31.5 C
Mataram
Wednesday, May 27, 2026
spot_img
Home Blog Page 42

Kontra Kenaikan Harga BBM

By
Media
-
0

Oleh: Ismi Rahmawati Thamrin

Kebijakan yang tidak Bijak

Kenaikan harga BBM di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang belum pulih akibat Covid-19, hanya akan memperburuk perekonomian masyarakat. Dengan dinaikkannya bahan bakar minyak (BBM), membuat masyarakat menjerit karena segala bentuk operasional kebutuhannya terganggu bukannya pemerintah membantu mengatasi, mencarikan solusi dari masalah perekonomian masyarakat, malah ikut membuat kebijakan yang sangat tidak bijak.

Sebenarnya siapa yang diuntungkan dari kebijakan ini?

Sejak Sabtu, (3/9/2022) pukul 13.30 WIB Presiden Joko Widodo mengumumkan peresmian kenaikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan pemberlakuannya tepat pada pukul 14.30 WIB, dengan rincian harga Pertalite per liternya mulai dari harga RP7.650- menjadi 10.000. harga Solar bersubsidi per liternya Rp 5.150- menjadi 6.800. dan Pertamax per liternya Rp 12.500- menjadi 14.500. dengan salah satu alasan yang di sampaikan 70% subsidi dinikmati oleh masyarakat yang mampu secara finansial, hal ini juga membuat anggaran subsidi dan kompensasi tahunan anggaran tahun 2022 dari awalnya Rp 152,5 triliun melonjak tinggi menjadi Rp 502,4 triliun.

Apakah menaikkan harga BBM adalah cara terbaik untuk menekan anggaran tahunan negara?

Apakah tidak ada cara lain?

Jika memang terdapat kesalahan dalam penempatan sasaran dari BBM bersubsidi tersebut, seharusnya yang di perbaiki pertama kalinya yaitu memastikan penerima BBM bersubsidi itu sesuai dengan sasaran yang di maksudkan pemerintah. Bukanya langsung menaikan harga BBM seperti ini. jadi kesanya satu orang yang berbuat kesalahan, malah semua nya yang mengagung akibatnya. Tentu ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap masyasrakat apalagi rakyat kecil.

Menurut sejumlah tokoh (Fahmy Radhi) pengamat ekonomi energi dari Universitas Gajah Mada mengungkap “kebijakan ini salah sasaran, yang hanya mencari gampangnya saja”. Pemerintah seharusnya melakukan pengkajian yang baik terhadap kebijakan yang akan di putuskan apalagi hal ini merupakan hal yang sangat sensitif yang berdampak terhadap seluruh kebutuhan masyarakat. Yang seharusnya kebijakan di buat oleh pemerintah dapat mensejahterakan, dan memakmurkan rakyatnya, tapi ini malah menyusahkan masyarakat. Apakah pantas di sebut dengan kebijakan jika hal itu hanya menguntungkan diri sendiri (pemerintah).

Menurut Bhima Yudhistira selaku direktur CELIOS (Center of Economic and Law Student), “Kesalahan dalam pengelolaan, pembatasan, hingga pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah malah masyarakat yang harus menangung bebannya”.

Dari pernyataan di atas dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan presiden Jokowi tentu tidak dapat di sebut sebagai suatu kebijakan, karna sangat tidak menuntungkan masyarakat, Yang seharusnya pemerintah memperbaiki memperketat lagi pengelolaan, pembatasan, hingga pengawasan terhadap anggaran tersebut, bukan malah mengambinghitamkan masyarakat. Jika kebijakan ini menguntungkan negara atau pemerintah, lalu dimana letak keadilan bagi rakyat kecil atau posisi kebijakan itu sebenarnya.

Terdapat 5 alasan kenapa harga BBM tidak perlu di naikkan sebagai berikut:

Naikkan harga BBM tidak menekan anggaran tahun negara

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil mengatakan, dengan kenaikan harga BBM, mulai dari pertalite, solat dan pertamax pemerintah memperkirakan anggaran tahunan negara tahun 2022 akan tetap meningkat menjadi Rp 650 triliun, sedangkan jika harga BBM tidak di naikkan, pemerintah juga memperkirakan anggaran tahun 2022 akan tetap meningkat menjadi Rp 698 triliun, artinya selisih antara kenaikan dan tidak dinaikkannya harga BBM hanya berselisih Rp 50 triliun. Dengan itu tidak dapat menekan anggaran tahunan negara.

Harga minyak dunia menurun

Harga minyak dunia terus mengalami penurunan hingga saat ini dilansir dari situs Olprice.com harga minyak mentah dunia berada pada angka 94,68 dolar AS per barel, jika di bandingkan pada 9 jun 2022 yang mencapai angka 121,5 dolar AS pet barel, bahkan perbualan Agustus tahun 2022 harga minyak dunia tidak pernah menyentuh harga tidak lebih dari 95 dolar AS per barelnya.

Daya beli masyarakat menurun

Selain itu juga daya beli masyarakat akan menurun, karna upah yang di dapatkan tidak seberapa, gaji UMR juga tetap begitu saja tidak ada kenaikan, sedangkan harga barang di pasaran meningkat. Dan pada saat ini juga kita hidup di tengah guncangan teknologi, serba-serbi online mulai dari makanan, ojek online dan transportasi umum. Dan itu membuat mereka harus berpikir karma merogoh kocek untuk satu kali putaran kerja.

Jalan tol yang tak lagi berfungsi

Di kota-kota besar sudah banyak di bangun jalan-jalan tol yang tujuan mempermudah akses jalan bagi para pengendara roda empat dan dua, tapi saat ini bahan bakarnya di naikkan harganya, dan itu membuat orang akan lebih jarang untuk melintasi jalan tol tersebut, dan mencari jalan pintas.

Meningkatnyainflasi

Analis makro ekonomi Bank Danamon Indonesia Irman Faiz, memperkirakan akan terjadinya peningkatan inflasi pada akhir tahun sampai separuh pertama tahun 2023, mulai dari inflasi inti, umum bahkan secara fundamental akan ikut naik. Pada tahun 2022 inflasi berada di level 5%. Solusi, iya dengan apa lagi selain BLT.

Presiden Jokowi juga menyebutkan pemerintah sudah menyiapkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) BBM kepada 20,65 juta keluarga dengan anggaran sebesar 12,4 triliun, dan Rp9,6 triliun kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5juta. Penyaluran bantuan ini di lakukan oleh kementerian sosial yang akan di berikan dalam dua tahap di masing- masing tahap akan di berikan 300.000 per KPM. Jika memang APBN negara per tahun 2022 ini anjlok, lalu kenapa pemerintah menyalurkan BLT lagi, tampaknya pemerintah suka mempersulit diri, dan hanya menambah pekerjaan saja, padahal banyak sekali dana BANSOS yang bermasalah, baik salah sasaran, korupsi dan sebagainya.

Bagaimana jika melakukan pengelolan ketat dan penyaringan kepada masyarakat yang benar-benar kurang mampu secara finansial untuk di berikan tanda atau kartu sejenisnya. Bahwa ia berhak menerima BBM bersubsidi Atau dengan pengaturan jenis kendaraan yang di miliki oleh masyarakat harus seusai dengan jenis BBM yang akan di gunakan. Mungkin ini salah satu upaya yang di lakukan dari pada harus menaikan harga BBM sehingga dampaknya tidak sesignifikan seperti ini, saya yakin Indonesia akan semakin cepat pulih. Keluh kesah kenaikan BBM

Mahasiswa Universitas Mataram, Fina, dkk mengungkapkan “Kenaikan BBM ini sangat menyulitkan bagi mahasiswa, segala kebutuhan melonjak mulai dari gas elpiji yang mahal dan sulit di dapatkan, harga beras naik.”

Fina,dkk berharap semoga kebijakan kenaikan BBM ini di pertimbangkan lagi dengan sebaik-baiknya jangan hanya melihat kepentingan pemerintah yang hanya ingin memulihkan ekonomi negara, tetapi ekonomi masyarakatnya menderia negara bisa apa.

Erin mahasiswa universitas negeri Surabaya yang berasal dari Trenggalek, mengeluhkan harga transportasi umum khususnya bus, yang harga Rp110.000 kini naik menjadi Rp 130.000 dari Surabaya ke Trenggalek. Alhasil dengan di naikkannya harga BBM tarif angkutan umum ikut naik. Sehingga menyebabkan dia jarang pulang kampung, biasanya 2 kali sebulan menjadi 1 kali sebulan.

 

Penulis merupakan Anggota UKM Prima Unram, mahasiswa Prodi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) 

Demo Respon Pertemuan G-20, IPA NTB Ditangkap Kepolisian Resort Kota Mataram

By
By Admin
-
0

Mataram, MEDIA – Massa aksi Indonesian People’s Assembly (IPA) Wilayah NTB ditangkap pihak Kepolisian Resort Kota Mataram saat menggelar aksi mimbar bebas di Bundaran Bank Indonesia Mataram. Massa aksi ditangkap saat baru hendak memulai aksi, langsung dibubarkan dan diangkut paksa ke kantor Kepolisian Resort Kota Mataram, Selasa (15/11).

Muh. Alwi, Koordinator IPA NTB menjelaskan bahwa, aksi mimbar bebas yang digelar adalah aksi koordinatif yang dilakukan secara serentak oleh IPA di seluruh daerah secara nasional. Aksi tersebut dalam rangka merespon pertemuan G-20 yang sedang berlangsung di Bali, mulai hari ini hingga besok (15-16 November, 2022).

Indonesian People’s Assembly menilai bahwa, G-20 adalah forum yang tidak berguna bagi rakyat, melainkan justeru merupakan pandemi dan petaka yang sesungguhnya. G.20 merupakan forum konsoldiasi negeri-negeri berkembang yang dibentuk sejak periode krisis mulai menghantam negeri-negeri kapitalis yang terkonsolidir kedalam G.7, dibawah kepemimpinan dan dominasi Amerika Serikat (AS). Sedangkan forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G.20 sendiri adalah forum yang diinisiasi G.7 untuk merumuskan skema penyelesaian krisis di Negeri dan dalam tubuhunya, sekaligus membagi peran kontribusi seluruh Negara berkembang yang berada dibawah Dominasinya, khususnya yang tergabung ke dalam G-20 untuk ambil bagian aktif dalam penyelesaian krisis yang terus berkembang.

Celakanya, seperti halnya forum-forum dan media konsolidasi mereka lainnya, dalam berbagai badan dan kerjasama, selalu melahirkan krisis dan beban baru bagi rakyat. Resolusi-resolusi yang dihasilkan dalam setiap pertemuannya selama ini, tidak jauh dari kerjasama-kerjasama anti rakyat yang hanya memperlancar eksport kapital, baik dalam skema pinjaman dan utang yang terus memperparah pengerukan sumberdaya dan perusakan terhadap lingkungan, penghisapan tenaga kerja, serta pasar yang semakin liberal, dan semakin memperparah penderitaan rakyat dalam waktu yang bersamaan.

KTT G.20 dibawah kepemimpinan Presidensi Indonesia saat ini, juga memiliki kedudukan yang sama dengan KTT G.20 sebelum-sebelumnya, dimana negeri-negeri terbelakang akan dipaksa menanggung beban krisis yang sedang dihadapi oleh negeri-negeri G.7, utamanya bagi Kapitalisme Amerika Serikat. Belajar dari pengalaman panjang ketergantungan Indonesia atas kapital dan teknologi asing, melalui berbagai kerjsama, investasi dan utang telah terbukti menghamabat kemajuan tenaga produktif dan membawanya justeru pada kehancuran.

Pengalaman khusus di Nusa Tenggara Barat, hampir seluruh wilayah daratan dan lautannya dibawah jeratan Investasi untuk aneka proyek strategis Nasional, pertambangan, infrastruktur, pariwisata, maupun alih-fungsi lahan pertanian dan hutan dibawah kedok mitigasi perubahan iklim, baik dalam skema popular pemerintah Indonesia yaitu “perhutanan social dan reforma agrarian pemerintahan Jokowi yang palsu. Di pulau Lombok sendiri, selain pengerukan sumberdaya alam selama puluhan tahun melalui perusahaan-perusahaan pertambangan asing yang telah bercokol lama di NTB. Proyek strategis nasional lainnya yang paling viral saat ini adalah proyek pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, yang telah mengusir ribuan jiwa penduduk lingkar Kawasan mandalika dari 4 Desa, khususnya yang masuk kedalam klaim HPL PT. ITDC selaku pengembang KEK Mandalika.

Demi mengamankan kepentingan yang harus mereka resmikan dalam KTT G-20 tersebut, pemerintah Indonesia terus berupaya menjamin kepastian pertemuan tersebut tanpa hambatan dan gangguan apapun. Jauh sebelum acara ini dimulai, Pemerintah Indonesia telah mengerahkan aparat keamanan TNI-Polri, dan menggerakkan Instansi pemerintah lainnya untuk bersama-sama menjaga keamanan pertemuan tersebut”. Berbagai forum diskusi, aksi protes dan aktifitas-aktifitas simpatik sekalipun, yang dilakukan oleh rakyat untuk menyampaikan keluhan dan spirasinya sebagai respon terhadap G-20 dan pertemuannya saat ini, terus diintimidasi, di represi dan, di bubarkan.

IPA NTB sendiri, sebagai salah satu konsolidasi Nasional respon pertemua G-20 untuk Wilayah NTB, sejak beberapa hari ini, berbagai aktifitasnya terus dihambat. Para pimpinan dan anggotanya diintimidasi dan diteror, bahkan hari Senin, 14/11/2022 sekretariat salah satu anggota IPA NTB (FMN) didatangi dan mereka melakukan intimidasi terhadap anggotanya yang ada ditempat. Kemudian, hari ini, 15/11/2022, mereka kembali didatangi, dijaga dan tidak dibiarkan meninggalkan sekretariat agar tidak melakukan aksi protes.

Sementara itu, sebagian anggota IPA yang akhirnya dapat melangsungkan aksinya di perempatan bundaran Bank Indonesia (BI NTB), namun tidak berlangsung lama, massa aksi langsung dibubarkan dan diangkut ke kantor kepolisian Resort Kota Mataram. Pembubaran aksi dan penangkapan terhadap massa aksi IPA, serta seluruh tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengamankan KTT G-20 saat ini, sejatinya dalah cermin watak pemerintah Indonesia sebagai kaki-tangan kapitalisme monopoli (Imperialis), sekaligus sebagai cermin tindakan yang anti kritik, anti demokrasi dan, anti terhadap Rakyat!

Tuduhan terhadap gerakan rakyat yang akan mengganggu keamanan dan keberlangsungan KTT G-20 adalah tuduhan keji yang tidak berdasar. Rakyat justru melihat kebenaran dari KTT G-20 yang sejatinya adalah persekongkolan jahat dan kotor yang ditunggangi kepentingan penjajahan atas negeri. Rakyat justru ingin lebih mengetahui siapa yang menunggangi pemerintah negeri ini hingga terus berusaha melarikan diri dari tanggung jawab, memilih bertekuk lutut pada penjajahan model baru, memilih merampas tanah dan upah rakyat, memilih menghambat kemerdekaan pemuda-mahasiswa, memilih melahirkan aturan perundangan baru yang anti-rakyat, dan memilih memberondong semua yang melakukan protes dengan hadangan, penghentian paksa, pembubaran hingga penangkapan.

Andini Nurcholisah, Pengurus Cabang Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Mataram, menyampaikan bahwa, “Sampai rilis ini diterbitkan, kami belum mendapatkan informasi atau update apapun terkait kondisi kawan-kawan yang sudah ditangkap. Kami juga belum mengetahui apakah mereka dalam keadaan baik-baik saja atau tidak dan kapan akan dibebaskan, ungkap Dini.

Dini menambahkan, Kami sudah mengadukan masalah penangkapan ini kepada Lembaga Bantuan Hukum-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH-YLBHI) Mataram untuk mendapatkan pendampingan Hukum.

Selain itu, mewakili IPA NTB, Andini juga menyampaikan bahwa, dalam aksi koordinatif ini, dan akibat pembubaran paksa dan penangkapan terhadap massa aksi IPA NTB, Kami menuntut:

1. Bebaskan Kawan Kami yang ditankap Paksa oleh POLRES Kota Mataram!

2. Hentikan segala bentuk intimidasi, teror, dan pelarangan aktivitas rakyat yang bersikap atas pelaksanaan KTT G-20 di Bali!

3. Berikan kebebasan bagi rakyat untuk berekspresi, berpendapat termasuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk sikap terhadap KTT G-20!

4. Tolak dan Bubarkan G-20!

5. Hentikan Perampasan dan Monopoli Tanah!

6. Tuntaskan sengketa lahan Mandalika secara Adil!

7. Hentikan Pelibatan Aparat dalam Menghadapi Masyarakat dan penyelesaian Sengketa Lahan Mandalika!

AIIB, ITDC dan, Pemerintah Indonesia tidak sungguh-sungguh menjalankan sistem perlindungan dan Bertanggungjawab atas setiap pelanggaran terhadap Masyarakat Lingkar Mandalika!

 

Narahubung:

Harry Sandy Ame (0823-4107-9313)

Andini Nurcholisah (0855-9171-9028)

Dou Mbojo dalam Sketsa

By
By Admin
-
0

Bima merupakan suatu daerah otonom yang terletak di ujung timur Pulau Sumbawa. Sejak tanggal 10 April 2002 Kabupaten Bima dimekarkan menjadi dua daerah, yaitu Kabupaten Bima dan Kota Bima sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2002. Kedua daerah tersebut memiliki gerbang keluar masuk yang sama. Pintu gerbang utama melalui darat, laut, dan udara semua terbuka bagi siapa saja yang ingin datang atau pergi ke Bima. Ketiga pintu gerbang tersebut yaitu, Pelabuhan Bima, Bandara Muhammad Salahuddin dan Terminal Bus Dara, merupakan gapura utama yang menghubungkan Bima dengan daerah lain.

Mengenai asal nama “BIMA” berasal dari nama seorang utusan Raja dari Jawa yang mengemban misi ke daerah timur yang bernama Sang Bima. la adalah raja pertama yang bergelar “sangaji” (Raja). Sebelum Sang Bima sampai di Dana Mbojo kemudian disebut “Bima” ia singgah di Pulau Satonda dan menikah dengan seorang putri Raja Naga. Beberapa lama kemudian, sang Bima meneruskan misinya ke timur sedangkan istrinya ditinggalkan di Pulau Satonda sampai melahirkan anak perempuan yang diberi nama Indera Tasi Naga. Sang Bima kembali dari timur ke Pulau Satonda untuk bertemu istrinya. Sang Bima sangat sedih ketika ia mengetahui bahwa istrinya telah meninggal dunia. Kemudian Sang Bima bertemu putri jelita yang sangat cantik yang oleh Sang Bima dikawinilah putri jelita itu. Malang bagi Sang Bima ternya putri jelita yang ia kawini itu adalah anaknya dari Putri sang Naga. Dari perkawinan “incest” ini lahir dua orang putra yang diberi nama Indra Jamrut dan Indar Kumala. Mereka dimasukkan oleh ibunya ke dalam sebuah peti sesuai pesan Sang Bima sebelum kembali ke Jawa. Kemudian peti itu dilepas ke laut dan terdampar di pantai Dompu.

Dalam perjalanan sejarahnya “Dana Mbojo” terus berkembang kemudian setelah kemerdekaan, mulai tanggal 4 Mei 1947 Sultan Muhammad Salahuddin memfungsikan kembali syara hukum sebagai salah satu majlis adat dalam pemerintahan dan diubah menjadi badan badan hukum syara yang dipimpin oleh seorang kadi dan seorang iman. Sultan Muhammad Salahuddin memerintah kurang lebih 36 tahun dan wafat di Jakarta pada tanggal 11 Juli 1951.
Sejak zaman kerajaan sekitar abad ke 16, masyarakat Bima (Dou Mbojo) telah mengenal adannya sesanti yang mewarnai kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Sesanti ialah suatu ajaran etika yang mengandung nilai-nilai utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Sesanti kehidupan masyarakat Bima (Dou Mbojo) berbunyi: “MAJA LABO DAHU”. Ada dua kata kunci, yaitu “Maja”dan “Dahu”. Secara harafiah masing-masing bermakna: “Maja” artinya “Malu” dan “Dahu” artinya “Takut” = taqwa. Ditinjau dari sudut filsafat, kedua suku kata tersebut mengandung pengertian yang luas dan dalam.

Aspek pertama dari inti ajaran etika tersebut mengandung “budaya malu” (dalam bahasa bima:”Maja”). Aspek kedua mengandung pengertian takut (bahasa bima : ” Dahu”) yaitu takut kepada Allah = taqwa.
Malu dan takut (taqwa) saling melengkapi sehingga ajaran etika tersebut mampu membentuk keperibadian yang di dalamnya tertanam nilai moral yang luhur sebagai wahana pengendalian diri yang ampuh. Oleh sebab itu ajaran etika tersebut haruslah benar-benar di amalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“MAJA LABO DAHU”. Ada dua kata kunci, yaitu “Maja”dan “Dahu”. Secara harafiah masing-masing bermakna: “Maja” artinya “Malu” dan “Dahu” artinya “Takut” = taqwa. Ditinjau dari sudut filsafat, kedua suku kata tersebut mengandung pengertian yang luas dan dalam.
Aspek pertama dari inti ajaran etika tersebut mengandung “budaya malu” (dalam bahasa bima:”Maja”). Aspek kedua mengandung pengertian takut (bahasa bima : ” Dahu”) yaitu takut kepada Allah = taqwa.

Malu dan takut (taqwa) saling melengkapi sehingga ajaran etika tersebut mampu membentuk keperibadian yang di dalamnya tertanam nilai moral yang luhur sebagai wahana pengendalian diri yang ampuh. Oleh sebab itu ajaran etika tersebut haruslah benar-benar di amalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sesanti “Maja Labo Dahu” yang merupakan sumber ajaran etika dalam kehidupan masyarakat Bima, aktualisasinya dijabarkan dalam berbagai motto yang merupakan wahana pendorong semangat dan kebulatan tekad untuk berbuat baik, berwatak ksatria, memupuk rasa kesetiakawanan sosial, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Motto yang bersumber dari sesanti “Maja Labo Dahu”tersebut sekaligus juga merupakan etika pemerintahan adat Dana Mbojo.

Kampung orang Bima sangat menarik baik dari bentuk fisik kampung, corak budaya serta perkembangannya. Setidaknya ada dua model kehidupan penduduk Bima yang dikategorikan kampung Bima. Pengelompokkan kampung orang Bima di sini hanya ditinjau dari sudut keadaan kampung dan pengaruhnya pada kehidupan penduduknya. Penduduk sekitar kampung orang Bima berlokasi di sekitar pegunungan Lambitu adalah kampung Sambori, kampung Donggo dan kampung orang Bima di dataran rendahnya. Di sana ada pula kampung Kuta, Koladu, dan kampung Teta. Kampung Sambori lebih unik dibanding kampung sekitarnya.

Rumah orang Sambori bertiang empat dan beratap alang-alang. Bentuk atapnya seperti kerucut. Atap rumah sekaligus sebagai dinding. Rumah orang Sambori terdiri dari satu ruangan. Di ruangan itu sebagai tempat istirahat, tempat tidur dan memasak, tidak ada jendela kecuali satu pintu yang berfungsi juga sebagai ventilasi. Seiring bertambahan penduduk orang Sambori mendirikan rumah di luar lingkungan kampung Sambori Lama. Kampung Baru disebut kampung Sambori Luar dan kampung Sambori Lama hingga sekarang tetap dipertahankan sebagai objek wisata yang banyak dikunjungi turis. Rumah orang Sambori Luar tidak sama bentuknya dengan Sambori Dalam (Lama). Rumahnya sama bentuknya dengan rumah orang Bima umumnya, yaitu rumah panggung.

Pada jaman Kerajaan Bima kesenian menjadi bagian yang sangat diperhatikan oleh sebuah lembaga adat yang disebut” bumi”. Masing-masing alat kesenian dipegang oleh seorang pejabat adat, seperti urusan alat musik gendang diurusi dan menjadi tanggung jawab “bumi genda”, dan “bumi sila” bertanggung jawab memelihara alat musik tiup. Dua jenis alat musik tersebut merupakan jenis musik mengiring utama kesenian daerah Bima. Sejak pendudukan Jepang pejabat adat tersebut tidak ada lagi. Ada beberapa jenis kesenian, yaitu kesenian yang khusus dipertunjukkan di istana pada hari hari tertentu seperti hari Maulid Nabi Muhammad SAW, upacara pelantikan raja, penyambutan tamu agung dan ada kesenian. Kesenian yang tergolong tarian istana adalah; Toja Artinya Teja atau Awan Merah merupakan tarian yang dimainkan oleh 2 orang putri, berpakaian baju “poro” berwarna merah menggambarkan putri khayangan yang turun ke dunia dan nikah dengan putera raja, Kanja merupakan tarian perang yang melambangkan kepahlawanan dan kesetiaan prajurit kerajaan Bima terhadap rajanya dan membela negerinya berpakaian opsir kerajaan Bima.

Selain Kanja ada Sere adalah sebuah tarian perang yang dipertunjukkan pada waktu upacara pelantikan sultan/pangeran dan pada hari Maulid. Hampir sama dengan tarian Kanja dan Sere ada tarian Soka dan Sarau Jara yang dibawakan oleh prajurit biasa yang menunggang kuda. Di samping tarian khusus golongan istana ada pula kesenian bagi rakyat, yaitu; Mpa’a Manca, Mpa’a Kantao dan Mpa’a Sila merupakan tarian ketangkasan.

Tarian ini hampir sama dengan adu ketangkasan pencak silat. Perbedaan ketiga tarian tersebut terletak pada senjatanya Mpa’a Manca bersenjatakan kayu kalau Mpa’a Sila menggunakan pedang (besi) panjang dan tajam sedangkan Mpa’a Kantao tanpa senjata. Ada juga tarian Mpa’a Lepi Wei tarian ini memperagakan pemuda menggoda kekasihnya tetapi sesungguhnya menurut arti nama tarian (lepi wei) artinya berebut istri (kekasih).

 

Tulisan ini merupakan karya yang terdapat di dalam Koran MEDIA pada tahun 2007. Ditulis oleh Ika Virgo Dianty

Tubuh Hipokrit Pejabat Politik dan Urgensi Good and Clean Governance

By
By Admin
-
0

Oleh: Satria Tesa

Madisa Institut

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri getol sekali menyerukan Kepala Desa (Kades) di Pemerintah Kabupaten Bima (Pemkab Bima) untuk memperbaiki tata kelola Pemerintahan Desa (Pemdes). Ia dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan seyogyanya berkewajiban menuntun Pemdes menyelenggarakan tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance).

Perbaikan tata kelola pemerintahan adalah keharusan konstitusional dan tuntutan integritas. Konsepsi tersebut akan menuntun tercapainya tujuan Ontonomi Desa (berdasarkan visi UU Desa) yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam konteks ini, amanah penerapan Good and Clean Governance selain terdapat dalam ketentuan Perundang-undangan, juga seringkali diucapkan Bupati untuk menuntun Sumpah Jabatan para Kades, sebagai pucuk pimpinan Pemdes. Urgensinya terletak pada kenyataan bahwa tidak sedikit para Kades yang berurusan dengan hukum sampai mendekam dalam jeruji besi gara-gara tersandung kejahatan jabatan (occuptional crime).

Kejahatan itu populer disebut sebagai, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Barangkali Bupati Bima ingin menegaskan dirinya literasi keteladanan dan panutan integritas untuk para Kades.

Terkini, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) NTB melakukan pemeriksaan besar-besaran terhadap 66 Desa dari total 191 Desa di Kabupaten Bima. Pemeriksaan itu adalah ‘sejarah’ yang menempatkan Kabupaten Bima sebagai Kabupaten tertinggi di NTB yang Desanya diperiksa BPKP. Puluhan Desa itu diperiksa terkait, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2022. Karena inilah Bupati diperiode kedua getol sekali menyerukan perbaikan tata kelola Pemdes. Hal yang jarang kita temukan pada periode Pertama.

Turun gunungnya BPK jika diamati secara cerdas dan bijaksana menguak tanda ketidakmampuan Pemkab Bima (DPMDes dan Inspektorat) menggaransikan kesanggupan membina dan mengawasi Desa. Padahal ada fakta bahwa DD digaransikan untuk membiayai Bimtek Pemkab Bima yang ditujukan untuk Pemdes. Belum nampak Pemkab Bima membina Desa agar lebih peka dan cakap mewujudkan Good and Clean Governance.

Data DPMDes Provinsi NTB, membuktikan bahwa mayoritas Desa tertinggal terbanyak berada di Bima dengan jumlah 63 Desa pada tahun 2021. Data itu membeberkan bahwa mayoritas Desa Berkembang tertinggi di NTB ditahun 2021 adalah Bima dengan 104 Desa. Mirisnya, untuk kategori Desa Maju Bima hanya berjumlah 23 Desa.

Bima hanya kalah tipis dengan Dompu yang memiliki 18 Desa Maju dari total 72 Desa. Tentu yang menyakitkan, mulai tahun 2019 hingga 2021 Bima hanya punya “sebiji” Desa Mandiri.

Tidaklah menjadi rahasia umum bahwa DPMDes dan Inspektorat mandul dan cenderung dijadikan alat politik yang berkuasa. Bahkan ada kesan bahwa dua OPD itu diduga menjadi mesin penghisap DD dengan memanfaatkan keluguan Perangkat Desa. Alih-alih menyokong Desa berkembang, maju dan mandiri. Penulis menilai terperiksanya 66 Desa itu secara filosofis menampar “Wajah” Pemimpin Daerah karena tidak bisa memperkecil potensi Penyelewengan Administrasi di Desa. Tentu disamping pemeriksaan itu terindikasi diplintir Bupati untuk kepentingan politis tertentu.

Melihat Kedalam Diri Sendiri

“Pemdes harus merapikan administrasi. Desa harus menerapkan Good and Clean Governance. Desa tidak boleh KKN. Desa mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Ingat melanggar atau melawan aturan bisa dipidana,” beginilah makna seruan Bupati ketika nampak membina dan mengedukasi Desa. Menurut hemat Penulis seruan tersebut bisa berwarna ajakan bahkan ‘ancaman’ untuk Pemdes.

Teks yang dipilih Bupati sederhana, tegas dan kontekstual dengan beragam masalah Desa. Namun, penulis menduga Bupati krisis legitimasi bahkan sampai pada kekurangan integritas untuk jadi panutan dan keteladan Pemdes.

Pertama, seruan tersebut diajukan dalam keadaan bias politik mengingat Bupati adalah Pejabat Politik. Kedua, seruan itu nampak hipokrit karena Bupati tidak melihat kedalam dirinya (baca: Pemkab Bima). Ketiga Bupati nampak tidak mendalami secara utuh, jujur dan autentik fenomena bermasalahnya Desa di Bima.

Bahkan mestinya,191 Desa di Bima harus diperiksa seluruhnya. Pilihan itu akan membuat seluruh desa bisa menata diri. Idealnya Bupati menggaransikan diri bahwa Pemkab Bima sudah terperiksa secara total dan habis-habisan oleh BPKP. Sebelum memeriksa Desa. Apakah Pemkab Bima jika diperiksa secara total akan menghasilkan kesimpulan: baik (good), bersih (clean) dalam mengelola Pemerintahan?

Masalahnya tentu saja, Bupati Bima tidak cukup tangguh bertanggung jawab menjamin bahwa Pemkab Bima itu menerapkan Good and Clean Governance. Bukan rahasia umum bahwa banyak oknum pejabat penting Pemkab Bima sudah banyak tersandung KKN. Fakta juga berbicara bahwa hasil temuan BPKP NTB terdapat puluhan miliar kerugian daerah karena penyelewengan dalam berbagai proyek di Pemkab Bima sepanjang tahun 2021.

Salah satunya temuan BPKP yang mengerikan itu pada pembangunan Masjid Agung Bima, menyedot anggaran Rp. 88 Miliar, dan terindikasi merugikan keunagan daerah sebesar, Rp. 8,4 Miliar. Dengan bahasa lain setiap Rp. 10 Miliar dikucurkan, ditaksir 1,4 Miliar menjadi kerugian negara.

Pada kasus Korupsi, yang mengerikan menurut penulis iyalah pada situasi kebencanaan “anak buah” Bupati diduga melakukan Korupsi. Penulis menolak lupa bahwa Bupati Bima berdasarkan temuan Ombusmand NTB diduga menyalahgunakan kewenangan saat membuat SK penunjukan Supplier (Distributor) dalam Program Kemensos: Bantuan Pangan Non-Tunai. Bupati melegitimasi keluarganya yakni, adik kandungnya, ipar-iparnya, dan kroninya secara melawan hukum untuk berbisnis Sembako.

Jika urusan Program Pemerintah Pusat membuka kran munculnya KKN, bagaimana dengan proyek yang menggunakan APBD?

Serupa dengan Pemkab Bima, DPRD sendiri nampak tersandra beragam masalah. Masalah yang mengerikan tentu komplotan anggota Dewan (lebih dari separuh anggota dewan Bima) menggelapkan APBD melalui pemalsuan dokumen perjalanan dinas (SPPD) dan pelaksanaan Reses Fiktif. Imbasnya setengah miliar keuangan daerah dirugikan berdasarkan temuan BPKP 2022. Ketua DPRD Bima ada dalam daftar ini.

Sementara untuk urusan Publik, persoalan Pupuk Subsidi yang “dikendalikan” Mafia tidak bisa dituntaskan. Hal yang sama terjadi pada hak dasar rakyat: Infrastruktur. Menyonsong 7 Tahun Bima Ramah beragam jalan rusak memadati tubuh daerah.

Dinegeri itu, rakyat pernah menambal jalan kewenangan Pemkab Bima menggunakan Rabat Beton. Situasi inilah yang membuat visi Bima ramah asing dimata rakyat. Bahwa ada surplus kesejahteraan pada Pemerintah, sedang kekurangan kesejahteraan pada Rakyat.

Pada subtansinya, terlalu banyak masalah yang tak bisa diuraikan seluruhnya. Benang merahnya sederhana Pemerintah Daerah pun tidak tahu apa dan bagaimana penerapan Good and Clean Governance.

Jika Pemerintahan baik dan bersih wajah daerah tentu tidak seperti sekarang. Kita dianjurkan untuk “mencuci tangan” sebelum makan. Kita juga dianjurkan “mencuci mulut” setelah makan. Seyogyanya, Kepala Pemerintahan itu keteladanan untuk jajarannya dan keteladanan untuk rakyatnya.

Memperbaiki Pemerintahan dan membersihkan Pemerintahan dari KKN dilevel Desa sebaiknya dilalui melalui perbaikan dan pembersihkan KKN di Pemkab Bima. Vatal mnyerukan Desa harus baik dan bersih disaat Pemkab Bima kotor dan “berlumuran darah”.

Kita tidak boleh pura-pura lupa bahwa di Desa SDMnya tidak sebagus SDM di Pemkab Bima. Pada Pemkab disisi manusia pengemban rata-rata terpelajar, sedangkan di Desa dominan diisi SDM yang rata-rata alumni SMA sederajat. Untuk keadilan, jangan pernah menawarkan sesuatu pada orang lain, yang Pemkab Bima sendiri tidak punya.”

Saya selalu percaya “Dumu Dou” itu laksana pucuk daun dalam Pepohonan. Sebagaimana saya percaya bahwa “IKAN SELALU MEMBUSUK DIMULAI KEPALA.”

TOHORA NDAI SURA DOU LABO DANA?

Konsep Good and Clean Governance secara sosiologis bermakna sama dengan konsep falsafah “Tohora Ndai Sura Dou Labo Dana.” Bedanya, dalam falsafah “Tohora Ndai Sura Dou Labo Dana”, menegaskan makna bahwa Pemimpin dituntun mengabaikan kepentingan diri dan keluarganya demi rakyat dan daerah.

Sedang dalam Good and Clean Governance, rakyat telah menyerahkan mandat yang bersamaan diberikan keistimewaan material dan moral pada Pemimpinya. Keistimewaan itu diberikan untuk membuat Pemimpin bergairah melayani dan mewujudkan hak rakyat: sejahtera.

Atas dasar itu Pemimpin diberikan gaji, beragam tunjangan pangkat dan jabatan, juga beragam fasilitas seperti Kendaraan Dinas, Rumah Dinas, sampai urusan kebutuhan Pakaian dan Sembako. Seluruh keistimewaan material itu bersumber dari Pajak Rakyat. Pemimpin juga mendapatkan keistimewaan moral berupa keberterimaan atau penolakan saat berjumpa rakyat. Dieluk-elukan tentu saja.

Untuk kepentingan refleksi kolektif, apa yang terjadi jika Mobil Dinas Bupati Bima hampir mencapai Satu miliar harganya, sementara infrastruktur dasar rakyat dalam keadaan rusak parah?

Tentu, tidak perlu jadi Pemimpin jika hanya sekedar untuk jadi “Bandar”, “Makelar” yang “berdagang” hak rakyat.

Bagaimanapun cara rakyat memilih apakah menggunakan nurani, kecerdasan atau “politik uang dalam kardus” dalam batinnya rakyat memilih Pemimpin yang “Tohora Ndai Sura Dou Labo Dana.” Bukan malah sebaliknya, memilih Pemimpin yang “Tahora Dou Labo Dana, Sura Ndai Labo Keluarga Istana.”

Penulis optimis, rakyat tidak sekedar memilih pejabat politik, apalagi jika pejabat politik itu hipokrit (baca; munafik). Rakyat juga memilih Pejabat integritas, yang setiap saat mengalirkan panutan dan keteladanan untuk Dou Labo Dana.

Peluang Anies Baswedan di NTB

By
By Admin
-
0

MATARAM, MEDIA – Beberapa waktu lalu, Partai NasDem resmi mengutus bakal calon kadidatnya Anies Baswedan untuk maju pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 mendatang.

“Saya kira ini step politik yang sangat maju menurut saya karena bagaimanapun Anies menjadi salah satu kandidat yang banyak diperhitungkan, dalam gaya kepemimpinan beliau, kemudian potensi beliau ketika menganalisa masalah, punya visi misi. Tentunya Surya Paloh punya pertimbangan sendiri kalau saya lihat, kenapa beliau memilih Anies sebagai calon presiden untuk pilpres 2024,” ungkap Dr. Saipul Hamdi, Dosen Sosiologi Unram dalam kanal Youtubenya yang diunggah pada 19 Oktober 2022.

Berbicara tentang pilpres terutama di NTB, suara pendukung Prabowo Subianto selalu unggul. Bisa dilihat dari pilpres dua tahun berturut-turut. Pada tahun 2014, Prabowo meraih 72,45% unggul dari Jokowi Jusuf Kalla yang hanya mendapat 27,55%.

Kemudian, diliansir dari kompas.com, pada pemilu tahun 2019 menang telak melawan Jokowi amin 66,14% berbanding 31, 28%.
Kemunculan Anis Baswedan sebagai calon pilpres belum disertai dengan wakil yang akan mendampinginya, banyak nama yang di gadang-gadangkan akan mendampingi seperti AHY, Khofifah, serta panglima TNI Andika Prakasa.

“Untuk konteks Lombok NTB, Bagaimana sebenarnya peluang anis baswedan, saya kira untuk menganalisa ini, tentunya kalau alat yang paling sederhana ya survei, kita belum membaca hasil survei yang ada di Lombok, kemana kecenderungan untuk mereka mendukung Prabowo atau Anies Baswedan, mendukung Ganjar. Saya kira semuanya punya segmen jamaah sendiri, yang kemudian bisa dikapitalisasi begitu,” beber pria yang akrab disapa Pulham tersebut.

Melihat hasil sebelumnya, yang selalu dimenangkan oleh Prabowo, lanjut Pulham, Anies Baswedan yang diusung partai NasDem menjadi nama sekaligus wajah yang baru untuk masyarakat NTB.

Menurut Pulham, Prabowo masih menjadi calon yang kuat untuk memenangka Pilpres di NTB. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa Anis bisa menyalip.

“Kenapa? Karena kita tahu sentimen keagamaannya, begitu juga setimen politik dengan PDIP misalkan, serta kuatnya kelompok-kelompok Islam yang menentang pemerintah, ini saya kira bisa menjadi modal, bagaimana Bang Anies bisa menyalip Prabowo Subianto,” jelasnya.

Namun dengan ketergabungan Prabowo kedalam kementrian Jokowi, apakah akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat NTB untuk tetap memilihnya?

“Kalau kita bicara masyarakat NTB, saya tidak tahu kalau kita lihat ada pergeseran apa tidak. Mereka sepertinya lebih suka figur seperti tentara, militer, gagah, tegas. Prabowo masih kuat menurut saya,” jawabnya.

Tetapi di sisi lain, lanjut Pulham, jika dilihat dari diskusi-diskusi terbaru, tidak sedikit masyarakat menjagokan Anies Baswedan. “Apakah ini karena kekecewaan masyarakat kita terhadap terhadap pemerintahan Jokowi, apalagi naiknya BBM ini. Lagi-lagi tergantung pada situasi politik sekarang,” tambahnya.

Meski begitu, kehadiran Anis tidak menutup kemungkinan mpu mengambil hati masyarakat NT, seperti mengandalkan modal keagaamaan. Karena masyarakat muslim NTB sangat kuat, dan hal itu dijadikan acuan memilih presiden pada tahun yang akan datang.

“Sentimen keagamaan lagi-lagi bisa jadi menjadi modal, Bang Anies untuk melangkahi elektabilitas Prabowo di NTB. Dengan suara NasDem, saya kira cukup menjanjikan seperti tokoh-tokoh besar di NTB seperti Ibu Rohmi lalu ada Bupati Lombok Barat, Fuzan khalid saya kira ini bisa menbackup suara Anis ketika nasdem sudah memutuskan Anies menjadi presiden,” pungkasnya. (mra)

 

 

 

 

 

Fasilitas Kampus Tidak Memadai, Mahasiswa Faterna Geruduk Birokrasi

By
Media
-
0

Unram, MEDIA- AC dan kipas angin mati, kursi, dan perlengkapan perpustakaan di Fakultas Peternakan kurang. Hal itu mengganggu kenyamanan mahasiswa saat melakukan perkuliahan dan aktivitas kampus lainnya.

Continue

Penyebab dan Cara Melawan Kekerasan Seksual

By
Media
-
0

Laporan, Tim MEDIA

Kekerasan seksual menjadi sesuatu yang sangat memperihatinkan bagi kita semua. Tindakan itu tidak hanya berdampak bagi korban, tetapi juga terhadap pelaku.

Ketua Tidak Pelaksana Teknis Bimbingan Konseling dan Pembinaan Karir (UPT BKPK) Unram Pujiarrohman, menjelaskan kekerasan seksual memiliki dampak yang berkepanjangan bagi korban.

“Korban bisa mengalami kondisi kecemasan hingga traumatik,” katanya saat dihubungi mediaunram.com via WhatsApp, Senin (17/11).

“Untuk membantu kejiwaannya bisa tumbuh dengan sehat, sehingga perbuatannya tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang,” sambung Puji.

Selain itu, menurutnya tidak sedikit para pelaku sebelumnya merupakan korban kekerasan seksual. Untuk itu, pelaku seharusnya tidak hanya mendapatkan proses hukum, tetapi harus mendapatkan pendampingan secara psikologis.

Kekerasan seksual harus diminimalisir dari seluruh aspek, terutama di dunia pendidikan, khususnya lingkungan universitas. Menurut Puji, universitas mesti memiliki sistem yang bergerak di bidang pencegahan dan penanganan kesehatan.

“Dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Seperti melakukan seminar atau sosialisasi edukasi tentang kondisi kondisi kekerasan seksual. Juga membentuk tim satgas sesuai aturan di Kementrian Pendidikan,” bebernya.

Masih dalam konteks universitas, sambung Puji, setiap unit yang ada di Unram mesti berkolaborasi, salah satunya adalah UPT BKPK yang memberi konseling kepada para korban kekerasan seksual.

Kemudian, korban tersebut diberi bantuan psikologis untuk meluapkan emosi akibat kejadian yang dialami.

“Alhamdulillah di kampus kita, Unram sudah memiliki Satgas anti kekerasan seksual,” lanjutnya.

Puji berharap, kasus kekerasan seksual tidak terjadi lagi di dunia pendidikan, khususnya di Unram. Seluruh pihak, baik mahasiswa maupun tenaga pengajar bersama-sama segera melaporkan ke Satgas anti kekerasan seksual jika menemukan kasus tersebut.

Tujuannya, agar segera membantu menangani kondisi psikologis, sehingga tidak mempengaruhi kondisi mental para korban.

“Terutama pemegang kebijakan agar mampu untuk lebih sadar, bahwa fenomena ini di depan. Kalau bukan kita yang mencegah kalau bukan kita yang melakukan intervensi, siapa lagi?” katanya.

Bagaimana Kekeresan di Unram dan Penanganannya?

Selain menghubungi Ketua UPT BKPK Unram, anggota media juga menghubungi pihak Satgas Anti Kekerasan Seksual Unram untuk mengetahui kondisi kekerasan seksual di universitas yang didirikan pada 1 Oktober 1962.

Ketua Satgas Anti Kekerasan Unram Joko Jumadi menjelaskan, satgas tersebut merupakan wadah untuk penanganan dan pengaduan jika terjadi kekerasan seksual di Unram. Satgas yang terbentuk pada 2 September lalu juga merupakan hasil gerakan yang dilakukan mahasiswa dan dosen.

Bagaimana kondisi kekerasan seksual di Unram pacsa adanya Satgas Anti Kekerasan Seksual?

Menjawab pertayaan itu, Joko menjelaskan, jika dilihat dari sisi ada atau tidaknya perubahan setelah adanya Satgas, mahasiswa memliki tempat yang nyaman bagi mahasiswa.

“Karena saya berada dalam penanganan anak dan perempuan pada usia 17 tahun ketika mereka tidak tahu harus melapor ke mana,” jelasnya.

Lebih jauh Joko menjelaskan, kasus kekerasan seksual yang terjadi di Unram bukan hanya dilakukan terhadap mahasiswa, tetapi juga sesama mahasiswa.

Kemudian, lanjut Joko melakukan satgas untuk menjaga korban kekerasan seksual, dan pencegahan kekerasan harus masuk ke dalam penjagaan, salah satunya termasuk di kampus.

Menurut Joko, Unram juga memerlukan perbaikan tata kelola untuk mengetahui potensi terjadinya kekerasan seksual. Seperti pertemuan dosen dengan mahasiswa di luar kampus.

Kemudian berupaya untuk memperbaiki sarana prasarana.

“Contohnya, bagaimana membuat konsul dimana dosen dengan mahasiswa itu adalah bagian dari kekerasan seksual,” sebutnya.

“Aangka kasus kekerasan seksual sesama mahasiswa sebenarnya lebih banyak. tetapi tidak dianggap sebagai hal biasa. Cukup disosialisasikan,” ungkapnya saat ditemui anggota media di Fakultas Hukum, Senin (17/11) sore.

Selain itu, tingkatkan selektivitas warga kampus terhadap mahasiswa penting dilakukan, karena banyak yang tidak paham tentang batasan kekerasan seksual.

“Bahkan mungkin banyak mahasiswa yang tidak tahu bahwa ada beberapa perbuatannya adalah kekerasan seksual,” katanya.

Mengapa Seksual Akrab Ditemui di Sekitar Kita?

Menjawab pertanyaan tersebut, anggota media juga menghubungi Sosiolog Unram, Maya Atri Komalasari. Pelecehan seksual bisa terjadi dimana pun, bahkan di instansi pendidikan.

Dia menjelaskan, penyebab terjadinya kekerasan seksual di masyarakat karena beberapa hal; Pertama, masyarakat belum mengetahui definisinya, jadi tidak tahu mana yang masuk dalam kategori kekerasan seksual mana yang tidak termasuk. 

“Kekerasan seksual sering terjadi disebabkan masyarakat belum paham tentang kekerasan seksual dan menganggap pendidikan seksual masih tabu,” ungkap dosen sosiologis Unram saat ditemui mediaunram.com di Kantin Fisipol.

Kemudian, permasalahan kekerasan seksual juga semakin banyak karena pengaruh negatif internet.

“Seperti mengirim gambar atau video yang tidak senonoh, dan lain-lain,” lanjut perempuan yang akrab disapa Maya itu.

Maya juga memaparkan, kampus harus menjadi tempat teraman dari tindakan kekerasan seksual. Salah satunya adalah dengan penggunaan SOP dari universitas melakukan kegiatan antara mahasiswa dengan dosen.

Kemudian, mahasiswa harus memiliki pemikiran kritis dan berani mengambil tindakan jika terjadi kekeresan seksual.

“Bahkan dosen sekalipun. Mahasiswa harus menghadapi dosen jika dia melakukan kekerasan seksual,” katanya.

Dalam sudut pandang sosiologis, dosen memiliki relasi kuasa, tetapi mahasiswa harus kritis untuk melawan hal-hal yang tidak diinginkan.

“Karena, mahasiswa kritis tidak akan mudah diajak untuk melakukannya. Setiap diajak mikir berkali-kali,” ungkapnya.

Masih dalam perspektif sosiologis, lanjut Maya, masyarakat yang pernah mendapatkan sosialisasi tentang kekerasan seksual berbeda dengan yang tidak pernah mengkuti.

“Bagaimana menjadi orang yang berani dan berprespektif korban jika terjadi peran seksual,” pungkasnya.

Sementara itu, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terutama di perguruan tinggi masih menjadi tugas besar universitas. Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota Senyum Puan, Eno Liska Walini.

“Walaupun saat ini sudah ada Permendikbud Ristek no 30/2021 dan UU TPKS. Bagi saya, lahirnya Permendikbud no 30/2021 dan UU TPKS hanyalah kemenangan kecil, karena perjuangan kita masih sangat panjang untuk memastikan keamanan dari kekerasan seksual,” tegasnya.

Menurutnya, setiap orang menjadi korban kekerasan dan semua orang mungkin juga menjadi pelaku kekerasan seksual. Sehingga kerjasama semua civitas akademika yang sangat diperlukan untuk menciptakan ruang aman di kampus. (rfi,zra,shr)

G20: Konvergensi Krisis dan Hegemoni Amerika Serikat

By
By Admin
-
0

Oleh: Pantera Mantelli

Krisis,  Imperialisme AS, dan Hegemoni AS dalam Forum G20

Situasi krisis, fenomena kebangkrutan negara, dan kobaran perang diberbagi negeri menjadi penanda penting untuk melihat bagaiamana dunia bekerja di bawah sistem Imperialisme Amerika Serikat. Situasi krisis dan gelombang protes diberbagai negara terus dikampanyekan oleh rakyat dunia sebagai bentuk perlawanan atas sistem yang menghisap dan menindas. Ancaman depresi ekonomi, inflasi, dan pemangkasan subsidi, menjadi udara yang terus dihirup oleh rakyat dunia saat ini.

Pada bulan November mendatang, Indonesia menjadi Presidensi Konfernesi Tingkat Tinggi Group of Twenty (KTT G20) yang ke-17 yang akan diselengarakan di Bali dengan tema Recover Together Recover Strongher untuk membahas situasi krisis yang tengah menghantam berbagai negara saat ini. G20 sebagai utama kerja sama ekonomi merepersentasikan 60% populasi dunia, 80% PDB global, dan 75% perdagangan internasional dengan keanggotaan 19 negara dengan kekuatan ekonomi dunia serta 1 organisasi antar pemerintahan dan supranasional yakni Uni Eropa.[1]

Lahirnya G20 tidak terlepas dari sejarah krisis pada tahun 1997 – 1998 dan krisis 2008 Subprime Mortgage, yang selanjutnya krisis kesehatan pandemi Covid – 19. Secara sejarah, situasi krisis terjadi sejak awal lahirnya sistem kapitalis pada abad ke-18 dari kapitalis perdagangan bebas menuju kapitalis monopoli saat ini.[2]  Kembali ke KTT G20 yang akan diselenggarakan di Indoneisa, jika dicermati lebih jauh forum ini tidak lebih dari forum negara kaya dengan kekuatan kapital untuk mengontrol dan mendominasi negara berkembang maupun negara miskin, pembangunan ekonomi neoliberalisme yang menjadi modelitas pembangunan ekonomi dunia utamanya ketika paham neoliberalisme menguat dan menjamur diberbagai negara pada tahun 1970-1999 (Keynesian) hingga saat ini. [3]

Dalam forum G20, Amerika Serikat yang menjadi wajah utama Imperialisme menjadi negara paling mendominasi diantara negara anggota G20 yang lain, dilihat dari kekuatan kapital, Amerika Serikat menyumbang 25% terhadap ekonomi dunia dengan Produk Domestik Bruto (PDB) US$ 22,996,100[4] serta kekuatan militer  Power Index Score 0,0453 yang menjadikan Amerika Serikat sebagai negara dengan kekuatan militer peringkat satu[5]. Secara politik, Amerika Serikat memiliki mesin politik berupa lembaga keuangan global dan asosiasi – asosiasi internasional dalam berbagai bentuk kerja sama multirateral dan bilateral, seperti lembaga Bretton Woods System (BWS) yang lahir pasca perang dunia ke-2 (1939 – 1945), sebut saja International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), dan Wolrd Trade Organisation (WTO), dan North Atlantic Treaty Organization (NATO), dimana Amerika Serikat mempunyai kursi dominan sehingga secara langsung Amerika Serikat memiliki daya imperatif untuk menundukan dan mengikat berbagai negara dengan berbagai konsesus dan keputusan yang akan dibuat.[6]

Disisi lain, situasi krisis yang menjurus pada perang dan tensi politik antara Amerika Serikat, Rusia, China dalam KTT G20 juga tidak dapat dipisahkan. Sejak awal KTT G20 yang akan dilangsungkan di Indonesia menjadi politisasi bagi Amerika Serikat, tensi politik antara Amerika Serikat dengan China yang semakin memanas pasca diplomasi luar negeri Amerika Serikat ke Taiwan yang sebulan setelahnya Amerika Serikat mengumumkan penjualan paket senjata senilai US$ 1,1 miliar ke Taiwan membuat daftar tambah perseteruan Amerika Serikat dan China[7], kemudian tensi politik Amerika Serikat beserta blok barat dengan Rusia juga semakin memanas dalam KTT G20 dengan ancaman boikot bila Rusia hadir dalam KTT G20 di Bali[8]. Ketegangan politik Amerika Serikat, China, dan Rusia sesungguhnya mengaskan kedudukan dan hegemoni Amerika Serikat di dunia. Tentunya situasi geopolitik tersebut akan membawa dampak terhadap KTT G20, tapi sebagaimana karakter dari imperialisme, G20 tidak lebih dari perundingan antar negeri imperialisme untuk membagi kekuasaan mereka terhadap sumber daya alam, pasar, ekspor kapital, dan tenaga kerja murah sampai dengan pecahnya kontradiksi antar negara imperialisme.[9]

Pembahasan  dalam G20 

KTT G20 yang akan dilangsungkan di Indonesia membawa 3 isu prioritas mulai dari, arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan dengan pembagian 2 jalur pembahasan yakni, jalur sherpa dan jalur keuangan.[10]

Arsitektur Kesehatan Global

Pandemi Covid – 19 telah mengakibatkan perekonomian dunia menjadi terguncang, seluruh roda ekonomi menjadi macet. Melihat situasi krisis kesehatan yang berdampak pada krisis ekonomi menjadikan arsitektur kesehatan global sebagai isu yang penting untuk dibahas para petinggi negara dalam KTT G20 untuk memperkuat sistem kesehatan global yang mampu bertahan dari situasi krisis.

Transformasi Digital

Era digitalisasi sekarang menjadi salah satu pesan yang tersemat utamanya untuk mengakselerasi ketertingalan digitalisasi di negara berkembang dan miskin. Melalui upaya akselerasi UMKM kedalam ekosistem digital, kewirausahaan digital, dan revitalisasi peran perempuan di tempat kerja untuk penigkatan kemampuan digital.

Transisi Energi Berkelanjutan

Mengamankan aksesbilitas energi berkelanjutan, peningkatan teknologi cerdas & bersih, serta memajukan pembiayaan energi. Menjadi poin – poin dalam KTT G20, dengan mendorong pembangunan wadah untuk menampung investasi kearah kebijakan hijau utamanya pasca pertemuan COP-26 di Paris.

secara singkat, pertama, arsitektur kesehatan global untuk memperkuat ketahanan global dari serangan krisis sangat dibutuhkan tentu dalam narasi masa depan serangan dari entintas non-manusia menjadi suatu hal yang harus dimitigasi melalui kordinasi interkoneksi negara, akan tetapi, dalam situasi krisis kesehatan pandemi Covid – 19 proyek penelitian untuk vaksin dari raksasa farmasi untuk menghasilkan vaksin Covid – 19 untuk membantu negara keluar dari jurang krisisnya dengan penyelamatan manusia tidak terlepas dari profit.[11]  Sebagai suatu contoh kasus, vaksin Pfizer mengantongi pendapatan sebanyak US$81,3 miliar pada 2021, jumlah ini lebih tinggi 94,03% dari pendapatan tahun sebelumnya yang bernilai US$41,9 miliar.[12].

Kedua, transfromasi digital untuk mendigitalisasi sektor lokal dengan sentuhan teknologi, hal yang penting diperhatikan adalah Data as Capital (DaC) dan Data as Labour (DaL).[13] Komputasi teknologi kepada sektor lokal yang disponsori oleh raksasa platform secara efektif mengakumulasi data sebagai modal untuk mengaktivasi produksi data dari pengguna yang selanjutnya digunakan sebagai modal bagi raksasa platfrom usaha dan layanan yang secara esensi akan melahirkan ketimpangan relasi kuasa yang eksploitatif antara pemilik, pengguna, dan konsumen terlebih karena dorongan industri kreatif yang berbasis pada platfrom. Ketimpangan relasi dalam sektor digital antara pemilik, pengguna, dan konsumen tak ubahnya seperti diberikan wadah untuk mentransmisikan usaha lokal namun tetap bergatung pada aturan pemilik platfrom yang telah disesuaikan dengan alogritma pasar yang termonopoli, melalui salah satu forum diskusi KTT G20 World Economic Forum (WEF): Roundtable on Downstream Industries, Bloomberg CEO Forum, dan Digital Transformation Expo[14] akan disukseksi.

Ketiga, transisi energi terbarukan dan kebijakan hijau untuk menyelematkan bumi dari krisis energi saat ini sangat dibutuhkan untuk kelanjutan hidup dimasa depan, namun selayaknya pembangunan yang ada selalu merampas ruang hidup dan justru mempertajam keterbatasan   akses terhadap sumber daya alam. Sebut saja Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dalam pelaksanaannya untuk pembagunan ruas jalan, infrastuktur untuk transisi energi terbarukan seperti bendungan, lahan untuk panel surya, dan lain – lain justru menciptakan konflik agraria dengan kompeleksitas masalah, lebih – lebih pembangunannya didanai pihak swasta yang berorientasi profit.[15]

dari 3 isu prioritas di atas, didasarkan pada paradigma Washington Consesus sebagai pilar pembagunan ekonomi, untuk melakukan liberalisasi perdagangan dengan menekan tarif hingga level terendah, privatisasi terhadap perusahaan negara, dan deregulasi atau penghapusan aturan yang mengahambat penanaman modal asing dan perusahaan asing masuk kedalam suatu negara.[16]

Sejak tahun 1870 sampai sekarang, pembangunan ekonomi Indonesia selalu didasarkan pada investasi dan hutang dari lembaga BWS.[17] Pendanaan untuk 3 isu prioritas yang akan dibahas dalam KTT G20 nanti dimotori oleh keuangan inklusif, keuangan inklusif menjadi topik serius dalam setiap KTT G20 sejak pertama kali dilaksanakan. Keuangan inklusif adalah upaya untuk meliberalisasi industri keuangan dengan menekankan pada peminjaman dan produk jasa keuangan perbankan global. Pada level makro keuangan inklusif akan menjadi pilar untuk pendanaan terhadap 3 isu prioritas dalam KTT G20 dengan melibatkan lembaga multinasional yang secara bersamaan akan menghindarkan tanggung jawab untuk pembangunan negara berkembang, karena logika dalam keuangan inklusif bila 3 isu strategis yang dijalankan tidak berjalan dengan optimal atau gagal maka itu akan menjadi tanggung jawab mandiri dari negara  berkembang. Secara mikro, keuangan inklsuif akan menyediakan jasa dan produk keuangan secara formal yang menyasar masyarakat dengan level ekonomi menegah ke bawah akan tetapi dalam kenyataanya pinjaman keuangan tersebut cenderung digunakan untuk konsumsi, sehingga keuangan inklusif pada level mikro hanya menajamkan situasi kemiskinan.[18]

Gerakan Penolakan G20

Gerakan penolakan KTT G20 di Jerman dan Argentina menjadi contoh bahwa keputusan dalam KTT G20 hanya akan merugikan rakyat. Hampir dalam setiap KTT G20 gerakan protes rakyat selalu hadir dan guncangan atas pertemuan yang dilaksanakan. Gerakan di Tronotof, Jerman, dan Argentina menjadi suatu contoh nyata, penentangan didasarkan bahwa KTT G20 adalah pertemuan petinggi negara dan perusahaan multinasional untuk menggeruk super profit dari berbagai isu yang dibahas. Alih – alih membuat dunia lebih baik, KTT G20 tidak lebih dari konvergensi kapitalis monopoli untuk menyelematkan diri dari situasi krisis yang tak terbantahkan.

Bagi gerakan rakyat, KTT G20 menjadi momentum untuk menyuarakan situasi nasional, karena momen pertemuan ini akan menjadi titik balik perlawanan rakyat atas keputusan petinggi dunia, pembahasan dalam KTT G20 yang jauh dari situasi rakyat Indonesia, belajar dari gerakan penolakan di Hongkong pada saat KTT G20 berlangsung rakyat hongkong yang memanfaatkan momen tersebut untuk memusatkan perhatian publik atas UU Ekstradisi yang mengekang hak demokratis rakyat Hongkong.[19]

Tentunya masih banyak hal yang perlu dikaji dan diulas dalam KTT G20, sehingga ruang diskusi harus dibuka dan digalakan untuk mengasah dan menguji setiap pernyataan yang hadir dari negara.

Bacaan Terkait

Albertus Girik Allo. 2016. Liberalisasi Keuangan dan Pembangunan Ekonomi: Belajar dari Krisis Ekonomi Indonesia.

Hendar Purwanto. 2020. Covid-19 dan Krisis Industri Kreatif dalam Kapitalisme Digital: Komodifikasi Pekerja Media Digital dalam Kerangka Data as Labor.

Jhon Rosa, 2008, Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September, dan Kudeta Soeharto.

Joseph E. Stiglitz. 2002. Globalization and Its Discontents.

Mas’oed, Mohtar. 2002. “Tantangan Internasional dan Keterbatasan Nasional: Analisis Ekonomi-Politik tentang Globalisasi Neo-liberal”. Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM.

Sahela Sabila. 2019. Peran Group of Twenty (G20) Dalam Mendorong Keuangan Inklusif (Financial Inclusion) Di Negara Berkembang (2009-2017): Perspektif Strukturalisme.

Slavoj Žižek. 2020. PANDEMIC: Covid-19 Shakes the World.

Vincent Bevins, 2020, The Jakarta Method.

Diskusi dengan Front Perjuangan Rakyat Nusa Tenggara Barat.

Laporan dari IMF dan WB dalam Indonesian Economic Prospect.

GDP.pdf

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/11/pendapatan-pfizer-melesat-hingga-9403-pada-2021

https://theconversation.com/a-history-of-crisis-can-the-g20-save-capitalism-from-itself

https://tirto.id/sejarah-modal-asing-di-indonesia-150-tahun-warisan-zaman-kolonial-f7hS

https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61879793

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220903084655-134-842692/as-jual-senjata-rp16-t-ke-taiwan-di-tengah-ketegangan-dengan-china

https://www.g20.org

https://www.globalfirepower.com

https://www.presidenri.go.id/transkrip/pidato-presiden-republik-indonesia-pada-world-economic-forum-state-of-the-world-address/

https://www-autonominfoservice

https://www-democracynow-org./appearances/david_harvey

Unimplementable by design? Understanding (non-)compliance with International Monetary Fund policy conditionality

[1] https://www.g20.org

[2] https://theconversation.com/a-history-of-crisis-can-the-g20-save-capitalism-from-itself

[3] https://www-democracynow-org./appearances/david_harvey

[4] GDP.pdf

[5] https://www.globalfirepower.com

[6] Joseph E. Stiglitz. 2002. Globalization and Its Discontents. Selain itu baca juga Unimplementable by design? Understanding (non-)compliance with International Monetary Fund policy conditionality

[7]https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220903084655-134-842692/as-jual-senjata-rp16-t-ke-taiwan-di-tengah-ketegangan-dengan-china

[8] https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61879793

[9] Jhon Rosa, 2008, Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September, Dan Kudeta Soeharto. Selain itu baca juga Vincent Bevins, 2020, The Jakarta Method.

[10] Lihat kembali https://www.g20.org

[11] Slavoj Žižek. 2020. PANDEMIC: Covid-19 Shakes the World.

[12] https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/11/pendapatan-pfizer-melesat-hingga-9403-pada-2021

[13] Hendar Purwanto. 2020. Covid-19 dan Krisis Industri Kreatif dalam Kapitalisme Digital: Komodifikasi Pekerja Media Digital dalam Kerangka Data as Labor.

[14] Laporan Bank Dunia https://www.presidenri.go.id/transkrip/pidato-presiden-republik-indonesia-pada-world-economic-forum-state-of-the-world-address/

[15] Diskusi dan analisa dari kawan – kawan Front Perjuangan Rakyat Nusa Tenggara Barat.

[16] Mas’oed, Mohtar. 2002. “Tantangan Internasional dan Keterbatasan Nasional: Analisis Ekonomi-Politik tentang Globalisasi Neo-liberal”. Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM.

[17] https://tirto.id/sejarah-modal-asing-di-indonesia-150-tahun-warisan-zaman-kolonial-f7hS

[18] Albertus Girik Allo. 2016. Liberalisasi Keuangan dan Pembangunan Ekonomi: Belajar dari Krisis Ekonomi Indonesia. Selain itu baca juga Sahela Sabila. 2019. Peran Group of Twenty (G20) Dalam Mendorong Keuangan Inklusif (Financial Inclusion) Di Negara Berkembang (2009-2017): Perspektif Strukturalisme.

Prodi Sosiologi Unram Tingkatkan Potensi Lokal Pulau Maringkik

By
Media
-
0

Lombok Timur, MEDIA – Program Studi (Prodi) Sosiologi Universitas Mataram (Unram) melakukan pengabdian masyarakat di Desa Pulau Maringkik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (6/10).

Pengabdian yang mengangkat tema “Penguatan Sumber Daya Sistem Kepariwisataan untuk Membangun Pariwisata Minat Khusus di Pulau Maringkik” tersebut merupakan bentuk dukungan Unram terhadap peningkatan pariwisata di NTB.
Selain itu, pengabdian tersebut juga merupakan upaya  mendukung Desa Maringkik yang telah membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) enam bulan lalu.
Kegiatan dilaksanakan oleh dosen Prodi Sosiologi Unram, diketuai Azhari Evendi, S.Sos., MA., dengan anggota Ir. Rosyadi Husaini Sayuti, M.Sc. Ph.D, dan Maya Atri Komalasari, S.Sos., M.A.

“Kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memantik masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya lokal baik masyarakatnya maupun alamnya dalam mengelola pariwisata,” kata Ketua Kegiatan Azhari Evendi.

Pria yang akrab disapa Pendi itu menjelaskan, Desa Pulau Maringkik memiliki potensi pariwisata yang khas. Pulau Maringkik merupakan satu-satunya desa kepulauan di Lombok Timur yang ekosistemnya terbentuk sistem sosial budaya yang khas. Kemudian, letak geografis dikelilingi laut, dan mata pencaharian masyarakat yang masih bergantung pada hasil tangkapan ikan.

Meski memiliki potensi yang hebat, lanjut Pendi, masyarakat Desa Pulau Maringkik memiliki beberapa permasalahan. Diantaranya, minimnya pngetahuan masyarakat tentang pengelolaan pariwisata.
“Hal itu disebabkan pengetahuan historis dan tradisional yang masih kuat yang berkaitan dengan mata pencaharian dan nilai-nilai lokalitas yang perlu dijaga,” katanya.

Kemudian, kurangnya keyakinan mengenai alternatif pengembangan ekonomi lain. Akibatnya, masyarakat tidak melihat aspek tersebut sebagai pengembangan masa depan. “Sebagian besar masyarakatnya bergantung dari hasil tangkapan laut,” sambungnya.

Pendi berharap, pengabdian yang dilakukan dengan timnya mampu meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat tentang pariwisata dari sumber daya lokal. Sebab menurutnya, Pulau Maringkik memiliki potensi alam, dan karakteristik budaya lokal yang patut dijaga dan dilestarikan.

Selain dosen sosiologi, pengabdian ini turut mengundang salah satu praktisi pariwisata, Qorry Baiturrasy selaku Dirut akun instagram @sunriselandlombok sebagai pemateri. Qorry memberikan materi tentang meningkatkan pariwisata di Pulau Maringkik.

Qorry menjelaskan, kegiatan sehari-hari berkaitan dengan pariwisata, “Hanya perkara istilah saja untuk mendekatkannya pada masyarakat.”

Sementara itu Rijalul Iman, Ketua Pokdarwis Desa Pulau Maringkik mengatakan, Pulau Maringkik memiliki potensi wisata tinggi, namun belum dimanfaatkan dengan maksimal. Dirinya merencanakan mengelola kebersihan dan awig-awig Desa Pulau Maringkik sebagai langkah awal untuk mengembangkan pariwisatanya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri masyarakat, Taruna dan Pokdarwis Desa Pulau Maringkik. Pengabdian tersebut selesai pada pukul 14.30 WITA.(roy)

Sembuhkan Kecanduan Narkoba dengan Cinta

By
By Admin
-
0
Penulis: Muh. Rizal Afwan (MD/ist)

Oleh: Muh. Rizal Afwan

Narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan, narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan:  Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan.

Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter.

Ditaksir 11.071 orang per tahun atau 30 orang per hari yang meninggal akibat mengkonsumsi narkoba. Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerja sama dengan Puslitkes UI, jumlah penyalah guna narkotika mencapai 3,3 juta orang atau 1,77% dari penduduk Indonesia. Pengguna terbanyak dari kalangan pekerja (57%), disusul pelajar dan mahasiswa (24%), sisanya dari kalangan masyarakat umum. Malahan 2 dari 100 pelajar dan mahasiswa menyalahgunakan narkoba sepanjang tahun 2016. Kemudian berdasarkan data terakhir dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah pecandu narkoba di Indonesia saat ini kurang lebih mencapai enam juta orang.

Narkoba memanipulasi kerja hipotalamus, bagian otak yang bertanggung jawab mengatur emosi dan suasana hati si pemilik tubuh. Narkoba membuat penggunanya merasa sangat bahagia, bersemangat, percaya diri, hingga ‘teler’. Ini adalah akibat dari jumlah dopamin yang dilepaskan otak di luar batas toleransi. Efek membahagiakan ini akan membuat tubuh secara otomatis mengidam, sehingga membutuhkan penggunaan obat yang berulang dan dalam dosis yang lebih tinggi lagi demi memuaskan kebutuhan akan kebahagiaan ekstrem tersebut. Penyalahgunaan obat dan zat terlarang yang berkepanjangan akan merusak sistem dan sirkuit reseptor motivasi dan penghargaan otak, menyebabkan kecanduan.

Kecanduan adalah kondisi yang membuat seseorang kehilangan kendali atas apa yang ia lakukan, gunakan atau konsumsi terhadap suatu hal yang mereka jadikan candu. Hilang kontrol ini bisa disebabkan oleh berbagai hal dan terjadi pada waktu yang lama. Kecanduan berbeda dengan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Ketika Anda terbiasa melakukan sesuatu, misalnya mandi dua kali sehari, Anda bisa menghentikannya kapan saja sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu, juga mengikuti keinginan pribadi baik secara sadar maupun tidak  rasa malas, kedinginan, terjebak kesibukan lain, dan seterusnya.

Tapi tidak dengan kecanduan. Kecanduan membuat seseorang benar-benar kehilangan kontrol diri sehingga susah dan/atau tidak mampu untuk menghentikan perilaku tersebut, terlepas dari segala upaya yang dilakukan untuk menghentikannya. Hilangnya kontrol ini membuat seorang pecandu cenderung melakukan berbagai cara untuk dapat menuntaskan hasrat akan candunya, tak peduli akan konsekuensi dan risikonya. Kecanduan yang dimiliki seseorang lama kelamaan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatannya, terutama kesehatan psikologis. Bukan tidak mungkin kecanduan menyebabkan perubahan kepribadian, karakteristik, perilaku, kebiasaan, hingga bahkan fungsi otak.

Kecanduan merupakan suatu proses yang rumit. Tapi, satu hal yang dapat menyebabkan kecanduan adalah gangguan produksi hormon dopamin. Dopamin adalah hormon pembuat bahagia yang dilepaskan otak dalam jumlah banyak saat Anda menemukan atau mengalami suatu hal yang membuat Anda senang dan puas, entah itu makanan enak, hubungan seks, menang judi, hingga obat-obatan zat yang menimbulkan efek ketergantungan seperti alkohol dan rokok. Apabila kadar dopamin yang dihasilkan oleh otak masih dalam batas normal, maka hal tersebut tidak akan menyebabkan kecanduan.

Narkoba juga dapat memacu kerja otak atau yang sering disebut stimulan, sehingga timbul rasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, dan hubungan dengan orang lain menjadi akrab. Namun, hal ini bisa menyebabkan Anda tidak bisa tidur, gelisah, jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darah meningkat. Contohnya adalah amfetamin, ekstasi, shabu, kokain, dan nikotin yang terdapat dalam tembakau.

Ada pula narkoba yang menyebabkan khayal, atau yang juga sering disebut halusinogen. Contohnya, LSD. Selain LSD, ada ganja yang menimbulkan berbagai pengaruh, seperti berubahnya persepsi waktu dan ruang, serta meningkatnya daya khayal, sehingga ganja dapat digolongkan sebagai halusinogenika.  Dalam sel otak terdapat bermacam-macam zat kimia yang disebut neurotransmitter. Zat kimia ini bekerja pada sambungan sel saraf yang satu dengan sel saraf lainnya (sinaps). Sejumlah neurotransmitter itu mirip dengan beberapa jenis narkoba.  Semua zat psikoaktif (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lain) dapat mengubah perilaku, perasaan dan pikiran seseorang melalui pengaruhnya terhadap salah satu atau beberapa neurotransmitter. Neurotransmitter yang paling berperan dalam terjadinya ketergantungan adalah dopamin.

Para peneliti Australia menemukan sebuah obat untuk mengobati ketergantungan atas obat-obatan terlarang dan alkohol. Obat ini dibuat dari bahan dasar hormon cinta.  Cinta sangat identik dengan perasaan kasih sayang, suka, dan sebagainya. Semua orang pastinya juga pernah merasakan cinta, mulai dari bayi, remaja, dan juga dewasa. Cinta tentunya ada pada masing-masing individu, namun cara mengungkapkan sebuah cinta juga akan berbeda-beda. Cinta tidak hanya membahas persoalan pasangan, namun di dalam sahabat dan keluarga juga terdapat cinta. Setiap orang memiliki berbedaan pemahaman soal cinta. Hal ini tentunya akan membuat bingung pagi orang yang tidak mengetahui arti sebenarnya dari cinta.

Beberapa uji klinis dengan hormon cinta atau oksitosin telah dilakukan untuk mengobati para pecandu narkoba. Obat yang tengah dikembangkan ilmuwan Australia ini berbentuk spray. Pada percobaan tersebut tes awal dilakukan pada tikus laboratorium yang mengalami alkoholisme dan kecanduan obat. Setelah beberapa kali suntikan hormon oksitosin kepada hewan pengerat tersebut, terbukti ketertarikan hewan ini terhadap alkohol dan narkoba berkurang secara signifikan.
Seperti diberitakan dalam Genius Beauty, oksitosin atau hormon cinta memiliki efek anti-stres. Para ilmuwan dari Universitas Sydney menjelaskan bahwa pasokan oksitosin dalam otak berkurang akibat kecanduan alkohol dan narkoba. Memulihkan tingkat hormon oksitosin menjadkan sistem otak kembali normal sehingga dapat menghilangkan kecanduan yang berbahaya.

Penulis merupakan mahasiswa sosiologi Unram

1...414243...108Page 42 of 108

MEDIA merupakan unit kegiatan mahasiswa (UKM) Universitas Mataram yang bergerak di bidang jurnalistik dan penalaran.

Contact us : contact@mediaunram.com

© Copyright - Media Unram 2023