Mataram, MEDIA – Gerakan mahasiswa Universitas Mataram (Unram) tidak kompak, bahkan terkesan menurun dalam merespon berbagai persoalan, baik lingkup daerah maupun nasional.
Hal itu terbukti ketika aksi Rakyat NTB Menggugat yang dilakukan di depan Gedung DPRD Provinsi NTB, Jumat (8/4).
Dimana pada aksi tersebut jumlah massa aksi Unram tidak sebanyak aksi gabungan beberapa tahun sebelumnya, kenapa?
Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Unram 2021 Azis Meinudin.
Dia mengatakan, beberapa tahun terakhir Unram selalu membawa massa aksi dengan jumlah besar ketika melakukan aksi gabungan bersama beberapa universitas maupun kelompok masyarakat.
Pria yang akrab disapa Azis ini menduga, terdapat tidak sepemahaman antara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas dengan BEM fakultas Unram.
“Barangkali ada ketidak cocokan antara BEM fakultas dengan universitas. Padahal, seandainya mahasiswa Unram di setiap fakultas digabungkan, betapa dahsyatnya,” kata mahasiswa semester akhir prodi Sosiologi, Fisipol.
Kemudian, lanjut Azis, dalam aksi Rakyat NTB Menggugat ini tidak mengintegrasikan seluruh elemen organisasi mahasiswa (Ormawa) Unram.
“Tentu ini menjadi tanggung jawab BEM Universitas,” ungkapnya saat ditemui di kediamannya, Jumat siang.
Namun, bukankah undangan konsolidasi sudah tersebar? Bukankah itu bagian dari iktikad baik BEM universitas untuk mengajak seluruh elemen Ormawa Unram?
Menanggapi pertanyaan tersebut, Azis mengatakan, permasalahan undangan merupakan hal yang biasa terjadi. Undangan bukan masalah utama dalam persoalan ini.
“Siapapun yang diundang, bisa hadir, bisa tidak. Ini bukan masalah undangan,” jelasnya.
Menurut Azis, lembaga eksekutif universitas tahun ini seharusnya mengikut jejak pengurus sebelumnya. Dimana sebelum melakukan aksi, seluruh elemen diundang untuk membahas dan membedah kajian isu. Baik dari kalangan dosen di setiap prodi atau jurusan, mahasiswa dan lainnya.
“Sekarang ini kan langkah-langkah seperti ini jarang dilakukan,” lanjut Azis.
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Hukum M. Afif Amanullah menilai pergerakan BEM universitas terlalu terburu-buru. Unram sebagai sentral massa belum tuntas diselesaikan.
“Misalnya, pertemuan BEM fakultas se-Unram saja diinisiasi oleh bem FKIP untuk menyatukan pandangan (persoalan, red). Namun, pada saat pertemuan tersebut yang hadir hanya menko dan menterinya,” bebernya.
Terkait aksi Rakyat NTB Menggugat, Afif mengatakan, dua hari sebelum aksi, tepatnya saat melakukan konsolidasi, ketua BEM fakultas se-Unram hanya mendengarkan sambutan setiap presma di berbagai universitas.
“BEM unversitas hanya menanyakan kesiapan kepada seluruh siap untuk gabung dalam aksi Rakyat NTB Menggugat ini,” ungkapnya.
Padahal, lanjut Afif, tujuan awal konsolidasi adalah untuk menyatukan kajian dan persepsi yang akan dibawa ketika aksi. Menurutnya, tidak diberikannya waktu menyampaikan pendapat menjadi penyebab munculnya fenomena walk out kedelapan BEM fakultas.
“Didasari dari kekecewaan itu,” jelasnya.
Kemudian kalau melihat pada saat itu, kata Afif lebih jauh, BEM unversitas tidak terlalu memasifkan kajiannya terhadap mahasiswa. Sehingga, aksi yang awalnya diperkirakan hari Senin, secara mengejutkan tiba-tiba dimajukan menjadi hari Jumat.
“Banyak mahasiswa, khususnya ketua Ormawa tidak mengetahui kapan waktu aksi ini sebenarnya berlangsung,” tambahnya.
Barangkali itu, menurut Afif menjadi alasan besar dan utama sedikitnya jumlah massa (mahasiswa) Unram.
Lebih jauh Ketua BEM FH mengatakan, persoalan yang dibawa dibawa aliansi seharusnya sesuai dengan persoalan masyarakat NTB. Setiap isu yang dibawa semestinya sesuai dengan kondisi daerah.
Dia mengatakan, sejumlah poin yang disampaikan dalam aksi sedikit menyentuh persoalan masyarakat NTB, bahkan tidak ada. Sebagian besar persoalan yang dibawa merupakan isu nasional, seperti IKN, wacana presiden tiga periode.
Padahal, persoalan masyarakat NTB banyak belum diselesaikan pemerintah daerah. Misalnya, HGU di PT SKE, Food Estate di Sumbawa dan HAM Sembalun. Kemudian persoalan BBM, permasalahan masyarakat di KEK Mandalika.
Berangkat dari permasalahan tersebut, Afif menjelaskan delapan BEM fakultas Unram membuat gerakannya sendiri.
“Pada dasarnya membawa tuntutan yang permasalahannya itu dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Ketua BEM FH mengatakan, dia dan timnya tidak berniat membuat gerakan tandingan BEM universitas, namun gerakan yang akan dilaksanakan murni memperjuangkan persoalan masyarakat.
Afif mengatakan, “Kita bergerak berdasarkan kajian, analisa serta keresahan masyarakat, bukan kita muluk-muluk ada momentum aksi nasional tiba-tiba kita aksi, tidak semacam itu.”
“Dengan kita membaca beberapa persoalan tersebut, hati kita akan tergerak hati untuk mengikuti itu tanpa melihat bagaimana siapa. Tapi agak susah juga misalnya ketika kita ajak massa untuk mengikuti aksi, nanti hasil-hasil kajiannya itu tidak diketahui oleh masyarakat ataupun mahasiswa,” bebernya.
Seharusnya, menurut Afif, mahasiswa sebelumnya diberi tahu terkait kajian yang akan dijadikan isu.
“Tapi ini tidak ada hal semacam itu. Kesannya terburu buru kalau saya lihat pergerakan dari teman-teman Bem unram. Konsolidasi se-NTB namun rumahnya sendiri belum fix belum tuntas,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua BEM FKIP, Martoni Ira Malik mengatakan, dia mengapresiasi gerakan aliansi Rakyat NTB Menggugat. Namun, dia menilai gerakan tersebut tidak memiliki nilai gerak substantif sebuah perjuangan persatuan memberikan kebermanfaatan.
Martoni mengaku, BEM FKIP bukannya tidak sejalan dengan gerakan Rakyat NTB Menggugat, tidak adanya undangan konsolidasi internal dengan jajaran Ormawa Unram, baik Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) maupun BEM fakultas menyebabkan mereka tidak bergabung.
Namun, meski begitu, Martoni mengatakan pada 11 April mendatang, dia dan jajarannya akan terlibat dan turun bersama dengan BEM universitas. “Dengan isu besar yang kita bawa,” ungkapnya.
Pada waktu yang sama, mediaunram.com juga menghubungi Menko Pergerakan dan Kelembagaan BEM Unram, Al Muarif. Dia mengatakan, mereka (Ketua BEM fakultas, red) memiliki pertimbangan tersendiri untuk mau terlibat atau tidak dalam aksi tersebut.
“Kita baca dari kondisi Unram sekarang melaksanakan aktivitas ujian tengah semester,” katanya saat dihubungi via WhatsApp.
Menurutnya, hal Itu menjadi salah satu indikasi alasan sedikitnya keterlibatan mahasiswa dalam gerakan dilakukan. Meski begitu, lanjut Muarif, perihal gerakan bukan pada persoalan kuantitas, melainkan kualitas kajian yang kita sebutkan atau kajian yang kita bawa.
“Kemudian orientasi dari kajian-kajian itu sebenarnya itu buat kepentingan siapa, jadi jelas walaupun kuantitasnya sedikit, tapi masa aksi tadi di lokasi agak membludak,” jelasnya.
“Sekitar 400 sampai 500 massa aksi dari seluruh elemen mahasiswa di pulau Lombok, bahkan ada beberapa mahasiswa yang datang dari luar pulau Lombok,” lanjut pria kelahiran Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima ini.
Lebih jauh Muarif menjelaskan, ritme gerakan dibangun sudah memenuhi kriteria sesuai dengan siklus empiris dari waktu ke waktu. Misalnya memulainya dari proses pencerdasan, pencerdasan itu kita pakai propaganda dengan menyebarkan berbagai perihal atau isu yang muncul di permukaan melalui pamflet.
Kemudian, BEM Unram juga turut mengundang seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk terlibat dalam agenda konsolidasi.
“Di situ kita kerucutkan isu dan yang akan dibawa dalam gerakan tersebut,” tambahnya.
“Konsolidasi hari pertama bisa terbilang masif dan banyak sekali yang terlibat bahkan semua unsur eksekutif di fakultas khususnya di Unram, semua fakultas terlibat hadir,” lanjut Muarif.
Namun, pada konsolidasi di hari kedua, dengan pertimbangan yang tidak diketahui, yang hadir di konsolidasi ke dua BEM fakultas hanya teman-teman dari FEB saja.
“Tapi seperti yang saya sampaikan tadi kita pake prespektif yang paling mungkin, jadi itu berangkat dari kemerdekaan berpikir mereka sendiri, mereka punya pertimbangan dan analisis masing-masing, kenapa menarik diri dalam aliansi yang kita bangun,” tuturnya.
Terkait Sedikit keikutsertaan BEM fakultas, bagaimana pendapat Anda? Apakah sebelumnya, BEM Unram memiliki iktikad baik untuk mengundang eluruh elemen Ormawa Unram, khususnya BEM fakultas untuk mengikuti konsolidasi?
Menjawab pertanyaan tersebut, Muarif mengatakan, undangan konsolidasi yang disampaikan BEM Unram terbuka untuk umum. Tidak ada lembaga-lembaga tertentu dibatasi.
Namun, lanjut Muarif, karena banyaknya lembaga yang hadir dan berbanding terbalik dengan ketersediaan waktu, maka tidak semua lembaga sempat menyampaikan poin-poin kajiannya.
“Cuman pada hari kedua, tetap kita fasilitasi sebagai bagian dari konsolidasi lanjutan. Tetap kita rampungkan isu yang mau di sampaikan oleh teman-teman, baru malamnya langsung ke teknis lapangan, karna kita rencana aksi hari Jumat di paginya,” lanjutnya.
Tetapi, Muarif menuturkan, hanya BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang menghadiri konsolidasi lanjutan. “Kalau itikad baik tentu itu bagian dari itikad baik, karna kita tidak batasi lembaga-lembaga tertentu untuk ikut terlibat dalam agenda konsolidasi itu,” pungkasnya.
Informasi, ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB Menggugat mendatangi Gedung DPRD Provinsi NTB, Jumat (8/4) pagi. Mereka membawa beberapa poin tuntutan, diantaranya IKN, penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Kemudian, kelangkaan minyak goreng maupun ketahanan pangan lainnya, dan menuntut pencabutan UU Cipta Kerja yang kami minta dicabut dan UU Sisdiknas.
Ketua BEM Unram sekaligus Kordum aksi, Yudistira mengatakan, Aliansi Rakyat NTB Menggugat tergabung dari berbagai lembaga se-NTB. Baik BEM, UKM, OKP, Ormas dan perwakilan organisasi rakyat.
“Tuntutan diterima oleh wakil 1 DPRD Provinsi NTB. Alhamdulillah diterima dengan baik dan kami dari aliansi akan mengahdap lagi di hari rabu dalam waktu dekat,” katanya. (ans, zhr)
