarik secara strategis, tetapi masih terlalu dini secara kesiapan kelembagaan.

Senat di Persimpangan Akademik dan Politik

Secara normatif, Senat Universitas adalah penjaga marwah akademik (guardian of academic integrity). Ia berfungsi menetapkan kebijakan akademik, memberi pertimbangan pengangkatan jabatan fungsional, serta menilai kelayakan akademik dosen atau calon pimpinan universitas.

Namun dalam kenyataannya, senat juga menjadi arena representasi dan negosiasi politik fakultas. Tiap fakultas berupaya menempatkan wakilnya dalam senat—bukan hanya demi kehormatan akademik, tetapi juga demi posisi tawar kelembagaan terhadap kebijakan rektorat.

Kursi senat pun sering kali menjadi “ruang berpengaruh”—arena politik kampus tempat loyalitas, kedekatan personal, dan aliansi akademik saling beririsan. Dengan kata lain, senat tak hanya menentukan arah akademik, tetapi juga menjadi poros kekuasaan dalam tata kelola universitas.

Kekuatan Elektoral: Antara Etika dan Kekuasaan

Kekuatan politik senat paling menonjol saat pemilihan rektor. Dalam mekanisme PTN-BLU, senat menjadi filter utama sebelum nama calon rektor diajukan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Secara ideal, mekanisme ini menjaga objektivitas dan meritokrasi. Namun dalam praktiknya, senat sering menjadi panggung kontestasi kekuasaan akademik: terbentuknya blok-blok dukungan antar-fakultas, lobi personal, dan kompromi politik yang tidak selalu sejalan dengan semangat etika akademik.

Fenomena ini bukan khas Unram semata. Di banyak universitas negeri lain, fungsi elektoral senat juga cenderung bergeser dari forum etik menjadi arena politik pragmatis.

Pertanyaannya kemudian: bagaimana menjaga agar senat tidak kehilangan fungsi akademiknya di tengah dinamika politik kampus?

Wacana PTN-BH: Ambisi yang Belum Didukung Kesiapan

Dalam berbagai forum, muncul wacana untuk menjadikan Unram sebagai PTN-BH. Secara prinsip, PTN-BH memang memberi otonomi yang luas bagi universitas dalam hal keuangan, sumber daya manusia, dan inovasi. Namun otonomi menuntut kesiapan sistemik dan budaya organisasi yang matang—sesuatu yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Sebagai PTN-BLU, Unram masih bergantung pada sistem keuangan negara dan regulasi birokrasi yang ketat. Di sisi lain, kultur akademik dan tata kelola internal, termasuk peran senat, masih sering berorientasi pada struktur, bukan visi kolektif universitas.

Dalam situasi seperti ini, berbicara tentang transformasi menuju PTN-BH tanpa konsolidasi etik dan tata kelola justru berisiko memperkuat oligarki akademik—di mana kekuasaan senat dan rektorat saling mengunci, bukan saling mengawasi.

Dengan kata lain, sebelum berbicara soal badan hukum, universitas harus terlebih dahulu menegakkan badan moralnya—yakni integritas, transparansi, dan etika akademik.

Reposisi Senat untuk Masa Depan Unram

Dalam konteks pembangunan jangka panjang Unram, sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Universitas Mataram 2025–2049, senat perlu direposisi.

Ia harus menjadi lembaga deliberatif profesional, bukan arena kompetisi politik antar-fakultas. Perannya harus bertransformasi dari “penentu kekuasaan” menjadi “penjaga kebijaksanaan”; dari parlemen kampus menjadi dewan etik akademik yang memelihara keselarasan antara kebebasan ilmiah dan tanggung jawab publik.

Tanpa reposisi seperti ini, senat akan terus terjebak dalam siklus pragmatisme politik kampus, di mana integritas akademik dikalahkan oleh kepentingan jangka pendek.

Penutup: Kembali ke Esensi Akademik

Perguruan tinggi tidak akan pernah steril dari politik, karena kampus adalah miniatur masyarakat. Namun politik di kampus seharusnya adalah politik nilai dan gagasan, bukan politik posisi dan kepentingan.

Unram kini berada di persimpangan penting: antara memperkuat fondasi akademiknya sebagai PTN-BLU yang sehat atau tergesa-gesa mengejar status PTN-BH tanpa kesiapan etik dan struktural. Dalam konteks ini, Senat Universitas harus berdiri di garda depan sebagai penjaga moral akademik, bukan sekadar pemain dalam panggung kekuasaan kampus.

Karena sebelum menjadi universitas berbadan hukum, Unram harus lebih dulu menjadi universitas berbadan nurani.

Selamat bekerja, wahai para senator. Di hati, isi otak, dan lidah Bapak/Ibu kami berharap. Bicaralah—jangan hanya datang, duduk, dan diam. Kepada kalian, kami pasrahkan dan titipkan masa depan kami, institusi ini, dan juga negeri ini menuju versi terbaiknya untuk umat manusia.