Oleh: Hisnul M
Gerimis tak henti-hentinya turun
Membasahi catatan seburam malam
Melarutkan tinta hitam,
Membentuk garis-garis biru tak beraturan
Hmmm…
Ia bergumam, catatan itu tak bisa ia selamatkan
Lembaran-lembaran kertas tak bisa ia satukan
Hanyut bagai fragmen-fragmen tak bertuan
Melarung bersama air hujan disela bebatuan
Oleh: Hasan Ikhtiar Akbar
“ Kenapa orang Indonesia selalu mempromosikan batik, reog? Kok korupsi nggak? Padahal korupsilah budaya kita yang paling mahal” (Sujiwo Tejo).
Kalimat ini memang cocok digunakan saat sekarang ini. Betapa lucunya negeri ini; orang-orang pintar, tetapi tidak cerdas otaknya. Orang-orang yang tidak mempunyai hati nurani dan etika hanya memikirkan isi perut semata, tanpa memikirkan rakyat biasa yang hidup apa adanya. Orang-orang yang berpendidikan tingi bahkan mengenyam pendidikan di luar negeri terjerat kasus ini. Miris memang. Tetapi tidak. Penulis tidak akan membahas budaya korupsi terlalu mendalam. Penulis akan membahas apa yang apa yang akan pembahasan awal.
Pariwisata berbasis budaya adalah bentuk kegiatan pariwisata yang objeknya adalah kebudayaan. Arti dari budaya itu sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang berasal dari pikiran, adat istiadat, kebudayaan yang berkembang atau pun kebiasaan yang sulit untuk diubah.
Budaya dapat terbentuk dari beberapa unsur yang rumit, seperti sistem agama, adat istiadat, politik, bahasa, perkakas, karya seni dan hal-hal lainnya yang menjadi bagian dari manusia. Budaya memiliki dua bentuk utama yakni kebudayaan material dan kebudayaan nonmaterial. Kebudayaan material berupa benda-benda fisik yang dibuat oleh manusia. Sedangkan kebudayaan nonmaterial berupa ide-ide yang diciptakan dan dikembangkan oleh manusia.
“Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.491 hasil validasi dan verifikasi hingga desember 2019”(okezone).
Pulau yang dihuni oleh sekitar 268 juta jiwa penduduk ini menjadikan Indonesia negara keempat terbesar di dunia dalam hal populasi, juga yang mengimplikasikan bahwa banyak keanekaragaman, adat-istiadat, budaya, etnis, rumah, pakaian, agama maupun linguistik yang tersebar banyak di dalam negara ini dan memiliki ciri khas tersendiri yang membuat keanekargaman dan muncul sebagai sebuah keindahan yang berharga.“Jumlah cagar budaya yang ada di Indonesia tahun 2018 2.319” (Badan Pusat Statistik).
Tujuan dari wisata berbasis budaya daerah itu sendiri sangat relevan ditengah zaman yang semakin canggih atau modernisasi ini. Tujuannya tidak lain, yakni melestarikan alam, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa. Tetapi agar terciptanya dan majunya pariwisata berbasis budaya ini tentu adanya dukungan dari semua pihak, sehingga nantinya bukan hanya sebagai penikmat saja melainkan sebagai penggerak demi melestarikan budaya-budaya yang ada serta demi kemajuan negara Indonesia tercinta.
Budaya Indonesia tersebar di seluruh penjuru nusantara, hal ini yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain dari belahan dunia untuk mempelajari budaya-budaya yang ada.
Namun, dengan adanya perkembangan zaman yang semakin modern, teknologi yang semakin canggih, selain berbicara mengenai teknologi yang menjadikan kehidupan manusia yang semakin baik dan efisien. Di satu sisi, teknologi juga berdampak buruk pada generasi milenial yang cendrung apatis terhadap budaya yang ada. Generasi milenial sekarang cendrung bersifat individual, ruh kemanusian telah memudar dari sisi kehidupan manusia yang ada sekarang adalah manusia hidup seperti robot yang diatur dan dipermainkan oleh teknologi yang semakin modern.
August Comte sebagai seorang sosiolog juga berpendapat modernisasi berbahaya bagi budaya dan tertib sosial, karena spirit modernisasi menciptakan manusia yang individualistik. Ia juga berpendapat bahwa krisis budaya sosial yang dihadapi oleh masyarakat eropa pada waktu abad pencerahan disebabkan karena individualisme. Manusia adalah nonrational. Oleh karena itu, individual liberty justru akan menimbulkan bahaya bagi keutuhan masyarakat itu sendiri. Alam mengikat manusia dengan cara memangku dan menghidupinya, sedangkan teknologi mencengkram manusia dengan memberikan kemudahan-kemudahan, kenikmatan-kenikmatan tertentu dan secara bersamaan menekan dan merusaknya, hingga manusia tidak mampu lagi menghindarkan diri dari ketergantungan terhadap teknologi modern.
Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa pentingnya menghidupkan dan menjaga budaya-budaya yang ada melalui sektor pariwisata atau yang sering didengar dengan sebutan pariwisata berbasis budaya. Mengapa? karena pariwisata mampu menopang kebudayaan yang ada bahkan sanggup melestarikan dan mengembangkan kebudayaan itu sendiri sehingga layak dilihat oleh dunia internasional, dan ini akan menjadi sebuah keuntungan tersendiri dalam peningkatan perekonomian daerah. Kebudayaan wayang, misalnya.
Wayang merupakan budaya Indonesia yang sudah familiar didengar, bahkan wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia, bahkan orang asing belajar wayang.
Kemudian dalam beberapa waktu yang lalu masyarakat yang katanya cinta terhadap budaya-budaya yang ada marah karena adanya pengklaiman atau pencurian terhadap budaya Indonesia. Hal ini sebenarnya terjadi kesalahan masyarakat Indonesia sendiri yang kurang memperhatikan kebudayaan negeri sendiri atau bahkan tidak memperhatikan sama sekali sehingga dengan mudahnya negara lain menganggap bahwa budaya ini milik mereka.
Ibarat sebuah rumah, bila tidak dijaga dan tidak mengunci pintu, maka pencuri akan bisa masuk dengan leluasa. Maka dari itu sebagai pemilik seharusnya memberi perhatian lebih terhadap budaya-budaya yang ada, apalagi di tengah gempuran-gempuran budaya asing yang saat ini melanda Indonesia.
Salah satu cara melestarikan yang paling mudah dan tentunya memberikan manfaat bagi semua aspek di Indonesia terutama perekonomian ya dengan cara mengembangkan pariwisata berbasis budaya itu sendiri. (*)
Oleh: AA Istri Adeka Saputri
Memikirkan sosok yang selalu aku rindukan membuat perasaanku tidak karuan malam itu, berhayal dapat memilikinya, bertukar cerita setiap malam. “Ahh, dasar bodoh, mengapa aku memikirkan hal yang tidak mungkin.”
Malam itu jantungku berdegub kencang hingga mataku berkaca-kaca, menatap langit agar air mataku tidak menetes. Sungguh hari yang sangat melelahkan sampai-sampai pikiranku jadi kemana-mana.
Saat aku menikmati malam yang sunyi itu, tiba-tiba terdengar langkah kaki yang meninggalkan keramaian kemudian duduk di sampingku dengan dua gelas teh hangat di tangannya.
“Aku bawakan teh, biar tidak banyak pikiran, sendirian.”
“Thanks,” ucapku
“Ayok cerita! Jangan disimpan sendiri.” Ucap Abi, lelaki yang lebih tua dariku itu.
Ingin sekali menceritakan semua kisahku yang menyedihkan ini, namun, aku bahkan tidak tau bagaimana kalimat yang benar ketika bercerita, bingung juga memilah kisah mana yang layak aku ceritakan pada Abi. Aku terlalu takut dianggap ‘tukang ngeluh’, olehnya.
Menatap mata Abi, berharap ajakannya bercerita itu akan usai jika aku membisu sambil mengusap-usap bibir cangkir teh yang dia bawakan, tatapannya memperlihatkan bahwa dia menunggu kalimat dari mulutku.
Abi mengalihkan tatapannya dengan kesal, lelaki yang ku kenal sejak dua tahun lalu ini benar-benar sangat ingin mendengar ceritaku.
“Sudah kenal lama, masih saja malu. Ceritakan saja tentang lelaki yang ada di pikiranmu itu, siapa tahu aku bisa memberi solusi pada perasaan tidak karuanmu, haha,” ucap Abi, sembari menyeruput teh hangatnya.
Ya, memang benar, Abi mengenal lelaki yang telah ? mengganggu pikiranku sejak 8 bulan lalu itu, bahkan mereka kenal jauh sebelum Abi kenal denganku.
“Ku kira dia berbeda, ternyata sama saja dengan pria lain yang hanya melihat wanita dari fisiknya saja.” Ucapku yang seketika menghancurkan sunyi.
Ku beri tahu Abi bahwa aku tak sengaja membuka story WhatsApp lelaki itu dengan postingan bahwa dia sedang mengikuti sebuah seminar dengan pemateri yang cantik dan masih muda, kemudian diberi keterangan “tidak menyesal aku membayar mahal”.
Abi menghela nafas kemudian berkata, “Tidak semua pria seperti itu, hanya karena membuat keterangan foto seperti itu kita tidak bisa menyimpulkan hal yang belum kamu buktikan,” ucap Abi.
“Siapa tahu maksudanya tidak menyesal itu karena pematerinya cerdas dalam berpendapat,” lanjutnya
Aku berfikir sejenak, merenungi apa yang Abi katakan. Apa memang aku saja yang terlalu berfikir negatif? Ya sudahlah.
**
Kami beranjak menuju teman-teman lain yang sedang berdiskusi dengan wajah-wajah yang ceria, aku datang dengan senyuman yang lebar di wajahku, walaupun hati belum teralihkan dari lelaki yang menganggu pikiranku itu.
Aku melihat Abi dengan beberapa teman pria yang lain sedang memperebutkan nomor antrian untuk bersalaman dengan Cahya yang kalah di permainan kartu. Cahya, wanita cantik dengan senyuman paling manis di wajahnya.
Seketika aku berfikir, ternyata semuanya “sama saja”.
Media Unram – Sebagai unit kegiatan usaha Universitas Mataram (Unram), Unram Farming semakin berkembang. Kini, unit yang terletak di Desa Nyurlembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) itu hadir dengan konsep yang ciamik.
Manager Unram Farming, Iwan menjelaskan, pihaknya mengusung konsep edukasi pertanian sebagai prioritas, menghadirkan teknik pertanian modern yang konvensional, lalu dikemas dengan menghadirkan tempat untuk memproduksi dan rekreasi untuk menarik minat masyarakat. Juga menerapkan konsep zero waste, serta lesehan dengan konsep kombinasi industrial nusantara.
“Dari segi pertanian, kami menyediakan lebih dari 20 jenis sayur. Untuk tanaman buah dalam pot (tabulampot), ada sekitar 15 jenis buah-buahan. Semuanya diperjualbelikan. Pengunjung dapat membeli bibit dan memetik secara langsung,” beber Iwan saat dietemui anggota Media Unram, Minggu (6/12).
Kehadiran Unram Farming mendapatkan antusisas besar dari masyarakat. Ia berharap konsep ini membuat masyarakat, khususnya generasi pemuda mencintai pertanian.
“Jadi, kami menciptakan konsep taman edukasi pertanian ini sebagai sarana untuk berkreasi sambil belajar tentang pertanian,” lanjut pria yang besar di Sembalun, Lombok Timur (Lotim) itu.
Kemudian, lanjut Iwan, Unram Farming juga bekerja sama dengan PT Werdi Rahayu Nusantara, sebuah perusahaan startup local, dengan menggunakan konsep kerja sama manajemen.
“Unram sebagai penyedia lahan dan PT Werdi Rahayu Nusantara sebagai investor sekaligus pengelola. Dikontrol langsung oleh Badan Pengelola Usaha (BPU) dan WR II Unram,” ungkapnya.
Selain itu, Unram Farming juga menjalankan kerja sama dengan hotel sebagai pemasok bahan pangan. Kemudian masyarakat dengan membeli pupuk kandang lokal dan hal-hal terkait produksi maupun distribusi lainnya.
Nampaknya Unram Farming berhasil membawa perubahan yang luar biasa terhadap lahan ini. Para pengelola berhasil mengubah tempat yang semulanya merupakan sawah dengan semak-semak serta tanah berlubang ini menjadi wilayah starategis untuk dijadikan tempat usaha.
Dengan luas lahan kurang lebih 4,4 hektar, sekitar satu hektarnya difungsikan sebagai lahan untuk praktikum Fakultas Pertanian Unram. Sisanya dikelola untuk tempat rekreasi dan pertanian yang dikelola oleh perusahaan.
Iwan menjelaskan, pembangunan dimulai pada Desember 2019, dengan target opening April 2020. Namun, karena terhalang pandemi Covid-19, sehingga dilakukan pada 8 Agustus 2020 lalu.
Sebelumnya, anggota Media Unram juga berkesempatan menemui Emil, seorang teknisi pertanian. Ia menjelaskan, Unram Farming turut mendukung program pemerintah, seperti menanam bawang putih di Sembalun, Lotim.
“Unram Farming merangkul kelompok tani untuk sharing dan diskusi. Bahkan sempat menjadi tuan rumah kegiatan Disverifikasi Pangan Lokal NTB yang mengundang pejabat tingkat provinsi,” katanya kepada Media Unram, Jumat (4/12).
Lebih jauh ia menjelaskan, sebagai bagian dari Unram, Unram Farming mendukung kebutuhan terkait akademik, seperti kuliah mandiri, magang, PKL, dan penelitian dari pihak Unram. Tidak terbatas oleh Fakultas Pertanian saja, namun juga terbuka bagi fakultas lainnya untuk mengadakan kegiatan.
Untuk memasuki Unram Farming, pengunjung tidak perlu menggunakan tiket. Di sana, pengunjung bisa membeli sayur atau buah langsung dari pohon. Bagi yang memiliki hobi memancing, dapat memancing ikan di kolam, kemudian membayar sesuai beratnya. Menariknya, tersedia spot foto serta tempat makan. Untuk kolam renang anak dikenakan biaya tambahan sekitar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).
Emil menjelaskan, persentase porsi pembagian hasil untuk pihak UNRAM 45% dan sisanya untuk PT Werdi Rahayu Nusantara.
Kedua pihak ini bertujuan memberdayakan masyarakat dengan menyerap mereka sebagai tenaga kerja. Ada dua faktor yang menjadi pertimbangan, pertama, membantu lulusan Unram dan masyarakat sekitar agar mendapatkan lapangan pekerjaan.
“Kami optimis mengandalkan irigasi yang tersedia di Desa Nyurlembang ini untuk pengelolaan dan perawatan pertanian,” lanjut Emil.
Pada akhir penuturannya, Ia mengatakan, perkembangan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap, dengan menghadirkan ide dan inovasi baru setiap masanya.
“Menjaga ritme agar selalu menarik perhatian pengunjung. Dari segi promosi, rencananya kami akan mengadakan roadshow ke kampus. Namun, karena masih kendala pandemi, promosi masih dilakukan secara door to door dan publikasi melalui media sosial milik Unram Farming,” pungkas Emil. (mnd/jhn)
Oleh: Desti
Kita memandang langit yg sama.
Di tempat yang berbeda.
Kau dengan pikiran dan kemauanmu.
Aku dengan pikiran dan kemauanku.
Kadang terlintas dalam benak.
Tapi hanya berubah menjadi penat.
Andai kita bisa memandang langit biru seperti dulu.
Tanpa jarak dan waktu yang berlalu.
Kini, semua hanya kenangan.
Yang tak akan menjadi kenyataan (lagi).
Dompu, 2020
Oleh: Satria Madisa, Mahasiswa Fakultas Hukum Unram.
“Catatan Kegundahan Anak Bangsa”
Kita sekarang berada di orde apa? Menjadi pertanyaan filosofis yang secara jujur “sukar” mendapatkan jawaban yang relevan dan memadai. Realitas politik, pemerintahan, hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) ekonomi dan kebudayaan Indonesia sebagai negara bangsa belum menemukan wujud autentik. Setelah reformasi 1998 yang mengintrupsi dan mengakhiri otorianisme “orde baru” yang berkuasa selama 32 tahun dan orde baru yang mengintrupsi kediktatoran orde lama yang berkuasa selama 21 tahun seharusnya demokrasi kita memiliki “tubuh” serta “anatomi” yang mendukung alasan dan tujuan bernegara setelah reformasi.
22 tahun reformasi, 75 tahun Indonesia Merdeka bukan waktu yang singkat untuk menemukan “kecerdasan”. Reformasi seharusnya dimaknai secara luas, sampai pada ‘obsesi’ untuk merombak tatanan mental inlander (terjajah) dari keterbelakangan peradaban. Pengalaman dijajah selama 3/ abad Kolonialisme Belanda, 3/ tahun dijajah Fasisme Jepang idealnya pelajaran beharga sekaligus ‘pekerjaan rumah’ yang harus diselesaikan Indonesia yang menyuguhkan betapa pentingnya kecerdasan. Dalam data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Indeks Prestasi Manusia (IPM) Indonesia berada diurutan 111 Dari 189 Negara di Dunia, (Tempo 2019).
Laporan PBB juga menyebutkan, Negara tetangga Malasya lebih unggul IPM dibandingkan Indonesia. Data itu senada dengan, tingkat literasi manusia Indonesia. Dilansir dari laporan Kementerian Komunikasi dan Informasi (KemkoInfo) 2017, minat baca manusia Indonesia hanya 0,001% yang artinya 1 orang yang memiliki minat baca berbanding dengan 999 orang yang tidak memiliki minat baca. Riset, World’s Most Literate Nations Ranked yang dilakukan Central Connecticut State University menyebutkan: Indonesia berada diperingkat 60 dari 61 negara yang memiliki minat baca rendah. Data ini mengungkap minat baca manusia Indonesia sangat rendah.
Berbeda dengan data KKN, hutang luar negeri, penguasaan sumber daya alam, dan ketergantungan kita terhadap bangsa asing mengalami peningkatan setiap tahun. Sebagai bahan refleksi, berbasis data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengutarakan semacam ada kesan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah “berlomba-lomba korup”. Terbaru, laporan dari Lembaga pemantau korupsi global, Transparensi Internasional bertajuk ‘Global Corruption Barometer-Asia’ menyebutkan Indonesia menjadi negara paling korup ketiga di Asia. Disusul Kamboja diurutan kedua dan India masih menjadi juara bertahan. Dilansir dari Merdeka (2020), peneliti Political and public Policy Studies, Jerry Massie mengatakan, lemahnya hukum, aturan korupsi kerap berubah-ubah dan partai politik menjalankan sistem ‘mahar politik’ dalil-dalilnya.
Disisi lain, dalam percakapan “demokrasi” Indonesia mengalami kemerosotan sistemik-kultural. Aparat negara mulai sangat berani menghantam rakyat sipil dengan aktivitas-aktifitas represif. Dilansir dari data Lokataru Foundation dalam risetnya “Hadiah Kayu Untuk Demonstran” mengungkap: adanya penggunaan kekerasan dan intimidasi secara berlebihan (excessive use of force), penangkapan sewenang-wenang terhadap sejumlah pelajar (artibitrary detention) dan pembatasan informasi dan bantuan hukum. Akibatnya, 5 orang pelajar tewas; 719 pelajar mengalami luka-luka, 3 orang diantaranya mengalami luka berat. Dengan rincian, 254 orang di Jakarta, 400 orang di Bandung, 15 orang di Kendari dan 50 orang di Makasar.
Laporan itu menyoroti “Dugaan Pelanggaran Hak Asasi dan Aksi Kekerasan Aparat Terhadap Peserta Demonstrasi #ReformasiDikorupsi 21-24 September 2019. Dalam laporan itu juga Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menuturkan, tembak dan semprot “protap baru” penanganan demonstrasi. Berdasarkat hasil riset tersebut, Lokataru mengajukan kesimpulan yang menyebutkan, jika peristiwa semacam itu menjadi tren pemerintah terhadap setiap aksi protes, demokrasi berada dalam marabahaya ‘pembatasan’, pengkerdilan, dan represif.
Kekerasan aparat negara berlanjut dalam aksi protes rakyat terhadap penetapan UU Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker). Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) aksi protes yang terjadi di 18 Provinsi pada 6-8 Oktober 2020 diwarnai kekerasan. Dilansir dari Lokadata, Koalisi Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari KontraS, Imparsial, Amnesti Internasional Indonesia, Public Virtue Institute, LBH Jakarta, Setara Institute, ELSAM, PBHI, LBH Masyarakat, Pilstripnet, ICW, HRRG dan LBH Pers mengecam tindakan kekerasan pada demonstran penentang UU Ciptaker pada 6, 8 dan 13 Oktober. Kekerasan itu dianggap pola-pola brutalitas kepolisian pada peristiwa sebelumnya.
“Menurut Koalisi ini, telah terjadi sejumlah pelanggaran HAM dalam bentuk penahanan sewenang-wenang, penggunaan kekuatan yang berlebihan dengan peluru karet,peluru tajam dan gas airmata. Bahkan upaya visum para demonstran dihalang-halangi aparat. Disisi lain Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat ada 1900 dokumentasi kekerasan aparat.
Menohoknya hasil investigasi Narasi TV yang membongkar pelaku kerusuhan di Jakarta yang membakar Halte sampai hari ini belum ditemukan kepolisian. Buruknya, represifitas negara bukan saja dialami pelajar yang melaksanakan demonstrasi menentang UU Ciptaker. Pers (jurnalis) dan Tenaga Medis (relawan kemanusiaan) mengalami tindakan represif. Data Aliansi Jurnalis Independen menyebutkan sedikitnya 56 jurnalis menjadi korban kekerasan saat meliput demonstarsi menentang UU Ciptaker, 7-21 Oktober 2020. Dilansir dari tirto id, “Relawan Medis Juga Korban Kebrutalan Polisi”. Selasa 13 Oktober relawan dari Team Rescue Ambulance Indonesia (TRAI) dirazia kemudian ditangkap dan mendapatkan perlakuan represif. Demikian yang terjadi dengan empat relawan Muhammadiyah Disaster Managemen Center (MDMC). Mirisnya, Laporan kontraS, pada Peringatan Hari Penyiksaan Internasional, Rabu (26/2019) membeberkan 52 dari 72 kasus penyiksaan dilakukan polisi selama periode Juni 2018-Mei 2019.
Data-data tersebut, bukti vandalisme negara terhadap demokrasi. Tanda kemunduran demorasi menajam, serta opsi-opsi pembajakan demokrasi terbuka. Pada tonggak inilah kemerosotan demokrasi menjadi keniscayaan. Indeks demokrasi dan kebebasan sipil menurun. Rakyat mulai takut untuk mengungkap pendapat. Hal ini senada dengan laporan Freedom House, 2019 yang menyebutkan hak politik dan kebebasan sipil semakin menurun sejak 2016. Dalam laporan yang berjudul Freedom in The World, skor kebebasan Indonesia pada tahun 2019 iyalah 62 dari skala 0-100. Angka ini menurun tiga tahun beruntun. Freedom House menyebutkan penurunan indeks demokrasi Indonesia terjadi karena adanya korupsi sistemik, kekerasan terhadap kelompok rentan dan diskriminasi Papua (Katadata).
Kapan Indonesia Cerdas?
Rekonsiliasi politik Jokowi dan Prabowo tidak otomatis mengakhiri “cebong” dan “kampret” dikalangan masyarakat akar rumput. Pembelahan masih tajam, baik karena “fakta” juga karena “klaim” pemerintah. Intisari pandangan Haris Azhar (Aktivis HAM) yang menyebutkan Penegakan Hukum dijadikan alat politik, bisnis kekuasaan, kriminalisasi, sampai pemerasan menjadi relevan untuk diajukan. Fakta kontenmporer, hukum begitu cepat dan cenderung mencari-cari delik kepada oposisi, sedang melambat dan melupakan delik pada yang memiliki relasi dengan penguasa.
Keseluruhan itu menciptakan paradoks-paradoks dalam realitas kebangsaan dan kenegaraan kita yang menghidupkan “pembelahan” pada masayarakat. Menurut saya, muaranya mengarah pada “pembusukan” jiwa rakyat dan menajamnya ketidakpercayaan rakya terhadap negara. Pada titik inilah Indonesia Cerdas tak kunjung dicapai. Barangkali pada momentum inilah feodalisme dalam negara dan pemerintahan kita masih sangat kuat dan berkuasa. Rocky Gerung dan Fahri Hamzah menurut penulis, dua tokoh yang berani berterus terang mengucapkan bahaya feodalisme di negara demokrasi. Pada titik inilah, disparitas kehidupan berbangsa dan bernegara menemukan dalil-dalilnya.
Peristiwa di Petamburan dimana TNI: dilibatkan menurunkan baliho HRS, mengeluarkan diksi “pembubaran FPI” sampai “konvoi militer” didekat markas HRS bukti pertama (kontenmporer) kedunguan bangsa kita. Bukti kedua, “pembulian naratif” terhadap Gubernur DKI hanya karena mengunggah aktifitas pagi, membaca sebuah buku berjudul, How Democracies Die (Bagaimana Demokrasi Mati). Pada penurunan “Baliho” kita menemukan bayang-bayang militerisme dimasa lalu berupaya tampil mendikte masyarakat sipil. Sedang pada pembulian “literasi” menunjukan mental kita masih inlander. Kesamaanya, bangsa kita masih terbelakang dari Ilmu dan Pengetahuan.
Pembulian literasi terhadap Gubernur DKI menarik untuk ditelisik dalam-dalam.
Dilansir dari Tempo.co, minggu pagi, 22 November 2020 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan aktifitasnya melalui twiternya @aniesbaswedan. Gubernur DKI mengunggah fotonya saat sedang membaca buku yang berjudul “How Democracies Die” yang ditulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt pada tahun 2018. Unggahan Gubernur mendapatkan respon luas, baik apresiasi juga bully. Terbukti dimedia massa massif digalang asumi bahwa mengunggah foto junto membaca buku tidak penting dengan alasan covid 19. Disisi lain salah kaprah Ketua KPK yang berpidato dengan tujuan menyindir Anies dengan mengatakan buku Bagaimana Demokrasi Mati sudah dia baca sejak 2012. Padahal terbit saja 2018. Tak kalah heboh juga, manusia seperti Abu Janda turut menyentil dengan memperagakan kekhasanya, seperti dimuat edisi foto Tempo.
Sebagai Tokoh Bangsa sekaligus Pemimpin DKI Jakarta, tentu Anies Rasyid Baswedan bukan “sekedar” mengunggah foto membaca buku. Melainkan memberikan pesan (kode), bahwa kekuasaan yang terpilih secara demokratis bukan berarti otomatis menjaga demokrasi. Presiden atau Perdana Menteri bisa menyeret demokrasi sebuah bangsa menuju otorianisme. Pakar politik dari Harvard University, Steven Levistky dan Daniel Ziblaat dalam bukunya menyebutkan otorianisme pelan-pelan membajak dan mematikan demokrasi melalui sarana dan prasarana yang demokratis. “Mengingkari buku tersebut, menyediakan rasionalisasi Anies dibully. Realitas demokrasi kita punya cukup alasan mengarah pada kematian demokrasi.”
Menurut penulis buku How Democracies Die, setelah perang dingin usai, kematian demokrasi tidak lagi dengan jalan “revolusi”, kudeta, kekerasan, senjata, dan jenderal. Kematian Demokrasi di Venezuela dibawah rezim Hugo Chavez contohnya. Rezim tersebut terpilih secara demokrasi melalui beberapa kali Pemilu. Namun, ditengah memudarnya dukungan rakyat Hugo Chaves menghambat referendum yang diusulkan oposisi untuk menurunkannya dari jabatan Presiden, membuat daftar hitam berisi nama-nama yang telah menandatangani penurunannya, mengatur isi Mahkamah Agung, menutup satu stasiun televisi besar, menangkap atau mengasingkan politikus oposisi, hakim, dan tokoh media dengan tuduhan tak jelas, serta menghilangkan batas masa jabatan presiden supaya Chaves dapat berkuasa selamanya. Demikianlah, demokrasi mati.
Dalam rangka inilah Anies menebarkan pesan, bahwa kekuasaan yang dipilih secara demokrasi bisa membajak dan mematikan demokrasi. Respon nyeleneh anak bangsa menyikapi itu bisa menjadi pertanda bangsa ini mengabaikan literasi. Pelan-pelan tapi pasti watak anti sains menggerogoti tubuh republic ini. Salah Kaprah ketua KPK dan pembulian terhadap anis yang menunjukan buku; Bagaimana Demokrasi Mati? Cukup mewakili mental kontra literasi bangsa ini.
Di Indonesia memang tidak ada penutupan satu televisi, tapi “membrandel” salah satu televisi karena “relasi kuasa” marak terjadi. Sebagai contoh Indonesia Lawyers Club di TV One beberapa kali dibatalkan penayangan karena “badai” ataukah “telpon rahasia”. Sementara upaya tafsir tunggal negara melalui perangkat hingga penggunaan Buzzer dan Influenzer bukan rahasia umum. Belum lagi ketidakadilan penegakan hukum. Seharusnya demokrasi ini benar-benar dihargai dan dihormati oleh negara. Bukan tidak mungkin, demokrasi kita mati pelan-pelan karena elite kekuasaan membajak institusi sampai “mengatur” hukum. Bukankah dalam konstitusi “Setiap Warga Negara Bekedudukan Sama Dihadapan Hukum dan Keadilan”.
Dengan demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan, ide dasar mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara seharusnya bisa berjalan mulus. Namun sayang, pembusukan sistem, nampak tidak terhindarkan. Seharusnya bangsa ini, tidak mengadopsi watak colonial yang ditentang selama berabad-abad itu. Kita tumbuh menjadi bangsa yang kolot dan kontra produktif dan korup.
Bagaimana bisa negara menjadikan warga negara sebagai musuh? Disaat bersamaan negara-negara didunia berlomba-lomba menjadi negara unggul demi demokrasi dan masa depan bangsanya? Perang terhadap korupsi, feodalisme, narkotoka tidak bisa dimenangkan selama 75 tahun. Tentu perang itu tidak bisa dimenangkan dengan memerangi rakyat sendiri. (*)
Media Unram – Pandemi Covid-19 nampaknya menjadi semangat baru sejumlah pemuda Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Hal itu diwujudkan dengan mendirikan Sanggar Bale Ilmu.
Ketua sekaligus pendiri Bale Ilmu Jerowaru, Marta Anwar menjelaskan, Bale Ilmu Jerowaru didirikan atas dasar keprihatinan terhadap anak-anak yang tidak aktif bersekolah karena pandemi Covid-19, juga untuk membantu pemerintah dalam bidang pendidikan.
“Saya mengajak pemuda-pemuda yang lain untuk ikut serta, karena juga pemuda-pemuda kita di sini banyak sekali yang bisa di bidangnya dan alhamdulillah teman-teman ini dengan senang hati sepakat untuk mendirikan Bale Ilmu ini,” katanya kepada Media Unram, Kamis (3/12).
Kemudian, lanjut Marta, sanggar yang berdiri 3 Agustus 2020 tersebut memiliki tenaga pengajar sebanyak lima orang. Kini, mereka berusaha memaksimalkan mata pelajaran Bahasa Inggris, karena itu merupakan kegemaran anak-anak di sana.
“Walaupun tutor yang lain sudah siap untuk mengajar mata pelajaran yang lain,” tambah pemuda yang juga pegiat pariwisata ini.
Ia mengaku, terkait lokasi dan fasilitas, seperti buku, bangku dan sebagainya menggunakan dana pribadi. Tidak ada bantuan dari pemerintah.“Kalau kita tunggu pemerintah, sepertinya tidak akan berjalan,” lanjutnya.
Rencananya, Sanggar Bale Ilmu akan mengembangkan anak-anak dalam bidang pendidikan. Sedangkan para pemuda lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) akan diberikan pembelajaran dalam bidang bisnis atau UMKM. Namun, karena pandemi Covid-19, kemungkinan hal tersebut tidak bisa diwujudkan.
Ia berharap, pemerintah mengunjungi dan melihat kegiatan pemuda. Mereka tidak pernah meminta feedback. “Kami tidak pernah menutup diri karena selama masih berjiwa sosial, mari kita bersama memajukan,” tutupnya. (san)
Oleh: Mariam
hai, para penggila jabatan
di mana kalian simpan kunci demokrasi itu?
apakah kalian menyembunyikannya di dalam peti?
haruskah peti itu ikut melompat ke dalam jurang yang kalian ciptakan?
hai, insan-insan bersaraf kekuasaan
doaku pada Tuhan:
biarkan mereka saja yang terjatuh,
jangan ikutsertakan si suci itu
sungguh, aku tak ingin kehilangan eksistensinya
aku ingin demokrasi tetap berdiri tegak, tanpa noda di dalamnya
hai, makhluk pencari kemenangan
menetaplah dalam jurang, menghilanglah dari peradaban
Media Unram – Gedung asrama putra dan putri Universitas Mataram (Unram) siap dihuni kembali pada Maret 2021 mendatang.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan (WR II), Kurniawan. Ia menjelaskan, awal tahun 2020 lalu, pihak Unram memulai untuk merenovasi gedung asrama tersebut. Namun, karena pandemi Covid-19, kedua asrama itu tidak bisa dikerjakan secara bersamaan.
“Targetnya, akhir tahun ini sudah selesai,” ungkapnya saat ditemui Media Unram, Senin (30/11).
Kemudian, lanjutnya, fasilitas yang disediakan akan lebih bagus dari sebelumnya. Perbaikan tersebut dilakukan untuk mengganti beberapa bagian gedung asrama dan fasilitas yang rusak akibat gempa silam.
“Nanti, kita carikan tempat tidur dan lemari. Bagian di dalam gedung juga kita sudah cat, bagus. Cuma diluar udah mulai kotor lagi, namanya juga lama tidak dihuni,” beber profesor hukum tersebut.
Rencananya, usai perbaikan dilakukan, asrama tersebut akan diserahkan dan dikelola oleh Badan Pengelola Usaha (BPU). Kini, asrama putra bertingkat dua itu sudah selesai, sedangkan asrama putri yang bertingkat empat masih dalam proses perbaikan.
Pada waktu yang berbeda, anggota Media Unram juga menemui Sekretaris BPU, Kadek Wiratama. Ia menjelaskan, gedung asrama akan dilengkapi fasilitas kamar tidur, kamar mandi, dapur, juga beberapa fasilitas penunjang, seperti kasur dan lemari baru.
Gedung ini diperuntukkan bagi mahasiswa baru (maba) terutama bagi mahasiswa penerima KIP-Kuliah.
“Namun, nantinya akan disaring lagi sesuai beberapa kriteria khusus, berhubung kapasitas asrama yang juga terbatas,” kata orang yang biasa disapa Kadek itu.
Sama seperti tahun lalu, pihak Unram bekerja sama dengan BPU terkait pengelolaan asrama. Lebih jauh dosen Fakultas Teknik (FT) Unram ini menjelaskan, kisaran harga sewa kamar sekitar Rp200 ribu per orang. Proses pembayaran sewa bisa dilakukan secara virtual melalui Bank NTB Syariah ke pihak terkait.
“Uang sewa tersebut akan dialokasikan untuk pemeliharaan gedung, seperti pengadaan satpam dan petugas kebersihan asrama,” ungkapnya.
Kemudian, lanjut kadek, agar pengelolaan asrama putra dan asrama putri bisa berjalan lancar, akan ada pengaturan terkait batas waktu berkunjung asrama, waktu penutupan gerbang, dan sebagainya bagi mahasiswa.
“Karena ini wilayah kampus, jika ada kejadian apa-apa, tentu kampus yang akan menjadi sorotan,” pungkasnya. (in, mnd)
Oleh: Ernida Sri Wardani
Kesetaraan dalam kehidupan sosial adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka, yang bersifat kodrati. Setiap laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dan perlakuan yang sama dalam lingkungan mereka tanpa adanya perbandingan, terutama penilaian dalam dunia pendidikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 34 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 48 Undang-Undang dikatakan Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
Pendidikan merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan manusia, dalam memperoleh pendidikan baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama. Melihat kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan masyarakat pada saat ini banyak sekali mendapat diskriminasi, seperti perempuan masih dibawah kekuasaan laki-laki. Dalam kehidupan masyarakat masih adanya penilaian bahwa perempuan berada dalam kekuasaan laki-laki, tentunya hal ini akan bertentangan dengan harkat manusia.
Berbicara tentang kesetaraan perempuan dalam dunia pendidikan, tentu saja tidak bisa lepas dari berbagai masalah yang dialami terutama dalam ruang lingkup masyarakat pedesaan yang masih memiliki pemikiran kuno. Masih adanya pemikiran bahwa pendidikan tidak terlalu penting bagi perempuan, pendidikan hanya diperuntukan untuk laki-laki saja, karena nantinya laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga untuk mencari nafkah. Dengan adanya pemikiran seperti hal itu, membuat banyak anak perempuan tidak dapat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti sarjana.
Dalam kehidupan masyarakat pedesaan banyak orangtua melarang anak perempuannya untuk menempuh pendidikan tinggi, dianggap tidak layak, karena menurut mereka tugas anak perempuan hanya bekerja di dalam rumah saja menjadi ibu rumah tangga, mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Sehingga menganggap pendidikan tidak terlalu penting bagi anak perempuan. Sering terlihat di wilayah pedesaan masih banyak anak perempuan yang pendidikannya hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Selain menganggap pendidikan tidak penting bagi perempuan, banyak orang tua juga memiliki pemikiran seperti mereka beranggapan bahwa anak perempuan memiliki keinginan untuk cepat menikah, dikhawatirkan hanya akan menghabiskan biaya tanpa adanya hasil yang maksimal sesuai pengeluaran mereka. Sehingga anak perempuan di desa lebih baik diam dirumah untuk mengurus rumah.
Diskriminasi gender terhadap perempuan masih kerap terjadi, perempuan masih dibatasi dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi, karena adanya subordinasi yang menganggap perempuan berkedudukan lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga menciptakan tidak adanya kesetaraan dalam kehidupan sosial antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan masalah dalam lingkungan masyarakat.
Dari hal tersebut, memicu timbulnya gerakan dari kelompok perempuan untuk mendapatkan hak kesetaraan mereka dalam dunia pendidikan dan mendapatkan hak yang seharusnya sama dengan laki-laki. Gerakan yang timbul yaitu seperti anak perempuan yang diangap tidak layak menempuh pendidikan tinggi tetap nekat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang starata. Hal tersebut guna untuk membuktikan kepada orangtua ataupun masyarakat, bahwa perempuan bisa meraih mimpi mereka serta memiliki kesetaraan yang sama dan pantas melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Seiring perkembangan zaman, pola pikir masyarakat yang ada di pedesaan juga mengikuti alur perubahan yang ada, walaupun tidak menyeluruh. Sudah terlihat perubahan dari masyarakat yang memiliki pola pikir primitif menjadi modern, dari perkembangan pola pikir tersebut memicu banyak orangtua sadar bahwa pendidikan tinggi tidak hanya untuk laki-laki saja, namun perempuan juga berhak mempunyai pendidikan yang sama. Selain itu juga dilihat dari partisipasi gerakan yang muncul dari kelompok perempuan, dapat membuktikan kepada orangtua ataupun masyarakat bahwa mereka bisa setara dengan laki-laki dalam bidang pendidikan. Sehingga, pada era modernisasi saat ini banyak orangtua mempunyai harapan untuk melihat anak perempuan mereka bisa melanjutkan pendidikan tinggi.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesetaraan dalam dunia pendidikan diperlukan adanya kesadaran dari orangtua, lingkungan masyarakat ataupun dari gerakan kelompok perempuan, bahwa perempuan juga memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Perempuan juga memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan tinggi sesuai dengan keadilan yang telah tercantum dalam UUD NO.34 Tahun 1999. Agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan yang menyatakan bahwa perempuan tidak layak untuk memiliki pendidikan tinggi. (*)
